Johannes Pieter Budimandalam hal ini member kuasakepada SOEJONO.SH.MH, BACHRUM,SH,Para Advokat beralamat di Jalan Batu Tulis RayaNo. 51, Jakarla Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlanggal 12 Juni 2009 disebutsebagai: PARA PENGGUGAT ; MELAWAN:L MARCELLINUS DJOHAN, bertempat tinggal JLMandala SelatanNo.39,RT.01 1/004 Tomang.Grogol Petang JakartaBaratdisebut sebagai: TERGUGAT; Il KEPALA DNAS PERUMAHAN dan GEDUNG PEMERNTAH DAERAHPROPNSI DAERAH KHUSUS ISSTMEWA JAKARTA (dahulu KEPALA DNASPERUMAHAN PROPNSI

SepuluhHektoare), tetapi tidak melebihi 50 Ha (Lima Puluh Hektoare), adaketentuan aturan pokok tentang ketentuan luas maksimum padawilayah kabupaten / kota dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1972 berlaku pada saat Direktorat Agraria di bawah StrukturDepartemen Dalam Negeri sampai tahun 1986 ;2. a.2.b.Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Dasar SuratKeputusan Tergugat Kantor Agraria Kabupaten MajeneBerdasarkan Lembar Sertifikat Halaman Pendaftaran PertamaSurat Keputusan Kakanwil BPN Propnsi

Bahwa, perlu kami ungkapkan kembali faktafakta persidangan terkaitpelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan penanaman tebu Tahun 2013di Kabupaten Sampang, dengan kualifikasi dalam 3 (tiga) hal,diantaranya (a) Pra (sebelum) pelaksanaan bantuan sosialpengembangan tebu di Madura terkait Keputusan, Kepala DinasPerkebunan Propnsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013tetang Penempatan TKP dan PLPTKP Tahun 2013, (b) Pelaksanaanbantuan sosial pemgembangan tebu di Madura, (c) Pencairan danabantuan sosial

Bahwa, perlu kami ungkapkan kembali faktafakta persidanganterkait pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan penanamantebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang, dengan kwalifikasidalam 3 (tiga) hal, diantaranya : (a) Pra (sebelum) pelaksanaanbantuan sosial pengembangan tebu di Madura terkait KeputusanKepala Dinas Perkebunan Propnsi Jawa Timur Nomor188.4/1559/Kpts/1 14/2013 tetang Penempatan TKP dan PLPTKPTahun 2013, (bo) Pelaksanaan bantuan sosial pemgembangan tebudi Madura, (c) Pencairan dana bantuan

Nomor 740 PK/Pdt/2017rehabilitasi dan peningkatan jalan dari simpang jalan Propnsi menuju DesaOrahili Bawonahono, dimana sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkanTergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.068.231.725, (satu miliarenam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluhlima rupiah);Bahwa dengan demikian, maka suratsurat yang diterbitkan oleh Tergugatseperti yang disebutkan di atas adalah cacat hukum, selain itu suratsurattersebut, terindikasi sangat merugikan

Foto Copy SURAT UKUR, No : 91/Sekeloa/1998, sebidang tanahterletak dalam : Propnsi Jawa Barat, Kotamadya Tingkat II.Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Coblong, KelurahanSekeloa, Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuahbangunan batu)= yang sebahagian besar berdiri diluar,HALAMAN 25 dari 32 halamandipergunakan untuk rumah tinggal, luas : 72.m?, batasbatasditunjukkan oleh Entut Atang Sebagai Pemilik, diberi tanda bukti:T. 1.9;10. Foto Copy Surat Ukur Tanggal : 19111998.

