PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG VS Ir. DARSONO EDY WURYANTO

ALDA KARYA SEJAHTERA diwakili oleh PAULINA KOWIMBIN
Tergugat:
POKJA PBBJUPBUN TAHAP SATU ULP WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B.W Lapian 3 No. 8 KelurahanTikala Kumaraka Lingkungan Il Kecamatan Wenang KotaManado, berdasarkan Surat KuasaIsidentil Nomor03/Pen.KIS/2018/PTUN.MDO, tanggal 24 April 2018 ;Selanjutnya disebut Sebagal...............ccccceeeeeees PENGGUGAT;MELAWANKELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA UNIT PENYELENGGARABANDARA UDARA NAHA TAHAP 1 ULP WILAYAH VIIIDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARAKEMENTRIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di JL.Halaman 1 dari Halaman 6 Penetapan Nomor : 15/G/2018/PTUNMDOLapangan No. 1 Desa

KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MUKRIMIN,

PUTUSANNomor 1082 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makassar,Sulawesi Selatan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;LawanMUKRIMIN, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 147,Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;Termohon Kasasi

Nomor 1082 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi/Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memerhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana

yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESISELATAN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan

ARTANE BEN MILIRENE ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. & REKAN,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Lt. 2 Kranji,Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2003;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di JalanTaman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhakmelakukan pengelolaan kioskios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni2004, akan tetapi tanoa ada musyawarah dengan Penggugat, TergugatKepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telahmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadapkioskios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki limasebagaimana suratnya :a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/1824.515 perihal PemberitahuanPembongkaran kios PT.

Artane BenMilirene dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepadaPT. Artane Ben Milirene dan para pedagang;Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta untuk mencabut Suratnya No. 1574/1824.515 tanggal 31Juli 2003 perihal Pembongkaran KiosKios PT.

ArtaneBen Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) untuk mencabut Surat TergugatNo. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal PemberitahuanPembongkaran Kios PT.

Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan :Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihalPemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene danSurat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT.

.; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE

Penggugat belum langsung menguasai dan menempatibangunan tersebut ;Bahwa selanjutnya, di saat Penggugat sedang menunggu pengosonganbangunan atas barangbarang perabot kantor dan senjata milik DinasKehutanan Kabupaten Halmahera Barat tersebut, pada sekitar bulanSeptember 2005, secara diamdiam, tanpa sepengetahuan dan / ataupersetujuan dari Penggugat, Tergugat menyerobot masuk, menduduki danmengusai eks Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara tersebutselanjutnya menggunakannya sebagai Kantor Dinas Perhubungan

Bahwa selain menyerobot masuk, menduduki dan menguasai eks KantorDinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara dan kemudian menggunakannyasebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate yang sesungguhnyaadalah merupakan milik Penggugat tersebut, Tergugat juga dengankehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dariPenggugat, telan melakukan renovasi pad a bagianbagian tertentu daribangunan tersebut ;9.

Bahwa selain menuntut agar Tergugat keluar dari tanah dan bangunan milikPenggugat yang telah dikuasai dan / atau ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut secara melawanhukum dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat,Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepadaPengugat, berupa kerugian materiel dan kerugian immaterial, Karena atastindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan kesempatan untukmenguasai dan menikmati

No. 2139 K/Pdt/2009atas kepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, oleh karena ituadalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepadaTergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perinciansebagai berikut :a.

Kerugian Immaterial, sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah), yaitu sebagai akibat teicernarnya nama baik Pengugat ditengahtengah masyarakat terutama di kalangan Tergugat sendiri,karena telah melahirkan image yang negatif bagi masyarakat luasbahwa seolaholah Pengugat hanya mengakungaku saja ataskepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, bahkan telahmelahirkan kesan seolaholah Penggugat telah menggunakan buktibukti

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA, 2. PT. SEMEN PADANG, DKK

., M.T ;Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Setditjen Perhubungan Laut,Kemenhub ;kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus dari Menteri Perhubungan Republik Indonesiadan ;Nomor : SU 7 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebutSEDAQEL tiscimacmes ss ss ccnvemes 11 samme e411 sa emenme 6 emmmmmeoeT TERGUGAT ;PT. SEMEN PADANG, yang diwakili oleh Ir. Benny Wendry, M.M. selaku DirekturUtama PT.

Izin Penetapan Lokasi Terrminal Khusus dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan;h. Izin Operasional Dermaga dari Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan.(Bukti T.IIIntv.1 4 s/d 12)8.

PM No. 51/2011 karena keputusan TUN tersebut ditetapkanoleh Menteri Perhubungan sebagai pejabat yang berwenang8.

No. 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan, menteri yang membawahi bidang pelayaranadalah Menteri Perhubungan. Oleh karena itu, Pejabat TUN yang berwenangmenerbitkan Objek Gugatan TUN adalah Menteri Perhubungan ;11.Dalil Penggugat pada butir 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwapejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenaipenetapan lokasi terminal khusus/pelabuhan dalam kasus ini adalahMenteri Kelautan dan Perikanan adalah dalil yang keliru.

mengatur sebagaiberikut : Pasal 4 :Kementerian Perhubungan terdiri atas : a.

PERSATUAN PARKIR KOTA BENGKULU melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULUI,

SURMAWAN, S.H, Warganegara Indonesia, bertempat tinggaldi jalan W.R.Supratman No.10 RT.023 RW.04, KelurahanPematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, pekerjaan Advokat; 0220 no oooBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013, Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Yuliswan dan Rekan yang beralamat diPerumnas Pinang Mas No.37,RT.004 RW.01 Kelurahan BentiringPermai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untukSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWAN :KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta yang merupakan bagian dari Pelawan dengan Terlawan telahmelakukan perjanjian/ kontrak Pengadaan Single Bus Paket VV Nomor 993/1.811.125 tanggal 22 Juli 2013.2.

Drajad Adhyaksa, MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.7.

Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT IfaniDewi in casu Terlawan sebagai tersangka dengan dugaan tindakpidana korupsi dalam pengadaan armada bus busway danpengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum regular padaDinas Perhubungan Provinsi DK!

Drajad Adhyaksa, MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan pengadaanbusway articulated, pengadaan bus single dan pengadaan bussedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013. Penjelasan:Kedua dokumen ini jelas juga tidak memenuhi poin b Pasal 70UUAAPS di atas karena :# sebagaimana dokumen Surat Perintah Penyidikan yangmenetapkan Sdr.

Drajad Adhyaksa,MT, diberi tanda P5d6.1.Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata UsahaNegara tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 914/075.51 Hal:Permohonan Pendapat Hukum, diberitanda P6a;6.2.Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepadaKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakartatanggal 20 April 2015 Nomor: B103/G/Gp. 1/04/2015 Perihal: PendapatHukum, diberitanda P6bMenimbang bahwa dipersidangan Pelawan

Menteri Departemen Perhubungan Di Jakarta cq. Kanwil Departemen Perhubungan Nusa Tenggara Barat Di Mataram cq. Kantor Perhubungan Bandara M. Salahudin Bima Di Palibelo

Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Gorontalo Diwakili Oleh : Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktroat Jendral Perhubungan Udara Cq Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo
Terbanding/Penggugat : Pang Moniaga
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

MENTERIPERHUBUNGAN cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, DKK

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITASPELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSISUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Tanjung PriokNomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;Capt. JONGGUNG SITORUS, M.M., Kepala KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Padang bertempat tinggaldi Jalan Tanjung Priok Nomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KDHPROVINS SUMATERA BARAT, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 34 hal.Put.

melakukankegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelaobuhan dilakukan olehKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sehingga tidak adaketerlibatan FSPTI dalam hal pengerahan tenaga kerja bongkar muat.Disamping itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Il denganTergugat dan Tergugat II karena dalam konteks pengerahan tenaga kerjabongkar muat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat dari dan ke kapal,Penggugat II tidak memiliki kepentingan dalam prosedur bongkar muat;Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 1039 K/Pdt/2016(TKBM) yang dalam hal ini dilakukan oleh Koperbam sehingga Tergugat IVsama sekali tidak ada berhubungan langsung dengan FPTSI dalam pengerahanTKBM di pelabuhan dan Penggugat Il sama sekali tidak memiliki keterlibatandalam pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan;Sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2007tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barangdari dan ke kapal di Pelabuhan, Penggugat II hanya memiliki kepentingandalam hal perhitungan

Para Penggugat hanyamenyebutkan dalam gugatannya in casu perkara a quo kegiatanbongkar muat sementara kegiatan bongkar muat barang tersebut terdiridari kegiatan receiving/delivery, cargodoring dan stevedoring, sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang Dari Dan Ke Kapal, Kegiatan bongkar muat barang dari dan kekapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring, danreceiving/delivery di

Artinya tugas Termohon Kasasi II hanyabersifat Umum dan Termohon Kasasi Il secara hukum tidak diberikewenangan untuk memberikan kebijakan tentang hal kegiatan BongkarMuat di Pelabuhan, apa lagi kebijakan yang bertentangan dengan suratKeputusan Bersamadua Menteri, karena semuanya telah diatur dalamKeputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen PembinaanPengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan KoperasiDan UKM No.UM.008/41/2/DJPL 11 No.93/DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP 1/XII/2011

Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL

Republik Indonesia cq DirektoratJendral Perhubungan Udara seluas 459.100 m2 bukti (T II1), (li) sertipikathak pakai No 2 tahun 1981 Desa Mapanget Kec Dimembe Atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq DirektoratJendral Perhubungan Udara seluas 486.150 m2 Bukti (T II 2) dan (ili)sertipikat hak pakai No 1 tahun 1981 Desa Mapanget Barat Kec Dimembeatas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia cqDirektorat Jendral Perhubungan Udara seluas 912.800 m2 Bukti (

Dalamhal ini, kedudukan Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai pihak yangmembebaskan tanah negara karena Departemen Perhubungan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukanpembayaran kepada pihakpihak yang berhak dan memiliki tanah. Hal inisesuai dengan keterangan saksi Sdr. Simon Albert Max Sendow dan saksiSdr.

Jendral Perhubungan Udara seluas 912.800 m2 Bukti (T II3);b.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departement Perhubungan c.q DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat 1) ada memiliki documen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralihan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubungan c.qDirektorat Jenderal Perhubungan Udara (Tergugat !)

HIDAYATULLAH dkk Melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO UTARA

Jalan DarmaKarya Nomor 39 Kelurahan Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, KabupatenBarito Utara, Kalimantan Tengah, PekerjaanSwasta ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;6 PITRIA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AisyahNomor 2, Komplek Yasin RT. 018 RW. 003, Kelurahan Guntung Manggis,Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, PekerjaanSwasta;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;Selanjutnya Kesemuanya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal15 Maret 2012 dalam register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.PLK. yang telahdiperbaiki pada tanggal 18 April 2012, mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat / Kepala Dinas Perhubungan

Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalam nomor urut :7; Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta No. 1105/2012, tertanggal 21 Februari 2012, Tentang PencabutanIzin Operasi Angkutan Pariwisata dan Sewa, khususnya yang menyangkutperusahaan Penggugat yaitu : PT. TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalamnomor urut : 17 ; TENGGANG WAKTU :2.

KeputusanMenteri Perhubungan KM. 35 tahun 2003 Jo. Surat Edaran No.

Bukti P : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta No. 73/2012, tertanggal 20 Februari 2012,Tentang Pencabutan Izin Operasi Angkutan Taxi, berikutLampirannya, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; 2.

Dan, Keputusan30Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:1105/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, Tentang Pencabutan Izin Operasi AngkutanPariwisata Dan Sewa, khusus menyangkut Perusahaan Penggugat, yaitu: PT. TRI DIANREJEKI, yang tercantum dalam nomor urut: 17. Dan, untuk selanjutnya akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Pokok Sengketanya.

TRI DIAN REJEKI, yang tercantum dalam nomor urut: 7 (Bukti Surat P1= T 6);e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 1105/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, Tentang Pencabutan IzinOperasi Angkutan Pariwisata Dan Sewa, khusus menyangkut PerusahaanPenggugat, yaitu: PT. TRI DIAN REJEKI, nomor urut: 17 (Bukti Surat P2= T11).

Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
TIM PANEL AHLI MAHKAMAH PELAYARAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

KADIR AZIZ
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kab. Sambas

Sambas, sebagai PenggugatLawan:Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, bertempat tinggal diJalan Pembangunan Sambas, dalam hal ini diwakili olehKepala Dinas Perhubungan Drs. H.

Penggugat:
1.Lie Lie Mei
2.Lucky Reynaldi
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPALA DINAS, PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK, vs H.MOCHAMMAD ADENAN/Hj. NURUL,

NURUL) adalah selaku pelaksana dalampekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah berjalanbeberapa tahun dan setidaktidaknya atas dasar perjanjian Kerjasama yangdilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan PenggugatHal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

Nomor 1214 K/PDT/20135 Bahwa sedangkan penentuan tarif parkir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Retribusi Pelayanan tempat khusus Parkir,adalah sebagai berikut:e untuk jenis Truck Rp3.000,00.e untuk jenis Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya Rp1.500,00.e untuk jenis sepeda motor Rp1.000,00.6 Bahwa Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan) telah memanggil Penggugat secaramendadak pada tanggal 11 Juli 2011 di Kantor Dinas Perhubungan yang pada saatitu Penggugat dalam

, akan tetapi pihak Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan)tidak berkenan dan tidak mau untuk tandatangan dengan alasan tidak berani karenaBerita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Bidang;10 Bahwa kemudian Penggugat membuat dan berkirim surat kepada Bupati Gresik Cq.11.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tertanggal 7 November 2011 tentangkeberatan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat PerjanjianNomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 tahun 2011 tanggal,Kerjasama Dalam

Nomor 1214 K/PDT/2013Sehingga total dibayar Rp1.000.000.000,12 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Penggugat mendapat dan menerima Suratdari Dinas Perhubungan bernomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember2011 perihal Peringatan untuk menyelesaikan kekurangan setoran pemungutanretribusi parkir, yang perhitungannya sesuai Surat Perjanjian awal;13 Bahwa dengan adanya peringatan tagihan sebagaimana surat Nomor 550/600/437.55/2011 tanggal 6 Desember 2011, disini membuktikan bahwa Tergugattelah lalai

untuk memenuhi/merevisi dan atau melakukan perbaikan terhadapSurat Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62dan 63 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam PemungutanRetribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Berita Acara tentangKesanggupan Pembayaran Retribusi Parkir tertanggal 18 Agustus 2011 yangtelah diketahui oleh Pejabat Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kabid Lalulintas Jalan;14 Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini dan

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.Halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.269/PDT.G.ARB/2015/PN.Jkt.Pst.c.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/JasaBidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan Busway Articulated, PengadaanBus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan ProvinsiDkI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomorHalaman 15 dari 68 halaman Putusan No.269/PDT.G.ARB 2015/PN.Jkt.Pst13.14.15.16.17.101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal

Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Dinas Perhubungan Provinsi DkKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalamkegiatan Pengadaan Busway Articulated, Pengadaan Bus Single danPengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013Bahwa dalildalil ini sangatlahn mengadaada, sekedar melemparkankesalahan dan tidak berdasar sama sekali;Bahwa sebagaimana diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pelawan dalamPerlawanannya angka 1 halaman 2, yang secara tegas menyatakan

Bus Single danPengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013, seluruhnya adalah bagian dari Pelawan.

Setiyo Tuhu, SE, MM selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan pengadaan buswayarticulated, pengadaan bus single dan pengadaan bus sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 danPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Maret2015 dengan terdakwa Sdr. R.

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA,Cs

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA,beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1, gambir, KotaJakarta Pusat, daerah Khusus loukota Jakarta 10150,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

berwenang harus bertanggung jawab atas kelengkapan dankeutuhan kendaraan beserta muatannya;Kepada pengemudi/pemilik/oenanggung jawab kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi ;a. menarik/menderek kendaraan bermotor;b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b,ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuan kepadapemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan