LAMADLAUW
Termohon:
1.Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
2.Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo

Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

KaryaKonsultan sebagai Pelaksana pekerjaan Pengawasan pekerjaan peningkatanjalan kampung pinangteluk jering kecamatan Tambang kabupaten Kampar padaDinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan 2019 tersebut dengan nilai Rp.171.215.000, dan pada tanggal 24 Mei 2019 ditanda tanganilah Kontrakpengawasan / Surat perjanjian kontrak Konsultan CV. Karya Konsultan Nomor :01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, nilai kontrakRp. 171.215.000,;Hal. 5 dari 80 Hal.

SaptaKarya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Karya KonsultanNomor : 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 danStruktur Personil Perusahaan CV.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengancara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file lalu dibawa kelaboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama PT. Sapta Karya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST danVivi Ekayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Kampar;2.

Bintang Timur Baru;

set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Juni 2017 No.SPM : 079/SPM-LS/PUPR/2017 tanggal 21 Juni 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp.786.147.963,-, kepada PT.

Kontrak 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BM/VI/2017 tgl. 07 Juni 2017 nilai kontrak Rp.4.457.540.000,- Pekerjaan Jalan Jurusan Amborgang Sampuara, Kec. Porsea / Uluan;

), sebesar Rp. 713.206.400,- untuk pembayaran Termin 20% dari nilai kontrak No. 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BW/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017.

TobasaNo : 600/223/PUPR/2017 tanggal 1 Februari 2017.= Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaituAnto C Sipahutar, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.= Selaku Pengawas Lapangan yaitu : Ananda PratamaTampubolon, Amd, Hendry Sirait, dasar penetapan yaitu SKKadis PUPR No. 600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.= Selaku bendahara Dinas/Pengeluaran yaitu Wandy BristonHaro, berdasarkan SK Bupati No : 2 Tahun 2017 tanggal 5Januari 2017.

/PPKI/BM/PUPR/2017 tanggal 20 Juni 2017. uang muka langsungdikirim ke rekening PT.

sebagaiKepala Dinas PUPR.

tahun2010 oleh Kementerian PU RI namun yang menyiapkan adalah Kasubagprogram PUPR Kabupaten Tobasa tahun 2016 atas nama ManganarHutagaol bersama Kadis PUPR Bresman Simangunsong.

Darlin Sagalasebagai PLT Kadis PUPR merangkap Pengguna Anggaran).= Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bernard Jonly Siagian,ST berdasarkan SK Kadis PUPR Kab. Tobasa No : 600/223/PUPR/2017tanggal 1 Februari 2017.Halaman 73 dari 110 halaman Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN.MdnSelaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto CSipahutar, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.

Wilayah Penjualan V (WIKA Beton)
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) cq. BALAI LITBANG SABO PUPR YOGYAKARTA
3.BANK BJB ATAU BANK JAWA BARAT CABANG TAMANSARI

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Drs. Aiyub Yusuf

Bahwa Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasitelah mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum danPenataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melalui surat Nomor19/SK/LBHPBR/I/2019, yang intinya memohon agar:a. Keputusan Penetapan Lokasi;b. Dokumen hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas ataudiserahkan;c.

Berkas pengadaan tanah;3: Atas hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Provinsi Riau tidak menanggapi permohonan dari PemohonKeberatan dahulunya Pemohon Informasi, maka Pemohon Keberatandahulunya Pemohon Informasi mengajukan keberatan pada tanggal26 Februari 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan RuangHalaman. 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR(PUPR) Provinsi

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh PemohonKeberatan dahulunya Pemohon Informasi adalah data, dokumen daninformasi yang terbuka dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau;7.

PUPR Provinsi Riau serta selanjutnya kepada KomisiInformasi Provinsi Riau mengajukan permohonan sengketa informasi ataspermintaan informasi pada dinas PUPR Provinsi Riau bukan padaTermohon keberatan saat ini (PPID Utama / Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik Provins Riau).Berdasarkan hal diatas PEMOHON KEBERATAN / dahulu PEMOHONINFORMASI mohon agar Putusan KIP tersebut dibatalkan;Halaman. 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRMenimbang, bahwa yang menjadi dalil jawaban keberatan

ProvinsiRiau dan diajukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan ditujukankepada PPID Utama yang diajukan melalui Dinas PUPR Provinsi Riau, makaMajelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi pemohon informasiterbukti tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan prosedur danPermendagri Nomor 3 Tahun 2017 sehingga Dinas PUPR Provinsi Riau tidakmemiliki kKewenangan untuk mengeluarkan informasi yang dimohon olehHalaman. 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRkarenanya Permohonan

Bengkulu danjuga bekerja di PUPR RI.

