.- Foto copy Surat Pengikatan Jual Beli dengan nomor 010/DAN.GDW SPJB/V/2009 sebanyak 5 lembar.- Foto copy Berita Acara Penyerahan Rumah.- Foto copy kwitansi yang terdiri dari : No. kwitansi 002318 tanggal 09-02-2009 jumlah Rp. 2.000.000,- sebagai tanda jadi. No. kwitansi 001760 tanggal 03-07-2009 jumlah Rp. 30.000.000,- sebagai uang muka. No. kwitansi 00517 tanggal 01-07-2010 jumlah Rp. 11.364.000,- sebagai angs ke-1.

tanggal 13 April 2002.- Copy leges 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Rumah tanggal 31 Januari 2004.- Foto copy leges 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran rumah.- Foto copy leges SPJB yang dikeluarkan oleh PT.

Dewata Abdi Nusa.- Foto copy leges Berita Acara Penyerahan Rumah.- Foto copy leges Pemberitahuan Rincian Pembayaran.- 5 (lima) lembar foto copy SPJB dengan nomor 220/DAN.SPJB.V/2007 untuk pembelian rumah di Perum Graha Dewata Blok NN-3 no.12A dengan luas tanah 105 M2 Ds.landungsari Kec.Dau Kab.Malang.- 1 (satu) bendel foto copy kwitansi dengan total Rp. 59.000.000,-.- 1 (satu) foto copy Berita Acara Penyerahan Rumah.- NJOP Perum Graha Dewata GG-19- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat dengan

no.48/DAN.SPJB.I/2005 tertanggal 28-01-2005.- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat no. 12.30.22.07.3.00880.- 1 (satu) bendel SPJB no. 21/DANSPJB.V/VIII/2004 tanggal 18-08-2004.- 1 (satu) lembar foto copy addendum no.202/DAN.APS.I/2005.- 1 (satu) bendel foto copy AJB no.03-AJB/DAU/FI/I 2007 tanggal 09-01-2007 di PPAT Sdr.

no. 006/DAN.SPJB/IV/2009 tanggal 09-04-2009.- 5 (lima) lembar foto copy tanda setoran.- 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan rumah tertanggal 06-03-2010.- 1 (satu) lembar foto copy SPJB no.187/DAN.SPJB.VII/2007 tanggal 10-07-2007.- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT.

tanggal 13 April 2002.Copy leges 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Rumah tanggal 31 Januari2004.Foto copy leges 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran rumah.Foto copy leges SPJB yang dikeluarkan oleh PT.

no. 006/DAN.SPuJB/IV/2009 tanggal 09042009.5 (lima) lembar foto copy tanda setoran.1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan rumah tertanggal 06032010.1 (satu) lembar foto copy SPJB no.187/DAN.SPJB.VII/2007 tanggal 10072007.1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari PT.

tanggal 13 April 2002.Copy leges 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyerahan Rumah tanggal 31 Januari2004.64Foto copy leges 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran rumah.Foto copy leges SPJB yang dikeluarkan oleh PT.

no. 006/DAN.SPJB/IV/2009 tanggal 09042009.51 (satu) lembar foto copy SPJB no.187/DAN.SPUB.VII/2007 tanggal 10072007.

ANUGERAH MAKMUR dengan Kios , SUMBER TANINomor ; 17 / AM, PPK / SPJB / 2017 dan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Kecil Nomor : 503/05 /PK/1/ 2014 Bahwa saksi selaku pengecer pupuk bersubsidi resmi yang ditunjuk olehpemerintah yaitu CV. ANUGERAH MAKMUR dengan Kios SUMBER TANIyang terdaftar milik saksi yang beralamat di Dsn. Sleker Rt.02 Rw.03Ds.Kopeng Kec.Getasan Kab.Semarang. Bahwa saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah dari CV. AnugrahMakmur yang beralamat di JI.

) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya; Pengecer adalah perusahaan perseorangan baik berbadan hukummaupun tidak berbadan hukum baik yang berkedudukan di Kecamatandan atau Desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petanidi wilayah tanggung jawab; Bahwa Berdasarkan

ANUGERAHMAKMUR dengan Kios , SUMBER TANI Nomor ; 17 / AM, PPK / SPJB / 2017dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503 / 05 / PK / I/2014 Bahwa saksi Hj Anna Umanah selaku pengecer pupuk bersubsidi resmiyang ditunjuk oleh pemerintah yaitu CV. ANUGERAH MAKMUR dengan KiosSUMBER TANI yang terdaftar milik saksi yang beralamat di Dsn. Sleker Rt.02Rw.03 Ds.Kopeng Kec.Getasan Kab.Semarang.

Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan atau Desa, yang ditunjuk olehdistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya.

) tertanggal 19 April 2014, yang telah disepakati/ditandatangani olehKedua Belah Pihak;Bahwa setelah SPJB atas objek perkara tersebut ditandatangani oleh keduabelah pihak, dan Penggugat sudah membayar sesuai dengan jumlah dantermin pembayaran yang tertera di dalam SPJB tersebut, Penggugatkemudian melakukan proses pemecahan sertifikat, yang mana dalam prosesini diawali dengan pengukuran ulang atas objek perkara dimaksud, dan darihasil pengukuran ulang itu ternyata diketahui bahwa luas objek perkaratersebut

SPJB tertanggal 19 April 2014 Tidak Pernah Ada.Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat memang pernah memilikihubungan hukum mengenai perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan diJalan Asem Il Nomor 18 RT 014 RW 005 Kelurahan Cipete Selatan,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Tanah danBangunan") dimana Penggugat membeli rumah Tergugat dengan caramencicil, namun dengan:A. Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 April 2014.

Dihubungkan dengan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana ternyatapada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka sudah seharusnya ParaPihak mentaati pasal yang telah disepakati tersebut dan juga bagiMajelis Hakim kami mohon agar juga memperhatikan isi dari PerjanjianPengakhiran 16 Maret 2015 tersebut sehingga menyatakan Gugatan initidak dapat diperkarakan.Ketiga, dasar dari pengajuan batalnya SPJB adalah adanya unsur penipuan(quad non) karena adanya luas tanah yang berkurang.

Mengingat hal yang dimintakan oleh Penggugat adalah:4.1 Pembatalan SPJB tertanggal 19 April 2014 yang tidak pernah ada.

Nomor 2007 K/Pdt/201723.Tergugat adalah SPJB tertanggal 19 April 2014, sedangkan dalam PetitumGugatan dimintakan pembatalan atas SPJB tertanggal 19 April 2014 tersebut,yaitu sebagai berikut:"Menyatakan tidak sah/batal demi hukum SPJB tertanggal 19 April 2014 yangditandatangani oleh Kedua Belah Pihak berikut turunannya";Bahwa, tidak pernah ada Perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugattertanggal 19 April 2014.

CADDA selaku Penjual kapal KM.Bintang Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, bersamasama dengan saksiHERMAN GAMAL, S.Sos., saksi Drs.

CADDA berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor:001 1a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 dengan harga kapalsebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah)dengan nama kapal KM.

BINTANG MOROWALI sebagaimana dalamSurat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah PemerintahKabupaten Morowali; > Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F.

BINTANG MOROWALI jenis fiberglass Nomor: 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007;11.Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALIjenis fiber glass Nomor: 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007, tanggal 29Oktober 2007;12.Foto copy slip setoran senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyarRupiah), dengan nomor rekening: 01.04000012 tanggal 4 September2007;13.Print out/rekening Koran Perusahaan Daerah Morowali dengan nomorrekening: 01.04000012 pada PT.

SPJB antara CV.Saritama dengan pengecer tahun 2005 ;Terlampir dalam Berkas Perkara5.

Nomor : 0O1 tanggal 1 Maret 2003 dan bertindak sebagaiDistributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi di wilayah pemasaranKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.I. Yogyakarta Dengan PenyalurNomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara PT. Pupuk = SriwidjayaPerwakilan D.I. Yogyakarta dengan CV.

Nomor : O01 tanggal 1 Maret 2003 dan bertindak = sebagaiDistributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi di wilayah pemasaranKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.I. Yogyakarta Dengan PenyalurNomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan SuratPerjanjian jJual Beli (SPJB) Pupuk Antara PT. Pupuk SriwidjayaPerwakilan D.I. Yogyakarta dengan CV.

