Desember2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberwenang untuk mcmeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmeruglkan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukandengan cara sebagai bcrikut: / Bahwa .u....cccccceeeeeeeee 10. 10Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD

PembangunanRumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Kareo, Terdakwa TRISINDRA Y ANTI sebagai Kepala Desa Kareo Kecamatan Banjaran KabupatenMajalengka tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur pada pasal 7ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 14 Tahun2006 Tentang Pemerintahan Desa yaitu "Melaksanakan prinsip tata pemerintahandesa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"",Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD

Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

dimaksud pada ayat(1) Wali nagari mempunyai wewenang :a Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI.b Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari.c Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersamaBamus Nagari.d Menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan peraturan nagari danmenyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN).e Penyusunan RPJM Nagari berpedoman kepada RPJMD

Putusan TIPIKOR No. 16/Pid.B/TPK/201 2/PN.PDGMenyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan peraturan nagari danmenyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN).Penyusunan RPJM Nagari berpedoman kepada RPJMD Kabupaten.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari untuk dibahas dan ditetapkan bersma Bamus Nagari.Membina kehidupan masyarakat Nagari.Membina perekonomian Nagari.Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara

, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatanHim 10 dari 148 him Putusan No. 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

pada PengadilanNegeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Him 24 dari 148 him Putusan No. 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

TahunAnggaran 2015 yang bernilai Rp.3.000.000.000,(tigamilyar rupiah), diperuntukan pengadaan RTH termasuk biaya umum,Notaris, pensertifikatan tanah danoperasional kegiatan ;Bahwayang saksi ketahui Dasar/Pedoman pengadaan tanah untukRuang TerbukaHijau (RTH) yaitu : Visi Kota Cirebon Terwujudnya KotaCirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau(RAMAH) pada tahun 2018 yang tertuang dalam Perda Kota CirebonNomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD

PURWITOkepada Terdakwa karena Terdakwa selaku Ketua DPRD KotaSurabaya mempunyai kewenangan dalam pengesahan APBDTahun 2008 yang di dalamnya terdapat penganggaran BusRapid Transit (BRT) dan proyek Surabaya Sport Centre(SSC) yang tidak disetujui oleh Komisi A untukdianggarkan dalam APBD Tahun 2008, karena dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tidakdisebutkan secara spesifik tentang Bus Rapid Transit(BRT) sehingga menjadi perhatian dalam pembahasan dansetelah ditanyakan masalah Feasibility

Tolikaratanggal 28 Desember 2016;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskan penggunaandana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahHalaman 3 dari 281 Putusan No.19/PID.SUSTPK/2019/PT JAPDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desadengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkanDokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hallangkahlangkah dan pelaksanaan dana Desa;Bahwa dalam pelaksanaannya pada tanggal 10 Maret 2016 sdr.

Tahap 1I(40%) Rp128.017.706.400,00 (seratus dua puluh delapanmiliar tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tolikara tanggal 28 Desember 2016; Bahwaberdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskan penggunaandana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan

Menteri DalamNegeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desadengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PrioritasHalaman 21 dari 281 Putusan No.19/PID.SUSTPK/2019/PT JAPPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkanDokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hallangkahlangkah dan pelaksanaan dana Desa; Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sdr.

Hal ini mengacu padaPeraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah) 2009 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda No. 13 Tahun2005 tentang penataan PKL (vide Pasal 2, Pasal 24, Penjelasan Pasal 24).Angka Rp.70.000.000.000, (tujun puluh milyar rupiah) tersebut, masihusulan yang bersifat sementara;. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar danTAPD Kota Bogor di gedung DPRD.

kerja;b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian,perlengkapan, keuangan, kerasipan dan kerumah tanggaan;c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.Bahwa pembelian lahan jambu dua secara tidak langsung berkaitan denganperencanaan pembangunan Kota Bogor, karena dilihat dari fungsi Bappedasebagai instansi perencanaan mempunyai program prioritas yaitu tentangHalaman 151 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badg10.dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Daerah (RKPD), penyusunan Rencana PembnangunanJangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) BadanPerencanaan Pembangunan Daerah.Bahwa untuk RPJPD yang dijadikan dasar adalah Perda Kota Bogor Nomor ;07 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kota Bogor Tahun 20052025 ;Untuk RPJMD yang di jadikan dasar yaitu RPUMD Perda Nomor 05 TahunHalaman 192 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badg2010 Tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 20102014 ;RTRW berdasarkan pada Perda Nomor 08 Tahun 2011 Tentang RTRW KotaBogor

(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).Bahwa RPJPD dan RPJMD hanya memuat program, belum menyebutkankegiatan atau lokasi, nanti kKegiatan dan lokasi munculnya di RKPDBahwa dalam RKPDP/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun2014, tidak ada usulan kegiatan Pengadaan Lahan Jambu Dua, tapi adausulan kegiatan sebagai berikut : Apraisal Pengadaan Lahan Relokasi PKL Ex Gedung Muria sebesarRp. 50.000.000, (Lima puluh Juta rupiah) ; Kegiatan Kajian untuk relokasi PKL ke Gedung Muria sebesar Rp

MA Salmun .Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pembelian Pasar Jambu Dua tersebutadalah :RPJMD 20102014KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) TA 2014 dicantumkanpada halaman 6 Perubahan Kebijakan belanja daerah yaitu point 3*"mengakomodir kegiatankegiatan berdasarkan empat program prioritaspembangunan yaitu kemiskinan, transportasi, PKL dan kebersihan sertaaspirasi masyarakat.PPASP (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD) TA2014.RAPBDPPerda No. 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untukdibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Perkara Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY.d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, danrancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e.

