Penggugat:
GINDO SALOMO SIMANGUNSONG
Tergugat:
kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) wilayah sumatera utara

,M.T ;Jabatan :Sub koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Interndan Manajemen Risiko4. Nama : APRILIA GAYATRI, S.H ;Jabatan : Sub koordinator Hukum, Sekretariat DirektoratJenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR5. Nama : AGUS PRAMONO, S.H.,MSi;Jabatan : Sub koordinator Pelaksana Tugas Advokasi HukumBina Konstruksi, Sumber Daya Air dan InspektoratJenderal Biro HukumHalaman 2 dari 177 hal.Put.10/G/2021/PTUNMdn6. Nama : HAMKALUBIS, ST.

,M.T ;Sub koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Interndan Manajemen Risiko: APRILIA GAYATRI, S.H ;Sub koordinator Hukum, Sekretariat DirektoratJenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR: AGUS PRAMONO, S.H.,MSi;Sub koordinator Pelaksana Tugas Advokasi HukumBina Konstruksi, Sumber Daya Air dan InspektoratJenderal Biro Hukum: HAMKA LUBIS, ST.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor5/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor288/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;6.

Cipta Konstruksi Persada sebagai Penggugat MELAWAN KelompokKerja (Pokja) Pemilihan 71 SDA, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi(BP2JK) Wilayah Papua, yang diucapkan pada persidangan secara elektronikHalaman 104 dari 177 hal.

Put.10/G/2021/PTUNMdn()Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/JasaKementeran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penggugat:
ILHAM HAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA

pembayaran ganti rugi tanah daftarnominatif persil 370 seluas 6.040 M2 sebesar Rp. 314.080.000, (tiga ratus empatbelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan daftar nominatif 371 seluas 7.948 M2sebesar Rp. 413.296.000, (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluhenam ribu rupiah) terhadap tanah milik Penggugat yang terkena proyekpembangunan jalan tol palembang indralaya yang terletak di desa TalangPengeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan llir .Menimbang, bahwa Tergugat selaku Ketua Pelaksana

Batara Guru Grub)
Tergugat:
1.KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
2.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB

Asahan No. 4 Perumnas Tanjung Karang Permai KecamatanSekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Domisili elektronik (email): adv.kusnaini@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai ............... 0... cee cee seeeeeeeeees/ PENGGUGAT; MELAWAN :KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)Wilayah Nusa Tenggara Barat, Berkedudukan di Jalan PejanggikNomor 110, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan

,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Interndan Manajemen Resiko;Anjar Pramularsih, S.T.,M.T.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas KepatuhanIntern dan Manajemen Resiko;Aprilia Gayatri, S.H.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Hukum;Agus Pramono, S.H., MSi.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas AdvokasiHukum Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur;Fauzan Tri Handono S.H.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas AdvokasiHukum Bina Konstruksi Sumber Daya Air danInspektorat Jendral ;Ni Nyoman Suarning, S.

;Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana)Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi WilayahNTB ;: Aisya Zakia Najmiati, S.H., ;Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana)Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konsitruksi WilayahHalaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.MtrNTB ;12. Nama : Michael Ario S.H., M.H..,;Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat DirektoratJendral Bina Konstruksi ;13. Nama : Angelina Ana Marcelina Butar Butar, S.H.

TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2020, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secaraelektronik, tanggal 11 Agustus 2020, dan telah dicatat dengan Register PerkaraNomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknyameminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertaidengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG dan BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG tersebut ;

BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA

Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;2 BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPHBP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG, beralamat di JIn.K.H. Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian Kameo, SH.,Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di RT. 04 RW.04 Desa BaumataBarat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang berdasarkan SuratKuasa Khusus No: 10/PDT/PHI/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 ;Pemohon Kasasi I, IJ dahulu Tergugat, I, II ;melawan:ZAINUDIN M.

diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 juncto Surat EdaranMahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, karena Christian Kaineo selaku kuasa tidakdisertai surat kuasa yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kupang dan Badan Pelaksana

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BAGONG, Pemohon Kasasi 2 KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS (BBWS BRANTAS) tersebut;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BAGONG, DK VS IMAM MUSNI, DK

CIPTA BETON SINAR PERKASAdanBADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, dan kawan

BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR, berkedudukan di JI. SultanAlauddin Nomor 259 Makassar;2.

