Ditemukan 2713 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 15-07-2021 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — Dra. AMALIA ROOSSENO, S.H., VS HENKY GAUTAMA
406 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 743 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
258 — 108
  • Kedatangan mereka untukmensosialisasikan kegiatan GCDT 2015 pada 2730 Desember 2015dan meminta dukungan untuk mensukseskan kegiatan GCDT ini.Ephorus GKPS menyambut baik GCDT 2015 ini dan mendukungkegiatan GCDT dengan mensosialisasikannya ke seluruh GKPSyang ada di Sumatera Utara dan mengajak seluruh jemaat GKPSdapat mengikut GCDT 2015.HKI Siap Mensosialisasikan GCDT 2015Kunjungan Ketua Umum YPDT beserta staf yang didampingi PanitiaGCDT Sumatera Utara dan YPDT Sumatera Utara pada 16 Oktober2015 ke
    Kantor Pusat HKI bertujuan untuk sosialisasi kegiatan GCDT2015 pada 2730 Desember 2015 serta meminta dukungan untukmembantu mensukseskan kegiatan GCDT ini.
    Ephorus HKI, Pdt MPahala Hutabarat menyambut baik kedatangan Ketua Umum YPDTbeserta Staf, Pantia GCDT Sumatera Utara dan Pengurus YPDTSumatera Utara.
    HKI akan mendukung kegiatan GCDT dan akanmensosialisasikan ke seluruh HKI yang ada di Sumatera Utara danmengajak seluruh jemaat HKI untuk ikut serta dalam setiap kegiatanGCDT yang diadakan.Ephorus HKBP Bersedia Mensosialisasikan GCDT 2015Halaman 32 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstKetua Umum YPDT beserta staf yang didampingi oleh Panitia GCDTSumatera Utara dan YPDT Sumatera Utara melakukan audiensidengan Bishop GKPI pada 17 Oktober 2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/PDT.SUS/2011
PT. DAMAI BERKAT BERSAUDARA; IR. LIE JAYANTO LOKAHATHA
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., para Advokat dan Konsultan HKI pada kantor Hukum DEVIYULIAN & Rekan beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117Blok C4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 Juni 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;Melawan:Ir. LIE JAYANTO LOKANATHA, bertempat tinggal di PerumahanGreen Garden Blok C2 No. 12 A, Kelurahan Kedoya Utara,Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikuasa kepada 1. BOYKE SEMUEL, SH., 2. HAKIM TORONG, SHdan 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/PDT.SUS/2011
PT. DAMAI BERKAT BERSAUDARA; IR. LIE JAYANTO LOKAHATHA
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., para Advokat dan Konsultan HKI pada kantor Hukum DEVIYULIAN & Rekan beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117Blok C4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 Juni 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;Melawan:Ir. LIE JAYANTO LOKANATHA, bertempat tinggal di PerumahanGreen Garden Blok C2 No. 12 A, Kelurahan Kedoya Utara,Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikuasa kepada 1. BOYKE SEMUEL, SH., 2. HAKIM TORONG, SHdan 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. dalam PerkaraNomor 02/G/2013/PTUNTPI tanggal 26 Maret 2013, Banding Nomor84/B/2013/PT.TUNMEDAN tanggal 22 Agustus 2013 dan KasasiNomor 64 K/TUN/2014 yang digugat oleh Perhimpunan KawasanIndustri Indonesia (HKI) dan Perhimpunan Hotel dan RestauranIndonesia (PHRI) dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadiTergugat;Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara tersebut di atas adalahKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012tertanggal 06 Desember 2012 tentang Penetapan Upah MinimumKota
    Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Indonesia (APINDO), Batam Shipyard Offshore Asociation(BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PHRI sertaMelibatkan Perwakilan dari Unsur Pekerja Yakni : DewanPimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(DPC KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) danKonfederasi Serkat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI):Asas Keterbukaan, yakni Tergugat menetapkan keputusan yangmenjaadi Objek Sengketa a quo tidak menyembunyikannya, akantetapi tetap membuka atau
    sengketa a quo adalahdimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;Asas Kepentingan Umum, yakni Tergugat menetapkankeputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah sangatjelas mendahulukan kesejahtraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif dan selektif yang melibatkan Perwakilan Pengusahayakni : Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO), Batam Shipyard Ofshore Asociation(BSOA), Himpunan Kawasan Industri (HKI
    Perkara Nomor 02/G/2013/PTUNTPI gugatan atas KeputusanGebernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 tertanggal 6Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)Kota Batam Tahun 2013 terutama tentang Penatapan KelompokUsaha yang digugat oleh Perhimpunan Kawasan Industri (HKI)dan Perhimpunan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI) melawanGubernur Kepulauan Riau Sebagai Tergugat (Gubernur Drs.Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Dr. H. WM. SuryoRespationo, S.H., M.H. dengan Kuasa Hukumnya H.
