Kedungreja ) berupa:

Bahwa, berdasarkan kutipan berita daring dengan judul NormalisasiSungai Jakarta Menghilang dari RPJMD (2021, 10 Februari), diakses diFebruari 24, 2021 pada tautan: Normalisasi Sungai Jakarta Menghilangdari RPJMD Halaman all Kompas.com*, Wakil Gubernur DKI Jakarta,memberikan pernyataan bahwa keputusan penghapusan programnormalisasi Sungai dinilai untuk kepentingan masyarakat luas, meskitidak ada program normalisasi, Pemprov DKI Jakarta terus berusahauntuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian

;21.Bahwa, oleh karena Perda RPJMD 20172022, diundangkan padatanggal 16 April 2018, maka Penggugat telah mengetahui ObjekSengketa terhitung sejak 16 April 2018;22.Bahwa, jarak hari antara hari diundangkan Perda RPJMD 20172022pada tanggall6 April 2018 dengan tanggal pengajuan upayaadministrasi keberatan pada tanggal 5 Mei 2021, adalah jelas lebihdari 21 (dua puluh satu) hari kerja;23.Bahwa, selanjutnya juga jarak antara hari diundangkan Perda RPJMD20172022 pada tanggal 16 April 2018, dengan pengajuan

Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentangRencana Detail TataRuang dan PeraturanZonasi (dalam hal rencana prasaranadrainase);44.Bahwa, Perda RPJMD 20172022 merupakan dokumen perencanaandaerah Provinsi DKI Jakarta untuk 5 (lima) tahun hingga tahun 2022sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RPJMD 20172022, yang berbuny!

Penggugatmenyebutkan pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasisungai tertulis sebagai program prioritas Pemprov DKI Jakarta tahun20182022 sebagaimana tertulis pada RPJMD DKI terkait KebijakanStrategis Daerah bagian Pembangunan Infrastruktur, pada halamanIX761X77;Halaman 49 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUNJKT.68.Bahwa, dikarenakan Perda RPJMD 20172022 masih berlaku sampalsaat ini sehingga ketentuan terkait pembangunan waduk/naturalisasidan normalisasi sungail yang merupakan

Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi (dalam hal rencana prasarana drainase);Bahwa Perda RPJMD 20172022 merupakan dokumen perencanaan daerahProvinsi DKI Jakarta untuk 5 (lima) tahun hingga tahun 2022 sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RPJMD 20172022, yang berbunyi:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun

(Kades Salubu,Kecamatan Majenang);e 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) DesaSindangsari, Kecamatan Majenang;e Rencana Kerja Desa (RKPDes) Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang;e Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sindangsari,Kecamatan Majenang;e Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu AMID (Kades Sindangsari KecamatanMajenang);e 12 (dua belas) bendel Surat Perintah Kerja

(SPK);e 14 (empat belas) buku rekening desa;e 20 (dua puluh) lembar kuitansi pembelian komputer;e 1 (satu) keping CD Soft Kecamatan Karangpucung;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SUPRIYONO (Sekcam Karangpucung);e 1 (satu) buku Musdus Desa Sindangbarang;e 1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Sindangbarang;e 1 (satu) buku RKPD Desa Sindangbarang;;e 1 (satu) buku RAPBDes;e 1 (satu) buku APBDes;e 1 (satu) buku RPJMD;e 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu DARSO

OKTRIVI YANTO SUBEKTI(Sekcam Kedungreja);1 (satu) buku Musdus;1 (satu) buku Musdes;1 (satu) buku RKPD;1 (satu) buku APBDes;1 (satu) buku RPJMD;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu SARJONO (Kades Bumirejo KecamatanKedungreja);10 (sepuluh) dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software,hardware dan pelatihan Simpemdes;7 (tujuh) keping CD Program Simpemdes;18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software,hardware dan pelatihan Simpemdes;3 (tiga) bendel hasil Musrenbangdes;10 (sepuluh)

(SekcamSampang);8 (delapan) SPK;10 (sepuluh) kuitansi pembelian komputer;10 (sepuluh) fotokopi rekening;RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 Desa Sidamulya;1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;1 (satu) keping VCD master;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu HASANUDIN (Sekcam Sidareja);3 (tiga) bendel SPK dari Desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu;6 (enam) bendel kuitansi pembelian komputer dari 7 (tujuh) desa seKecamatan Patimuan;10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening dari 7 (tujuh)

Desa Wringinharjo;23 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung DesaWringinharjo;Nomor 17 sampai 23, dikembalikan ke Desa Wringinharjo;24 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis;25 1 (satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis;26 1 (satu) buku RKPD Desa Gandrungmanis;27 1 (satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis;28 1 (satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis;29 1 (satu) buku RPJMD Desa Gandrungmanis;30 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung DesaGandrungmanis;Nomor 24 sampai 30, dikembalikan ke Desa Gandrungmanis;31

)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)1 (satu)Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang KecamatanKarangpucung) berupa:1 (satu) buku Musdus Desa Sindangbarang;1 (satu) buku Musrenbangdes Desa Sindangbarang;(satu) buku RKPD Desa Sindangbarang;(satu) buku RAPBDes;(satu) buku APBDes;(satu) buku RPJMD;1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;Uang tunai Ro2.000.000,00satuHal.41 dari 162 hal.

;Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo KecamatanGandrungmangu) berupa:# 1 (satu) buku Musdus; 1 (satu) buku Musdes;(satu) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;(satu)(satu)satu) buku APBDes;buku RPJMD;1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;Uang tunai Rop2.000.000,00satuHal.74 dari 162 hal.

RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desaSidareja;* 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung; 1keping VCD master; Uang tunai Rp15.000.000,00Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa: Uang tunai Rp2.000.000,00Disita dari saksi MUKHDOR, BA.

komputer; Uang tunai Rp21.000.000,00.1 keping CD dari Kecamatan Gandrungmangu;Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo KecamatanGandrungmangu) berupa: 1 (satu) buku Musdus;1 (satu) buku Musdes;( ) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;(satu)(Satu)satubuku APBDes;buku RPJMD;satusatuHal.131 dari 162 hal.

Put.No.2308 K/Pid.Sus/201326.21s28.29.30. 8(delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa;* 10 (sepuluh) bendel kuitansi pembelian komputer;*" 10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening; RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desaSidareja;* 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung; 1keping VCD master; Uang tunai Rp15.000.000,00Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa: Uang tunai Rp2.000.000,00Disita dari saksi MUKHDOR, BA.

Hal itu tertuang dalam PeraturanDaerah No 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 20102015. Sebagaimana disebutkan dalam hal IX4,bahwa peralihan 2 (dua) Desa menjadi Kelurahan dijadikan sasaran danindikator kinerja prioritas reformasi birokrasi dan Tata Kelola KabupatenBoyolali 20112015 (bukti P.6);Bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan, yangtertuang dalam Perda No 6/2011, sepenuhnya menjadi inisiatif PemerintahDaerah.

Pemohon menyatakan perubahan status DesaMojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan bukan berdasarkan prakarsaPemerintah Desa bersama BPD karena peralihan 2 Desa menjadi Kelurahanmenjadi sasaran dan indikator kinerja prioritas sebagaimana sudah tertuangdalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) tahun 20102015, adalah tidak benar karenaRPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang digunakan dalampengukuran parameter capaian kinerja Pemerintah.

Dan hal yang paling krusial bahwa dalam prosesnya Perdatentang RPJMD ini sudah melalui evaluasi Gubernur;Bahwa dalam posita angka ke1.5. permohonan Pemohon menyatakan bahwaperubahan status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan yangtertuang dalam Perda 6 Tahun 2011 sepenuhnya menjadi inisiatif PemerintahDaerah.

Hal itu tertuang dalam PeraturanDaerah No 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 20102015. Sebagaimana disebutkan dalam hal IX4,bahwa peralihan 2 (dua) Desa menjadi Kelurahan dijadikan sasaran danindikator kinerja prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola KabupatenBoyolali 20112015 (bukti P.6);Bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan, yangtertuang dalam Perda No 6/2011, sepenuhnya menjadi inisiatif PemerintahDaerah.

dan memeriksaperkara ini, Qengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupunmenghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :1 Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa meminjam uang kepada SaksiMuh.Syahid, ST untuk penyusunan dukumen RPJMD

disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaraini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagain adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :8 Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa meminjam uang kepada SaksiMuh.Syahid, ST untuk penyusunan dukumen RPJMD

Takalar;20 Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa meminjam uangsaksi korban sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untukpenyusunan dokumen RPJMD (rencana pembangunan jangka menengahdaerah) tahun 2018 di Kab.