TrillionGlory International ditempatkan sebagai Tergugatl, Penggugat jugamenarik kedalam perkara ini Badan Pelaksana Harian UniversitasMuhammadiyah Makassar berkedudukan dan beralamat di Jalan SultanAlauddin Nomor 259 Makassar (selaku pemilik proyek) yang dipandangpatut pula bertanggung jawab terhadap persoalan ini dan begitu pulaUniversitas Muhammadiyah Makassar berkedudukan dan beralamat diHal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 782 K/Pdt/2014Jalan Sultan Alauddin Nomor 258 Makassar, masingmasing ditempatkansebagai

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJOSELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DIKABUPATEN PURWOREJO DKK VS WIDODO DKK

WIDYA RAHMAT KARYA
Tergugat:
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR

ALOYSIUS LUSI BETAN vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

PUTUSANNomor 2449 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ALOYSIUS LUSI BETAN, bertempat tinggal di Jalan Sumber Sekar,Gang Cempaka Nomor 5A, RT 004 RW 007, Kelurahan Kalirejo,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG

, berkedudukan di JalanTerusan Kawi Nomor 10 Kota Malang, diwakili oleh BambangSutjahjo, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malangselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BebasHambatan (Tol) Pandaan Malang, dalam hal ini memberi kuasakepada Fathorahem, S.H., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari

Nomor 2449 K/Pdt/2017007, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen;Dengan demikian permohonan dalam perkara ini adalah suatu bentuk atauprosedur keberatan terhadap penetapan ganti rugi tanah untuk kepentinganumum yang diatur secara khusus dalam ketentuan ketentuan Pasalpasal 38ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana

LEONARDUS SIHOMBING vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARU-KANDIS-DUMA

., Advokat, beralamat di Jalan Hang TuahPasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARUKANDISDUMAI, berkedudukan di Jalan AgrariaNomor 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah SungaiBetung, Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan kuasakepada Marzuki, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai NegeriSipil pada Kantor

KantorKelurahan, Kantor Kecamatan maupun di sekitar wilayah tempat pengadaantanah tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan Nomor 25/PPTJT/XI/20 15 perihal Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis, Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol PekanbaruKandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana

hilangnyaakses Jalan masuk ke sisa tanah Pemohon yana tidak terkena ganti rugi;Bahwa kemudian Pemohon menerima Surat Nomor 100/PemKK/134perihal Pemberitahuan Proses Kegiatan Pembangunan Jalan TolPekanbaruDumai tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani olehLurah Kandis Kota Kecamatan Kandis dengan lampiran 1 (satu) lembarfotocopy daftar Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan TolPekanbaruKandisDumai, yang intinya Pemohon diberikan waktu selama 2(dua) hari sejak data disampaikan oleh Pelaksana

Put Nomor 235 K/Pdt/201714.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 (menunjuk Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah);3. Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melalui LurahKandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;4.

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tidak pernah menerima surat keberatandari Pemohon yang berisi rincian pokok keberatan dan alasan/pertimbangan, karena Pemohon mengirim surat melalui Kantor Lurah KandisKota yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. TetapiSurat yang dimaksud oleh Pemohon sampai hari ini Termohon belum adamenerimanya;6.

ALBON HUTAGAOL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARU-KANDIS-DUMAI,

., Advokat, beralamat di Jalan Hangtuah Pasar Sail LantaiDasar Blok E Nomor 13, Kota Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARUKANDISDUMAI, berkedudukan di Jalan AgrariaNomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung, Siak SriIndrapura, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JuniferEnsi, S.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan

Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan Nomor 25/PPTJT/XI/2015 perihal Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;.

Bahwa kemudian Pemohon menerima Surat Nomor 100/PemKK/134 perihalPemberitahuan Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Lurah KandisKota Kecamatan Kandis dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy daftarPenilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai, yang intinya Pemohon diberikan waktu selama 2 (dua) hari sejakdata disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN) untukmempertimbangkan kembali harga ganti rugi

Nomor 236 K/Pdt/2017Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Siak baru ditunjuk berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor 98/Kep14.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 (menunjuk Kepala KantorPertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah);3. Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melalui LurahKandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;4.

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tidak pernah menerima suratkeberatan dari Pemohon yang berisi rincian pokok keberatan danalasan/pertimbangan, karena pemohon mengirim surat melalui KantorLurah Kandis Kota yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah. Tetapi Surat yang dimaksud oleh Pemohon sampai hari iniTermohon belum ada menerimanya;6.

MURAT HUTAGAOL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL PEKANBARU, KANDIS-DUMAI

Hasibuan, S.H & Associates, beralamat kantor diJalan Hang Tuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN' TANAHJALAN TOL PEKANBARU, KANDISDUMAI, berkedudukandi Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda SungaiBetung, Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan kuasakepada Marzuki, S.H., dan kawan.

KantorKelurahan, Kantor Kecamatan maupun di sekitar wilayah tempatpengadaan tanah tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan nomor: 25/PPTJT/XI/20 15 perihal: Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana

Nomor 2171 K/Pdt/2016telah ditetapkan, dan jika dalam waktu 2 (dua) hari tersebut Pemohontetap belum bisa menyepakati maka diminta mengajukan surat keberatanyang berisi rincian pokok keberatan dan alasan/pertimbangan ataspengajuan keberatan dimaksud, dan surat keberatan tersebut dutujukankepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Dumaimelalui Kantor Lurah Kandis Kota pada tanggal 27 November 2015;Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan surat keberatan yang berisirincian pokok keberatan

Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Siakbaru ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiRiau Nomor: 98/Kep14.10/VII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 (menunjukKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua PelaksanaPengadaan Tanah);Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melaluiLurah Kandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;Bahwa benar undangan Termohon pada hari Selasa tersebut dihadiri

Berarti Termohon Kasasi semula Termohon atau selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah harus melakukan Inventarisasidan ldentifikasi ulang Sejak Termohon Kasasi (semula Termohon)ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tertanggal 06Agustus 2015 atau sejak Termohon Kasasi (Semula Termohon)membentuk Ketua Satgas A serta Tim dan Satgas B serta Timsesuai Bukti Termohon Kasasi (Semula Termohon) yaitu T1 sesuaiKeputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada halaman 15,Berarti Tim Satgas A dan Tim

TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
Terbanding/Tergugat I : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI dh. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022

THERESIA PENI HADJON Melawan KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

PUTUSANNomor 2446 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:THERESIA PENI HADJON, bertempat tinggal di Jalan SumberWaras Timur RT 006/RW 007, Kelurahan Lawang, KecamatanLawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berkedudukan di

Nomor 2446 K/Pdt/2017sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolBebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang, Kantor Pertanahan KabupatenMalang. Dengan demikian secara hukum, Negara atau Pemerintah RI cqKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.

Penggugat:
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN

FIRMAN HAREFA, S.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Hukum (Law Office) SUMARDI & PARTNER, beralamatkantor di Perumahan Periuk Jaya Permai, Jalan Akasia No.237,RT.02 RW.05, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, KotaTangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak secarabersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 011/SKPTUN/SDR/III/2020, tertanggal 10 Maret2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN

sebagaimana terurai di bawahini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pihak Penggugat (Endang Nataliantini) dalamperkara aquo, secara elektronik telah mengajukan gugatan sengketa perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) dengan disertai tuntutan ganti rugi, dan juga mengajukanPermohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, denganobjek sengketa berupa :Tindakan Faktual (feitelij/ke handelingen) yang dilakukan oleh Tergugat (Ketua Pelaksana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) tersebut;

BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk

KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,

KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA ~ JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg.Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ir. RachmanDjamil, M.Si., selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Metropolitan Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepadaIr. Rachmat Fadjar, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVTPJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg.

Surat Peringatan Ill Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan PolisiPamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat Il, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli2013;sehingga sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatan ini;Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat yaitu Surat Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan NasionalMetropolitan Makassar, Kepala Satuan

Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, KepalaSatuan Kerja Nomor : JM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013yang diterbitkan oleh Tergugat ;3. Menyatakan batal Surat Peringatan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli2013 yang diterbitkan oleh Tergugat Il;4.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional MetropolitanMakassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PUN.METRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013;5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan II Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP.,tanggal 5 Juli 2013;6.

Putusan Nomor 553 K/TUN/2014koordinasi antara Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional dan Provinsi MetropolitanMakassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta DinasDinas terkait. Jadi, dan, dengan demikian, syarat Final nyapun tidakterpenuhi.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 045.2/057/I/2017, Hal: Jawaban Permohonan IMB, tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudara Broto Yudono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Penggugat:
Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

Ngestiharjo, KecamatanTanjungsari, Gunungkidul, Selaku Ketua Badan Pelaksana Klasis GKJGunungkidul, berdasarkan Akta Sidang Klasis XLIX GerejaGerejaKristen Jawa Gunungkidul.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pelaksana Tugas KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah KabupatenGunungkidul kemudian mengirimkan surat jawaban atas permohonantersebut tertanggal 17 Januari 2017.

Bahwa Yonatan Wasito selaku Ketua Badan Pelaksana Klasis GKJGunungkidul berdasarkan hasil Sidang klasis XLIX yang dilaksanakan pada25 Februari 2017 yang dituangkan dalam Akta Sidang klasis XLIX Gereja Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2017;8.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLVIII GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 109/BapelklasGK/IX/2016,tanggal 19September 2016, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukankepada Bupati Gunungkidul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLIX GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 12/BapelklasGK/III/2017, tanggal 23 Maret2017, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Pemkab Gunungkidul.

Menyatakan batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamanan ModalDan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor : 045.2/057/I/2017, Hal : Jawaban Permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 yangditujukan kepada Broto Yudono; 3.

Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
PPK SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH I PROV KALIMANTAN TIMUR,