Ditemukan 2273 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung pengoreng penanrang peneguran pengarang pengudang pengering pengadang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembaliadalah hubungan tidak langsung dimana hal ini tidaksesuai dengan kriteria yang diatur olen UndangUndangyang mensyaratkan adanya hubungan langsung agarsuatu pengeluaran dapat dikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali tersebut sesungguhnyaadalah merupakan pemberian natura dan kenikmatankepada para karyawannya dimana secara umumpengeluaran atas natura ini juga tidak boleh diperlakukansebagai biaya (pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1983 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. TIRTA ALAM SEGAR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
85 — 513 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas biaya promosi iklanmateri (Non Obyek PPh 23) sebesar Rp 739.699.325,00 adalah dikarenakanbiaya tersebut merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan media iklan,sehingga terhadap biaya promosi iklan materi (Non Obyek PPh 23) sebesarRp 739.699.325,00 tetap dipertahankan koreksinya;Bahwa tidak ada ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa terhadap biayapromosi yang diperkenankan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KRAFT INDONESIA (d/h. PT NABISCO FOODS) sekarang PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING;
230 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudah seharusnya biaya untuk perjalanandinas dan tunjangan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 tersebutdapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan karena terkaitdengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;Bahwa sehubungan dengan alasan koreksi Terbanding danpenjelasan yang sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa tidakada selisin Nilai Pembelian, karena angka Harga Pokok Penjualantelah dilaporkan secara benar sejumlah Rp277.391.411.639
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BANK INDONESIA (BI) ; ANDI FAISAL
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 105 PK/Pdt/201 1ribu lima ratus satu rupiah) per bulan, hal ini mengacu pada perbandingan nilaigaji pensiun yang diterima Bapak Wiardi yang juga sebagai mantan DirekturMuda BI (Bukti P9), dengan perincian sebagai berikut :Gaji pokok pensiunan Bank Indonesia (Bl) dengan jabatan Direktur MudaSebesar : Rp. 13.732.600,U.P.Veteran Andi Faisal(in casu Penggugat) Rp. 526.000,Penghasilan dasar pensiun Penggugat : Rp. 14.258.600,Manfaat Pensiun (MP) = 0,023704 (factor pengurang) x masa kerja xpenghasilan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
JIMMY CHANDRA
177 — 93
  • Uang Cash senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh JutaRupiah).Total Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)Diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda denganperhitungan sebagai berikut : Uang Denda yang harus dibayar olehterdakwa sebesar 2 x Rp. 1.116.082.800 = Rp. 2.232.165.600dikurangi uang terdakwa sebagai barang bukti sebesar Rp.2.000.000.000, sehingga uang denda yang masih harus dibayar olehterdakwa adalah sebesar Rp. 232.165.600, (dua ratus tiga puluh duajuta serratus enam puluh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 299/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Nopember 2016 — RAMAWATY >< FAIZAL ISKANDAR MOTIK
157 — 32
  • Adapun uang sewa fiktif tersebut sebenarnya akandiperhitungkan (menjadi pengurang) atas pengembalian keseluruhanpinjaman dari Tergugat kepada Penggugat.19.Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat telah meminta uang sewafikti?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ISTANA KENTEN INDAH
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak PenghasilanTahun Pajak 2008 Nomor 00009/206/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atasnama: PT Istana Kenten Indah, NPWP: 01.669.190.9308.000, Jenis Usaha:Developer, beralamat di Jalan Lingkaran Nomor 946 RT 013.D1, 15 llir,Palembang, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2008 yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Peredaran Usaha 28.580.572.7002 Harga Pokok Penjualan 17.172.731.0313 Laba Bruto (12) 11.407.841.6694 Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesimpulanbahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa transaksi yangdilakukan oleh Bank seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingpada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitunganPajak Pertambahan Nilai menurut pengajuan keberatan dan KeputusanKeberatan adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Uraian Pengurang PermohonanPermohonanKeputusan BandingKeberatanKeberatan 1 Dasar Pengenaan Pajak
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO
Tergugat:
PT. ARTHAASIA FINANCE Berkedudukan di Jakarta, Cq PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang Madiun
117 — 25
  • O8) Faktor pengurang : Rp. 10.2729) Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp. 51.394.478Per tgl 31/03/2019Bahwa, kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yangmasih akan bertambah seperti segala biayabiaya dan ongkosongkossehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiringberjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktuterhitung sejak dibuatkan Gugatan aqguo sampai dengan saat seluruhkewajiban TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSIdibayar lunas~ seluruhnnya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 30 April 2015 — TOTOK MULYANTO
59 — 24
  • Untuk PT YUSINDO saksidiminta terdakwa TOTOK untuk cari faktur pajak sebagai pengurang pajaknya ;Bahwa Seingat saksi PURNAWIRAWAN membuat faktur pajak dari PKPPenjual atas nama CV ISNADI MAJU SENTOSA ;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menerangkandaftar faktur pajak yang ditunjukkan (faktur pajak dari PKP Pernjual CV Isnadimaju Sentosa Nomor 010.90213.66062843 sebesar Rp. 9.388.000, dan010.90213.66062845 sebesar Rp. 9.299.137) merupakan faktur pajak yangdikreditkan oleh PT YUSINDO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ZAIRIANTI VS PT. JHONSON HOME HYGIENE PRODUCTS