Bahwa evaluasi dilakukan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengujikesesuaian Rancangan Perda 10/2019 terhadap: a) ketentuanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi; b) kepentinganumum; c) RKPD serta KUA dan PPAS; dan d) RPJMD (vide Pasal315 ayat (3) UU Pemda);Halaman 9 dari 92 halaman.

RPJMD.:10. Bahwa sebagaimana disinggung dalam angka 3.5. pada bagianKedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon di atas, padapokoknya hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat menunjukkansebagian muatan Rancangan Perda 10/2019 tidak sesuai dengan:a) ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; ataub) kepentingan umum; atau c) RKPD serta KUA dan PPAS; atau d)RPJMD;11.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2020RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota bersamaDPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Harisejak hasil evaluasi diterima.

;Pasal 112 ayat (8) PP 12/2019 berbunyi:Pasal 112(8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kotatentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaranAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum,RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersamaDPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) harisejak hasil evaluasi diterima.;12.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2020 1.06.1.06.01.21.42/Penyusunan dokumen rancangan teknokratik 157.634.000, RPJMD 20202024 Kabupaten Melawi 1.06.1.06.01.21.43/ Penyusunan dokumen kajian lingkungan 128.070.000,hidup strategis RPJMD 20202024 KabupatenMelawiSub total 1.187.493.200,1.20.1.20.05.06.19/Penyusunan laporan keuangan daerah 62.236.000, 1.20.1.20.05.17.20/Laporan dan evaluasi realisasi keuangan 112.618.300,DAK1.20.1.20.05.17.29/Pengelolaan sistem penggajian PNS daerah 109.235.000,1.20.1.20.05.17.37

Cilacap;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;Uang Tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.Majenang;17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Sindangsari Kec.Majenang;Hal 117, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.e Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)Ds. Sindangsari Kec. Majenang; e Uang Tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa: e 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK);e 14 Buku Rekening desa; e 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer;e 1 keping CD Soft Kec.

Ciporos; e 1 (satu) buku RAPBDes; e 1 (satu) buku APBDes; e 1 (satu) buku RPJMD;e 1 (satu) dokumen penunjukan langsung; e Uang tunai Rp.2.000.000,;Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karangpucung ) berupa: e 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang ;e 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;e 1 (satu) buku RKPD Ds.

Gandrungmangu) berupa:e 1 (satu) buku Musdus; e 1 (satu) buku Musdes;e 1 (satu) buku RKPD;e 1 (satu) buku RAPBDes; e 1 (satu) buku APBDes; e 1 (satu) buku RPJMD;e 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,;Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec.

Danasri Lor;Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD);Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD));Uang tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);18 Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kec. Nusawungu)berupa: e 1 buku RKBDes; e 1 (satu) buku APBDes; e 1 dokumen penunjukan langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,;19 Disita dari saksi PRTYO SUTIKNO, S.Sos.

dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut sertamelakukan perbuatan yang secara melawan hukum yaitu Terdakwa DRS.ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAP selaku Sekretaris DKPP KotaBalikpapan telah membuat dan menyusun RKASKPD (Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengadaan lahan untuk perluasanTPA Sampah Manggar sebesar Rp. 22.000.000.000, (Dua puluh dua milyarrupiah) TA.2014 yang kemudian RKASKPD tersebut ditandatangani oleh saksiROBI RUSWANTO, S.Sos yang tidak sesuai dengan RPJMD

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsidengan Laporan Hasil AuditPengadaan Lahan untuk Perluasan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Sampah Manggar Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 dari BPKP (BadanPengawas Keuangan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur> SR393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019, yang dilakukandengan cara atau perbuatan sebagai berikut :Nomor Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan daerah (RPJMD

)Kota Balikpapan tahun 2011 terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk TPASampah Kota Balikpapan dengan rincian sebagai berikut : Bidang Indikator Kondisi Target capaian kinerja SKPDurusan Program awal tahunPStrexitel 20ht Tahun Target Paguan danprogramprioritaspembangunanProgram Perluasan 14 Ha 2012 0 Ha DKPPpengemban dan 2013 5 Hagan kinerja pengembanpengelolaan gan TPA 2014 5 Hapersampahan 2015 5 Ha2016 5 Ha Rp.1MKondisi 35 HakinerjaakhirRPJMD Bahwa dari RPJMD Kota Balikpapan kemudian didetailkan

Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapannomor 08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapantahun 2011 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.50. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor :188.45827/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Tim AnggaranPemerintah Daerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telahdilegalisir Sesuai dengan aslinya;51.

