Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 88/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 25 Mei 2015 — PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, DK LAWAN PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
66 — 48
  • sebagai pihakpengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadapNegara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 54 UU Kepabeanan kepada Tergugatvia Online)10.Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGATdengan mekanisme Self
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-09-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 221/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 12 Januari 2016 — - AFRILANI Alias LANI Bin LA ANE
67 — 31
  • menurut majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan halhal yangmemberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : Halhal yang memberatkan : Perbutan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upayapemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ; Terdakwa adalah seorang anggota POLRI, yang seharusnya memilikikomitmen tinggi serta perlindungan diri (self
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tahun 2014
442 — 472
  • Tentang : Perasuransian
  • Keuangan dapat berupa informasiyang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitasperekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentinganpelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat.Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas JasaKeuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh OtoritasJasa Keuangan.Pasal 68Ayat (1)Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasidalam mengatur para anggotanya (self
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 13 Februari 2014 — TJAHYADI LUKMAN MIHARDJA; RUSTANDI YUSUF; EDDIE YUSUF; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
126 — 46
  • 2012 , Neraca CV Royal Apartemen per 31Desember 1998 s/d 31 Desember 2012 dalam bukti bukti surat mana menyebutkan bahwatanah dan bangunan termasuk menjadi aktiva tetap CV Royal Apartemen ;Menimbang, sekalipun bukti surat produk T.I9A.2,3, T.I9B.2,3, T.I9C.2,3, T.I90.2,3,T.I9E.2,3, T.I9F.2,3, T.I9G.2,3, T.I9H.2,3, T.I91.2,3, T.I9J.2,3, T.I9K.2,3, T.I9L.2,3,T.I9M.2,3, T.I9N.2,3, T.I9.02,03 adalah surat dibawah tangan dalam kaitannyapelaporan SPT PPH wajib pajak (CV Royal Apartemen ) karena azas Self
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 12-08-2011 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 409/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 29 Agustus 2012 — IR. WASPODO VS MUSHOLLIHIN
71 — 12
  • RonlybertMarist Togatorop dan Cahyono Nirlukito selaku Regional RecoveryHead & Asset Liquidation Rep Jakarta PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market berkedudukan di Jakarta,sesuai Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak TanggunganNomor: B.1462/ALUSEMM/0211 tanggal 28 Februari 2011(selanjutnya disebut Pemohon Lelang).4.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
278 — 497
  • It is generally accepted that the existence of a subsidiary company doesnot, of it self, constitute that subsidiary company a permanent establishmentof its parent company. This follows from the principle that, for the purposeof taxation, such a subsidiary company constitutes an independent legalentity.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
189 — 50
  • Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progressyang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai olen Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.
    Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit KeteranganNominal Nilai Proyek = Rp 447.611.387.000, Nilai Proyek Progress Terakhir (16.61%)74,348, 251,381 Ppn 10%(6,758,931,944) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir67,589,319,437 Uang Muka (sesuai tagihan masuk tgl 21 Des'12)(59,206, 703,917) Estimasi Keuntungan 10%(6,758,931,944) Self Financing 30%(20,276,795,.831) .
    Ppn 10%(11,342,852,.480) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir113,428,524,800 Uang Muka (20%)(6,303,550,431) Estimasi Keuntungan 10%(11,342,852, 480) Self Financing 30%(34.028,557.440) Maksimum Pembiayaan Bank61,753,564,449 Total Pencairan Kredit (7 tahap)185.301,957.385 PotensiOverfinancing (123,548,392,936)4.
    Adjusment Auditor terhadap penilaian kewajaran nominalpembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan progressakhir proyek dengan mempertimbangkan faktorfaktorantara lain : uang muka yang diterima, Self financing (modaldebitur). Untuk progress akhir + 40,7%, maksimumpembiayaan Bank yang wajar adalah sebesar Rp.10.309.035.845,, sedangkan pembiayaan bank yangdicairkan sebesar Rp. 42.704.897.505..
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 78-K/PM.III-12/AD/IV/2018
Tanggal 1 Agustus 2018 — AGUS DWI HARIYADI Serda NRP 31000597770280;
87 — 75
  • Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi danbarang buktilainnya.Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 78K/PM Ill12/AD/IV/2018MenimbangkanMenimbang2.
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.KSG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 20
  • dariMaPSrangart Pergguget do jersigangan setubi Dota nok Pangguoat rianTemguagat beeririsil: i self push Patwpete Aceh Tatar sorta seis U LyteFolveets tak baraeg hergsra: mausu aris gh bergersk baesgi oiWikiwah Kobupeman Ace Tameueg datos: wigyah suum kiwnkaral Sot Tp alKG mk feerkyssman Pasa 1S geet (7) Soe wpe bi ABoPetia ind Scope keer ai resist Wahkanch Speriyan KuslsinoangWeomicacy bohwe essen Means CORK nerkgce bert Corwendeel Hetar: ish memicriceas sera Mell meiois pemchorein ey heartsLares
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 08-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
769 — 446
  • tersebut telah dapat membuat dapat diaksesnya isipemberitaan tersebut oleh banyak orang atau masyarakat banyak, dimanamuatan beritanya merupakan bentuk perbuatan yang sengaja merusakkehormatan atau nama baik seseorang (atau suatu korporasi), sehinggamemenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) JoPasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 310 KUHP.Oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008tentang ITE tidak membuat aturan sendiri (Self
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Pbg
Tanggal 20 Juni 2013 — MUSLIMIN melawan PT.Bank Danamon. TBK, Dkk
346 — 88
  • Oktober2010, perihal Surat Peringatan Pertama, telah dicocokkan sesuai denganfotocopynya diberi tanda T.IIT 5 a;Fotocopy Surat Bank Danamon, Nomor 005/2789/SPH/1110, tertanggal10 Nopember 2010, perihal Surat Peringatan Kedua, telah dicocokkan sesuaidengan foto copynya diberi tanda T.II 5b;Fotocopy Surat Bank Danamon, Nomor 004/2789/SPIII/1111, tertanggal 5 Januari2011, perihal Surat Peringatan Ketiga, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynyadiberi tanda T.III 5c;Fotocopy Surat Bank Danamon Dwisi Self
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-04-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN KASONGAN Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.Ksn
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pidana - Bambang Irawan Bin Rege (Alm)
359 — 25
  • SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH.b. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.c. Penerbit SKSHHK di industri primer/industri terpadu/industri lanjutanmelakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yangakan diangkut telah sesuai data produksi kayu olahan dan bersumberdari bahan baku sah.d.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FARIDS DHESTARASTRA, SH
Terdakwa:
1.HENDRIK MANAKANE Alias HENI
2.WELFRI MANAKANE Alias WEMPY
3.PAULUS MANAKANE Alias POLI
4.REIN MANAKANE Alias REIN
138 — 64
  • dilepaskan dari pertanggungjawabanpidananya apabila tidak ada barang bukti;Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa, khususnyaTerdakwa IV membantah ikut memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY,Hakim mempertimbangkan bahwa sakssaksi dan saksi korban yangmemberikan keterangan dibawah janji Ssesuai dengan agama yangdianutnya menyebutkan bahwa ikut melihat Terdakwa IV memukul saksikorban OLDEN LOUPATTY yang mengenai pinggang.Menimbang bahwa selain itu secara hukum, Terdakwa memilikihak ingkar atau non self
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN PRG
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
72 — 19
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka(keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementaradiperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktianuntuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yangberlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya due process,pada satu sisi dan fair procedure
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-12-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 282/Pid.Sus/2014/PN.Sbw
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL AZIS Als AZIS
121 — 35
  • berdasarkan P.30/MenhutlI/2012 dokumen yangdigunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan NotaAngkutan Penggunaan Sendiri ;Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutannegara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan.Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitashasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasilhutan;Bahwa dokumen FAKB (faktur angkutan kayu bulat)diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayu tersebutyang mempunyai kualifikasi Tenaga Teknis Penguji KayuBulat (Ganis PKB) secara self
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
135 — 91
  • Namun dalam hal WajibBayar b) menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatansumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiridalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (se/f assessment);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997mengatur bahwa Wajib Pajak untuk jenis PNBP self assessment wajibmengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untukmenjadi dasar
    yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan (BPKP) terhadap Wajib Bayarsebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 2ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2005;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan peraturanperundangundangan hanya memberikan wewenang kepada Pimpinan InstansiPemerintah vide Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga NonDepartemen(vide Pasal 1 angka 5 PP Nomor 22 Tahun 2005) untuk meminta InstansiPemeriksa yang dalam hal ini BPKP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhanPNBP self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. ARSADE MITRA NUGRAHA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
244 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
93 — 47
  • Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 K/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
    No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut