Ditemukan 512 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 B/PK/PJK/2021
Tanggal 27 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUSTIKA SEMBULUH;
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU870/PJ/ 2020, tanggal 18 Februari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
    berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP01490/NKEB/WPUJ.07/2018, tanggal 29 Juni 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor:00566/107/16/058/17, tanggal 14 November 2017, Masa Pajak Juni 2016,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3.058000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01490/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 29 Juni 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00566/107/16/058/17, tanggal 14 November 2017, MasaPajak Juni 2016, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh,NPWP 01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, 12980, adalah telah sesuai
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00566/107/16/058/17, tanggal 14November 2017, Masa Pajak Juni 2016, atas nama PT MustikaSembuluh, NPWP 01.854.614.3.058000, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
6535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1674/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980
    Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2021Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak November 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
    Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak November2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), dengan1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018;2.
Putus : 25-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5258/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MUSTIKA SEMBULUH
13637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2421/PJ/2020, tanggal 27 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKlJakarta 12980
    seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02863/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Nomor 00175/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018Masa Pajak Oktober 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12980
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02863/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00175/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa PajakOktober 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh,NPWP 01 .854.614.3.058000, beralamat di Multivision TowerLantal 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKlJakarta 12980 adalah telah sesuai dengan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor:00175/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantal 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12980 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1778/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02975/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 #$Nomor00008/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Juli 2014, atasnama PT Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02975/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10 September 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/14/059/17,tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    , terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
3923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1481/PJ/2020 tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02695/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP:01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02695/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1941 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI SAWIT KENCANA;
5515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU6495/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA, NPWP: 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
    Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.605.919.885,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.413.030.000,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 23.018.949.885,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 23.018.949.885,00Pajak
    Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2016 Nomor 00078/407/16/058/17 tanggal 18 September2017, atas PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3Halaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1941/B/PK/Pjk/2021058.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jl.Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2433/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT MUSTIKA SEMBULUH
3018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU64/PJ/2019,tanggal 8 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan 12980
    gugatan Penggugat atas Keputusan TergugatNomor KEP01458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor:00343/107/13/058/16 tanggal 18 November 2016 Masa Pajak Juni 2013,atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3.058000, beralamatdi Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor: 00343/107/13/058/16 tanggal 18November 2016, dengan alamat di Multivision Tower Lantai 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan
    Putusan Nomor 2433/B/PK/Pjk/2019Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. VAN OORD INDONESIA;
6443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1779/PJ/2020 tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02537/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/14/059/17 tanggal 16 Juni2017 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP:01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02537/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/14/059/17tanggal 16 Juni 2017 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/14/059/17 tanggal 16 Juni2017 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 155/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 5 Mei 2015 — ANDI OKTA YUSIAWAN
285
  • Yusiawan, jenis kelamin perempuan,lahir di Bekasi pada tanggal 16 September 2009, anak dari orang tua yang bernamaAndi Okta Yusiawan dan Irma Prianti, sesuai dengan Akta Kelahiran No.12980/PL/1/2011;Bahwa atas keinginan Pemohon dan isteri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksuduntuk mengganti nama anak Pemohon dari Athena LQ. Yusiawan menjadi AthenaElqi Yusiawan dengan alasan karena Athena LQ.
    ::eeeeeeeseeeeeeeeeeeees bukti P2 ;3 Foto copy Kutipan Akte Nikah No.434/70/VII/2005, atas nama Andi Okta Yusiawan danTra Priantt........ccccc ccc ccccesesceccccccceceessssscsccsccesssnsnssesees bukti P3 ;4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12980/PL/I/2011, atas nama Athena LQ.YUSIAWAD,...ccccccccccccccsssssscecccccccssssssscecccccesssususesccsscseseususseecessseases bukti P4 ;5 Foto copy Kartu Keluarga No. 3175101501091694 tertanggal 03 Agustus 2012 dariKelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, JakartaTIMUL
    Yusiawan, jenis kelaminperempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 16 September 2009, anak dari orang tuayang bernama Andi Okta Yusiawan dan Irma Prianti, sesuai dengan Akta KelahiranNo.12980/PL/I/2011 ;e Bahwa atas keinginan Pemohon dan isteri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksuduntuk mengganti nama anak Pemohon dari Athena LQ. Yusiawan menjadi AthenaElqi Yusiawan dengan alasan karena Athena LQ.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
5523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1680/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02536/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 14Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/1 7,tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980
    permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP02536/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 14 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/17,tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    , terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/Pjk/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
6823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1480/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02735/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP:01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980
    permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP02735/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamatdi Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    )terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Mei 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
4819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1483/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02730/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP02730/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
6151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1677/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02691/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan (12980
    Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2021Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL
8552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2395/PJ/2019, tanggal 22 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DUTA SUGAR INTERNATIONAL, beralamat diMultivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Kav.9,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
    Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah ( Rp.)Dasar Pengenaan Pajak 8.501 .509.243,00PPh Terutang 1.275.226.386,00Kredit Pajak 450.484.083,00Kompensasi Tahun Pajak/ Masa Pajak sebelumnya 0,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 824.742.303,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 296.907.229,00Jumlah PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 1.121.649.532,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, terkait sengketa aquo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30/B/PK/Pjk/2020undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1676/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02693/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan (12980
    Putusan Nomor 263/B/PK/Pjk/2021Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bnr
Tanggal 25 Februari 2021 — Pemohon:
WAKI
206
  • MENETAPKAN:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HESTI AMBUH KURNIATI Nomor 12980/TP/2010 tertanggal 8 September 2010, nama anak tertulis dan terbaca HESTI AMBUH KURNIATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HESTI IMBUH KURNIATI dan nama ayah tertulis dan terbaca AHYANUDIN dirubah menjadi tertulis dan terbaca WAKI;
    3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan
    Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak dan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HESTI AMBUH KURNIATI Nomor 12980/TP/2010 tertanggal 8 September 2010, nama anak tertulis dan terbaca HESTI AMBUH KURNIATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HESTI IMBUH KURNIATI dan nama ayah tertulis dan terbaca AHYANUDIN dirubah
Putus : 02-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2567/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA TITIAN PERMATA
12642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4779/P J/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980
    telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya, permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02742/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 7 November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000 beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980
    Putusan Nomor 2567 B/PK/Pjk/2020Selatan, DKI Jakarta 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SARANA TITIAN PERMATA
12831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2675/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
    36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April2016 Nomor 00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980
    Putusan Nomor 1185/B/PK/Pjk/202000602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 #Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SARANA TITIAN PERMATA
13428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2668/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
    Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni2016 Nomor 00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas namaPT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01646/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4642 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSTIKA SEMBULUH;
4326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2420/PJ/2020, tanggal 27 April 2020:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Akhmad ReizaHerbowo, jabatan Penelaah Keberatan Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKlJakarta 12980
    seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02862/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak atas Surat TagihanPajak Nomor 00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa PajakSeptember 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02862/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa PajakSeptember 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh,NPWP 01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision TowerLantal 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12980 adalah telah sesuai dengan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa Pajak September2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantal 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12980 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum