tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkatpertama tersebut perlu diperbaiki dengan menambah amarnya sebagaimana akandisebutkan dalam diktum putusan ini;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dalampemeriksaan ditempat dan dihubungkan dengan surat bukti P2 yaitu berupaSertifikat Hak milik (SHM) 2066 berdasarkan akta jual beli menjadi a.n.H.SYAHRIL, yang mana berdasarkan pasal 20 Undang Undang No.5 Thn. 1960tentang Peraturan Pokokpokok Agraria merupakan bukti terkuat dan terpenuh

NASRULLAH yang mana berdasarkan pasal 20 UndangUndang No.5 Thn. 1960 tentang Peraturan Pokokpokok Agraria merupakan buktiterkuat dan terpenuh dan ternyata tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untukmelemahkan surat bukti tersebut, maka benar tanah yang tercantum dalam suratukur sertifikat tersebut adalah milik dari Pembanding /Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut, yakni Bukti P.2 dan bukti T.1 ternyata bidang tanahnya searea yang keduanya berasal daripemberian hak

Pegawai Pencatat Nikahn KUA Kecamatan Ganra menolakuntuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adahalangan untuk menikah, bai ukum Islam maupun menurutn 1974 jo Pasal 39 dan 40 ketentuan Pasal 8 UndangKompilasi Hukum awinan sebagaimanaketentuan dalam Pa1974 jo Pasal 15Islam, juga telahang Nomor 1 TahunKompilasi Hukumbaru berumur 17Tahun tahun, se empelai wanitabelum terpenuh

Turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainanJudi ;Ad .1 Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka MajelisHakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuh ;Ad . 2 Unsur Tanpa hakMenimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka MajelisHakim mengambil alin pertimbangan

unsur tersebut ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuh ;Ad. 3.

Unsur Dengan sengajaMenimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka MajelisHakim mengambil alin pertimbangan unsur tersebut ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuh ;Ad.4.Unsur Turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukanpermainan judiMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi danketerangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015sekira pukul 23.30, bertempat di ruko milik BAEDOWI yang

ne nne nnn Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan NegeriAmuntai yang menolak gugatan Penggugat / Pembandinguntuk seluruhnya adalah Judec Facti salah dalam menerapkanhukumnya, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalahhak mutlak milik almarhum orang tua Penggugat yang bernamaJailani yang dihibahkan oleh Saudara Said Bin Dulatif padatanggal 17 Agustus 1979 dan sesuai dengan pasal 20 ayat (1)UndangUndang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 , Hak milikadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh

18 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat di cabutdengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UndangUndang ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, yang berbunyi ; Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh

Hak milik adalah hak yang terkuat dan Terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah.

Pemberiansifat in) TIDAK BERARTI, bahwa Hak itu merupakan Hak yang mutlak ,tak terbatas dan tidak dapat di ganggugugat Katakata Terkuat danTerpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lainlainnya, yaitu untukmenunjukan bahwa diantara HakHak atas tanah yang dapat di punyaiorang Hak Milik lah yang ter (artinya: paling) kuat dan terpenuh;Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Pertimbangan Judex Facti Bertentangan dengan Pasal 20 UndangundangPokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960:Pasal 20, ayat 1: Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:Pasal 32, ayat 1: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis

No. 220 K/Pdt/2009Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 233 hingga saat ini tidak pernah dimohonuntuk dibatalkan dan atau tidak pernah dibatalkan, oleh karena mana harusdinilai sebagai bukti yang terkuat dan terpenuh (bukti otentik);Bahwa Pelawan I/Terbanding VPemohon Kasasi tidak pernahmengetahui ada sengketa atas objek perkara, selanjutnya fakta yangmeyakinkan Pelawan bahwa objek perkara tidak ada masalah, adalah prosesbalik nama telah dicatat dan atau dilakukan oleh BPN Dumai secara sempurnadan sesuai

Beruang Perkasa untukkendaraan operasional ;Menimbang, bahwa unsur Barang tersebut ada pada kekuasaannyabukan karena kejahatan dengan demikian unsur tersebut telah terpenuh!