Tahun Anggaran 2010 denganKonsultan Perencana PT Citra Utama Conindo ;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais ;1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015 ;1 (satu) buku berwarna biru putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

AHMADIANSYAH, SH,MH, tidak ada nama tersebut pada Fakultas HukumUniversitas Hasanuddin Makassar; Penggunaan nama Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin sebagai penyelenggara kegiatandilakukan tanpa tanpa seizin dan sepengetahuanpihak yang berwenang yakni Rektor UniversitasHasanuddin16.Penyelenggara : LOSARI (ALPEKSI) Tema kegiatanKebijakan Penyusunan RPJMD, RPJPD dan PerspektifPerencanaan, Pengendalian Evaluasi RencanaPembangunan Daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014 tanggal23 s/d 26 Desember 2015 di Hotel

Halaman 104 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mks 2015 tentang (UMI) 2015Pedoman Makassar diUmum MakassaPenyusunan rAPBD TA.2016serta UndangUndang No.23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerahImplementasi Pusat Kajian 10 s/d 81 216.Undang Hukum dan 13 .288.50 135.00 288.Undang Pemerintah Desemb 0 0.000 500tentang an Fakultas ; er 2015Pemerintahan Hukum diDaerah beserta Universitas MakassaPerubahannya Hasanuddin rKebijakan LOSARI 23 s/d 26 18.0Penyusunan (ALPEKSI) 26 551.25 00.000 44.551.RPJMD

Penyelenggara : LOSARI (ALPEKSI) Tema kegiatanKebijakan Penyusunan RPJMD, RPJPD dan PerspektifPerencanaan, Pengendalian Evaluasi RencanaHalaman 131 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN MksPembangunan Daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014 tanggal23 s/d 26 Desember 2015 di Hotel Jayakarta JakartaPenyimpangan atas kegiatan tersebut antara lain :a.

SK/02/PPI/I/2010 .77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf) .82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).

SK/02/PPI/I/2010 .77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79.1 (Satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf) .82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).

SK/02/PPI/I/2010 .77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79.1 (Satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf) .82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).86.1

Putusan Nomor 17 P/HUM/2016serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasilevaluasi diterima.(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti olehbupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kotamenetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentangAPBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentangpenjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmembatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten

Detail Enginering Desain (DED)Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Master Plan Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU) ProvinsiBanten (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Company Profile Care IPB (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan Pertanian TingkatProvinsi Banten Tahun 2008 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun2007 2012 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Detail Enginering Desain(DED) Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Master Plan Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU)Provinsi Banten (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Company Profile Care IPB (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan PertanianTingkat Provinsi Banten Tahun 2008 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian danPeternakan Tahun 2007 2012 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

Sus/20121028384858687888990919293949596971 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan PertanianTingkat Provinsi Banten Tahun 2008 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian danPeternakan Tahun 2007 2012 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20072012 (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Renstra SKPD 20062010 Dinas Pertanian KabupatenSerang (dilegalisir) ;1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja Feasibility Study

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; danHalaman 16 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pord. penetapan rencana.Pasal 22:a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhirRKPD oleh Bappeda.b.

RPJMD; danc.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2)yang menyatakan sebagai berikut:3) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.4) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

2011 Pasal 15Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 144 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Demakdalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 20162021, sebagaimana diatur dalam PeraturanHalaman 25 dari 51 halaman.

YAHYA K.NASIB tidak dipergunakan, akan tetapi Bupati Definitif membuatdokumen perencanaan baru berupa Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dengan biaya dan anggran yang barupula. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIBselaku Penjabat Bupati Pohuwato dalam pengadaan penyusunanGBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tersebut merupakanPenyalahgunaan Wewenang.

G/2017/PN.BgIc. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPDdan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untukdibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkanRKPD;d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancanganPerda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD untuk dibahas bersama;e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dandapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesualdengan ketentuan peraturan

maka menurut Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4)dan Pasal 85 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , yang menyebutkan :Pasal 65, ayat(1) Kepala daerah mempunyai tugas:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD

Februari 2015 semata mata berdasarkan HasilSeleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dimaksudkan untuk menemukanAparatur Sipil Negara yang tepat memiliki kKompetensi, kwalifikasi, dankinerja baik menurut penilaian yang obyektif dan akuntabel untuk mendudukisuatu Jabatan guna melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota MakassarHalaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2016Tahun 2014 2019 sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

TandaTerima Dari kantin susi (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 707 tanggal 11 Desember2008 untuk Rapat Persetujuan Dan Penandatanganan Nota KesepakatanKUPA dan PPAS APBD tahun 2009 tanggal 25 Nopember 2008 1 kali makan : 200 kotak x 1 kali Rp.19.000 senilai Rp. 3.800.000, (tiga jutadelapan ratus ribu rupiah) (Copy, NCR) Beserta Lampiran dari RumahMakan Robusta (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 695 tanggal 11 Desember2008 untuk Rapat pembahasan ranperda RPJMD

11 Desember2008 Untuk Pembayaran Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan UmumAPBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A 2009 oleh sdrBupati Tanggamus, tanggal 6 Nopember 2008 1 kali makan : 200 ktk x 1kali x Rp.19.000, senilai Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)(Copy , NCR) Beserta Lampiran Dari Rumah Makan Makmur (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :688 tanggal 2008 UntukPembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitia knusus,rencanapersetujuan (RPJMD

: 683 Tanggal 11 Desember2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 26,27 dan 28 Nopember2008 (3 kali) snack : 125 kotak x 3 kl Rp.7.000 senilai Rp. 2.625.000,(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Copy, NCR); BesertaTanda Terima Dari kantin Robusta (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :685 tanggal 11 Desember2008 Untuk Pembayaran Rapat paripurna penyampaian laporan panitiakhusus, rencana persetujuan (RPJMD