Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 107/G/2021/PTUN.SBY.
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
367 — 208
  • RI, Tanggal 1941988 Nomor: 35/HGU/DA/88 Diktum Menimbanghuruf c telah tersurat yang berbunyi :Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam Risalah PemeriksaanTanahnya tanggal 21081985 No. 46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulanbahwa permohona tersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak GunaUsaha seluas + 1.863,86 Ha, selebihnya seluas + 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan dari permohonan HakGuna Usaha.Hal tersebut juga telah dilakukan tercantum dalam Surat Keputusan Menter
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
AGUS MULYA
260 — 1469
  • GUNA DAYA ENERGITAMA; Print out Keputusan Menter!
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 27-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
HENDRA
347 — 26
  • Peraturan Menteri LHK Nomor :P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak, yaitu pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak yang tumbuh secara alami mengikuti ketentuan dalam peraturan Menter!
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 02-03-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 368/Pid.B/2018/PN Tar
Tanggal 10 Januari 2019 — RUSLI LEBU Bin LEBU
262 — 82
  • Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapatdijadikan sebagai alat bukti dipengadilan); Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan KeKapal yang menyatakan Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barangdari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang daridermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palkakapal dengan menggunakan Derek kapal atau Derek darat; Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menter
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 18-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
I GEDE SUPARTA, LL.B,C.NSP
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
109 — 37
  • Apakah perbuatan Tergugat (KSP Putra Mandiri) yang tidak mengundangPenggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidakmemberikan laporan hasil RAT adalah pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menter!Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen?
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 848/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat II : NICO LINANDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat III : ANDRYANTO LINANDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat IV : LIDYA SOVIA Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat V : LIE LILIANI HANDOKO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VI : LIE ANGGIE AMELIA LINARDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VII : CHELSEA AMELIA LINARDO, SE Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Terbanding/Penggugat : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO
Turut Terbanding/Tergugat I : FAUZI RAYIS MACHFUD
73 — 60
  • ., dan Bila AKTA HIBAHyang dibuat oleh PPAT Badan Aktanya sudah ditetapkan oleh Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK13:Keputusan Menter; Kehutanan Nomor SK 382/ Menhut1/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemungutan Kayu (IPK) ;6.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 71/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : KOPERASI TANI MANDIRI Diwakili Oleh : Tri Purnowidodo, SH, DKK
Terbanding/Penggugat I : EFFENDI
Terbanding/Penggugat II : LIM BENG KIAT ALS BAHRUM
Terbanding/Penggugat III : LIM TJUN IM ALS TITIN
Terbanding/Penggugat IV : TJOA BENG HAN ALIAS TANIMAN
Terbanding/Penggugat V : VANESSA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat VI : SUSI ANNA
Terbanding/Penggugat VII : KATARINA KAREL
Terbanding/Penggugat VIII : NI MERRY COA
Terbanding/Penggugat IX : VERONIKA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat X : ELVIRA CHRISTINA
Terbanding/Penggugat XI : RUDY
Terbanding/Penggugat XII : MELLY TAN
Terbanding/Penggugat XIII : BIE HOA
Terbanding/Penggugat XIV : EDY SUTANTO
Terbanding/Penggugat XV : TJOU BENG HA ALIAS BURHAN
Terbanding/Penggugat XVI : LINA WATY
Terbanding/Penggugat XVII : EDEN STEVEN
Terbanding/Penggugat XVIII : COA BENG CUN SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XIX : EVANGELINE CHOA
Terbanding/Penggugat XX : SARI DEWI
Terbanding/Penggugat XXI : ELIS MARKOVA
Terbanding/Penggugat XXII : JERRY COA
Terbanding/Penggugat XXIII : POH TIAN HERLINA
Terbanding/Penggugat XXIV : PHI GIOK LE ALIAS TUKINAM
Terbanding/Penggugat XXV : KELVIN
Terbanding/Penggugat XXVI : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XXVII : CALLYSTA CHRISTY
Terbanding/Penggugat XXVIII : TJOA BENG TEK
341 — 222
  • Bawha Tergugat asal/Penggugat Rekonpensi adalah badan hukum yangmemperoleh hak dan manfaat untuk mengelola tanah yang mejadi objek terperkaraberdasarkan IUPHHKHTR yang diterbitkan oleh Bupati Asahan atas nama Menter!Kehutanan RI, yang mana areal kerja Tergugat asal/Penggugat Rekonpensiberdasarkan IUPHHKHTR tersebut sudah dilakukan penataan dan penandaanbatas;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
516 — 776
  • Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata CaraPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (selanjutnya disebutsebagai Kepmenaker Penangguhan Upah Minimum);Pasal 90 ayat (2) UU KetenagakerjaanBagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukanpenangguhan ;Pasal 90 ayat (3) UU KetenagakerjaanTata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diatur dengan Keputusan Menter;Bahwa Kepmenaker Penangguhan Upah Minimum telah mengaturtata
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
667 — 549
  • Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menter ESDM Nomor337/13/MEM.M22020 perihal Penegasan Pengakhiran Wilayah KerjaMarquisa Secara Otomatis tanggal 8 Oktober 2020;3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat Menteri ESDM Nomor337/13/MEM.M/2020 perihal Penegasan Pengakhiran Wilayah KerjaMarquisa Secara Otomatis tanggal 8 Oktober 2020;4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
626 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ayat (3)diatur dengan undangundang;Pasal 13:Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan,Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirianYayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),memperoleh pengesahan dari Menter
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Bison Daulat Manurung Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Tumpal Sinurat Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Terbanding/Penggugat : UZIR
Turut Terbanding/Tergugat III : Pariono Alias Kucung
89 — 113
  • Barat berbatasan dengan tanah Concessie 12 M;Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan PercutSei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Pemberian dariPerdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melaluiSurat Keterangan Nomor : 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/2016 yangdiberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri TergugatIl) yangHalaman 20 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN10.11.12.13.14.diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menter
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 17-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SAKUR RUMBAROA alias SAKUR
135 — 75
  • memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saudaraHalaman 20 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN AmbFARIDA KASONGAT (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dengantujuan menguntungkan diri sendiri melakukan pengelolaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tanpa melibatkan perangkat NegeriAdministratif Airnanang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1),pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
262 — 226
  • telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Maretyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta secara elektronik pada tanggal 9 Maret 2020 di bawah register perkaraNomor: 53/G/2020/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang PemeriksaanPersiapan terakhir tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:A.Objek Sengketa:Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71157 Tahun 2020Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menter
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat:
PT.Jasuka Bangun Pratama
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
224 — 79
  • Namun lingkup pemberlakuannya hanya untuk pekerjaankonstruksi dan jasa konsultan konstruksi saja, sebab Perpres belum mengaturoperasionalnya secara teknis;Bahwa semua yang ada di Dokumen Pengadaan sejalan Perpres Nomor 54Tahun 2010, namun karena Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatursecara detail, maka diperlukan Peraturan Menter tentang standari pengadaankonstruksi, inilah yang menjadi standar pengadaan di bidang konstruksi;Bahwa jika ada perubahan atau mengganti di proses Eprocurement menurutpasal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-07-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2010 — Nyonya Yoelia Erna;1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKK
82 — 193
  • . , yang akan ditegaskanlebih lanjut oleh Menter i Agraria, sejak mulaiberlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebutdalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainyatidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal21.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Zaafril Razief Amir, ME
230 — 123
  • Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) periode tahun2008 s.d tahun 2013, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menter!Negara BUMN Republik Indonesia selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. ASEI (Persero) No KEP15/MBU/2008 Tgl 08 JanuariHal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 8 /Pid.SusTPK/2021/PT.DKI2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota AnggotaDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-12-2017 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1100/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
193 — 126
  • didaftarkan (dilaporkan) kepada Menteri; (Vide Pasal19 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang telah dirubah denganPP Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan UU Yayasan);Menimbang, bahwa Pasal 19 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 yang telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2013, tentangPelaksanaan UU Tentang Yayasan Yayasan berbunyi:Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atauPerubahan Data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telahdiberitahukan kepada Menter
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 31/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : EDDY RUMPOKO
148 — 110
  • menyatakan EDISETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala BagianPelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35852 tahun 2012tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan PengangkatanWalikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d2017;Halaman 67 dari 129 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2018/PT SBY48).49).50.51).52).53).2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menter
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 27-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 365/Pid.B/LH/2019/PN Pal
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
Haji AGUS
478 — 184
  • Peraturan Menteri LHK Nomor :P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak, yaitu pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak yang tumbuh secara alami mengikuti ketentuan dalam peraturan Menter!