BeruangPerkasa;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN SDAMenimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh orang yang menguasaibarang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapatupah telah terbukti terpenuh!

Turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan Judi ;Ad .1 Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan unsur tersebut 5Dengan demikian unsur ini telah terpenuh ;Ad . 2 Unsur Tanpa hakMenimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka MajelisHakim mengambil alin pertimbangan

Unsur Dengan sengaja20Ad. 4.20Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah terbukti, maka MajelisHakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuh ;Unsur Turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Wira Heriyanto binHeri, saksi Supriyadi bin Atmo Pawiro (alm), dan keterangan para terdakwa bahwapada hari Kamis tanggal 23

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

dapat memberikan keterangan dengan lancar danjelas tentang apa yang diperbuatnya tanpa ada tekanan phisik ataupshykis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sertaketerangan para terdakwa dipersidangan, para terdakwa adalah subyekHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Jbgyang benarbenar dimaksud dalam persidangan yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka unsur barangsiapa dalam pasal ini terpenuh

pada waktu ituTerdakwa dan Sdr.BAKRI telah mengambil 1 (Satu) unit speaker activemerk polytron ,1 (Satu) buah tablet merk Axioo warna hitam dan 1 (Satu)buah Handphone merk Xiaomi tipe lupa warna hitam milik saksi JAMIANdidalam rumah saksi JAMIAN dengan cara mencongkel jendela denganmenggunakan obeng dan pencurain tersebut dilakukan oleh Terdakwabersama dengan saksi BAKRI dilakukan pada waktu malam hari ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan padawaktu malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuh

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan Hukum Islam me@ :berlaku telah terpenuh, Mose agi anak Pemohon belum; Lsmencapai umur offhes a Ag Kabupaten Blitar surat keteranganngkan karenaang lalu danhubungan mfe ohon sangatkhawatir aka Ma Hukum Islamapabila tidak Siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;7.

Bahwa selama hidup bersama awalnya Penggugat dan Tergugat rukunrukun saja tidak ada masalah kemudian sejak tahun 2006 rumah tanggapenggugat dan Tergugat mulai goyah selalu terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya kurang perhatian,Tergugat orangnya maunya menang sendiri kalau diingatkan malahmengajak bertengkar sehingga keharmonisan rumah tangga tidak terpenuh;4.

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Menyatakan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhberupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkasih KabupatenCiamis untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;6.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,mengenai alasanalasan perceraian sudah terpenuh; Menimbang, bahwa dengan kondisi riel rumah tangga Pemohon danTermohon terakhir sebagaimana dipertimbangkan di atas yang tidak lain adalahfakta yang diperoleh di persidangan,sesungguhnya menunjukan bahwa kerukunantidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapaikehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria di dalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalamUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwaSertifikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun, terkuat dan terpenuh

yangdapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertifikat hak milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya, namunakan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak mempertimbangkanbukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yang merupakan bukti kepemilikanatas tanah terperkara dalam bentuk sertifikat hak milik yang terkuat danterpenuh yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten

memang berada di lokasi tanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, memang berada diobjek terperkara,maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak menerapkan KetentuanHukum Agraria sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;adalah hak milik adalah hak turun termurun terkuat dan terpenuh

diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanpersidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor 292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor293, berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3 Hitamyang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini khususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurna danmempunyai kekuatan terkuat dan terpenuh

tersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan Bukti Surat P3 Hitamadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dantelah pula tidak mencerminkan keadilan adanya, karena dengan tidakmenganalisa dan mempertimbarigkan isi dan Bukti P3 Hitam tersebutmengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah (objek terperkara)Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana bukti P1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kKepemilikan yangsempurna, terkuat dan terpenuh