- MARSHAL GODFRIED LAY, Cs. vs - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Cs.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alamat JalanMedan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, sebagaiPemegang Saham PT. Semen Kupang (Persero), yangdengan ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Hambra,Kepala Biro Hukum, 2. Noor Ida Khomsiyati, Kabag BantuanHukum, 3. Andy Andrian, Kasubbag Bantuan Hukum I, 4.Rudi Rusli, Kasubbag Bantuan Hukum Il, 5. FahreshaMuchtar, Analiis Telaahan Bantuan Hukum, 6.

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), Dkk

Penggugat:
ANZAS
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN di Jakarta cq PT Perkebunan Nusantara II
2.Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq Camat Kecamatan Berigin cq Kepala Desa Emplasmen Kualanamu
3.ISKANDAR ZULKARNAIN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIKNEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA CQ.DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) PUSAT DI JAKARTA CQ. DIREKTUR PTPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)DISTRIBUSI JAWA BARAT DI BANDUNG CQ. DIREKTURPT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)CABANG CIREBON, dkk

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (persero) Tbk3. Direktur Utama PT. Flabomora, 4. Direktur Utama PT. Semen Kupang (persero) Tbk5. Dewan Komisaris PT. Semen Kupang (persero),

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alamat JalanMedan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, sebagai PemegangSaham PT. Semen Kupang (Persero), yang dengan ini memberikankuasa khusus kepada 1. Hambra, Kepala Biro Hukum, 2. Noor IdaKhomsiyati, Kabag Bantuan Hukum, 3. Andy Andrian, KasubbagBantuan Hukum , 4. Rudi Rusli, Kasubbag Bantuan Hukum Il, 5.Fahresha Muchtar, Analiis Telaahan Bantuan Hukum, 6.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT II ---

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, diJakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il TENTANG DUDUKNYA PERKARAnan= Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannyatertanggal 18 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalikpapan tanggal 27 Mei 2013 dibawah register perkara Nomor95/Pdt.G/2013/PN.BPP, mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan positadan petitum sebagai berikut : 1.

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI DELI SERDANG
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

PerdataPengugat:- SAHUDI Bin SARTIMA- SAODIK Bin SARTIMA- SOPIAH Binti SARTIMA- SAADAH Binti SARTIMA- SUHAN Binti SARTIMATergugat:- MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) PUSAT JAKARTA Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DI BANDUNG Cq, DIREKTUR PT.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Cq,Direktur Utama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) PusatJakarta Cq, Direktur PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)Distribusi Jawa Barat di Bandung Cq, Direktur PT. PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (Persero) Cabang Cirebon berkedudukan di Jl.

Pupuk KaltimHal. 2 dari 13 Halaman Put.No. 825 K/PDT.SUS/ 2009tunduk pada Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)No. SE15 / MBU / 2008 butir (1) dan (2) sebagaimana Instruksi dari PemegangSaham Perusahaan / Tergugat yang tertuang dalam Surat No.

Pinjaman kepada PT MNA Pinjaman kepada PT MNA dilakukan berdasarkan:@ Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")nomor: S716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihalPenyehatan PT Merpati Nusantara Airlines;@ Surat Menteri Keuangan nomor: S478/MK.06/2008 tanggal 5September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atauRevitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines; Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN dan Menteri Keuangantersebut, Pemohon Banding berdasarkan Perjanjian PemberianPinjaman

Pinjaman kepada PT ISN Pinjaman kepada PT ISN dilakukan berdasarkan:@ Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")nomor: S7494/MBU/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihalPermohonan Dana Pinjaman Untuk PT Insan (Persero);@ Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 02 Tanggal 5Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlahpokok fasilitas maksimum sebesar Rp25 Milyar;* Pemberian pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan danaoperasional PT ISN dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) CQ.DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO) CQ. GENERAL MANAGERPT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR;Beralamat di Jalan Letnan Jendral Hertasning Makassar.Dalam hal memberikan kuasa kepada RUWAIDAWATI, SH.,JULIANTI SAMBARU, SH., NENG MARLINAWATI, SH., SRIMELANI, SH.

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : Per01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik padaPerusahaan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara :1.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)nomor : Per01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata KelolaPerusahaan yang Baik pada Perusahaan (Good CorporateGovernance) pada Badan Usaha Milik Negara :Pasal 3 angka 4 : Prinsipprinsip GCG yang dimaksud dalamperaturan ini meliputi kKemandirian (Independency) yaitu keadaandimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturankepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yangtidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsipprinsip

ASEI (Persero) yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai kewajibanberdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut :Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor :Per01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baikpada Perusahaan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha MilikNegara :Hal. 26 dari 87 hal.

Barata Indonesia yang sudahtidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya, sehinggaharus direlokasi ke tempat lain yakni ke gresik;e Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2003, Direksi PT.Barata Indonesia (Persero), mengajukan permohonankepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) untuk melakukan penjualan aset PT.

