yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas biaya promosi iklanmateri (Non Obyek PPh 23) sebesar Rp 739.699.325,00 adalah dikarenakanbiaya tersebut merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan media iklan,sehingga terhadap biaya promosi iklan materi (Non Obyek PPh 23) sebesarRp 739.699.325,00 tetap dipertahankan koreksinya;Bahwa tidak ada ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa terhadap biayapromosi yang diperkenankan sebagai pengurang

kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembaliadalah hubungan tidak langsung dimana hal ini tidaksesuai dengan kriteria yang diatur olen UndangUndangyang mensyaratkan adanya hubungan langsung agarsuatu pengeluaran dapat dikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali tersebut sesungguhnyaadalah merupakan pemberian natura dan kenikmatankepada para karyawannya dimana secara umumpengeluaran atas natura ini juga tidak boleh diperlakukansebagai biaya (pengurang

Sudah seharusnya biaya untuk perjalanandinas dan tunjangan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 tersebutdapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan karena terkaitdengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;Bahwa sehubungan dengan alasan koreksi Terbanding danpenjelasan yang sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa tidakada selisin Nilai Pembelian, karena angka Harga Pokok Penjualantelah dilaporkan secara benar sejumlah Rp277.391.411.639

Kesimpulan Dan PermohonanKesimpulanBahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa transaksi yangdilakukan oleh Bank seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingpada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitungan PajakPertambahan Nilai menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatanadalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Uraian Pengurang PermohonanPermohonanKeputusan BandingKeberatanKeberatan

Ternyatasetelah barang dikirim, ongkos angkut lebih besar dafi US$ 32 per metric tonof methanol yang dikirim, niaka akan dilakukan penyesuaian harga yangdisebut Logistic Component sebagai pengurang dari peredaran usaha.demikian sebaliknya;Koreksi Biaya Lainnya yaitu: US$ 5,665.955.00 Menurut SPT Menurut Pemeriksa (KPP WP Besar Dua) Use > ea 363 00 Menurut Peneliti (Kanwil DJP WP Besar)Terdapat koreksi sebesar US$ 501,692.00Adapun Perincian Koreksi Biaya Lainnya yaitu:A Gen & Adm Exp Medical Jakarta

PemerintahKabupaten Magetan telah dirugikan berdasarkan hasil penghitungankerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur NomorSR20536/PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 diperoleh hasilpenghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut : SP2D No.03679/LS/2010 tanggal : Rp437.054.000,0028 Desember 2010 an SUPADI DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp19.915.500,00Ayat (2)Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp18.665.500,00dan Bangunan BPHTB)Jumlah Pengurang : Rp38.581.000,00 Jumlah

Dibayarkan : Rp398.473.700,00 SP2D No. 03669/LS/2010 : Rp500.060.000,00tanggal 28 Desember 2010 anYUDI HARTONO DikurangiPPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 : Rp22.786.500,00Ayat (2)Bea Perolehan Hak atas Tanah : Rp21.536.500,00dan Bangunan BPHTB)Jumlah Pengurang : Rp44.323.000,00 ;Jumlah Dibayarkan : Rp455.737.000,00Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan NegaraRp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluhribu tujuh ratus rupiah) ;Hal. 32 dari 103 hal.

menerima kompensasi pemutusan hubungan kerjasebesar Rp348.544.300, (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat10.11.12.puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) sebagai akibat pemutusan hubungan kerjaTergugat oleh Penggugat;Menyatakan bahwa pembayaran upah kepada Tergugat dihentikan terhitung sejaktanggal pemutusan hubungan kerja yaitu 3 Desember 2013;Menyatakan bahwa pembayaran upah yang telah dilakukan oleh Penggugatmelebihi tanggal pemutusan hubungan kerja akan diperhitungkan atau menjadifaktor pengurang

kompensasi yang bisa diperhitungkan;KESIMPULAN DAN USUL:Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohonPengadilan Pajak agar membatalkan keputusan Terbanding Nomor KEP243/PJ.07/2009 tanggal 20 April 2009 dengan perhitungan jumlah pajak yangkurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: Usulan BandingPeredaran Usaha 130.720.504.265,00Harga Pokok Penjualan 127.486.824.621,00Laba (Rugi)Bruto 3.233.679.644,00Penghasilan bruto dari luar usaha (3.844.519.724,00)Penghasilan bruto (610.840.080,00)Pengurang

