Ditemukan 2275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengarang pengudang pengering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PDM INDONESIA
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah merupakan biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalammelakukan pengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yangdikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan atau sebagai Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
56 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali adalahhubungan tidak langsung dimana hal ini tidak sesuai dengankriteria yang diatur oleh UndangUndang yang mensyaratkanadanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DKK VS MHD. DANIEL HARAHAP
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tidak selesainya permasalahan ini ditingkat Bipartit, karena PTBank Sumut (ic Tergugat ) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonPenggugat, sedangkan saldo JHI Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugat,dan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta Dana Pensiunsebagaimana diatur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATION;
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan hasil dari penghitungan kembali Pajak Masukantersebut, yang menghasilkan nilai Pajak Masukan, yang tidakdapat dikreditkan, telah diperhitungkan oleh Pemohon Bandingsebagai pengurang dari Pajak Masukan yang telah dikreditkansebelumnya;Bahwa sehingga dengan demikian, sesungguhnya KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 575/ KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
47 — 21
  • pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau GasBumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
    pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
178 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1871/B/PK/PJK/20174.12.4.13.4.14.adanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang penghasilan kenapajak) dalam pembukuan perusahaan secara fiskal (SesuaiPasal 9
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RIVALDI OKTAVIAN Anak Dari JEFFRI IDRIS
65 — 27
  • merk MOMSKEY warna hitam bercakputih; 1(Satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (Satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1(Satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna kream ; 1(Satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasildari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanserta tidak dikehendaki oleh saksi Jelau Imang untuk diberikan kepada saksi JelauImang sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaikonsekuensi logisnya, seharusnya Pajak Masukan yang Pemohon Bandingkreditkan seluruhnya dapat diakui sebagai pengurang atas Pajak Keluaran.Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa Pajak Masukan yang PemohonBanding perhitungkan adalah PPN Masukan yang benar, nyata, tidak fiktif, dandapat diuji baik melalui arus uang dan barang. Karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pihak Terbanding seharusnya tidak hanya mendasarkankoreksinya hanya berdasarkan hasil konfirmasi saja.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
60 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dianggap sebagai penghasilan yangmenjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisapemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaanoli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimanaseharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktuatas sisa pemakaian oli/ pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapatmenjadi1.522.502.903,00;Kesimpulan :pengurang
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
104 — 29
  • Pembantu Lewoleba sebagai berikut :Poin d, Apabila terdapat tunggakan angsuran dalam jangka waktu 3,5(tiga setengah) tahun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,maka isi kesepakatan ini menjadi berakhir/batal (termasuk keringananyang telah diberikan) dan kembali pada perjanjian kredit sebelumnya.Apabila kesepakatan penyelesaian damai ini menjadi batal makaHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbtangsuran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA(PENGGUGAT) akan diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah merupakan' biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukanpengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkandalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilanatau sebagai Pengurang
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 22 Maret 2017 — TRI MUNADI Alias MUN Alias MONDE Bin SIPON.Alm
25 — 9
  • Obat jenis TRAMADOL, termasuk Golongan Obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras), digunakan untuk pengurang rasa nyeri(Analgetik).2. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (HOLY), termasuk Golongan Obatdaftar G (dalam kategori jenis obat keras), digunakan untuk penyakitParkinson.3.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 28-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 177 /Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 21 Juni 2016 —
57 — 20
  • dari total keseluruhan biaya tour yang harus dibayar TERGUGATkepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp 1.414.699.200,00 (satu milyar empatratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratusrupiah) 80 % x Rp 1.768.374.000,00;Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah membayar kewajibannya sampai denganpembayaran tahap ke IV (keempat) sebesar Rp 1.238.450.000,00 (satu milyardua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepadaPENGGUGAT, maka dapat diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARYA SEJAHTERA MOTOR
180 — 975 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding melakukan pembebanan pembayaran kepada channelberbentuk nota kredit sebagai pengurang penjualan/diskon penjualan;Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 251/B/PK/PJK/201 72.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-03-2008 — Putus : 29-07-2008 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2438/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 Juli 2008 — H. MARTHIAS DAWI, Melawan: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pasar Minggu, 2. Departemen Keuangan R.l, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, 3. H. FERRY HERFIAN, 4. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan,
67 — 27
  • Hal ini berarti harga limit yang ditetapkan tidak sama denganNilai Juai Obyek Pajak atau Harga Pasar karena terdapat faktorfaktor pengurang yangharus diperhitungkan yaitu dengan memperhitungkan risikorisiko penguasaan atas tanah,risiko pengosonngan dan risiko penjualan melalui ielang.15.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
176 — 71
  • , bahwa memperhatikan dalil Penggugat dan Tergugatbahwa telah dibayarkan sejumlah pesangon kepada Penggugat sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019,diperkuat dengan bukti T4 berupa slip setoran bank tertanggal 26 Juli 2019,telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan Tergugat telah membayaruang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), dengan demikian pembayaran sebagian uang pesangon tersebut akandiperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGRAH MITRA DEWATA
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto:Pengurang Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding Rp 1.890.440.178,00Pengurang Penghasilan Bruto menurut Terbanding Rp 1.489.864.554.00Koreksi Terbanding Rp 400.575.623,00Bahwa koreksi ini berasal dari penjumlahan koreksi positif dan negatif pospos: Penyusutan & amortisasi, bunga pinjaman, biaya penjualan,biayapemasaran,biaya administrasi umum dan biaya sewa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali adalahhubungan tidak langsung dimana hal ini tidak sesuai dengankriteria yang diatur oleh UndangUndang yang mensyaratkanadanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
104 — 19
  • kewajibankewajibannya kepada Tergugat; yaitu membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat terhitung sejak bulanAgustus 2015 dan September 2015 serta dibayarkan secara rutinsetiap bulannya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan14Industrial berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagaiberikut :Income (pendapatan) :1) Upah Pokok : Rp. 15.351.000,2) Premi Asuransi In :Rp. 82.895,3) Vehicle Allowance (Tunjangan Transportasi) :Rp. 7.100.000,Jumlah > Rp. 22.533.895,Deductions (pemotong/pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat 1) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonHal. 25 dari 43 hal.Put.Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2016Penggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun