SPPLS No: 912/665/Keu, tanggal 15 Oktober 2012, perihal pembayarantahap 1 (100%) pekerjaan Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Pompa Airberdasarkan SPK No:521.31/5595/SD, tanggal 30 Juli 2012 dalam rangkapembelian alsintan pra panen (80.63) sebesar 15.748.692.080.Bahwa saksi pernah menghadiri dan memberikan penjelasan dalam kegiatanrapat koordinasi Dinas Pertanian Kota/Kabupaten seJawa Barat yangdilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Baratpada sekitar bulan Mei 2012.

Disamping itu saksi juga dalam rapat tersebutmemberikan penjelasan kepada para petugas/pihak Dinas PertanianKabupaten/Kota seJawa Barat tentang saran dan masukan pemanfaatanAlsintan berupa Traktor Roda 2 (dua) dan Pompa Air, hal tersebut saksilakukan atas perintah terdakwa Ir. H. WAWAN WINTARASA, MM ;Bahwa saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukandipersidangan, terutama barang bukti yang ada hubungannya denganketerangan saksi ;.

bundel copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangkaPenanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sertaPengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasionalnomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020.73. 1 (satu) bundel copy Berkas Penyampaian Penyesuaian Rincian DanaBagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan TA 2020 dari Sekda ProvinsiJawa Barat kepada Bupati/Walikota SeJawa

Percepatan Penyesuaian AnggaranHalaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDG73.74.75.76.77.78.79.80.Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangkaPenanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sertaPengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasionalnomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020.1 (Satu) bundel copy Berkas Penyampaian Penyesuaian Rincian DanaBagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan TA 2020 dari Sekda ProvinsiJawa Barat kepada Bupati/Walikota SeJawa

., selaku dosen UBAYA dan Ketua DPD Golkar Tingkat I Jawa Timurmohon kepada Kepada Kejaksaan Negeri Kediri untuk berkenan mengalihkan statustahanan Terdakwa mejadi tahanan Kota, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagaitulang punggung keluarga serta tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh DPD GolkarTingkat I Jawa Timur dalam Kegiatan PILKADA seJawa Timur;Menimbang, bahwa namun demikian surat tersebut tidaklah menerangkan bahwaTerdakwalah yang meminta Ir.

Msi selaku dosen UBAYA dan Ketua DPD Golkar Tingkat I Jawa Timurmohon kepada Kepada Kejaksaan Negeri Kediri untuk berkenan mengalihkan statustahanan Terdakwa mejadi tahanan Kota, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagaitulang punggung keluarga serta tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh DPD GolkarTingkat I Jawa Timur dalam Kegiatan PILKADA seJawa Timur;Menimbang, bahwa namun demikian surat tersebut tidak menerangkan bahwaTerdakwalah yang meminta Ir.

Msi selaku dosen UBAYA dan Ketua DPD Golkar Tingkat I Jawa Timur193mohon kepada Kejaksaan Negeri Kediri untuk berkenan mengalihkan status tahananTerdakwa menjadi tahanan Kota, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga serta tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh DPD Golkar Tingkat IJawa Timur dalam Kegiatan PILKADA seJawa Timur;Menimbang, bahwa namun demikian surat tersebut tidaklah menerangkan bahwaTerdakwalah yang meminta Ir.

No. 144 PK/Pid.Sus/2015isinya memerintahkan kepada Pemimpin Cabang Bank Jateng seJawa Tengah dan Cabang Jakarta untuk mengendalikan pemberiankredit proyek dengan memperhatikan halhal sebagai berikut :1.

Fotocopy SuratNomor:501/103/Admek tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota SeJawa Barat Tahun 2011139. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Makmurjaya Tentang Pengaangkatan Rt di DesaMakmurjaya140. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Makmurjaya Nomor : 141.1/001/Kep.Huki/2008/Ds tanggal 06Oktoer 2008 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Atas Nama Nawawi141. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Makmurjaya Nomor : 141/Kep ....

Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/KEP.11KEU/2010 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendaharapada dinas permukiman dan perumahan provinsi Jawa Barat tahun anggaran2010;8 (delapan) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah tanggal 16 Nopember 2010;7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah tanggal 29 Januari 2010;2 (dua) lembar fotocopy dari Gubernur Jawa Barat perihal tanah kas Desakepada Bupati/Walikota sejawa

Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/KEP.11KEU/2010 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendaharapada dinas permukiman dan perumahan provinsi Jawa Barat tahunanggaran 2010;8 (delapan) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah tanggal 16 Nopember 2010;7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah tanggal 29 Januari 2010;2 (dua) lembar fotocopy dari Gubernur Jawa Barat perihal tanah kas Desakepada Bupati/Walikota sejawa

PEMOHONdalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 ditingkat PropinsiJawa Barat kepada Bawaslu Jawa Barat;Bahwa DPP PKPI Jawa Barat dengan KPU Propinsi Jawa Barat terkaitdengan Permohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 di tingkat PropinsiJawa Barat, dimana dalam mediasi tersebut diungkapkan ketidakprofesionalan beberapa KPUD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Baratdalam melakukan verifikasi faktual di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota;Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan laporan dari masingmasingDPK PKPI seJawa

Barat tentang pelaksanaan verifikasi faktual danhasilnya;Bahwa dalam mediasi ada perbedaan data antara SIPOL dengan datafisik (Hard Copy) yang dimiliki oleh beberapa KPUD Kabupaten/Kota seJawa Barat;Bambang Setiadi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa jumlah DPK PKPI yang didaftarkan di seluruh propinsi JawaBarat adalah sebanyak 21 (duapuluh satu) Kabupaten/Kota dan tidaksemua DPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun hanyasebagian;Bahwa Saksi

jugamenyerahkan data fisik ke KPUD masingmasing Kabupaten/Kota;Bahwa Saksi mengetahui dan sekaligus sebagai pihak Pemohon dalamPermohonan Sengketa Proses Pemilu 2019 ditingkat propinsi JawaBarat kepada Bawaslu Jawa Barat; kapasitas Saksi adalah sebagaiKetua DPP PKPI Jawa Barat bersamasama dengan Sekretaris DPPPKPI Jawa Barat;Halaman 188 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT10.Bahwa ada perbedaan data antara SIPOL dengan data fisik (Hard Copy)yang dimiliki oleh beberapa KPUD Kabupaten/Kota seJawa

Bahwa pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahtelah menetapkan Calon Petani Calon Lahan yang akan menerima bantuanpengadaan benih tebu Tahun Anggaran 2013 dengan mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor:525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CPCL seJawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari pola 1:1587,80 Ha dan Pola 2: 14.082,20, untuk wilayah sebagai berikut:a.

234/II/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang CPCL BongkarratoonAPBN Tahun Angggaran 2013 dengan total luasan lahan yang diajukansebanyak 9 ha atas nama kelompok tani Subur Mukti;Bahwa pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahtelah menetapkan Calon Petani Calon Lahan yang akan menerima bantuanpengadaan benih tebu Tahun Anggaran 2013 dengan mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor:525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CPCL seJawa

;Bahwa kalau RAMELAN mau menerima pengembalian supaya RAMELANmengurusnya sendiri, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudahtidak punya waktu lagi untuk mengurusnya sebab Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi harus mempersiapkan pembentukan DPC (Dewan Pengurus Cabang),DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) dan DPR (Dewan Pengurus Ranting)PARTAI KEBANGKITAN BANGSA seJawa Timur dalam waktu hanya 4 (empat)bulan, dilanjutkan dengan keliling Jawa Timur untuk deklarasi dan sosialilasi dalamtempoh yang

Pembantu (BPP) pada Lingkungan Panwaslu KotaMadiun dengan Surat Keputusan Nomor 30/KPTS/BAWASLUPROV/JTM/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PanwasluKota Madiun untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timurtahun 2013, Panwaslu Kota Madiun mendapatkan dana hibah yang berasaldari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang besarannya berdasarkanusulan/permintaan yang telah dibahas bersama antara Bawaslu ProvinsiJawa Timur dan Panwaslu Kota/Kabupaten seJawa

DirutPT Segaran Lamaran H MUHAMMAD FADLI;1 (satu) bundel kertas putih yang bertuliskan Hasil verifikasi Dana bagiHasil Cukai Hasil Tembakau (DBHHT) Propinsi dan Kabupaten/Kota seJawa Barat TA. 2012;1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak ke an. WAWAN SETIAWANdan pihak ke II an.NANA.S;2 (dua) lembar contoh KTA Suara Hukum Pimpinan Redaksi an.

Bahwaahli tidak kenal dengan Para Penggugatdan Para Tergugat ; Bahwa pendidikan formal saksi ahli adalah Strata1 Ekonomi jurusanManajemen dan Strata2 Illmu Hukum yang keduanya alumnusHalaman 64 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Padt.G/2013/PN.KPJUniversitas Widyagama Malang ;Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2000 saksi ahli sebagaipraktisi di Bank Jatim dan pernah menjabat sebagai Penyelia (Kasi) dibagian kredit dan sekarang sebagai Ketua Asosiasi Pemegang SahamBank Pembangunan Daerah seJawa

Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/KEP.11KEU/2010 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendaharapada dinas permukiman dan perumahan provinsi Jawa Barat tahun anggaran2010; 8 (delapan) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah tanggal 16 Nopember 2010; 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah tanggal 29 Januari 2010; 2 (dua) lembar fotocopy dari Gubernur Jawa Barat perihal tanah kas Desakepada Bupati/Walikota sejawa

Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/KEP.11KEU/2010tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendahara pada dinaspermukiman dan perumahan provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010;8 (delapan) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah tanggal 16 Nopember 2010;7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkatdaerah tanggal 29 Januari 2010;2 (dua) lembar fotocopy dari Gubernur Jawa Barat perihal tanah kas Desa kepadaBupati/Walikota sejawa

ditetapkan oleh Direksi, oleh karena belum memenuhi target, terdakwabersama saksi Dedie lrawanto, saksi Heri Susanto serta seluruh PimpinanCabang Bank Jatim, dimarahi dihadapan Direksi dan Pimpinan Pusat danHal. 152 dari 192 halaman Putusan No : 152/Pid.Sus/2016/PN.Magetanmemberitahukan pada Pimpinan Cabang agar dapat memenuhi target KUR,kalau tidak mampu akan diganti oleh orang lain;Bahwa, target yang telah ditetapbkan oleh Direksi Bank Jatim tersebutdiartikan oleh seluruh Pimpinan Cabang Bank Jatim sejawa

menurut keterangan saksi Dedie lrawanto dan saksi Heri Susanto,Para Pimpinan Cabang Bank Jatim yang tidak memenuhi target penyaluranKUR, dipanggil bersama Penyelia Kreditnya dan dimarahi oleh Direksi dihadapan Dirut, Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang se Jawa Timur,dengan mengatakan kalau tidak memenuhi target dianggap tidak mampumenjadi pimpinan dan akan diganti dengan yang lain;Bahwa, target yang telah ditetapbkan oleh Direksi Bank Jatim tersebutdiartikan oleh seluruh Pimpinan Cabang Bank Jatim sejawa

ditetapkan oleh Direksi;Menimbang, bahwa oleh karena belum memenuhi target, terdakwabersama saksi Dedie lrawanto dan saksi Heri Susanto selaku Penyelia sertaseluruh Pimpinan Cabang Bank Jatim se Jawa Timur, dihadapan Direksi danPimpinan Pusat, Direksi memarahi dan memberitahukan pada PimpinanCabang agar dapat memenuhi target KUR, kalau tidak mampu akan digantioleh orang lain;Menimbang, bahwa target yang telah ditetapkan oleh Direksi BankJatim tersebut diartikan oleh seluruh Pimpinan Cabang Bank Jatim sejawa

Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah CabangKoodinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PTBank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasaldari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengahsebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten seJawa Tengah sebesar 27,91 %)2. Bahwa salah satu usaha PT Bank Pembangunan JawaTengah Koordinator Semarang adalah pemberian kreditkepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuanantara lain :a.

kelompok kerjaoperasionalposyandu (Pokjanal) di tingkat Kabupaten, KoordinatorPendampingKader Posyandu Kabupaten, dikarenakan hibah tidak bolehke Pemerintahdaerah dan hams ke masyarakat dengan dasar adalahPermendagri 13tahun 2006 sikarenakan Permendagri 32 tahun 2011 belumberlaku makasaksi menyalurkan kepada organisasi masyarakat yangditunjuk olehpemda kabupaten/kota ;Bahwa setelah saksi menyimpulkan penyaluran bantuanhibah melaluiormas maka saksi menyurati Kepala Dinas KesehatanKabupaten/kota sejawa

SUPARDI;Dikembalikan kepada Supardi Bin Gumbrek;186)187)188)189)190)191)1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepada Bupati/Walikota seJawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2010 beserta 1 (satu)lembar lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timurperihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di Provinsi Jawa Timur beserta 1(satu)

lembar lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota seJawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2011 beserta 1 (satu)lembar lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/675/021/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Bupati/Walikota se Jatimperihal Pagu Raskin Prov Jatim Bulan Januari s.d Mei 2012 beserta 1 (satu)lembar lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa

Januari 2010 tentang Pagu BerasMiskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;1332 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Trenggalek Nomor188.45/572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tentangPagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 besertalampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor518/17818/021/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota seJawa

8 Januari 2010 tentang Pagu Beras Miskin(Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 beserta lampirannya;2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Trenggalek Nomor188.45/572/406.013/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/70/406.013/2010 tentang PaguBeras Miskin (Raskin) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 besertalampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor518/17818/021/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Bupati/Walikota seJawa

SUPARDI;Dikembalikan kepada Supardi Bin Gumbrek;186)187)188)1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepada Bupati/Walikota seJawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun 2010 beserta 1 (satu)lembar lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota se Jawa Timurperihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di Provinsi Jawa Timur beserta 1(satu) lembar lampirannya

Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui caracara sebagai berikut:e Bahwa awalnya melalui Surat Nomor : Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal 21Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (KemenagKanwil Provinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) dan AnalisKepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama (Kantor Kemenag)Kabupaten/Kota seJawa Tengah untuk mengikuti sosialisasi Surat EdaranMenteri

BawaKesini kemudian terdakwa mengatakan Ditandatanganinya Nanti Saja,Dirapel, selanjutnya pada malam harinnya beras miskin (Raskin) tersebutdiambil dan dibawa oleh saudara Nanang selaku pemilik modal;Bahwa Mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diaturdalam buku Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh kementriankoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 yang ditindaklanjutidengan Surat Gubernur Jawa Barat No.501/103/Adm rek tanggal 10Januari 2011 perihal pagu raskin kab/kota sejawa

BawaKesini kemudian terdakwa mengatakan *Ditandatanganinya Nanti Saja,Dirapel, selanjutnya pada malam harinnya beras miskin (Raskin) tersebutdiambil dan dibawa oleh saudara Nanang selaku pemilik modal;e Bahwa mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diaturdalam buku Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh kementriankoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 yang ditindaklanjutidengan Surat Gubernur Jawa Barat No.501/103/Adm rek tanggal 10Januari 2011 perihal pagu raskin kab/kota sejawa

ayat (2),Penghargaan Masa Kerja 1 (Satu) Kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sebesar 15 % sesuai dengan KetentuanPasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Rp. 882.959.403,00 terbilang(delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu empat ratus tiga rupiah) dengan dasar perhitungan dariUpah Minimum Kabupaten Bogor berdasar pada Surat KeputusanGubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Kota SeJawa