Ditemukan 2230 data
MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
ROCKY SYAMSUIR Pgl. ROCKY Bin SYAMSUIR
249 — 23
- 2 (dua) pcs AlatpijitMimo Massager Relax and Enjoy Your Self Comfortably;
- 5 (lima) pcs alatcatokrambutTopsonic Hair Care;
- 4 (empat) pcs alatpencongkeltelinga;
- 9 (Sembilan) pcs Cateteruntukperempuan;
- 7 (tujuh) pcs alatpemancunghidung Nose Up;
- 1 (satu) pcs Celanadalamkesehatanpria AMERICA VAKOOU;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo seriA5;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A39;
- 1 (satu) buah buku kecil warna
79 — 32
wade pn medan81)82)83)84)oOo C&O CG Wd oC=~ 5S Oo won eoO OO O O O COND OO FS W NYwe ae Yi He Fe TDS LSI se se Sel SSeS Self Self lScoCo100)101)1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 2013.1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 2015.1 (satu) buah foto copyAmandemen Surat Perjanjian/ First part number : 044.Pj/61/KIT SBU/201 2Nomor pihak kedua / Second PRT Y Number : GW9101 tanggal kontrak / contract date 29032012 tentang Regarding Pengadaan
419 — 614
Dino Andrian.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yangdilakukan oleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TH60) dan terbukti bahwaPT COSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut :Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BDPeriode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s/d 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s/d 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s/d 31 August
Ariaz yang pada intinyamenyatakan bahwa Para PesertaTender menyampaikan berapanilaiTKDN = yang mereka tawarkandenganmencantumkan pada suatuform yang sudah disediakan oleh PTK007, dimana Para Peserta Tendersecara self assessment menuliskanrekapitulasi nilai perhitungan TKDNmereka tersebut;28.4.2.5 Bahwa di dalam PTK 007 Bab XIKlausul 9.6.3.2. tegas dinyatakanbahwa pada tender Jasa, pernyataanHal321 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.
limapersen) adalah suatu asumsi prematurdan penarikan kesimpulan yang tanpadasar karena capaian nilai TKDNsecara keseluruhan baru dapat dilihatpada akhir kontrak setelah diverifikasioleh lembaga Surveyor Independenyang kompeten di bidangnya;28.4.2.8 Bahwa berdasarkan'hasil SelfAssessment Triwulan yang dilakukanoleh Terlapor Il (vide: bukti Tl59, Tr60 dan TI61), terbukti bahwa Terlaporll masih memenuhi pencapaianpersentase TKDN di atas komitmenTKDN yang dijanjikannya, denganperincian sebagai berikut: Self
2543 — 4892
/PN JKT SELf) Apabila Majelis Komisi secara tidakberdasar dan diluar kewenangannyamempertimbangkan pertanyaan KuasaHukum PARA PEMOHON KEBERATANkepada Para Saksi sebagai contempt ofcourt, dengan tidak = #=menghormatikedudukan Majelis Komisi denganmerendahkan kewibawaan sertakehormatan Majelis Komisi, justru dalamhal ini terbukti sebaliknya bahwa MajelisKomisi yang tidak mengerti apa itucontempt of court dan malah tidakmenghormati dan merendahkan profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN.
/PN JKT SELf) Bahwa sesuai Pasal 14 UU No. 18 Tahun2003 tentang Advokat ("UU Advokat)yang berbunyi sebagai berikut:Advokat bebas mengeluarkanpendapat atau pernyataan dalammembela perkara yang menjaditanggung jawabnya di dalam sidangpengadilan dengan tetap berpegangpada kode etik profesi dan peraturanperundangundangan.g) Bahwa pertanyaan kepada Saksi tersebutadalah bagian dari kewajiban profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN ~ selaku Advokat yangmelakukan pembelaan terhadap Kliennya(PARA PEMOHON
/PN JKT SELf. Dahulu masyarakat harus mencaritaksi secara langsung dipinggirjalan, namun sekarang dapatmelalui aplikasi dan kemudiandijemput secara langsung di tempatyang diinginkan.3. Lebih lanjut, Kepala Badan PengelolaanTransportasi Jabodetabek, DinasPerhubungan Medan, DinasPerhubungan Pemerintah Provinsi JawaTimur, dan Dinas Perhubungan Makassarjuga menyatakan halhal yang padaintinya sebagai berikut:a.
/PN JKT SELf. Cara mendapatkan kendaraan untuk Pemohon Keberatan II adalahPemohon Keberatan Il bekerjasama dengan perusahaan kendaraanbermotor melalui pinjaman ke leasing maupun ke perbankan dankemudian disewakan ke individu. Sedangkan Non PemohonKeberatan II yakni Individu secara pribadi membeli ke perusahaankendaraan bermotor baik secara leasing maupun tunai;g.
397 — 158
konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
273 — 127
Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
410 — 289
Objek Sengketa dan Il, karena keduanya merupakan Keputusan Pencabutan, maka Pengadilanakan melihat Keputusan apa yang dicabut keduanya, sehingga secaracontrarius actus akan terlihat siapa yang sesungguhnya berwenangmenerbitkan Objek Sengketa dan II Ssesuai Pasal 64 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa I,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa (Bukti P1 dan Bukti T1) telahmenjadi bukti sendiri (self
Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa tidak memiliki cacat dari aspek kKewenangan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa Il,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa II (Bukti P2 dan Bukti T2) telahmenjadi bukti sendiri (self evidence / res ipsa loquitur) bahwa ia mencabut SuratKeputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P23dan Bukti T4).
106 — 7
dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN als EDO
369 — 32
SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.
PT. SINAR LAUT MANDIRI
Tergugat:
KING POINT ENTERPRISE CO. LTD.
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
447 — 3701
UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.
1.WINARKO, SH
2.PUTU SUDARSANA, SH
Terdakwa:
DANU SURYO NUGROHO, SE
179 — 35
.* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi
1.ROZANO YUDISTIRA,SH MH
2.GAMAYANTI SH
Terdakwa:
WAGIRAN Bin AMAT SALIM
202 — 106
setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
206 — 122
UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
HANI RATNAWATI alias HANI
482 — 777
Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan
2759 — 3576
Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
104 — 54
Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.
TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan
TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
252 — 140
FAJARPUTRA GALUNGGUNG (FPG) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kKewajibanperpajakannya (self Assessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata CaraPerpajakan yang antara lain PT.
Pembanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Turut Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
383 — 130
Memberikan usulan program K3 yang efektif di Unit BisnisJasa O&M sebagai masukan pertimbangan dalam menyusunkebijakan dan program K3 yang dituangkan pada RKAP,melaksanakan pendampingan Program Risk Management danmelaksanakan implementasi Self Insurance;b. Memonitor pelaksanaan dan program K3 dan mengevaluasihasilnya sesuai standar yang berlaku untuk memberikan saranperbaikan dan peningkatan efektifitas program serta banch markingke perusahaan pembangkitan terkemuka bertaraf internacional;C.
139 — 124
Dengan memperhitungkan porsi self financingdebitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telahditarik tersebut adalah Rp. 12.285.714.285, (42,200%).
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :A. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%.
Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas DebiturHal. 159 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIe Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.