PUTUSANNomor 482/Pdt/2019/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada PengadilanTingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:TENGKU KAMAJAYA, berkedudukan di Jalan SM.Raja, Gang TawalibKelurahan Maksum Ill Kota Medan.Dalam hal inimemberikan kuasa kepada S.SULAIKA, SH &Rekan,AdvokatPenasihat Hukum, berkantor di JI.BidukNo.62 Kel.Petisah Tengah,Kec.Medan Petisah KotaMedan,Propnsi Sumatera Utara

Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengetahui tanah yangdisengketakan Para Penggugat dalam gugatan dan selama ParaTergugat mengelola dan menguasai tanah tersebut tidak pernah adakegiatan kaplingan kepemilikan GKPN Propnsi Riau ditanah milik ParaTergugat maka dengan demikian dalil point 2 dan point 3 gugatan ParaPenggugat tidak berdasar maka haruslah ditolak ;4.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 50/HGB/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama Muhammad Kaharuddin Tayeb, SE atas tanah diKabupaten Gowa Propnsi Sulawesi Selatan tertanggal 20 Agustus 2013,yang diberi tanda T1 ; 2. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor :267.60073.06/IX/2009 tanggal 8 September 2013 Perihal PengembalianBerkas Permohonan Hak atas nama Kaharuddin, SE, yang diberi tanda T2 ;3.

pedoman pemberkasan tenaga honorer.Bahwa kewenangan dan peran memproses syaratsyarat pengangkatantenaga honorer menjadi CPNS adalah mereka yang mengelolakepegawaian dari tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.Bahwa pengangkatan CPNS untuk pusat ada terdiri dari Kepala BiroKepegawaian, Kepala Bagian Perencanaan dan PerundangUndangan,Kasubag Perencanaan Kepegawaian dan anggota staf Kepegawaian.Bahwa penyampaian berkas honorer dimulai dari Kementerian AgamaKab/Kota yang kemudian diteruskan ke Kanwil Propnsi

berkeberatan atas pelaksananlelang tersebut.Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual telah melengkapi dengan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 214/2010 tanggal 24 Juni 2010 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok yang menerangkan bahwa atas objeksengketa berupa tanah berikut bangunan seluas 900 M2 dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor: 4851/Cinere atas nama Jani Janaka Panduwinata yang terletak di Jl.Apel Kavling 88 Rt.07 Rw.06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok,Propnsi

sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 27 Juli2006 dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi.6 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap asset dan atau harta bendamilik dan atau yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dan atau Tuan EddySimon, antara lain:a Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 300/Sepinggan atas nama PT.AGU/Tergugat Rekonvensi seluas 129.400 M2, terletak di Kelurahan Sepinggan,Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propnsi

Bahwa Bukti PK1 ini juga, dapat menjadikan terangbenderangnya terkait dengan adanya Serah Terima PekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisatadan Kebudayaan Propnsi Sulawesi Tengah dari Terdakwa Moh.

Putusan Lepas darisegala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapatditerima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yanglebih ringan;2) Bahwa terhadap Bukti PK 1V ini, tidak pernah dipertimbangkansama sekali oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2118K/PD.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2018;3) Bahwa Bukti PK 1V ini juga, dapat menjadikan terangbenderangnya terkait dengan adanya Serah Terima PekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisata danKebudayaan Propnsi

KepalaKantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bima, yang berkedudukan dijalan Lintas Bima Sumbawa Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, KabupatenBima, Propnsi Nusa Tenggara Barat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini; Telah mendengar para pihak yang berperkara ; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangantelah mengajukan

Langkah inipun keliru, sebab kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propnsi Sulawesi Selatan itu bukanlah sebuahlembaga yang berdiri sendiri tetapi hanya menjalankan sebagaiandari fungsi dari sebuah badan hukum yang bernama NegaraRepublik Indonesia. Dilihat dari segi ini maka gugatan penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet OntvankelijkeVerklaard);4.

Atas nama Tergugat I;3 Sebidang tanah seluas : 142 M2, yang terletak di JalanArbakah Ujung, RT.004 RW.03, Kelurahan Rawa Buaya,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sertipikat HakMilik No.08457, tertanggal 26 Januari 2005, Surat UkurNomor 108/2004, atas nama Tergugat I ;4 Sebidang tanah seluas Iebih kurang : 96 M2 (sembilanpuluh enam meter persegi) beserta bangunan yang adadiatasnya, yang terletak diperumahan Puri Gardenia BlokF4 No.15, Tamara Green Garden, Kelurahan Pegadungan,Kecamatan Kalideres, Propnsi

rapat penjelasan perkerjaan ada 16 perusahaaanada 16 perusahaan dan yang memasukan SPH ada 10 perusahaan.Bahwa yang dinyatakan lulus evaluasi ada 4 perusahan.Bahwa pelelangan diumumkan di harian media Indonesia dan indo pos,serta papan pengumuman di GOR jaga karsa tahun 2006.Bahwa anggaran yang dibutuhkan, untuk pengadaan Multipurpose FillingKabinet Tahan Api adalah Rp. 2.500.000.000,, untuk wilayah sekodyaJakarta selatan.Bahwa spesifikasi Multipurpose Filling Kabinet Tahan Api ditentukanditingkat propnsi

tahu, berapa nilai proyek tersebut, saksi lupa tidakingat lagi ;e Bahwa saksi dalam proyek tersebut diberikan tugas sebagai KuasaPenggunaan Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur No. 6tahun 2003 ;e Bahwa tugas saksi di KPA adalah menunjuk pejabat pembuat komitmendan menandatangani surat permintaan pembayaran ;e Bahwa benar dalam proyek tersebut menggunakan anggaran tambahan ;e Bahwa anggaran yang dipakai dalam proyek tersebut adalah anggaranpropinsi, karena proyek tersebut merupakan program propnsi

Hardaya IntiPlantations Propnsi Sulawesi 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 34/HGU/BPN/98 tanggal16 Juni 1998 tentang Pemberian hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak diKabupaten Buol ToliToli, Propinsi SulawesiTengah ; 1 (satu) buah fotocopy buku Sertifikat Tanda Bukti Hak dari BadanPertanahan Kabupaten Buol ToliToli, daftar isian 208 no. 758 / 1998 ,daftar isian 307 no. 2303/1998, tanggal 28 Agustus 1 (satu) buah fotocopy buku Sertifikat Tanda

HardayaInti Plantations Propnsi Sulawesi 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 34 /HGU / BPN/ 98 tanggal 16 Juni 1998tentang Pemberian hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di KabupatenBuol ToliToli, PropinsiSulawesiTengah ; 1 (satu) buah fotocopy buku Sertifikat Tanda Bukti Hak dari BadanPertanahan Kabupaten Buol ToliToli, daftar isian 208 no. 758 / 1998 ,daftar isian 307 no. 2303 / 1998, tanggal 28 Agustus 1 (satu) buah fotocopy buku Sertifikat

Cipta Cakra Murdaya Di Wilayah Kecamatan BunoBogu Bokatdan Momunu, Kabupaten Dati Il Buol ToliToli, Propinsi Dati Sulawesi Tengah dengan luas : 17.091,60 Ha;3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan No:39/ IX BUT/ 1998 tanggal 27 April 1998 perihal Perpanjangan IlPersetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Tahun Ill PT.Hardaya Inti Plantations Propnsi Sulawesi Tengah;5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor: 34/ HGU/ BPN/ 98

KOERNAWAN HIDAYAT, MSi yang memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengetahui Dana P2SEM adabh mempakan dana yang diperuntukkankepada Masyarakat yng digulirkan okh pemenntah Propinsi Jawa Timur di BAPEMAS, dimanaterdakwa permh mengajukan proposal sekitar 20 buah, ternyata yang disetujui hanya 3proposal, Dana tersebut berasal dari pemenntah Propnsi Jawa Timur yakni di BAPEMAS propnnsi Jawa Timur.Bahwa terdakwa ditunjuk oleh Ketua STIE WILWATIKTA sebagai bendarhara LPPMSTIE WiLWATIKTA

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentangBangunan Gedung dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaJakarta No. 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh jinMendirikan Bangunan di Propnsi DKI Jakarta yang sudah diperbaharuidengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata CaraPemberian Pelayanan di Bidang Perijinan Bangunan.11.