segala sesuatu yang tercatat dalam beritaacara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.1 terbukti Pemohonberdomisili di wilayah yurisdeksi Pengadilan Agama Baturaja, olehkarenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaanoleh Penggugat, namun tidak kunjung ada prubahan dan justru terjadipermasalahan yang lain;6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadipada tanggal 02 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal yakni Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, namunsudah tidak ada lagi hubungan suami isteri kurang lebih satu bulanlamanya7.

Kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan prubahan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas perkara ini tidak dapat diperoleh;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XI/2000,tertanggal 13 November 2000, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak tercatat di KUAKarena terkendala ada prubahan status dalam data kependudukan sehinggadesa tidak bisa mengeluarkan surat Frorm N.1;.

disebabkansuatu alasan yang dibenarkan oleh UndangUndang.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapatmempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat demi keutuhanrumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, makaupaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang olehPenggugat menyatakan bahwa ada prubahan

Foto copy Akte Yayasan Prubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Murni,tanggal 21 April 1987 Nomor 23 uu... eee (Bukti P.2) ;3. Foto copy Sertipikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah ( BANS/M) Nomor 20328062, tertanggal O9 Nopember2010 oeeceeseessesseeseeseeees (Bukti P.3) ;4. Foto copy Sertipikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah ( BANS/M ) , Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah AliyahKejuruan , tertanggal 27 Oktober 2011 ...... (Bukti P.4) ;5.

ternyatapermohonan Pemohon sudah cukup beralasan, apalagi Termohon sudah dipanggilsecara sah dan patut tetapi tidak datang untuk memberi jawaban atas permohonanPemonon, sehinggga Majelis Hakim mengatakan Termohon = sepertinyamembenarkan dalildalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan perceraianPemonon dapat untuk dikabulkan:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksud oleh pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor: 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, tentang prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Urusan Agama Kabupaten Kediri, untukdilakukan perubahan pada Duplikat Kutipan.akta nikahnya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89, ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.Agama yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3.Fahun 2006 dan prubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009; biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimanaketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan prubahan keduadengan Undangundang No. 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama berwenangmemeriksa perkara ini; no Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah KabupatenGresik sebagaimana bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4., maka perkara ini menjadi kewenanganPengadilan

pemeriksaan diperbolehkan asal tidakmengubah dan menambah Petitum/Tuntutan Pokok, termasuk peristiwayang menjadi dasar tuntutan/Posita.Pasal 127 Rv menentukan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampaisaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah PokokGugatannya Hal ini juga sesuai dengan:a) Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975teyang menyebutkan bahwaPerubahan Gugatan Penggugat padapersidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatanmaka prubahan

pemeriksaan diperbolehkan asaltidak mengubah dan menambah Petitum/Tuntutan Pokok, termasukperistiwa yang menjadi dasar tuntutan/Posita.Pasal 127 Rv menentukan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampaisaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah PokokGugatannya Hal ini juga sesuai dengan:Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yangmenyebutkan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat pada persidangan 11Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatan maka prubahan

berselisin dengan orang tua Penggugat.Bahwa Perubahan Gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu perubahangugatan pada Petitum/Tuntutan dan perubahan pada posita/peristiwayang menjadi dasar tuntutan maka jelaslah perubahan gugatan tersebutbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv maupun dalamYurisprudensi MA.RI. yaitu:a) Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember1975 yang menyebutkan bahwa Perubahan Gugatan Penggugatpada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai PokokGugatan maka prubahan

Kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan prubahan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas perkara ini tidak dapat diperoleh;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/2/2002,tertanggal 02 Januari 2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada sidang tanggal 25 September 2018, para Pemohon jugakembali mengajukan prubahan petitum permohonan para Pemohon secaratertulis sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1087/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mlg.2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris WAKRI P. PURNOMO aliasH. M. ABDUL SYUKUR adalah :a. MASAMAH binti WAKRI P. PURNOMO alias H. M. ABDUL SYUKUR;b. MASPIYAH binti WAKRI P.

Kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan prubahan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas perkara ini tidak dapat diperoleh;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/83/IV/2011,tertanggal 21 April 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

TergugatRekonvensi tersebut .Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan para pihak tersebut sudahmemenuhi kewajaran dan kepatutan sesuai dengan bukti penghasilan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P3), maka majelis akan menghukum TergugatRekonvensi sesuai kesanggupan tersebut , sebagaimana dalam amar putusan ini .Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

sekarang;Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan buktisurat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalahorang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuaidengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan prubahan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan(2) beserta penjelasanny a dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan prubahan

mempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untukdikabulkan sehingga majelis hakim telah mengabulkan permohonanPemohon maka selanjutnya majelis hakim harus menetapkan memberi izinkepada Pemohon untuk itkrar menjatuhkan talak satu rojie terhadapTermohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan prubahan