Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/PID.SUS/2012
Tanggal 19 Maret 2012 — Hi. SATONO, SH.SP. bin Hi. DARMO SUSISWO
166 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah adalah lebih tepat dari pada PP 39Tahun 2007 dengan alasan PP 39 Tahun 2007 bersifat lebih umum adalah telahsalah dalam menerapkan asas hukum di mana dalam pertimbangannya JudexFacti telah menempatkan PP 58 Tahun 2005 sebagai Lex Specialis dan PP 39Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Negara/Daerah sebagai Lex Generalisadalah tindakan yang keliru dikarenakan PP 58 Tahun 2005 maupun PP 39Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Negara/Daerah merupakan subbagian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
150 — 58
  • ., berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatanKepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral danPengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017 tanggal 17Januari 2017, sebagai TURUT TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 24/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
466 — 535
  • Pengaturan dan Pengembangan SistemPelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Aprilia Gayatri, S.H.Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Datadan Komunikasi Publik.Merty Kristina Bastari, S.H., M.H.Kepala Seksi Advokasi, Subdit. Advokasi danFasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Agus Pramono, S.H., M.Si.Kasubbag.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 26 Mei 2016 — RIZAL SYAMSU MAULANA,SE,MM Bin (Alm) SUARDI
57 — 17
  • Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RIZAL SYAMSUMAULANA,SE,MM Bin (Alm) SUARDI, juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa tahu menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos PropinsiBanten TA.2010/211 kepada Pondok Pesantren dan Majelis Talim diKabupaten Pandeglang ;Bahwa Terdakwa bekerja pada tahun 2010/2011 tersebut di Biro Kesra(Kesejahteraan Rakyat ) Pemda Provinsi Banten diBidang Staf.Pelaksanapada SubBagian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH, MH
Terdakwa:
ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
197 — 47
  • sertifikat tersebut uangnya maudiapakan bila sudah terkumpul, saksi tidak mengetahui apakah akandibagi atau bagaimana karena sebelumnya belum ada kesepakatan yangdibuat mengenai hal tersebut.Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi KASRUN bin ( Alm )SUWITO PARMIN :Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;11.Saksi AGUS SALIM bin ( Alm ) HASBULLAH, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
1093 — 1571
  • .> Melaksnaakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitandengan tugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaantugas.> Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidangtugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan tugasdengan memberi petunjuk membimbing agar tugas dialksanakansesuai ketentuan secara efektif dan efisien.Hal. 156 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiMelaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi meliputi tatausaha
    daerah Kraton sebagai berikut:Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,perlengkapan kantor penatalaksanaan rumah tangga danmengkoordinasikan produk hukum, telaah hukum umtuk setiapproduk hukum dan tata naskah di lingkungan rumah sakit sertapenyelesaian masalah hukum.Uraian tugas sebagai berikut :Mengkonsep rencana perubahan kerja dan kegiatan subbagumum dan hukum dengan mempelajari dan mengolah bahansebagai pedoman pelaksanaan tugas;Mengkonsep pedoman dan petunjuk tehnis bidang tugas subbagian
    Subbagian Perencanaan membuat kesimpulan rangkaianpembahasan serta hasilhasil yang dicapai dan hambatan dalammelaskanakan kegiatan serta upaya pemecahan masalah.i. Subbagian Perencanaan menyusun draf RBA denganmengakomodir seluruh data dari masingmasing bagian terkait;j. Subbagian Perencanaan mengajukan konsep draft RBA untukmendapat persetujuan Direktur.k.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
108 — 58
  • Riwayat pekerjaan:1) Auditor Ahli Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20072011);2) Pemeriksa Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20112013);3) Pemeriksa Muda Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur(20142016);4) Kepala Subbagian Hukum Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku(2016sekarang).e Ahli menjelaskan bahwa, pernah dimintakan pendapat dalam bentuk keternganAhli terkait tindak pidana korupsi, yaitu: (1) perkara dugaan tindak pidanakorupsi pemberian dana kegiatan penunjang
    ) Diklat Sertifikasi CGAP, Pusdiklat BPK, 2013.5) Diklat Peran Anggota Tim Senior, Pusdiklat BPK, 2013.6) Diklat Peran Ketua Tim Yunior, Balai Diklat Makassar, 2016.7) Workshop Aspek Hukum dalam Tipikor, Balai Diklat Yogyakarta, 2016.e Ahli menjelaskan bahwa Ahli bekerja selaku Pegawai pada Badan PemeriksaKeuangan sejak 1 April 2006 dan bertugas pada BPK Perwakilan ProvinsiMaluku sejak 9 Februari 2016.e Ahli menjelaskan bahwa jabatan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Malukuadalah sebagai Kepala Subbagian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
333 — 210
  • Ayat (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksiadalah jabatan struktural eselon IV.a atau JabatanPengawas. (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalahjabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana;* Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 69 dijelaskan mengenaipengangkatan dan pemberhentian.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2014 — LALANG NUHAR, S. Sos Bin SAHIBAB KALANG
77 — 19
  • ,M.H selaku atasan langsung Pemegang Kas telah mencairkandana untuk keperluan Biaya kegiatan Pemeliharaan alat alatangkutan roda 4 dan roda 2 DPRD dan Sekretraiat DPRD melaluiBeban Tetap sebesar Rp. 152.920.000, (Seratus Lima Puluh duajuta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) ke Rekening PemegangKas dan atas dasar tersebut saksi BAKHRUDIN selaku Kepala SubBagian Perbendaharaan Daerah menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU), dengan nomor, tanggal dan jumlah SPPserta SPMU Beban Tetap sebagai
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
100 — 14
  • yang dihadirkan oleh para pihak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I menyatakanseharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaipihak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim menilai dapat pula merujuk padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum KamarPerdata poin 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada subbagian
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat : SYARIF DAREA Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI R.I Tergugat II : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tergugat III : GUBERNUR SULAWESI UTARA Tergugat Interv. : DR. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, SH., M.Si, dk
161 — 54
  • ,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Hukum KPU Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2016,11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO3. Nama JabatanTempat Kedudukangente GUBERNUR SULAWESI UTARA:Jl. 17 Agustus, No. 69, Kota Manado; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :Dalam hal ini telah memberi kuasa SubstitusiGLADY N.L.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 05/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 Mei 2012 —
39 — 20
  • ., jika dilihat daridokumen dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan saksisaksi bahwa dana tersebutbelum dipertanggungjawabkan dan belum mendapat verifikasi dari Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK BPKD Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TOTO HARMIKO, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO (Alm)
61 — 45
  • BIN H.AIDILselaku Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah,keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
131 — 49
  • SABINI selaku Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tersebut;6. Bahwa tidak diberikannya salinan Berita AcaraPenggeledahaan kepada selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan danPariwisata Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. SAFARUDDIN REFA, Sp.M;
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saiful AnwarMalang kepada Kepala Instalasi Rawat Inap Il (IRNA Il) agar segeraberkoordinasi dengan Ketua SMF Mata untuk melakukan penyelesaianselisin kurang penerimaan jasa sarana atas pelayanan ODC sebesarRp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada SubBagian Mobilisasi Dana RSU dr.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2290 — 981
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Keterangan pada bagian ini akan ahli bagimenjadi 2 subbagian, yaitu tentang konsep atau teori hubungan antarakemerdekaan, kekuasaaan kehakiman, dan masa jabatan hakim. Kedua,tentang konsep dan/atau teori bersamaan di depan hukum dan tentangjaminan UndangUndang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2012 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 23/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Agustus 2014 — ANWAR SOULISSA
128 — 67
  • SAKSI : SUKANTAe Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilinan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;e Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasikeamanan kantor Sekretariat KPU R.I;e Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
117 — 87
  • UmarFauzi selaku Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, danHalaman 2 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrPariwisata lla, Sukendar selaku Kepala Sub, bagian Bantuan Hukum I,Fahresa Muchtar selaku Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Moch.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 24-05-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2016 — DOLOROSA SINAGA, DKK;KEPALA UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI
146 — 162
  • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan fungsional ;c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD / UKPDdan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka kelancaran danpeningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola PKJ TIM ; Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan Nomor : 117/G/2016/PTUNJKT.d.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.AB
Tanggal 21 Agustus 2014 — VENTJE N. LESNUSSA
126 — 50
  • SUKANTA.Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabatdan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasi keamanankantor Sekretariat KPU R.1;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.