Saritama telah ditetapkanmenjadi Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Gunungkidul tahun2004 dan 2005, maka terdakwa dalam jabatan atau kedudukan sebagaiDirektur CV.Saritama mempunyai wewenang untuk menandatangani SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk dengan Kepala Perwakilan PusriD.I. Yogyakarta, yaitu:1. SPJB Nomor: U001.J/J 15.LA/2004 tertanggal 2 Januari 2004,berikut Addendumnya;2. SPJB Nomor: U010/J 15.LA/2005 tertanggal 3.

SPJB antara CV.Saritama dengan pengecer tahun 2005;Terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat, tanggal 6 Mei2011, oleh R.

pemerintahdimana dalam bulan Februari terjadi kelangkaan pupuk di Kab Kupang,maka Terdakwa yang kapasitasnya bukan sebagai produsen, bukansebagai distributor dan bukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidiyang ditunjuk distributor setempat, Terdakwa telah membeli jenis pupukurea bersubsidi dari kios milik saksi FERDINAN SAUBAKI dimana kiostersebut merupakan Pengecer Resmi Berdasarkan SURAT PERJANJIANJUAL BELI PUPUK UREA DAN NPK PELANGI BERSUBSIDI ANATARADISTRIBUTOR DENGAN PENGECER RESMI, Nomor 03/SPJB

bersubsidipemerintah tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Kupang saksiSIMEON SION yang hendak menuju ke Tempat Kejadian Perkara SabungAyam.e Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam Truk Mitsubishi DH 8048 G warnakuning Terdakwa di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec KupangKab Kupang ternyata ditemukan pupuk bersubsidi, yaitu :32 (tiga Puluh Dua) karung pupuk jenis Urea 50 kg;e Dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidakdapat menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi pupuk anorganik danorganik, dan pada ayat (8) yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupukbersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya sedangkan dalam ayat(9) yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahaan perseorangan

atau badanusaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok Tani dan/atauPetani wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pupuk bersubsidi dalam Pasal 1ayat (1) PerMenDag tersebut adalah barang yang dalam pengawasan yangpengadaan dan penyalurannya mendapat

Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32(tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupukditangkap oleh polisi karena tidak ada izin;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa pupuk yangdijual oleh terdakwa merupakan jenis pupuk yang termasuk dalam pupuk bersubsidiyang telah ditentukan harga jual ecerannya/HET seharga Rp.90.000, (sembilanpuluh ribu rupiah) dan juga terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor maupunpengecer dan tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJBsesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupukbersubsidi antara distributor dengan pengencer.e Bahwa Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupukbersubsidi berdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjaminpersediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi diWilayah tanggung jawabnya untuk memenuhikebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkanoleh Distributor.2.

Sektor Pertanian Tahunanggaran 2015;Bahwa Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk SumateraBarat yaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresikdengan cara melalui Distributor dan Penyaluran di wilayahtanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanusaha hukum atau bukan badan hukum sebagai pengecerdengan wilayah tanggungjawab penyaluran pupuk bersubsidi dikecamatan/desa tertentu berdasarkan surat perjanjian jual belli(SPJB

Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJBsesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupukbersubsidi antara distributor dengan pengencer.e Bahwa Pengecer wajid melasanakan penyaluran pupukbersubsidi berdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjaminpersediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi diWilayah tanggung jawabnya untuk memenuhikebutuhan sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Distributor.2.

Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah.e Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izindiatur dalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentangperdagangan;e Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan seorangyang menguntungkan Terdakwa (saksi A de Charge) yang bernamaMARJOHAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai

Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yang berbentukBadan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/ atauDesa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagai pemilik UDTani Makmur bukanlah sebagai Pengecer

Papua Jaya Perkasa sebesar US $ 132.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit FG Wilson Genset Model : P800P1-SA sesuai Kontrak Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYP-YK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal 29 Nopember 2013.3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYP-YK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja selaku Branch Operation Head PT. Swadaya Harapan Nusantara dengan Octovianus Maran selaku Direktur PT.

