Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid.K/2009/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon

Bahwa terkait dengan penjelasan point 2, point 3, point 4, dan point 6 inipatutlah dipertanyakan, sebab dalam pembuktian, terlawan telahmengajukan bukti surat berupa PutusanPutusan yaitu PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor ; 78 / Pdt.G / 1994 / PN.AB, Jo PutusanPengadilan Tinggi Maluku Nomor ; 16 / PDT / 2015 / PT.Mal, Jo PutusanKasasi Nomor 2449 K / PDT / 1996, Jo Putusan Peninjauan KembaliNomor ; 238 PK / PDT / 2003, bahwa putusanputusan tersebut telahmemberi status hukum terhadap kepemilikan

Maria Caterina de Costabinti Marcus Frederick De Costa , diberi tanda P 10;Fotocopi Surat Pernyataan dari Max Malawau sebagai Kuasa Tunggal dariseluruh Ahli Waris Frederick Marcus De Costa, tertanggal 3 Mei2017, diberitanda P 11;Fotocopi Putusan No.107/Pdt.G/2007/PN.AB antara M. Arif Anggoda Usmanmelawan Abdul Kadir Nasela dkk, diberi tanda P 12;Fotocopi Putusan No.27/PDT/2009/PT.Mal antara M.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat padapokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa secara keseluruhan alasanalasan banding dariPembanding/Tergugat Ill dalam memorinya sama sekali tidak dapatdijadikan alasan sebagai bahan Pertimbangan untuk membatalkan putusanPengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri AmbonNo.234/Pdt.G/2020/PN.AB tanggal 13 Juli 2021 karena alasanalasanbanding oleh Pembanding/Tergugat Ill tersebut sudah dan/atau telahdipertimbangkan

tersebut, merupakan bagiandari tanah AMA ORY milik para Penggugat yang pernah diperkarakankeluarga besar Paulus Lesiasil, dari negeri tetangga, Hutumury, padatahun 1981 dengan perkara Nomor 204/1978/Prdt.G/PN.AB. tanggal 30April 1980 akan tetapi hingga kasasi ke Mahkamah Agung, kami paraPenggugat dimenangkan perkara;Bahwa sebagai negerinegeri adat yang telah dikenal sejak jaman dahulukala jauh sebelum terbentuk NKRI, lewat penemuan para ahli hukum adat,seperti Van Vollenhoven, Ter Haar, Holleman

didekati secara sempitatau kaku (Strict law), tetapi harus dengan lentur(Flexible)e Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atauharus ditolelir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itudikatagorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error)Maka haruslah dipahami jika penulisan nama belakang Penggugatadalah HARIYANTO tertulis HARIYONO adalah merupakankesalahan ketik belaka (clerical error)Sebagaimana yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor82/Pdt.G/2012/PN.AB

Oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07 /Pid.Sus / 2013 / PN.AB, tanggal 25 Mei 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut, tidak ada satupun pertimbangan hukum dariMejelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menjelaskan perbuatanpenggugat tergolong dalam suatu tindak pidana perencanaan, lagi pulapenggugat hanya dihukum 1 ( satu ) Tahun Penjara.

Bahwa dengan adanya penerbitan objek sengketa a quo ini pula, selaintergugat tidak mengikuti prosudural hukum yang berlaku, penggugatmerasa tergugat memperlakukan pengugat dengan tidak adil dan telahmenzalimi penggugat, sebab didalam putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor 07/Pid.Sus/2013/PN.AB, Tanggal, 25 Mei 2015 tidak ada satupunpertimbanganpertinmbangan atau amar dari Mejelis Hakim yangmenyatakan memberhentikan penggugat dari tugas dan tanggung jawabpenggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara

November 2011 Tergugat mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1. 399.900.00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan jutaSembilan ratus ribu rupiah) yang disetor langsung kas DaerahKabupaten Seram Bagian Barat pada Bank BPDM Cabang Pirudengan Nomor rekening 1401000069 sesuai surat tanda setorantanpa nomor Tanggal 7 November 2011 dan bukti setoran BankMaluku Tanggal 8 November 2011 vide Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor:55/Pid.Sus/2012/PN.AB

Sus/2012/PN.AB. tanggal 03 Juli 2012 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak

Menetapkan agar TerdakwaMORITS ROBERT LANTU, S.Pdmembayar biayaperkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon No. 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut:ileMenyatakan TerdakwaMORITS ROBERT LANTU, S.Pd., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;2.

Tipikor/2013/PN.AB, yangdimohonkan banding; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 17/Akta PidTipikor/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal05 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bahkan hakimsendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalamputusan.Sebagai contoh adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitudalam gugatan ditulis Welmina Pundehokang padahal nama tergugatyang benar adalah Wilhelmina Pudehokang, oleh Majelis Hakimdikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah olehHakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud olehPutusan Nomor 531/Pdt.G

Bahkan hakimsendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalamputusan.Sebagai contoh adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB, terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitudalam gugatan ditulis Welmina Pundehokang padahal nama tergugatyang benar adalah Wilhelmina Pudehokang, oleh Majelis Hakimdikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah olehHakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud olehpenggugat dan yang

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor144/Pdt.G/2015/PN.AB, tanggal 14 Maret 2016 ;Mengadili SendiriDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2.

Bahwa karena gugatan Para Penggugat merujuk kepada atau terkait hakkepemilikan ahli waris Almarhum ALEXANDER SITANALA yang telahdiberikan Status Kepemilikan berdasarkan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon No.252 / 1975, Perd tanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusiberdasarkan Penetapan No. 252 C/ 1975 / Perd.G / PN.AB, Tanggal 5 juni1900 delapan puluh lima dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.252 /1975Prdt, Tanggal 14 Juli 1984, sehingga gugatan

dalilyang tidak benar, karena tanah Plan B tersebut adalah bagian dari DusunNini dan Wariang milik almarhum ALEXANDER SITANALA yang berada didalam Petuanan Negeri Suli yang diwarisi saat ini oleh Tergugat III, IV, V,VI dan SaudarSaudaranya yaitu SOLEMAN SITANALA dkk yang tidakditarik dalam perkara ini dan telah diberikan status kepemilikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252 / 1975, Perdtanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusi berdasarkanPenetapan No. 252 C / 1975 / Perd.G / PN.AB

Bahwa karena tanah Plan B telah diberikan status kepemilikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 252 / 1975, Perdtanggal 20 Nopember 1976 yang telah di Eksekusi berdasarkan PenetapanNo. 252 C/ 1975 / Perd.G / PN.AB, Tanggal 5 juni 1900 delapan puluh limadan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.252 / 1975Prdt, Tanggal 14 Juli1984, maka uang yang dititipbkan oleh Tergugat sebagai Konsinyasi diPengadilan Negeri Ambon berjumlah Rp. 4. 601.168.608. ( empat milyarenam ratus satu juta seratus enam

III,IV,V,VI 8 tentang Ketetapan No.252 A/1975 Prdt tangga 6 Oktober 1980, dan diberi tanda T.II,IV,V, VI 9teantang Penetapan No. 252 B/1975/Perd.G/PN.AB,, T.IILIV,V & VI 10 SuratHalaman 116 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN AmbTim Penyelesaian Persoalan Batas Tanah Negeri Suli tanggal 2 Maret 2015No. 06/TPPBT/NS/II/2005dan diberi tanda T Ill, IV,V,VI 11 tentang Suratketerangan Nomor 1709/NS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, T.

Tanggal 20 Nopember 1976 sebagaimana buktiTergugat Ill, IV, V,VI8 dan yang telah di Eksekusi berdasarkan PenetapanNo.252 C/1975/Perd.G/PN.AB tanggal 30 April 1900 delapan puluh empatsebagimana bukti T Ill, IV, V,VI9 , Majelis Hakim mempertimbangkan apakahobjek sengketa adalah Dusun Nini dan Wariang sebagaimana bukti T Ill, IV,V,VI8 dan bukti T Ill, IV, V,VI9 , bahwa berdasarkan pemeriksaan objeksengketa yang dilakukan Para Penggugat telah menunjukan batas batasObjek sengketa dan T Ill, IV, V,VI telah

Kemudianatas dasar penetapan pengadilan Negeri Ambon tanggal 10Februari 1986 No. 212/Pdt.P/1986/PN.AB objek tersebut telahberalih kepada Ny. Jocbeth Tupasouw, Ny. Getreda JulianaSahanaya dan Joseph Nanlohy;. Bahwaatas Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor437/Ahusen/Sisa selanjutnya beralin kepada Fredy Sasaboneberdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 265 tanggal 21 Oktober 1995oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua, S.H;. Bahwa atas objek sengketa telah terbitkan sertipikat pemisahanyakni:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor71/Pdt.G/2021/PN.AB tertanggal 16 September 2021.3.

pertimbanganhukum atas alas hak yang telah digunakan oleh Pembanding dahuluTergugat sebagai alas hak pengusaan tanah sekaligus sebagai bahanpersyaratan dalam mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas Pemohon Banding mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Maluku melalui yang mulia Majelis Hakim yangmengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini denganamarnya sebagai berikut : Membatalkan Putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 242/Pdt.G/2020/PN.AB

Tuan Abdulrahman Alzagladi kepadaTuan Husni Alzagladi, diberi tanda P 12;Das Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor735/1982/Pdt.G/PN.AB antara Masud Tan melawan La Imu, La Nuru,La Mahmud, tertanggal 14 Nopember 1983, diberi tanda P 13;22. Fotocopy Gim (Geographical Index Mapping) atau pemetaanindeks grafis dan ploting, terhadap Sertifikat Hak Milik dari KantorPertanahan Kota Ambon, diberi tanda P 14;23.

Fotocopy Surat Keterangan Nomor 258/KDR/KetB/VI/2008 dariKepala Desa Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon yang menerangkanbahwa Gamu Rumakat benar menguasai/memiliki sebidang tanahpertanian/perumahan Bekas Eigendom Verponding Nomor : 1029 yangterletak di Dusun Bandarin Gunung Desa Rumahtiga Ambon dengan luas3.870 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.735/1982/Pdt.G/PN.AB., diberi tanda P 15;24.

Fotocopy Putusan Nomor 735/1982/Pdt.G/PN.AB, tanggal 14Nopember 1983, diberi tanda T 1 ;2. Fotocopy Surat dari Kantor Direktorat Agraria Propinsi MalukuAmbon perihal Surat Keputusan Tentang Penyelesaian SengketaLandreform Nomor : DA.J92.14/766/III/1986 tertanggal 12 Juli 1986,diberi tandaT2 ;3.

Dokumen usulan APBD tahun 2012 Kegiatan Pembangunan TamanKota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;Digunakan dalam perkara lain; Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluhridbu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 17/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB tanggal 19 Maret 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.

TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 19 Maret 2015yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana danlamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwasehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Daniel Souhoka tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;.

Herman Refra;dimana bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor259/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 17 Nopember 2011 An. Terdakwa Drs. PaulusHal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2277 K/Pid.Sus/2015Vency Tapotubun jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor05/PID/2012/PT.MAL, tanggal 28 Februari 2012 An. Terdakwa Drs.

lVY Perkiraan Jumlah Sidang yang akan dihadiri oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi adalah + 25 kali (referensi Sidang Perkara Perdata No. 68/Pdt.G/2010/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon), sehingga diperkirakan Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus memberikan Ganti Kerugian kepadaTergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar :Total : 25 x Rp. 94.000.000, = Rp. 2.350.000.000, (Dua Milyar Tiga RatusLima Puluh Juta Rupiah).Bahwa selain dirugikan secara