Barata di Jalan Ngagel 109 adalahtermasuk asset Negara yang sudah dipisahkan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalampengertian penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PPNo.64 Tahun 2001 tersebut diatas ; Menimbang, bahwa menurut majelis bahwa dengan diterbitkannya SuratPersetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: S501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003, berarti Menteri BUMN telah menganggap bahwapemberian ijin penjualan asset dengan sistim penawaran

Menimbang, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum maupunTerdakwa secara khusus tidak mengajukan tanggapan dalam pembelaannya;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan pada bagian sebelumnya, majelis berpendapatbahwa PT Barata telah mendapat Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor: S501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan dengancara penawaran secara terbuka tanpa lelang, mengingat keadaan asset yang sedang dalam jaminanpada BPPN dan

Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonankepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukanpenjualan aset PT.

Barata Indonesia (Persero) berupa tanah dan bangunan yangberlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan WonokromoKotamadya Surabaya dengan cara penawaran terbuka tanpa melalui lelang danakhirnya mendapat persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) sesuai surat Nomor: S501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003. 3 Bahwa BAP Saksi Sutopo dan saksi Ki Soejatmiko menerangkan bahwa sekitartahun 2004 (sebelum aset tanah PT Barata di Jalan Ngagel 109 Surabayadiumumkan di koran Indo

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA(BUMN) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di KantorKementerian Negara BUMN, Gedung Garuda Lantai 6,Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, dan kawankawan, Para Pegawai Kementerian BUMN, berkantor diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2012;Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, = TurutTergugat/Terbanding, Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, di Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. HAMBRA, SH. M. Hum. 2. NOOR IDA KHOMSIYATI, SH, MM 3. ANDY ANDRIAN, SIP. 4. RUDI RUSLI, SE. Ak, Msi. 5. FAHRESHA MUCHTAR, SH. 6. YOGI SAYOGI, SE. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SKK-239/MBU/2013 tanggal 24 September 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

MT Haryono No. 384 Balikpapan761 14,dalam hal ini diwakili kuasanya : WIJAYANTO NUGROHO, S.H.dan RAGIL SUGIARTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011.SKU/432/GM.WKTKU/2013 tanggal 18 Juli 2013, Selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,2 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, diJakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya :Halamandari381HAMBRA, SH. M. Hum. 2. NOOR IDA KHOMSTITYATI, SH, MM 3. ANDYANDRIAN, SIP. 4. RUDI RUSLI, SE. Ak, Msi. 5.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alamat : JI. MedanMerdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut Tergugat I;b. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK, Alamat JI. GatotSoebroto Cav. 3638 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Tergugat II;c. Direktur Utama PT. Flobamor Alamat JI. Teratai No. 5 Kel. Naikolan KotaKupang NTT selanjutnya disebut Tergugat Ill;2. Direktur Utama PT. Semen Kupang (PERSERO) Alamat : Jl.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia,di Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya :Halaman1dari37 halaman Putusan No17/Pdt/2015/PT.SMR1. HAMBRA, SH. M. Hum. 2. NOOR IDA KHOMSIYATI,SH, MM 3. ANDY ANDRIAN, SIP. 4. RUDI RUSLI, SE. Ak,Msi. 5. FAHRESHA MUCHTAR, SH. 6.

Bahwa terdapat pula Surat Menteri Perhubungan NomorKU.301/2/22.Phb.2007 tanggal 29 Mei 2007 danKU.301/4/18 Phb.2006 tanggal 14 Nopember 2006perihal Dispensasi Pengenaan PPN atas JasaKebandarudaraan Untuk PenerbanganInternasionaldan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor : S583/MBU/2006 tanggal 12Desember 2006 tentang Perlakuan PPN atas JasaPenerbangan Internasional;9.8.7.

Raskama Abdul Halim (SHSShop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor S348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;Mekanisme Penyaluran Dana PKBL utnuk Pembiayaan GP3KBUMNPT Sang Hyang Seri (Persero);Surat Nomor 848/SHS.06/V1/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal TimGP3K Kantor Regional berikut Lampiran sebanyak 2 lembar (MemoNomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal surattugas) dan Susunan Tim GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero

Raskama Abdul Halim (SHSShop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;126.3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor S348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;127. Mekanisme Penyaluran Dana PKBL utnuk Pembiayaan GP3KBUMNPT Sang Hyang Seri (Persero);128.

Raskama Abdul Halim (SHSShop Jatitujuh) kepada Sarya Sukarya;3 (tiga) lembar Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor S348/MBU/2011 Perihal Pelaksanaan GP3K;Mekanisme Penyaluran Dana PKBL utnuk Pembiayaan GP3KBUMNPT Sang Hyang Seri (Persero);Surat Nomor 848/SHS.06/VI/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal TimGP3K Kantor Regional berikut Lampiran sebanyak 2 lembar (MemoNomor 44/MM/KR 1/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 perihal surattugas) dan Susunan Tim GP3K PT Sang Hyang Seri (Persero

20141616Gugatan kurang pihak;Bahwa Tergugat HI menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat III;Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik danmengikutsertakan Kementerian Negara BUMN atau Menteri Negara BadanUsaha milik Negara (MENEG BUMN) sebagai pihak Tergugat;Bahwa PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) adalah Perseroan Terbatasmilik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh karenanyaseharusnya Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (MENEGBUMN) ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;BUMN adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnyadimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaanNegara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal ayat 1 Undang UndangNomorig Tahun 2003.