SPJB/O01/FGW/TNJYPYK/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja, Branch Operation Headyang bertindak untuk dan atas nama PT. SWADAYA HARAPAN NUSANTARAdengan OKTOVIANUS MARAN, Direktur PT. Papua Jaya Perkasa ternyata untukpembelian 1 (satu) buah genset model P800 KVA Prime Power merk. FG WilsonProduksi Inggris harganya hanya US$132.000 (termasuk PPN 10%) dan bukti kuitansipelunasan dari PT.

PapuaJaya Perkasa sebesar US $ 132.000,00 untukpembayaran pembelian (satu) unit FG Wilson GensetModel : P800P1SA sesuai Kontrak Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013tertanggal 29 Nopember 2013.4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual BeliNomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja selakuBranch Operation Head PT. Swadaya HarapanNusantara dengan Octovianus Maran selaku DirekturPT.

Papua Jaya Perkasa sebesar US $ 132.000,00 untuk pembayaranpembelian 1 (satu) unit FG Wilson Genset Model : P800P1SA sesuai KontrakNomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal 29Nopember 2013.4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja selaku BranchOperation Head PT. Swadaya Harapan Nusantara dengan Octovianus Maran selakuDirektur PT.

Papua Jaya Perkasa sebesar US $ 132.000,00 untuk pembayaranpembelian 1 (satu) unit FG Wilson Genset Model : P800P1SA sesuai KontrakNomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal29 Nopember 2013.4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja selakuBranch Operation Head PT. Swadaya Harapan Nusantara dengan OctovianusMaran selaku Direktur PT.

Joyo Agung No. 88 Kota Malanguntuk menanyakan dan menemui Tergugat I tentang pengurusan balik namasertifikat tersebut , akan tetapi Tergugat I mengatakan masih dalampengurusan ;7 Bahwa pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 menentukan semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yangoemembuatnya dan Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 menentukan suatuperjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 8 Bahwa Tergugat I belum memenuhi prestasi sesuai surat pengikatan jualbeli ( SPJB

) khususnya pasal 5 dengan Penggugat , maka menurut hukum ,Penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan isi dari surat pengikatan jualbeli (SPJB ) kepada Tergugat I antara lain :a Menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 356 milik PenggugatPerum Graha Dewata Blok MM 1 No. 5 Sertifikat Nomor 536 surat ukurtanggal 19 Januari 2006 No. 00044/2006 dengan luas tanah standar 150M2 tipe bangunan standar 60 M2 Desa Landungsari Kecamatan DauKabupaten Malang ;b Membayar kerugian materiil yaitu kerugian yang

(dst)Bahwa surat pengikatan jual beli (SPJB) bukan merupakan bukti peralihan hakmilik, SPJB hanyalah suatu bentuk perikatan bersyarat sebagaimana yang diaturdalam pasal 1253 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalahbersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi danmemang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatanitu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatanitu tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa ituBahwa

sebagaimana Penggugat cantumkan dalam posita gugatan angka 3menyebutkan akta jual beli akan dibuat dihadapan PPAT yang ditentukan olehpihak pertama (Tergugat I) setelah pihak kedua (Penggugat) melunasi seluruhpembayaran kepada pihak pertama (Tergugat I) oleh karena itu sudah jelasbahwa SPJB dimaksud bukanlah perikatan peralihan hak melalui jual belli,namun hanya sebatas syarat akan bahwa nantinya akan dilakukan jual beli saja.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No.5 Tahun 1960tentang

Obyek sengketa masih dalam status jaminan pada Tergugat II dimanaTergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan.2.SPJB antara Tergugat I dengan Penggugat dilakukan tanpa persetujuan tertulisdari Tergugat II oleh karena itu melanggar hukum.3.Jual Beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukan secara terang dantunai.14192021I4.Jual Beli tidak dituangkan dalam akta Jual Beli oleh PPAT, maka padadasarnya tidak ada peralihan hak atas tanah obyek sengketa melalui jual beli danjual beli obyek sengketa

Annisa Tani Mulya tentang JualHal. 3 dari 26 Putusan No.01/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKLBeli Pupuk Bersubsidi Nomor : U012/SPJB/BKL/I/2011, CV. Annisa TaniMulya ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya selaku distributor pupuk ureabersubsidi untuk wilayah Kab. Kaur tahun 2011.Bahwa atas perintah terdakwa 1 selaku direktur CV. Annisa Tani Mulya,terdakwa 2 selaku staf/karyawan CV. Annisa Tani Mulya telah mengajukanrencana penebusan Pupuk Urea Bersubsidi kepada PT.

Annisa Tani Mulya tentang JualBeli Pupuk Bersubsidi Nomor : U012/SPJB/BKL/I/2011, CV. Annisa TaniMulya ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya selaku distributor pupuk ureabersubsidi untuk wilayah Kab. Kaur tahun 2011.Bahwa atas perintah terdakwa 1 selaku direktur CV. Annisa Tani Mulya,terdakwa 2 selaku staf/karyawan CV. Annisa Tani Mulya telah mengajukanrencana penebusan Pupuk Urea Bersubsidi kepada PT. PUSRIPalembang Cabang Bengkulu dengan surat :1.

Annisa Tani Mulya tentang JualBeli Pupuk Bersubsidi Nomor : U012/SPJB/BKL/I/2011, CV. Annisa TaniMulya ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya selaku distributor pupuk ureabersubsidi untuk wilayah Kab. Kaur tahun 2011.e Bahwa atas perintah terdakwa 1 selaku direktur CV. Annisa Tani Mulya,terdakwa 2 selaku staf/karyawan CV. Annisa Tani Mulya telah mengajukanrencana penebusan Pupuk Urea Bersubsidi kepada PT. PUSRIPalembang Cabang Bengkulu dengan surat :1.

Kaur.1 (satu) bendel photo copy surat perjanjian Nomor: U012/SPJB/BKL/I/201 1Dikembalikan kepada terdakwa Yohan Syafri Bin Buyung Aripin.14 (empat belas) Faktur / DO pupuk urea dan Surat KesepakatanJual Beli Pupuk (SKJB).15 (lima belas) Daftar Pengecer Pupuk yang menebus pupuk ureakantong subsidi untuk peternakan dan pertanian.Dikembalikan kepada terdakwa II Roki Pigunawan Bin Buyung Aripin.1 (satu) bundel laporan bulanan distributor CV.

Kaur.1 (satu) bendel photo copy surat perjanjian Nomor: U012/SPJB/BKL/I/2011.Dikembalikan kepada terdakwa Yohan Syafri Bin Buyung Aripin.14 (empat belas) Faktur / DO pupuk urea dan Surat KesepakatanJual Beli Pupuk (SKJB).15 (lima belas) Daftar Pengecer Pupuk yang menebus pupuk ureakantong subsidi untuk peternakan dan pertanian.Dikembalikan kepada terdakwa Il Roki Pigunawan Bin BuyungAripin.1 (satu) bundel laporan bulanan distributor CV.

Karya AnugrahAgung bertindak sebagai distributor atau penyalur pupuk Pusri berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT.

Karya Anugrah Agung, adalah salah satudistributor pupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) Nomor U001.G/J.15.LA/2004 tanggal 02 Januari 2004 yangmempunyai kewenangan untuk menandatangani sub DO dan BeritaAcara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

Karya Anugrah Agung) adalah salah satu distributorpupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Nomor U001.G/J.15.LA/2004 tanggal 02 Januari 2004 meliputi wilayahKulon Progo yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani subDO dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

Karya Anugrah Agung) adalah salah satu distributorpupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Nomor U007/J.15.LA/2005 tanggal 03 Januari 2005 meliputi wilayahHal. 15 dari 44 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/201 1 Kulon Progo yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani subDO dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.

ZA, NPK dll ;Bahwa setiap orang boleh memperdagangkan pupuk namun harus memiliki izin daripemerintah ;Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah produsen adalah produsen pupukdalam hal ini PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik dan PT PupukIskandar Muda yang memproduksi pupuk an organik dan pupuk organik ;Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badanusahan baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan SPJB

(surat perjanjian jual beli) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar diwilayah tanggung jawabnya ;Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahan perseorangan atau bdanusaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB(surat perjanjian jual beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada

Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badanusahan baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan SPJB (surat perjanjian jual beli) untuk melakukanhalaman 8 dari 18 halaman Putusan No.175/Pid.Sus/2016/PN.Prp.pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partaibesar diwilayah tanggungjawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahan perseorangan atau bdanusaha baik yang berbentuk

badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB(surat perjanjian jual beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani di wilayahtanggungjawab nya;Bahwa benar persyaratan sebagai pengecer penyalur pupuk bersubsidi adalah bergerakdlam usaha perdagangan umum, memiliki pengurus aktif, memenuhi syaratsyaratumum yaitu surat izin dan tanda daftar perusahaan, memiliki

wajib memasang papan namadengan ukuran 0,5 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor dan memasangHarga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19Permendag nomor : 15/MDAG/PER/4/2013;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan terdakwa yangmenerangkan jika dirnmya menjual pupuk berubsidi tersebut kepada saksi ISMAIL adalahtanpa izin dan menurut Undang undang adalah dilarang kecuali mendapat izin dariDistributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB

Ade Supriadi, SH, M.M.memerintahkan secara lisan kepada Irwan Budiana, S.Sos. selaku pimpinanpelaksana kegiatan mencari rekanan/pengusaha untuk dipinjam namaperusahaannya dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan hargabarang yang telah ditentukan oleh Kabag. Perlengkapan, kemudian barangtersebut dibeli langsung oleh bagian perlengkapan.

Andika;Dilaksanakan dengan modus/cara bahwa Terdakwa selaku KepalaBagian Perlengkapan memerintahkan secara lisan kepada Irwan Budiana,S.Sos. selaku pimpinan pelaksana kegiatan mencari rekanan/pengusaha untukdipinjam nama perusahaannya dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan harga barang yang telah ditentukan oleh Kabag.

Kepala Bagianperlengkapan supaya Irwan Budiana, S.Sos. selaku pimpinan pelaksanakegiatan membuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan hargabarang yang telah ditentukan oleh Kabag Perlengkapan, kemudianbarang tersebut dibeli langsung oleh bagian perlengkapan.

No.1012 K/Pid.Sus/2008menandatangani surat pesanan barang dan dokumendokumen hukumlainnya, sementara merealisasikan kegiatan tersebut dituangkan dalamdokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang ditandatangani olehPinlak dengan pihak Rekanan.

Perjanjian ini pulalah yang mempunyalakibat hukum karena nyatanyata telah menimbulkan hak dan kewajibanbagi para pihak, artinya SPJB sebagai dasar pengadaan barang tersebut.Di samping itu bahwa yang membuat konsep SPJB adalah SaudaraPinlak sedangkan yang mengetik dan menandatangankan SPJB adalahSaudara Asep Saprudin sesuai kesaksiannya di persidangan, demikianpula Surat Perintah Membayar sebagai dasar dalam pencairan keuanganyang merupakan tindak lanjut dari SPJB dikeluarkan serta dilaksanakansetelah

PT Kawedar WoodIndustri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secara borongan kepada saksiLILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan untuk jual beli besi bekasini di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin EX PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesarRp.13.000.000.000, (tiga belas miliar rupiah) dan pembayaran atas jualbeli besi tersebut dilakukan

PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, Dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000.000 dan pembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukanoleh Saksi LILIS dengan cek bank BNI ( Bilyet Giro yang berlakumundur).Bahwa setelah saksi LILIS membeli besi bekas/ Besi Skrap dariterdakwa dan Terdakwa II maka saksi LILIS berniat untuk menjualkembali besi bekas/ Besi Skrap kepada pihak lain dan

Central SteelIndonesia;5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012tanggal 9 Oktober 2012;6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI (MesinPabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;7) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Central Steele1e1e1Indonesia;(satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;(satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1Juli 2014;(satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Beserta seluruh isinya Mesin Pabrik PlywoodNomor : 003/SPJB/KWILLP/X/012 tanggal Oktober antara JHONIWIRIANTO dengan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuandari (Alm) PUI CHAU KHIM dan seandainya ada anggapan/pendapat dariJudex Factie PN.

BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam SuratPerjanjian Jual Beli Kapal Nomor 0011a /DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah PemerintahKabupaten Morowali; Bahwa perbuatan Terdakwa NURDIN LAWIRA, SE bersamasamadengan saksi Drs.

DATLIN TAMALAGI, makaHERMAN GAMAL dengan bertindak atas nama Perusahaan DaerahKabupaten Morowali, tanpa melalui proses tender melakukanpembelian kapal fiber glass berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli KapalNomor 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 berupa 1(satu) unit kapal motor penumpang KM. BINTANG MOROWALI denganSdr. H. KHOIRONI F.

BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam SuratPerjanjian Jual Beli Kapal Nomor 0011a /DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah PemerintahKabupaten Morowali;Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa perbuatan Terdakwa NURDIN LAWIRA, SE bersamasamadengan saksi Drs.

Bintang Morowali jenis fiberglass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tgl 161 2007;42. Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowalijenis fiber glass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007, tgl 29102007;43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empatRupiah) dengan nomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;44. Print Out rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 pada PT.

Bintang Morowali jenis fiberGlass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tgl 161 2007;42. Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowalijenis fiber Glass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007, tgl 29102007;Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PT PAL43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat milyarRupiah) dengan nomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;44. Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 pada PT.

Maret 2004, yang ditandatanganioleh Terdakwa dan saudara Tjiptadi Kartosudarmo bin Karto Sudarmo,selanjutnya saudara Tjiptadi Kartosudarmo bin Karto Sudarmo mengajukanpenagihan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tidakdisetujui oleh karena dianggap mengadakan mesin bekas sehinggapermintaan pembayaran yang diajukan tidak direalisasikan, selanjutnyasaudara Tjiptadi Kartosudarmo bin Karto Sudarmo mengajukan adendumpekerjaan tambah/kurang dengan kontrak/perjanjian jual beli No. 01/027/SPJB

dan Pengadaan Genset 50 KVA diDesa Jonggon B, C, D dan Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu KabupatenKutai Kartanegara tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak/perjanjian jualbeli No. 02/ProyELKK/IIV2004 tanggal 17 Maret 2004 maupun terhadapadenddum kontrak/perjanjian jual beli No. 01/027/SPJB/PK/I/2005 tanggal 8Februari 2005 sehingga terdapat kekurangan pekerjaan yang tidakdilaksanakan sebagai berikut :A.

dan Pengadaan Genset 50 KVA diDesa Jonggon B, C, D dan Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu KabupatenKutai Kartanegara tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak/perjanjian jualbeli No. 02/ProyELKK/IIV2004 tanggal 17 Maret 2004 maupun terhadapadenddum kontrak/perjanjian jual beli No. 01/027/SPJB/PK/I/2005 tanggal 8Februari 2005 sehingga terdapat kekurangan pekerjaan yang tidakdilaksanakan sebagai berikut :A. Pekerjaan dan pemasangan SUTR;1. Twisted cable 3 x 50 + 1 x 35 mm?

No. 1315 K/Pid.Sus/201 1Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan No. 036.a/027/SPP/VI/2006tanggal 18 Juli 2006;Adendum Surat Perjanjian Jual Beli No. 01/027/SPJB/PKIV2005 tanggal8 Februari 2005 (2 lembar);Verivikasi kewajaran harga kontrak pengadaan dan pemasangan SUTM3 X 25 MM? dan pengadaan serta pemasangan SUTR TC X 25 MM2 danpengadaan genset 50 KVA di Desa Jonggon B, C, D dan Jonggong DesaKec. Loa Kulu Kab. Kukar No.

No. 1315 K/Pid.Sus/201 1Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan No. 036.a/027/SPP/VI/2006tanggal 18 Juli 2006;Adendum Surat Perjanjian Jual Beli No. 01/027/SPJB/PKIV2005 tanggal8 Februari 2005 (2 lembar);Verivikasi kewajaran harga kontrak pengadaan dan pemasangan SUTM3 X 25 MM2 dan pengadaan serta pemasangan SUTR TC X 25 MM2 danpengadaan genset 50 KVA di Desa Jonggon B, C, D dan Jonggong DesaKec. Loa Kulu Kab. Kukar No.