Satu bendel foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor08 tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapantahun 2011 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.50. Foto copy surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor : 188.45827/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah Kota Balikpapan serta lampiran yang telah dilegalisir Sesuaidengan aslinya;51.

RPJMD 45.000.000, 30.795.000, 14.205.000,10 Monitoring, Evaluasi dan 30.000.000, 15.608.250, 14.391.750,Pelaporan pelaksanaan rencanapembengunan e Bahwa ada 2 mekanisme pencairan keuangan untuk belanja kegiatan yaitu: 1.

Kegiatan penetapan RPJMD Tahun 2005 2010 beserta Produk berupa BukuRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJember Tahun 2005 2010.Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.Penyusunan Rancangan RKPD beserta Produk berupa Buku Draf II RKPDKabupaten Jember Tahun 2008, Draf Final RKPD Kabupaten Jember Tahun2008, Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2007Kabupaten Jember..

Penyusunan Profil Daerah.15319.20.21.22.22%24.2a26.27.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan,beserta Produk berupa Buku Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Semester IITahun 2007.Penetapan RKPD beserta Produk berupa Buku Rancangan Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2008.Penyusunan Rancangan RPJMD beserta Produk Buku: RPJMD KabupatenJember TA 2007.Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD beserta Produkberupa Buku: PROSIDING PAPBD Kabupaten Jember TA

Kegiatan penetapan RPJMD Tahun 2005 2010 beserta Produk berupa BukuRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJember Tahun 2005 2010.16. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.17. Penyusunan Rancangan RKPD beserta Produk berupa Buku Draf I RKPDKabupaten Jember Tahun 2008, Draf Final RKPD Kabupaten Jember Tahun2008, Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2007Kabupaten Jember.18.

Kegiatan penetapan RPJMD Tahun 2005 2010 beserta Produk berupa BukuRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJember Tahun 2005 2010.16. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.17. Penyusunan Rancangan RKPD beserta Produk berupa Buku Draf IT RKPDKabupaten Jember Tahun 2008, Draf Final RKPD Kabupaten Jember Tahun2008, Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2007Kabupaten Jember.18. Penyusunan Profil Daerah.19.

Daerah kabupaten/kota yang dipimpinoleh camat.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yangdisebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan PerdaKabupaten / Kota.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkadaadalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaanDaerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD

RPJMD; danc.

yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Pasal 264...(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 142 Pasal 264RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan denganPerda.RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 263 ayat (1)huruf c ditetapkan dengan Perkada.Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasilpengendalian dan evaluasi tidak sesuai denganperkembangan keadaan atau penyesuaian terhadapkebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Pasal

provinsi dan RPJMN,kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kotatentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatkepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Harisejak rancangan Perda diterima.Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenyatakan hasil evaluasi rancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai denganRPJPD kabupaten/kota, RPJMD

Syakban untuk Dinas DalamRangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab. Siak Propinsi Riaupada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an.Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap StempelSetwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatperjalanan dinas oleh an. T. Mihrab.

SH, untuk Dinasdalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab. Siak Prop.

Kusmanto untuk Dinas dalam rangkakonsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD ) ke kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktobers/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh an.

Cilacap; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa. Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; Uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);4. Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa: 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec. Majenang; 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Ciporos; 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku RPJMD; 1 (satu) dokumen penunjukan langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,-9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karang-pucung ) berupa: 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang; 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang; 1 (satu) buku RKPD Ds.

Sindangbarang; 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku RPJMD; 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,-10. Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa: 12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja); 12 (dua belas) lembar foto copy buku rekening.

Gandrung-mangu) berupa: 1 (satu) buku Musdus; 1 (satu) buku Musdes; 1 ( satu) buku RKPD; 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku RPJMD; 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,-12. Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec.

Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa: 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa; 10 (sepuluh) bendel kwitansi pembelian computer; 10 (sepuluh) lembar fotocopy rekening; RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja; 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung; 1 keping VCD master; Uang tunai Rp.15.000.000,-26.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;(satu) dokumen penunjukan langsung;Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karangpucung ) berupa: 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;(satu) buku RKPD Ds.

Gandrungmangu) berupa:1 (satu) buku Musdus;(satu) buku Musdes;( satu) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;((111satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;(satu) dokumen Penunjukan Langsung;Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;1 (satu) dokumen penunjukan langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karangpucung ) berupa: 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang; 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;(satu) buku RKPD Ds.