    Asas Kepentingan Umum, yakni Tergugat menetapkan keputusanyang menjadi objek sengketa a quo adalah sangat jelas mendahulukankesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektifyang melibatkan Perwakilan Pengusaha yakni : Kamar DagangIndonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), BatamShipyard Ofshore Asocition (BSOA), Himpunan Kawasan Industri(HKI) dan PHRI serta melibatkan Perwakilan dari unsur pekerja yakni :Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Putus : 28-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 1_Pdt_Sus_HKI_2018_PN Smg
Tanggal 28 Maret 2018 — KAMILASARI HADI SOEBROTO BAMBANG SOEBROTO BENNY SOEBROTO DKK
108 — 32
  • Menyatakan menurut hukum logo dan etiket Merek KERBAU MAS (IDM 000481550); KERBAU AGUNG ( IDM000485630); dan KERBAU PRIMA (IDM 000485629), milik Tergugat yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan logo dan Merek KERBAU JAYA milik Tn.
    Menyatakan menurut hukum bahwa pendaftaran Merek KERBAU MAS (IDM 000481550); KERBAU AGUNG ( IDM000485630); dan KERBAU PRIMA (IDM 000485629) milik Tergugat yang didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta, adalah Tidak SAH, karena dilakukan dengan itikad tidak baik menurut Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
    Hadi Subroto) di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 02/11/2015 dengan Nomor Pendaftaran : D002015048687, kelas barang/jasa :34 adalah SAH.10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat melanggar dan tidak mentaati isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.11.
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 20-12-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-05-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 4939/Pdt.G/2012/PA.Clp
Tanggal 15 April 2013 — pemohon termohon
11 — 2
  • Pasal 116 huruf (f) HKI. Oleh karena itu permohonanPemohon dapat dikabulkan; DALAM REKONPENSI: 200 2202s noone neon nee ene nee nesMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa dengan permohonan cerai cerai talak yang diajukanTergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut agar menghukum TergugatRekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa: 1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 02-08-2015 — Upload : 21-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 135/ PDT / 2015/ PT- BNA
Tanggal 2 Agustus 2015 — H. RAZALI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD.
63 — 46
  • Serba Guna milik Terdakwa adalah merupakan merek yangbelum terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Bagian Merek sertamenyerupai pada pokoknya merek milik Saksi Murniaty Wan denganNomor: IDM000337 130; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti, SH Fungsional Umumpada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Dit MerekDitjen HKI Kementrian Hukum dan Ham RI, menerangkan bahwaseseorang memiliki Hak atas suatu Merek apabila merek nya sudah terdaftardidalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 26-02-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA (d/h bernama PT. WAHYUNUSA WAHANA), yang diwakili oleh Presiden Direktur, Wahyudi Widjaja vs WHITE HORSE CERAMIC CO, LTD. TAIWAN dan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT Merek
339 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2006, Penggugat Rekonvensimengajukan permohonan pendaftaran perpanjangan merek White Horse pada kelas19 sebagaimana yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 395705 tersebut dantelah dikabulkan oleh Dirjen HKI berdasarkan Sertifikat Nomor IDM000202660tertanggal 4 Mei 2009 (vide bukti T4);6.
    Bahwa disamping merek White Horse yang telah terdaftar di Dirjen HKI dibawahNomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (vide bukti T4), maka dengankesadaran dan itikad baik untuk lebih mengukuhkan haknya selaku pemilik yang sahatas merek White Horse dikelas 19, Penggugat Rekonvensi melalui suratpermohonannya tertanggal 24 April 2007 telah mengajukan pendaftaran merekWhite Horse+LOGO dikelas 19 dan telah dikabulkan pendaftarannya oleh DirjenHKI Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000267885 tanggal 2 September
    HKI dengan Sertifikat MerekNomor 000202660 (vide bukti TK/PR4);Atas dasar hal tersebut tidak ada dasar hukumnya bagi Judex Facti dalammemutus perkara a quo dalam memutus perkara a quo dengan memberikanpertimbangan bahwa Sertifikat Merek White HorseNomor 000202660 bukan merupakan perpanjangan dari Sertifikat Merek WhiteHorse Nomor 395705 (vide bukti TK/PR3 jo. bukti TK/PR4);Bahwa tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjianpenggunaan merek Penggugat oleh Tergugat sehingga
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 22-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA MARABAHAN Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Mrb
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 23
  • tersebut tidak dicocokkan denganaslinya dan dibubuhi materai cukup serta dinazegelen, kemudian oleh KetuaMajelis diberi kode P.8; Fotokopi Surat Perjanjian Suami Istri, ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat dan saksi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danHalaman 7 dari halaman 35 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrbternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup sertadinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9; Fotokopi dari Fotokopi Penugasan xxx, Nomor HKI
    Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran SPC H2H ke BNI Syariah, An. xxx, BulanFebruari 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup serta dinazegelen,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;Fotokopi Bukti Transaksi, An. xxx, SPP Bulan Juli dan Uang pendidikan,bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukupserta dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.14; Fotokopi dari Fotokopi Gaji Tergugat di PT HKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 18-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE VS CV. OLYMPIC MAKMUR JAYA
151 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Agustus 2015 — KOMITE OLIMPIADE INDONESIA (KOI) VS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI),
148 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-03-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 20 Maret 2015 — PHILIP MORIS BRANDS SARI VS JAPAN TOBACCO Inc, DK
225 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 514 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 18-03-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — DHALIM SOEKONADU VS MULTI ACCESS LIMITED
184 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014
    Buktibukti keterkenalan merek WONG LO KAT atauWANG LAO JI milik Penggugat tersebut akan dibuktikan pada acarapembuktian;A Persamaan pada pokoknya antara merek dagang WONG LO KAT danWANG LAO JI & Lukisan Yang Sudah Dikenal milik Penggugat denganmerek dagang WANG LAO JI & Lukisan Milik Tergugat:Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yangterdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum& HAM RI) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek:Merek : WANG
    Putusan Nomor 226 K/Pdt.SusHKI/2014343536WANG LAO JI & Lukisan Aksara China daftar Nomor IDM000296487 milikTergugat dari dalam Daftar Umum Merek;Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek WANG LAO JI & LukisanAksara China tersebut dalam kelas 5 dan 32 dan untuk keperluan itu Penggugattelah mengajukan permohonan pendaftaran merek WANG LAO JI & LukisanAksara China tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum &HAM RI (Kantor Merek), sebagai berikut: No Merek Agenda Kelas Tanggal1 WONG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 06-10-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT CERCE KIMIA INDONESIA VS CRC INDUSTRIES INC
213 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 30 April 2014 — STEVEN ERWIN WIJAYA VS PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
378 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
    Direktorat Merek tertanggal 2 Agustus 2011 dengan NomorHKI.4.01.04.0416/11 (bukti P3) dan Nomor HKI.4.01.04.0926/11 (bukti P4).Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan merupakan pihak yangberkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;5 Bahwa produkproduk dengan merek KIKO milik Penggugat tersebut telahbertahuntahun dan secara konsisten digunakan dan dipasarkan di seluruh wilayahIndonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — MULTI ACCESS LIMITED VS PT WONGLOKAT INTERNASIONAL
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
    No.366 K/Padt.SusHKI/201423.Tulisan Aksara Cina tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI,Kementerian Hukum & HAM RI.";Bahwa pengakuanpengakuan Penggugat yang menyatakan "bukanpemilik merek "WONG LO KAT", dan "WANG LAO JI" sebagaimanadinyatakan dalam gugatannya di atas telah sesuai dengan pepeapat Retnowulan Sutantio, S.H. (mantan Hakim Agung) danOeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Huk4n yang didasarkan atas itu harus dikabulkan."; ahya Harahap, S.H.
    No.366 K/Padt.SusHKI/2014Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.1I. (Kantor Merek), (vide buktiP14 s/d P20), sebagai berikut:Nomor Merek Agenda Kelas a WL QYA4 WONG LO KAT DOO 2009 022538 30 7 sf 2poe5 WONG LO KAT DOO 2013 051234 29 Oktchene013NY3. = DOO 2013 051236 Seo= 0 2 tober 20to Ss ry renita sriiat DOO 2013 051233 WW4. 45 + 05 9 Hktober 2013a Perro trertr atte Al5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 27-11-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — SOEHARSO,S.H.,M.H VS GANI SATRIYA
171 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 26-08-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — PRADA S.A VS PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1281 — 1243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 449 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Paten
Putus : 17-02-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 17 Februari 2015 — PT TOILON INDONESIA VS PT CINTAS SENTUL RAYA
527 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015
    Langkah inventif dan 3.industrial applicability, Dan ini domain dari pemeriksa paten di dirjen HKI,jadi bukan seorang ahli polimer dan material yang bisa memutuskan danmenyimpulkan dengan seenaknya dan premature dengan mengatakanbahwa permohonan paten/kepemilikan paten dapat diberikan atau tidak;. Ahli Drs.