163 — 710 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerima kompensasi pemutusan hubungan kerjasebesar Rp348.544.300, (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat10.11.12.puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) sebagai akibat pemutusan hubungan kerjaTergugat oleh Penggugat;Menyatakan bahwa pembayaran upah kepada Tergugat dihentikan terhitung sejaktanggal pemutusan hubungan kerja yaitu 3 Desember 2013;Menyatakan bahwa pembayaran upah yang telah dilakukan oleh Penggugatmelebihi tanggal pemutusan hubungan kerja akan diperhitungkan atau menjadifaktor pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2055/B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
385 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANKESIMPULANbahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa transaksi yangdilakukan oleh Bank seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingpada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitungan PajakPertambahan Nilai menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatanadalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutPermohonan Pengurang PermohoKaberatan Keputusan BandinUraian Keberatan1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. EXEDY MOTORCYCLE INDONESIA
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Halaman 44Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Koreksi PositifAllowance for Decline in Value of Inventory sebesar Rp306.705.642,00dan Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif atas Allowance forDecline in Value of Inventory sebesar Rp609.309.238,00 yangsebenarnya merupakan hasil set off (net) yang dilakukan olehTerbanding di tahun 2008, menyebabkan terjadi 2 (dua) kali pengenaanpajak atas objek yg sama (double), yaitu di Tahun 2007 yang sudahtidak diperhitungkan sebagai biaya pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 15-11-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 2 Mei 2017 — FX SUDARWANTO >< YAYASAN ATMA JAYA JAKARTA
210 — 41
  • adalah Program Pensiun dengan iuran penuh yang dibayar Perusahaan maka menurutMajelis Hakim dalam pelaksanaan pembayaran iuran tambahan dana pensiun, Tergugatwajib memastikan iuran Pensiun yang dibayar Perusahaan sebesar kompensasi UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diaturdalam ketentuan perundangundang yang berlaku untuk masingmasing Para Penggugat,sehingga iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh Pekerja in casu Para Penggugat tidakdiperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa biaya yang dicatat didalam Akun ini seluruhnyaberhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan sesuai Pasal 9 UndangUndang PajakPenghasilan, sehingga dapat menjadi pengurang biaya dalamperhitungan Penghasilan Kena Pajak dan dikeluarkan dalamjumlah yang wajar;2.
    lebih lanjut, dalam proses keberatan, Terbandingtelah memanggil perwakilan dari PT Dwi Valuina dan KJPPYusrizal, Henry, Rusli & Rekan untuk dimintakan keteranganterkait dengan jasa yang mereka berikan kepada PTRigunas Agri Utama, berdasarkan hal tersebut seharusnyaketerangan dari pihak ketiga dapat dijadikan pertimbangan;Bahwa biaya yang dicatat di dalam Akun ini seluruhnyaberhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 9 UU PPh,sehingga dapat menjadi pengurang
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 14 Februari 2018 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI
233 — 183
  • B Braun MedicalIndonesia dalam menjual alatAlat Kedokterannya telah memberikandiskon namun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebuttidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADIsebagai unsur pengurang harga sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yang wajar sehinggaterjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampengadaan barang/jasa.
    B Braun Medical Indonesia dalam menjual alatAlat Kedokterannya telah memberikan diskon namun dalam Harga PerkiraanSendiri (HPS) diskon tersebut tidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp,M.KesBin MARMONO HADI sebagai unsur pengurang harga sehingga HargaPerkiraan Sendiri (HPS) yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yangwajar sehingga terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampengadaan barang/jasa.Bahwaberdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun dan ditetapkanoleh saksi MARYONO
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-06-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I KETUT WARDANA
74 — 0
  • LAUT BIRU) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa;
  • Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2019 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kompensasi yang bisa diperhitungkan;KESIMPULAN DAN USUL:Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohonPengadilan Pajak agar membatalkan keputusan Terbanding Nomor KEP243/PJ.07/2009 tanggal 20 April 2009 dengan perhitungan jumlah pajak yangkurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: Usulan BandingPeredaran Usaha 130.720.504.265,00Harga Pokok Penjualan 127.486.824.621,00Laba (Rugi)Bruto 3.233.679.644,00Penghasilan bruto dari luar usaha (3.844.519.724,00)Penghasilan bruto (610.840.080,00)Pengurang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pembanding/Terdakwa : IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
Terbanding/Penuntut Umum : AAN SUKMANA, SH
182 — 52
  • Kelebihan beban PPh :Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp. 608.203.909,09Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp. 20.881.383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp. 417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang kerugian Rp. (190.576.232,78)d.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
128 — 41
  • KUD Sri Wigati, dengan no rek : 1440010973417;

    • Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;

    1. Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

    dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

    Uang tersebut sebagai uang titipan kepada JPU untukmengganti kerugian negara, sesuai berita acara penitipan sebagaimana terlampir.Maka uang tersebut dirampas untuk negara, diperhitungkan dengan kerugianNegara, serta sebagai faktor pengurang uang pengganti yang harus dibayarkan olehTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur pasal tersebut diatas, serta terpenuhinya unsurunsur tindak pidanakorupsi tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa, serta
    KUD Sri Wigati, dengan no rek :1440010973417;Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9.