Bengkulu dan juga bekerja di PUPR RI.

Bintang Timur Baru;

set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Juni 2017 No.SPM : 079/SPM-LS/PUPR/2017 tanggal 21 Juni 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp.786.147.963,-, kepada PT.

Kontrak 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BM/VI/2017 tgl. 07 Juni 2017 nilai kontrak Rp.4.457.540.000,- Pekerjaan Jalan Jurusan Amborgang Sampuara, Kec. Porsea / Uluan;

), sebesar Rp. 713.206.400,- untuk pembayaran Termin 20% dari nilai kontrak No. 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BW/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017.

Darlin Sagala sebagai PLTKadis PUPR merangkap Pengguna Anggaran).= Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bernard Jonly Siagian, STberdasarkan SK Kadis PUPR Kab. Toba Samosir No : 600/223/PUPR/2017tanggal 1 Februari 2017." Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto C Sipahutar,dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No. 600/690/PUPR/2017 tanggal 2Mei 2017.

Darlin Sagala sebagaiPLT Kadis PUPR merangkap Pengguna Anggaran).Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bernard Jonly Siagian, STberdasarkan SK Kadis PUPR Kab.

Toba Samosir No600/223/PUPR/2017 tanggal 1 Februari 2017.Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto C Sipahutar,dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No. 600/690/PUPR/2017 tanggal 2Mei 2017.Selaku Pengawas Lapangan yaitu : Ananda Pratama Tampubolon, Amd,Hendry Sirait, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.Selaku bendahara Dinas/Pengeluaran yaitu Wandy Briston Haro,berdasarkan SK Bupati No : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.Selaku Konsultan Pengawas

AcaraPembayaran Uang Muka Nomor : 08/BAP/SPK/PPKI/BM/PUPR/2017tanggal 20 Juni 2017. uang muka langsung dikirim ke rekening PT.

tanggal 21 Juni 2017No.SPM : 079/SPMLS/PUPR/2017 tanggal 21 Juni 2017 SKPD DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp.786.147.963,,kepada PT.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yangbertempat tinggal di Kompleks UPTD Perbengkelan Dinas PUPR JI PerintisKel.Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, melihat Works Paul JulianKapisa (Terdakwa dalam Perkara lain) memotong alatalat berat dan trukmilik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab.

Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yangbertempat tinggal di Kompleks UPTD Perbengkelan Dinas PUPR JI PerintisKel.Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, melihat Works Paul JulianKapisa (Terdakwa dalam Perkara lain) memotong alatalat berat dan trukmilik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab.

Efer yang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021melakukan kerja bakti di Worshop PUPR di Jalan Perintis, Kel. Wonorejo,Distrik Nabire, Kab.

bendahara barang Dinas PUPR KabupatenNabire; Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PemdaKabupaten Nabire yang di bawah pengawasan Dinas PUPR KabupatenNabire dan semua barangbarang tersebut telah terdaftar sebagai assetdaerah Kabupaten Nabire; Bahwa tidak semua barang yang dicuri oleh Terdakwa terletak diWorkshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire,tetapi juga ada yang terletak di Sima; Bahwa barangbarang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa alatalat berat

Kabupaten Nabire dan semua barangbarangtersebut telah terdaftar sebagai asset daerah Kabupaten Nabire, dan Terdakwadalam mengambil barangbarang milik Dinas PUPR Kabupaten Nabire tidak adajin / atau persetujuan dari Dinas PUPR Kabupaten Nabire;Menimbang, bahwa barangbarang yang diambil dan dibawa Terdakwake usaha penampungan besi tua milik Sdr.

Pemohon:
Husna Syarif
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
2.Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Kampar Nomor: 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

Karya KonsultanNomor : 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019dan Struktur Personil Perusahaan CV.

Sapta Karya(KSO), pengujian dilakukan hanya dengan cara, pengambilan samplebase A yang ada di Stock file lalu dibawa kelaboratorium PUPR Kab.Kampar oleh kontraktor pelaksana PT. Bakti Aditama PT. Sapta Karya(KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Karya KonsultanNomor: 01.2/KONTRAK/WASTEKDAK/PUPR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019dan Struktur Personil Perusahaan CV.

SaptaKarya (KSO), dan menurut keterangan saksi Mustafa Kamal, ST dan ViviEkayanti, ST selaku pihak UPT Laboratorium Dinas PUPR Kab.

Standarnya ganda;Apa sebab Menteri PUPR dalam Permen PUPR 23/2018 tidak maumenerapkan pendekatan esensi definisi rumah susun sesuai dengan Pasal 1angka 2 Permen PUPR 23/2018 dan pendekatan nomenklatur yang diaturdalam Pasal 21 dan Pasal 22 Permen PUPR 23/2018, turunan dari Pasal 1angka 1 serta Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Rusun dalam:(1) Pasal 17 Permen PUPR 23/2018: kuorumnya satu dan suaranya satu;(2) Pasal 19 ayat (3) Permen PUPR 23/2018: kuorumnya satu dan suaranyasatu;(3) Lampiran Il Permen

PUPR 23/2018 angka VI angka 3: Kuorumnya satudan suaranya satu;(4) Lampiran Il Permen PUPR 23/2018 angka XI: kKuorumnya satu dansuaranya satu; dan(5) Lampiran Il Permen PUPR 23/2018 angka XIll: kKuorumnya satu dansuaranya satu;Warga rumah susun di Indonesia memerlukan kejelasan alasan ataudasar mengapa pendekatan dari ketentuan:(1) Pasal 17 Permen PUPR 23/2018: kuorumnya satu dan suaranya satu;(2) Pasal 19 ayat (3) Permen PUPR 23/2018: kuorumnya satu dan suaranyasatu;(3) Lampiran Il Permen PUPR

Putusan Nomor 57 P/HUM/2020angka 2 Permen PUPR 23/2018 dan pendekatan nomenklatur yang diaturdalam Pasal 21 dan Pasal 22 Permen PUPR 23/2018, turunan dari Pasal 1angka 1 serta Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Rusun;Menteri PUPR tak mau taat pada pendekatan nomenklatur sesualdengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Rusun; danPasal 1 angka 2, Pasal 21, dan Pasal 22 Permen PUPR 23/2018. Ini bentukpelanggaran undangundang oleh penguasa.

Dalam Permen PUPR 23/2018, terdapat mata acara atau agenda rapatpembentukan PPPSRS. Apakah ada jawaban Menteri PUPR dalamHalaman 106 dari 339 halaman.

Putusan Nomor 57 P/HUM/2020ayat (2) UU Rusunserta hak yang dijamin oleh Pasal 22 ayat (1) danayat (2) Permen PUPR 23/2018:Menteri PUPR dalam Permen PUPR 23/2018: Pasal 15 ayat (3), ayat (4),ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tidak dapat membatasi hak yang dijaminoleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Rusun serta Pasal 22 ayat (1)dan ayat (2) Permen PUPR 23/2018. Pembatasan hak hanya dapatdiatur berdasarkan undangundang, bukan berdasarkan peraturanmenteri.

Sekretaris Dinas PUPR.

Sekretaris Dinas PUPR. Terdakwakemudian pada bulan Agustus 2018 menyampaikan kesediaannya kepadaAVIP SUHERDIAN selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon untukdidefinitifkan sebagai Sekretaris Dinas PUPR, walaupun pada saat ituTerdakwa telah mengetahui bahwa terkait promosi jabatan diPemerintahan Kabupaten Cirebon terdapat praktik pemberian uangkepada SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon.

Sekretaris Dinas PUPR karenaadanya kekosongan jabatan tersebut dan pelantikan sebagai definitifSekretaris Dinas PUPR karena pelantikan tersebut bersamaan denganpejabat struktural lainnya;Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak SMP karena Saksi denganTerdakwa bersekolah di SMP yang sama kemudian samasama bekerjadi Dinas PUPR;Bahwa kronologis Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPRsecara definitive yaitu karena Saksi yang mengusulkan Terdakwa untukmenjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten

Sekretaris Dinas PUPR pada tanggal 15Maret 2018;Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari Terdakwa agar jabatanSekretaris Dinas PUPR tersebut didefinitifkan dengan alasan untukpeningkatan karir;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas PUPR sejak tahun 1994;Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 1 19/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa pendidikan dan pengalaman bekerja Terdakwa sudah mencukupiuntuk diusulkan menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR KabupatenCirebon;Bahwa selanjutnya Saksi mengusulkan Terdakwa agar

Disposisi berisi tindak lanjutiGATOT sebagai Sekretaris Dinas PUPR.

Kampar Nomor : 821/PUPR-SET/792 tanggal 4 April 2019.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanya dengancara, pengambilan sample base A yang ada di Stock file laludibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktorpelaksana PT. Bakti Aditama PT.

Sapta Karya (KSO), pengujian dilakukan hanyadengan cara, pengambilan sample base B yang ada di Stock filelalu dibawa ke laboratorium PUPR Kab. Kampar oleh kontraktorpelaksana PT. Bakti Aditama PT.

peningkatan jalankampung pinangteluk jering kecamatan Tambang kabupatenKampar pada Dinas PUPR kabupaten Kampar Tahun Anggraan2019 tersebut adalah sebagai berikut :1.

PPTK PUPR Kab.

Selaku PPK PUPR Kab. Simeulueb. SaksiAFIT LINON, ST. Selaku PPK PUPR Kab. Simeuluec. Terdakwa DEDI ALKANA, S.T BIN. MA.

Selaku PPK PUPR Kab. Simeulueb. Saksi AFIT LINON, ST. Selaku PPK PUPR Kab. Simeuluec. Terdakwa DEDI ALKANA, S.T BIN. MA.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

Simeulue,agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas PUPR Kab.

Simeulue tahun 2017, dan saksi juga tidaktahu apakah ada pengajuan lainnya namun saksi mengetahui ada Suratdari Dinas PUPR tanggal 8 Agustus 2017 Telaahan staf usulan Renjaperubahan Dinas PUPR Kab.

Ir.Halaman 29 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN BnaALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihnatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

Jinu dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue dansebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan pemeliharaan jalan danjembatan pada Dinas PUPR Kab.

TIGA SAUDARA)Bahwa Yang menjabatsebagaiKepalaDinas PUPR Kab.

TIGA SAUDARA).Bahwa Yang menjabatsebagaiKepalaDinas PUPR Kab.

Ir.ALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

Simeulue, agama Islam, pekerjaan PNS pada KantorDinas PUPR Kab.

.---- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;

7.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;

8.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor

: 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;

9.---- 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M)Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;

10.-- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal

TALUDPLTG/PUPR/2017 yang menerangkan hanyaPT.

/ 2017Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLS Nomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017 dan SP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 15 November 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLS nomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017 dan SP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 19 Desember

TjkBahwa pada pertemuan kedua itu) Terdakwa kembali mengatakankeinginannya untuk ikut dalam kegiatan proyek di Dinas PUPR LampungSelatan yaitu Terdakwa ingin dapat proyek pembangunan jalan;Bahwa setelah saksi mengkomunikasikan keinginan Terdakwa itu keKepala Dinas PUPR Lampung Selatan HERMANSYAH HAMIDI, KepalaDinas PUPR mengatakan silahkan saja kalau mau mengikuti kegiatanproyek di Dinas PUPR asal memenuhi persyaratan dan kualifikasi;Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR itu lalu

dan memang untuk ikut di kegiatanproyek di Dinas PUPR Lampung Selatan harus memberikan dana terlebihdahulu sesuai dengan perintah Kepala Dinas PUPR dan dana yangdiserahkan ialah sebesar 17% sampai 21% dari nilai anggaran proyek;Bahwa jumlah besaran fee dana 17 sampai 21% itu adalah dari KepalaDinas PUPR untuk ratarata semua proyek yang ada di Dinas PUPR, yangmana pada tahun 2017 ada lebih dari 100 jumlah proyek di Dinas PUPRLampung Selatan, dari penyampaian fee dana 17 sampai 21% itu Terdakwamenyampaikan

Saat menyerahkan uang itu kepadaAGUS BHAKTI NUGROHO, saksi mengatakan ini uang titipan dari KepalaDinas PUPR;Bahwa saksi bertugas sebagai Kabid Pengairan di Dinas PUPR dan bukandi bidang jalan dan jembatan, sedangkan Kabid yang membidangi Jalandan Jembatan adalah OLOAN, saksi yang mengurus proyek di bidang jalandan jembatan ialah karena saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas PUPR,sebab yang selama ini mengurusi proyek pembangunan jalan dan jembatansejak tahun 2013 di Dinas PUPR adalah saksi;Bahwa

TjkBahwa awalnya saksi mendapatkan pemberitahuan lisan tentang plotingkegiatan itu dari Kadis PUPR kemudian saksi diberikan list kegiatannyayang mau diberikan, list itu diberikan kepada saksi olen Kadis PUPR;Bahwa list legiatan yang diberikan oleh Kadis PUPR itu berupa DaftarPekerjaan dan Nilai Proyeknya.

2017 saksi lupa, untuktahun 2018 Kepala Dinas PUPR dijabat oleh plt.