Gandrungmangu) berupa: 1 (satu) buku Musdus; 1 (satu) buku Musdes; 1 (satu) buku RKPD; 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes;" 1 (satu) buku RPJMD;= 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec.

Gandrungmangu) berupa:1 (satu) buku Musdus;(satu) buku Musdes;( satu) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;((satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;(satu) dokumen Penunjukan Langsung;Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec.

Daerah kabupaten/kota yang dipimpinoleh camat.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yangdisebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan PerdaKabupaten / Kota.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkadaadalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaanDaerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD

RPJMD; danc.

yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Pasal 264...(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 142 Pasal 264RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan denganPerda.RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 263 ayat (1)huruf c ditetapkan dengan Perkada.Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasilpengendalian dan evaluasi tidak sesuai denganperkembangan keadaan atau penyesuaian terhadapkebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.Pasal

provinsi dan RPJMN,kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kotatentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatkepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Harisejak rancangan Perda diterima.Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenyatakan hasil evaluasi rancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai denganRPJPD kabupaten/kota, RPJMD

RPJMD; danc.

sebagaimana telahdiubah dan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dankemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatuntuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhirdengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dankemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepadaRKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuktercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPDyang merupakan penjabaran dari RPJMD

Syakban untuk Dinas DalamRangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah ( RPJMD ) ke DPRD Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T.Mihrab.

Rajabul Iknsan untuk Dinas DalamRangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januaris/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MMbertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. PesisirSelatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T.

Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan dan PenyampaianIndikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah( RPJMD ) di Jakarta setuju dibayar oleh an. Rahmat Realson. SH.MMselaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April2011.543) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Kusmanto untuk Dinas dalam rangkakonsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah ( RPJMD )ke kementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tanganserta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahuidari tempat perjalanan dinas oleh an.

Kusmanto untuk Dinas dalam rangkakonsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah ( RPJMD ) kekementrian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2011yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui daritempat perjalanan dinas oleh an.

SH dalam rangka Bimtek PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) diJakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON.

SH dalam rangka Bimtek PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) diJakarta setuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. SH.

S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON.

SH dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. SH.

disebut wakil bupati, danuntuk Daerah kota disebut wakil wali kota.Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehinggaPasal 65 berbunyi sebagai berikut:(1)(2)Pasal 65Kepala daerah mempunyai tugas:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentangRPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD

Pemerintahan Daerah;2. bahwa alasan mendesak ini sangat beralasan secara hukum, karena objekatas pelaksanaan eksekusi yang dimaksud adalah asset Negara yangmasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)sebagaimana yang termaktub dalam peraturan daerah Provinsi PapuaBarat yang harus dilaksanakan guna kepentingan dan pembangunan diProvinsi Papua Barat untuk kepentingan umum;3. bahwa PELAWAN harus menjalankan program RPJMD

Bahwa PELAWAN harus menjalankan program RPJMD provinsi PapuaBarat 20172020 yang sudah menjadi visi daerah sehingga merupakanKewajiban dari PELAWAN untuk menggunakan tanggungjawab sebagai KepalaDaerah berdasarkan prinsip kehatihatian, transparansi serta akuntabilitas gunamenghindari terjadinya penyimpangan atas biayabiaya anggaran yang sudahdirencanakan dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Cilacap;eRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;eUang Tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);4.Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:e 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.Majenang;17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen penunjukan langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec.Karangpucung ) berupa:e1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang;1 (satu) buku RAPBDes;e1 (e1 (YS we wer wr YSsatu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,10.

Gandrungmangu;11.Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kec.Gandrungmangu) berupa:u) buku Musdus;u) buku Musdes;(sa(sa( satu) buku RKPD;(satu) buku RAPBDes;(satu) buku APBDes;1 (satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,12.Disita dari saksi NURDAWAM (Kades GandrungmanguKec.

Cilacap;eRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;eUang Tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);4.Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:e17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.Majenang;e 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec.

Ciporos;buku RAPBDes;satu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen penunjukan langsung;Uang tunai Rp.2.000.000,9. Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec.Karangpucung ) berupa:e 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang;e1 (satu) buku RAPBDes;e1 (satu)1 (satu)((satue1 (satu((Se oss AC SSsatu) buku APBDes;satu) buku RPJMD;e1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;e Uang tunai Rp.2.000.000,10.