Solok Selatan atausetidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang' mengadilinya,dengan sengaja telah membe li, mengangkut dan/ ataumemperdagangkan barang barang dalam pengawasan berupa pupukbersubsidi jenis PHONSKA sebanyak 140 (seratus empatpuluh)/ zak (karung) tanpa izin dan tidak dilengkapi denganSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) serta Deliveri Order (DO)atau.

MAD, dansaya hanya supir yang ditugaskan mengangkut hasilbumi.Bahwa saya mengerti kalau pupuk yang saya beli tersebutadalah pupuk bersubsidi dan saya membelinya tanpamemiliki izin dari pihak yang berwenang.Bahwa terdakwa mengangkut dan memiliki pupuk bersubsidibuktitersebut yang rencananya akan dijual kembali tanpamemiliki izin dari pihak yang berwenang hal tersebutterbukti dimana terdakwa tidak dapat menunjukan suratsurat berupa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB),Deliveri Order (DO) maupun Rencana

Kerinci.Bahwa benar pupuk yang dibeli terdakwa tersebut adalahpupuk bersubsidi danterdakwa mengangkut dan memiliki pupuk bersubsiditersebut yang rencananya akan dijual kembali tanpamemiliki izin dari pihak yang berwenang hal tersebutterbukti dimana terdakwa tidak dapat menunjukan suratsurat berupa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB),Deliveri Order (DO) maupun Rencana Definitif Kebutuhan(RDK).Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua inidikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidanganatas

Honda Jazz yangdihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh jutarupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)dan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sehingga total DP pembelianrumah di Perumahan Ubay Indah Residence Blok B No. 14 Type 80 yangdiberikan oleh saksi AZWAR ABRAR kepada Terdakwa sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana penyerahan uangDP tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor103/SPJB

ERLINA dan Pihak Keduasaksi AZWAR ABRAR dan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No.103/SPJB/CJM/VIV2012 tanggal 9 Juli 2012 terhadap sisa hutang saksiHal 3 dari 16 Halaman Putusan No.929/Pid.B/2016/PN.

Terdakwa dengancara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang dihargai olehTerdakwa sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah)serta uang tunai sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), sehingga total DP pembelian rumahyang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratusdelapan puluh juta rupiah) ; Bahwa dalam melakukan penyerahan uang tersebut ada dituangkan dalamSurat Perjanjian Jual Beli nomor. 103/SPJB

Terdakwadengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang dihargaioleh Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh jutarupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)dan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), sehingga total DPpembelian rumah yang suami saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; Bahwa dalam melakukan penyerahan uang tersebut ada dituangkan dalamSurat Perjanjian Jual Beli nomor. 103/SPJB

Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor DKCMI-GS/SPJB/SPT/LA/III/2012/013 tanggal 13 Maret 2012 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor 011/DKCMI/SPH/SPT/III/12 tanggal 13 Maret 2012, dan Perjanjian Jual Beli Nomor DKCMI-GS/SPJB/SPT/LA/IX/2012/075 tanggal 26 September 2012 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor 055/DKCMI/SPH/SPT/IX/12 tanggal 21 September 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak; 3.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor DKCMI-GS/SPJB/SPT/LA/III/2012/013 tanggal 13 Maret 2012 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor 011/DKCMI/SPH/SPT/III/12 tanggal 13 Maret 2012 dan Perjanjian Jual Beli Nomor DKCMI-GS/SPJB/SPT/LA/IX/2012/075 tanggal 26 September 2012 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor 055/DKCMI/SPH/SPT/IX/12 tanggal 21 September 2012; 5.

Bintang Morowali 001la/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari2007 dengan H. Khoironi F. Cadda, seharga Rp4.500.000.000,00 (empatmiliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila pembayaran panjar uang muka oleh Herman Gamal, S.Sos.,(Pihak Pertama) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) sudah dibayarkan, maka Kapal akan diserahkan oleh Sadr.H. Khoironi F.

BintangMorowali sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor:001la/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatatsebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telahmerugikan keuangan negara cq.

Bintang Morowali jenisfiber glass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB/I/2007, tgl 29102007;12) Foto copy slip setoran senilai Ro4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),dengan Nomor Rekening: 01.04000012 tanggal 4 September 2007;13) Print out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rekening 01.04000012 pada PT.