Bahwa biaya yang dicatat didalam Akun ini seluruhnyaberhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan sesuai Pasal 9 UndangUndang PajakPenghasilan, sehingga dapat menjadi pengurang biaya dalamperhitungan Penghasilan Kena Pajak dan dikeluarkan dalamjumlah yang wajar;2.

lebih lanjut, dalam proses keberatan, Terbandingtelah memanggil perwakilan dari PT Dwi Valuina dan KJPPYusrizal, Henry, Rusli & Rekan untuk dimintakan keteranganterkait dengan jasa yang mereka berikan kepada PTRigunas Agri Utama, berdasarkan hal tersebut seharusnyaketerangan dari pihak ketiga dapat dijadikan pertimbangan;Bahwa biaya yang dicatat di dalam Akun ini seluruhnyaberhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 9 UU PPh,sehingga dapat menjadi pengurang

B Braun MedicalIndonesia dalam menjual alatAlat Kedokterannya telah memberikandiskon namun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebuttidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADIsebagai unsur pengurang harga sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yang wajar sehinggaterjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampengadaan barang/jasa.

B Braun Medical Indonesia dalam menjual alatAlat Kedokterannya telah memberikan diskon namun dalam Harga PerkiraanSendiri (HPS) diskon tersebut tidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp,M.KesBin MARMONO HADI sebagai unsur pengurang harga sehingga HargaPerkiraan Sendiri (HPS) yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yangwajar sehingga terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampengadaan barang/jasa.Bahwaberdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun dan ditetapkanoleh saksi MARYONO

berikut:Halaman 44Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Koreksi PositifAllowance for Decline in Value of Inventory sebesar Rp306.705.642,00dan Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif atas Allowance forDecline in Value of Inventory sebesar Rp609.309.238,00 yangsebenarnya merupakan hasil set off (net) yang dilakukan olehTerbanding di tahun 2008, menyebabkan terjadi 2 (dua) kali pengenaanpajak atas objek yg sama (double), yaitu di Tahun 2007 yang sudahtidak diperhitungkan sebagai biaya pengurang

adalah Program Pensiun dengan iuran penuh yang dibayar Perusahaan maka menurutMajelis Hakim dalam pelaksanaan pembayaran iuran tambahan dana pensiun, Tergugatwajib memastikan iuran Pensiun yang dibayar Perusahaan sebesar kompensasi UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diaturdalam ketentuan perundangundang yang berlaku untuk masingmasing Para Penggugat,sehingga iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh Pekerja in casu Para Penggugat tidakdiperhitungkan sebagai pengurang

KESIMPULAN DAN PERMOHONANKESIMPULANbahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa transaksi yangdilakukan oleh Bank seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingpada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitungan PajakPertambahan Nilai menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatanadalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutPermohonan Pengurang PermohoKaberatan Keputusan BandinUraian Keberatan1

Penggugat uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian haksesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dari bukti T19 dan T20 diketahui bahwa pada tanggal24 Mei 2016, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekeningPenggugat sebesar Rp. 8.803.250, maka pembayaran Tergugat tersebut akandijadikan sebagai faktor pengurang

Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------------------

KasDaerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugiankeuangan negara;Halaman 49 dart halaman 6% Putusan Nomor:12/TIPIKOR/ 2015 /PT. BBG8.

Jalaya Jaya Sakti maupunlimit lelang, karena PELAWAN tidak memiliki dasar acuan untukmenetapkan jumlah pinjaman maupun nilai pengurang limitlelang tersebut.b. Sebagaimana TERLAWAN sampaikan diatas, PELAWAN ternyatatidak dapat membayar kewajiban hutang pokok dan bunga sesuaiwaktu yang disepakati sekalipun PELAWAN telah diberi waktuyang cukup. Jumlah kewajiban CV.

LAUT BIRU) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa;

b KUHAP) yaitu dalam hal :Bahwa dalam menarik suatu fakta hukum Majelis Hakim telahkurang cermat sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengankurang tepat pula;Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Majene telah menyita danmenetapkan uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dari tangan Andi Yusri Tanra sebagai barang bukti dalam perkaraBahwa salah satu tujuan disitanya uang tersebut adalah ketika telahterbukti adanya kerugian negara, maka uang yang disita akandiperhitungkan sebagai angka pengurang

Sisa uang titipan tersebutselanjutnya juga harus diperhitungkan sebagai pengurang ataskewajiban PT NKE untuk melakukan pembayaran uang pengganti ataskerugian keuangan negara dalam 8 (delapan) proyek sebagaimanadinyatakan di atas;Bahwa terhadap pelaksanaan kedelapan proyek tersebut di atas, PTNKENazarudin dan Rizal Abdullah dan kawankawan sejumlah Rp.telah memberikan commitment fee kepada Muhammad71.659.290.500,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluhsembilan juta dua ratus sembilan puluh

Artinya,uang setoran atau pengembalian ke Kas Negara itu jugamenyebabkan nilai kontrak Terdakwa PT NKE menjadi berkurang.Oleh karena itu, uang setoran ke Kas Negara sejumlah Rp.17.948.558.266,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluhdelapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluhenam rupiah) juga harus menjadi pengurang atas kewajiban PT NKEuntuk melakukan pembayaran uang pengganti atas kerugiankeuangan negara dalam pelaksanaan 8 (delapan) proyek tersebut diatas;Bahwa

Mengenai overhead (beban usaha) Terdakwa untuk Tahun 2009,2010 dan 2011, tidak diperhitungkan sebagai pengurang besaranHalaman 61 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt PstKerugian Negara sebagaimana Hasil Pemeriksaan PenghitunganKerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serbaguna Tahun 2010 dan2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi dalam pekerjaan

Mengenai uang yang telah disetor oleh Terdakwa atas temuan BPKdan BPKP sebelum dilakukannya pemeriksaan penghitungankerugian Keuangan Negara sebagai pengurang besaran kerugianNegara, ditolak karena hal itu merupakan pembayaran atas dendaketerlambatan, setoran kekurangan volume pekerjaan maupunkelebihan pembayaran yang juga dikesampingkan oleh BPK danBPKP sebagaimana Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PembangunanWisma Atlit dan Gedung Serbaguna

Bahwa disamping itu, Majelis juga merujuk :HP BPK dan BPKP yang di dalamaudit penghitungan keuangan Negara dalam perkara ini tidakmemperhitungkan overhead sebagai pengurang besarnya kerugianNegara dalam LHP nya;Bahwa Uang Pengganti tersebut tidak dikurangkan dengan pembayarankerugian keuangan Negara yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa PT.NKE untuk perkara Proyek Universitas Jambi sejumlah Rp.7.025.792.019,08 dan untuk perkara Proyek RSUD Ponorogo sejumlahRp. 3.503.658.314,78. karena kedua perkara

Untuk PT YUSINDO saksidiminta terdakwa TOTOK untuk cari faktur pajak sebagai pengurang pajaknya ;Bahwa Seingat saksi PURNAWIRAWAN membuat faktur pajak dari PKPPenjual atas nama CV ISNADI MAJU SENTOSA ;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menerangkandaftar faktur pajak yang ditunjukkan (faktur pajak dari PKP Pernjual CV Isnadimaju Sentosa Nomor 010.90213.66062843 sebesar Rp. 9.388.000, dan010.90213.66062845 sebesar Rp. 9.299.137) merupakan faktur pajak yangdikreditkan oleh PT YUSINDO