NO.188.44/740/KPTS/2010 April 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Mei 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juni 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juli 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Agustus 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 September 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Oktober 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011 Juni 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember

1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Agustus 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 September 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Oktober 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 November 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Desember 2013 1.650.000 1.650.000 SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Januari 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Februari

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 188.44/54/KPTS/2013 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK

GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Oktober 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 November 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Desember 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Januari 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Februari 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Maret 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 April 2015 2.037.000 1.650.000

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/I1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatkonkret artinya tidak abstrak tetapi berwujud dalamsuatu. bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisipemberhentian Penggugat dari Jabatan Publik sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 berisifatindividual karena tidak ditujukan kepada umum tetapikhusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 2009 2014.3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/1I/2011, tanggal 11November 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014.4.

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 20092014 dariPartai Bulan Bintang pada tanggal 11 November 2011(Bukti 1T.1)3 +++3.

Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golongan ruang II/d Dengan SKNomor : 188.44/135.A/V1/2007 ;4. Bahwa, Penggugat naik pangkat pada golonga ruang III/a Dengan SKNomor : 188.44/177/BKD/2011 ;5. Bahwa, Penggugat menjalani sidang Tipikor pada tahun 2010 danInkracht pada tahun 2011;6. Bahwa, Penggugat Menjalani masa tahanan selama 1 tahun padaTahun 2012;7. Bahwa, Penggugat Aktif Kembali Sebagai PNS Tahun 2013;8.

Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH pada akhir tahun 2018Dengan No. 188.44/684/BKPSDMD/2018;11. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Objek Sengketa SK PTDH Dengan Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018 dan dengan Amar Putusannya memerintahkan tergugatuntuk mencabut dan membatalkan SK PTDH Tersebut tanpa adamemerintahkan menerbitkan SK PTDH yang baru;12.

Bahwa, Penggugat mendapatkan SK PTDH yang baru tahun 2019dengan No.188.44/695.U/BKPSDMD/2019;Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.PGP13. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan hasil PTUN dengan No: 11/G/2019/PTUN.PGP Gugatan pada SK Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhetian karena melakukanTindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pindana Kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan an.

BuktiP1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md (Sesuai denganaslinya);2. BuktiP2 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/695.U/BKPSDMD/2019 tanggaltanggal 11 Februari 2020 (Sesuai dengan aslinya);3.

;wajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepuluan BangkaBelitung Nomor: 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Amir Hamzah, A.Md.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/1/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat konkret artinya tidak abstrak tetapi berwujuddalam suatu bentuk Surat Keputusan yang tertulis yang berisi pemberhentianPenggugat dari Jabatan Publik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung;b.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011,tanggal 11 November 2011 berisifat individual karena tidak ditujukan kepadaumum tetapi khusus ditujukan kepada pribadi Penggugat;c.

Bahwa Tergugat meskipun telah mengetahui adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukumyang diajukan Penggugat, Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 tetap mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011 (objekgugatan dalam perkara aquo).

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/884/I/2011, tanggal 11 November 2011 TentangPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.11 dari 27halamanPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BelitungMasa Jabatan 20092014.Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/884/1/2011, tanggal 11 November 2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa benar Tergugat telah menetapkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/884/1/2011 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBelitung Masa Jabatan 20092014 dari Partai Bulan Bintang pada tanggal 11November 2011 (Bukti T.1);3.

/740/KPTS/2010 April 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Mei 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juni 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Juli 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Agustus 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 September 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Oktober 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010

November 2011 1.375.000 800.000 575.000SK GUSBU NO.188.44/740/KPTS/2010 Desember 2011 1.375.000 900.000 475.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Januari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Februari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Maret 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 April 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Mei 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juni

2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember 2012 1.285.000 1.050.000 600.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Januari

201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Maret 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK

Februari 2015Halaman 8Putusan Nomor : 05/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Mdn 188.44/1055/KPTS/2014 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Maret 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 April 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Mei 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Juni 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014 Juli 2015 2.037.000 1.650.000 387.000SK GUSBU NO.188.44/1055/KPTS/2014

Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;2.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT.

Fotocopy Surat No. 325/PPSU/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberitanda bukti T5;Fotocopy Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T6;.

bekerja pada Tergugat dengan jabatanKabag Umum;hh Halaman 24 dari 32Putusan Nomor 183/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnBahwa Saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013;Bahwa Saksi tahu perihal Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara ;Bahwa secara garis besar, Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara berisi

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM /2007tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 Tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang diajukan oleh :1.

Bahwa kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebutternyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi karena ditetapkan secara berlaku surutsebagaimana disebutkan pada diktum Kedelapan KeputusanNomor 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 dan padadiktum Ketiga Keputusan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal23 April 2007. Dengan ditetapkannya berlaku surut maka keduaKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut jelasmenganut asas retroaktif ;3.3.1.

No. 14 P/HUM/2007188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2007Gubernur Kalimantan Selatan menerbitkan lagiKeputusan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 dimanaKeputusan ini ternyata) merubah KeputusanNomor 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret2007 yaitu dengan memperbesar UMSP SektorPertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan danSektor Industri Kayu Lapis/Plywood.

Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 #4tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/KUM/2007tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untukSektor Pertanian Tanaman Lainnya/Perkebunan (12000), Industri KayuLapis/Plywood (33113) Dan Perhotelan (64000) Kalimantan SelatanTahun 2007 tidak sah dantidak berlaku umum ;3.

Foto Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0135/KUM/ 2007 (bukti P.1);2.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Amir Hamzah, A.Md ;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/135.A/VI/2007 tanggal 09 April 2007 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapat kenaikanpangkat/golongan ruang dari pangkat: Pengatur/Il.c ke pangkat: PengaturTk I/II.d;4.

Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/684/BKPSDMD/ 2018 Tanggal, 17September 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, maka berarti Penggugat telah dikenakanDua Kali Hukuman Disiplin dalam kasus yang sama yaitu :=Pertama : berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/1203/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013,telah dijatuhi hukuman

Hukuman disiplin berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1203/BKD/2013, tanggal 11Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPDesember 2013, akan tetapi dalam penetapan objek sengketa, tidak adakaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1203/BKD/2013tanggal 11 Desember 2013.

P5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/135.A/VI/2007 Tanggal 09 April 2007 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Amir Hamzah, A.Md.;6. P6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/177/BKD/2011 Tanggal 15 Maret 2011 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung atas nama Amir Hamzah, A.Md.;7.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/684/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaAmir Hamzah, A.Md ;3.

Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/406/BKD/2012, tanggal 23 Agustus2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini PenggugatI hanya menduduki selama 18 bulan ; Bahwa, PENGGUGAT II diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nomor: 188.44/

Babel No. 188.44/501/BKD/2012 tanggal 25 September2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan PemerintahanProvinsi Kep. Babel ; Bahwa karena diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kep.

Babel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep.Babel Nomor: 188.44/329/BKD/2010 tanggal 01 April 2010 tentang PengangkatanPejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.

Pl.a =: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangP1.bp2P4.aP4.bP5.aP5.bP6Pemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut atas namaDrs. H. Iskandar Z.,M.Si (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangPemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut 2 atas namaDrs.

Rusli Zaidan (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/406/BKD/2012 tanggal 23 Agustus 2012 TentangPengangkatan saudara Drs. H. Iskandar Z.

M E N G A D I L I:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua;

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

1. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir.

Tanggal 14 Nopember 2018;

Ir.Budi Santosa, MP. tanggal 14 Nopember 2018 tersebut, kemudian padatanggal O3 Januari 2019 Penggugat mengajukan Keberatan atasditerbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018. tanggal 14Nopember 2018 kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 03 Januari2019, Perihal : Keberatan atas diterbitkannya Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

hukum jika Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palangkaraya ;Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An.

hukuman Pidana yang telah berkekuatan hukumtetap sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan halini sebenarnya telah pula ditegaskan dalam konsideran Menimbang hutuf dSurat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yangditerbitkan oleh Tergugat yang berbunyi : ad.

Pemberhentian dengan tidak hormat berupa Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindakk Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada HubungannyaDengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018;3.

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat ;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal

Noor Nedi, M.Si., NIP. 19630804 198903 1 010 ;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/315/BKD/2014 tentang Pemberhentian SementaraSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.

jugatelah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018,tentang PTDH An.

Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 30halaman10 yang menyatakan bahwa atas keberatan daari Penggugatterhadap terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1015/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An.

P24:25.P25 :Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/376/V1/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II DiLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 6Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/K Tahun 2008tanggal 7 November 2008 (Fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/325/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat

Noor Nedi, M.Si., NIP. 19630804 198903 1 010 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;29.P29: Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Perihal : Sikap Keberatan atas terbitnya Surat KeputusanGubernur Bangka Belitung Nomor : 188.44/1015/BKPSDMD/2018 An.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Atas Nama Drs. H. A.

., tanggal 28Desember 2015;2.Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015 selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si.,tanggal 28 Desember 2015;2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;1.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/20182.Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal28 Desember 2015;Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;2.

Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember2015 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1/KPTS/Tahun2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun2017, tanggal 3 Januari 2017;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1/KPTS/Tahun 2017Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKabupaten Deli Serdang sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 akan mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2017, maka dalam hal ini Penggugat memohon untukdilakukan penundaan pelaksanaan atas Objek Gugatan;Bahwa apabila Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenDeli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 berlaku maka

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari2017;4.

Sumatera Utara No. 188.44/1/KPTS/Tahun 2017Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 aquo maka seharusnya upaya yang dilakukan Penggugat bukanlah denganHal. 39 Putusan Perkara No. 06/G/2017/PTUNMDN13.cara mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Upah Minimum Kab.

Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten Deli Serdang Tahun 2017, tanggal 3 Januari 20174.

Utara Nomor :188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2013.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Penasehat

/39/KPTS/Tahun 2010tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten DeliSerdang Tahun 2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari

/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Jo Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18Januari

/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01 Februari2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 JoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten DeliSerdang Tahun 2011 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah MinimumSektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:3.

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:4.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

4. Menolak gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala DinasPerhubungan Nomor : 188.44/60/DISHUB/2017 tanggal 17 Juli 2017tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaiAnalis Angkutan Darat pada Unit Kerja Seksi Keselamatan Sarana danPrasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) ;18.

);Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor:800/05.2/DISHUB/2016 dari Kepada Dinas PerhubunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 31 Maret2016 Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/77/DISHUB/2016 Tanggal 27 Juni2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Nomor: 188.44/36/DISHUB/2016 Tanggal 12 Januari2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

P1415 P1516 P1617 P1718 P1819 P1920 P20Bangka Belitung Nomor: 188.44/140/DISHUB/2016 Tanggal 4Oktober 2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima HasilPekerjaan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran2016 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017 TentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Erwan Taruna Jaya, ST NIP. 19700409 200212 1002 yang ditujukan kepada Kepala Dishub Provinsi KepulauanBangka Belitung (Pembuat Daftar Gaji) (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/60/DISHUB/2017 Tanggal 17 Juli2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pelaksana Pegawai NegeriSipil Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/33/DISHUB/2017

Bahwa berdasarkan Putusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/660/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Erwan Taruna Jaya, ST NIP. 197004092002121002Pangkat / Golongan Ruang Penata Tingkat I/III d (Vide bukti P5) ;6.

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;

Objek Gugatan.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, NIP 19680123200212 1 001.Il. Tenggang Waktu.1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatanatas nama Tatang Rizani, S.E., NIP. 19680123 200212 1001.3.

Bukti T2Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1012/BKPSDMD/2018, tanggal 19 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Tatang Rizani, SE,NIP.19680123.200212.1.001 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1185/BKD/2016, tanggal 23 November 2016 TentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Tatang

Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Kepala Biro Hukum mengirimkanNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 188.44/1208/III yang ditujukankepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Nota Dinasdilengkapi draf Keputusan yang akan ditandatangani oleh Gubernur KepulauanBangka Belitung (vide Bukti T22); Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Gubernur selaku PPK menerbitkanKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;3.