Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi danbarang buktilainnya.Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 78K/PM Ill12/AD/IV/2018MenimbangkanMenimbang2.

tersebut telah dapat membuat dapat diaksesnya isipemberitaan tersebut oleh banyak orang atau masyarakat banyak, dimanamuatan beritanya merupakan bentuk perbuatan yang sengaja merusakkehormatan atau nama baik seseorang (atau suatu korporasi), sehinggamemenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) JoPasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 310 KUHP.Oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008tentang ITE tidak membuat aturan sendiri (Self

dariMaPSrangart Pergguget do jersigangan setubi Dota nok Pangguoat rianTemguagat beeririsil: i self push Patwpete Aceh Tatar sorta seis U LyteFolveets tak baraeg hergsra: mausu aris gh bergersk baesgi oiWikiwah Kobupeman Ace Tameueg datos: wigyah suum kiwnkaral Sot Tp alKG mk feerkyssman Pasa 1S geet (7) Soe wpe bi ABoPetia ind Scope keer ai resist Wahkanch Speriyan KuslsinoangWeomicacy bohwe essen Means CORK nerkgce bert Corwendeel Hetar: ish memicriceas sera Mell meiois pemchorein ey heartsLares

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progressyang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai olen Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.

Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit KeteranganNominal Nilai Proyek = Rp 447.611.387.000, Nilai Proyek Progress Terakhir (16.61%)74,348, 251,381 Ppn 10%(6,758,931,944) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir67,589,319,437 Uang Muka (sesuai tagihan masuk tgl 21 Des'12)(59,206, 703,917) Estimasi Keuntungan 10%(6,758,931,944) Self Financing 30%(20,276,795,.831) .

Ppn 10%(11,342,852,.480) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir113,428,524,800 Uang Muka (20%)(6,303,550,431) Estimasi Keuntungan 10%(11,342,852, 480) Self Financing 30%(34.028,557.440) Maksimum Pembiayaan Bank61,753,564,449 Total Pencairan Kredit (7 tahap)185.301,957.385 PotensiOverfinancing (123,548,392,936)4.

Adjusment Auditor terhadap penilaian kewajaran nominalpembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan progressakhir proyek dengan mempertimbangkan faktorfaktorantara lain : uang muka yang diterima, Self financing (modaldebitur). Untuk progress akhir + 40,7%, maksimumpembiayaan Bank yang wajar adalah sebesar Rp.10.309.035.845,, sedangkan pembiayaan bank yangdicairkan sebesar Rp. 42.704.897.505..

;Bahwa selaku direktur terdakwa APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke Kantor PelayananPajak Semarang Barat.Bahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kKewajiban sebagai berikut :a.

dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Muhammad Falig Bin NordinTem pat lahir : SingaporeUmur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1984Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : SingaporeTempat tinggal : Blok 178 # 10291 Woodlands ST13Singapore,Alamat Tetap: di Villa Nelayan GardenNomor 4 Jalan Nelayan Desa Canggu,Kecamatan KutaUtara, Kabupaten Badung;Agama : IslamPekerjaan : Self

Hal ini merupakan pengejawantahanasas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakanguna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure padasisi yang lain.

Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding berdasarkan kontrak kerjasama antaraPemohon Banding dengan Orchard Maritim Service Pte Ltd dalam bentuk ServiceContract "Constructing Self Propelled Barge" Building No. PM 014.

Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tok.

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH.b. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.c. Penerbit SKSHHK di industri primer/industri terpadu/industri lanjutanmelakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yangakan diangkut telah sesuai data produksi kayu olahan dan bersumberdari bahan baku sah.d.

Oktober2010, perihal Surat Peringatan Pertama, telah dicocokkan sesuai denganfotocopynya diberi tanda T.IIT 5 a;Fotocopy Surat Bank Danamon, Nomor 005/2789/SPH/1110, tertanggal10 Nopember 2010, perihal Surat Peringatan Kedua, telah dicocokkan sesuaidengan foto copynya diberi tanda T.II 5b;Fotocopy Surat Bank Danamon, Nomor 004/2789/SPIII/1111, tertanggal 5 Januari2011, perihal Surat Peringatan Ketiga, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynyadiberi tanda T.III 5c;Fotocopy Surat Bank Danamon Dwisi Self

RAMLIE WOENTOROBahwa saksi dalam PT Bank Danamon menjabat sebagai RBPH SEMM(Regional Business Partner Head Self Employee Mass Market)Bahwa tugas saksi selaku RBPH SEMM (Regional Business Partner HeadSelf Employee Mass Market) di Bank Danamon adalah a. Pemenuhanpengadaan people (Rekrutmen Pegawai), b. Melaksanakan TrainingPegawai, c, Masalah hubungan Industrial.

melakukan reappraisel di Unit Wonorejo pada saat itu saksimasih menjabat sebagai CQA (credit Quality Assurance) di PT BankDanamon Regional Surabaya.Bahwa saksi melakukan re apressial ada 1 (satu) debitur yang saksilakukan reappraisel di unit Kejapanan yaitu, RIDI KRIS HARTANTO;Bahwa yang saksi peroleh dari hasil re apraisel di lapangan adanyaperbedaan penilaian terjadinya nilai market harga tanah tidak sesuai jugaluas bangunan serta letaknya tidak sesuai.Bahwa dalam melakukan re appresel saksi memakai Self

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yangartinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri Kkewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.4. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

dibayarbertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.Oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan tersebutdi atas, Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat tidakmelunasi tunggakan pajaknya tersebut, Tergugat IV melakukan upayapenagihan pajak dengan melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaanPenanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) in casu Tergugat yang tersimpan pada bank.Sistem self

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil sebelumnya, sistemperpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.Halaman 77 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.. Bahwa meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem selfassessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

berkalikali(5 kali) mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang sama (lakilaki),maka anak perempuan tersebut apalagi anak bungsu pasti akanmendapatkan perlakuan yang overprotection dan sangat dimanja,apalagi anak tersebut mempunyai kelainan bawaan, sehingga tidakseorangpun akan dibiarkan menyakitinya.Sehingga dalam perkembangan jiwa sang anak bungsu perempuan ituakan menjadi terhambat, anak akan hanya merasa nyaman di dalamlingkungan keluarganya saja dan berkepribadian antisosial, tidakmempunyai self

milyar rupiah).Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan akibatdari segala perbuatan dan tindakan serta perilaku dari Termohon Kasasiterhadap Negara dhi Pemohon Kasasi dengan segala pelecehannyadalam bentuk ingkar janji, dan apakah seseorang yang dalamperbuatannya telah menunjukkan ingkar janji terhadap janji dancomitmentnya dan sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik untukmenyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Negara bukankah perbuatanitu. merupakan pembunuhan karakter (self

berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self

Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi

Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada WajibPajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan;6.

TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.

Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang

Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.