MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Gemeng Bin Bujang Kaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.415.000.000,00 (satu milyar

Penuntut Umum:
EWILDA SISKA AFRINA,SH ,MH
Terdakwa:
USMAN Als GEMENG Bin BUJANG KAMAN.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG Bin SUMPENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHPidana

   
   Terdakwa:
   HARDIANSYAH Als GEMENG Bin SUMPENA

   Nama lengkap : Hardiansyah Alias Gemeng Bin Sumpena;2. Tempat lahir : Bogor;3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Agustus 1992;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Laladon Gede, Gang II, Rt. 002/Rw. 004, KelurahanLaladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;NN. Agama : Islam;8.

   Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG Bin SUMPENAbersalan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal365 Ayat (2) angka 1, 2 dan 3 KUHPidana;2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANSYAH AliasGEMENG Bin SUMPENA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahundengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;3. Memerintahkan Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG BinSUMPENA tetap berada dalam tahanan;4.

   Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG Bin SUMPENAbersamasama dengan Sdr. KAMAL (DPO) dan Sdr.

   Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luarpekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan pasal 363 ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan yaitu keterangan Saksisaksi serta keterangan Terdakwabahwa Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG Bin SUMPENA padahari Senin, tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 01.00 WIB.

   Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan yaitu keterangan Saksisaksi serta keterangan Terdakwabahwa Terdakwa HARDIANSYAH Alias GEMENG Bin SUMPENA padahari Senin, tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 01.00 WIB.

Dengan bagian masing-masing sebagai berikut ;

yurisdiksi Pengadilan atas maksudpermohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuanketentuan hukum yangberkaitan dengan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang Undang nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng

kesimpulannya ukuranmengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dangenap berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74),serta Peraturan PerkawinanHalaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN PwkCampuran (Regeling op gemeng

Gemeng) kepada Penggugat (Widiarsih Binti Purnomo);

Nurmawati Kampung Bineka II Rp. 10.000.000,6 Ibu Atun Kampung Bineka II Rp. 5.000.000,7 Inaq Gemeng Dusun Petak Rp. 10.000.000,8 Haji Sapar Loyok Rp. 15.000.000,9 Tuan Kelong Setiling Rp. 10.000.000,10 Said Langko Rp. 5.000.000,11 Sukawati Terara Rp. 15.000.000,12 Anun Karang Lebah Kopang Rp. 5.000.000,13 Mail Ponggong Rp. 4.000.000,Rp. 174.000.000,(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)3.

(lima juta rupiah);2.7. ataS nama Inaq Gemeng tertanggal Kopang 05 Maret 2014pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);2.8. atas nama H. Sapar tertanggal Kopang 15 Maret 2011 pinjamansejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);2.9. atas nama Tuan H.

Nota Barang, pembeli atas nama Inaq Gemeng sejumlah Rp.10.000.000, tertanggal 5032014;3.9. Nota Barang, pembeli atas nama H. Sapar sejumlah Rp.15.000.000, tertanggal 15032011;3.10. Nota Barang, pembeli atas nama Tuan H Kelong sejumlah Rp.10.000.000, tertanggal 15022012;3.11. Nota Barang, pembeli atas nama Said sejumlah Rp. 5.000.000,tertanggal 19052013;3.12. Nota Barang, pembeli atas nama Sukawati sejumlah Rp.15.000.000, tertanggal 27072011;3.13.

Nurmawati Kampung Bineka II Rp. 10.000.000,6 Ibu Atun Kampung Bineka II Rp. 5.000.000,7 Inag Gemeng Dusun Petak Rp. 10.000.000,halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.10111213Haji Sapar Loyok Rp. 15.000.000,Tuan Kelong Setiling Rp. 10.000.000,Said Langko Rp. 5.000.000.,Sukawati Terara Rp. 15.000.000,Anun Karang Lebah Kopang Rp. 5.000.000,Mail PonggongRp. 4.000.000,Rp. 174.000.000,(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)3.

Nurmawati Kampung Bineka II Rp. 10.000.000,6 Ibu Atun Kampung Bineka II Rp. 5.000.000,7 Inag Gemeng Dusun Petak Rp. 10.000.000,8 Haji Sapar Loyok Rp. 15.000.000,9 Tuan Kelong Setiling Rp. 10.000.000,10 Said Langko Rp. 5.000.000,11 Sukawati Terara Rp. 15.000.000,12 Anun Karang Lebah Kopang Rp. 5.000.000,13.

yurisdiksi Pengadilan atas maksudpermohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuanketentuan hukum yangberkaitan dengan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang Undang nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng

berumur 21 tahun tidak berlaku lagi, dan dalam kesimpulannya ukuranmengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dangenap berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74),serta Peraturan PerkawinanCampuran (Regeling op gemeng

Menimbang, bahwa perwalian adalah perbuatan hukum dalamlingkupkeperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku Bab XV KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanpasal 66 Undang Undang nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen Indonesia 1933No.74), Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng

dunia terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku olehkakak / abang tersebut tidak dibebaskan (ontheffing) atau tidak dicabut (ontzetting)atas kekuasaan selaku kakak / abang;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74), serta Peraturan PerkawinanCampuran (Regeling op gemeng

PRIYO BIN GITAR umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, tempat kediaman di Desa Gemeng, Kecamatan Gondang,Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah Ayah Penggugat ; Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan rumah tanggaPenggugat tidak pernah rukun idan belum~ melakukanhubungan suamiisteri, kemudian berpisah selama 1tahun 5 bulan ; Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Penggugatdeng

/PN.BTMdari Negara Malaysia tampa melalui pospemeriksaan Imigrasi tersebut.e Bahwa benar saksi ditangkap pada hari sabtutanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.30 Wib diTelaga Punggur, Batam oleh anggota Pilisi PerairanPolda Kepri.e Sekira hari selasa tanggal 13 Januari 2015 saksibersama istri saksi dihubungi oleh saudara Gemeng(WNI) yang berada di Malaysia menanyakan apabenar mau pulang ke Indonesia lalu saksimengiyakan lalu sore harinya saksi bersama istridijemput oleh saudara Gemeng menggunakan

Taksiditengah perjalanan saudara Gemeng memintaUang sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ringgitMalaysia untuk ongkos pulang untuk menuju keLombok Indonesia lalu saksi memberikan uangtersebute Bahwa benar saksi beserta Istri dipindahkan lagi keTaksi lain, disana sdah ada orang yang menunggulalu saya beserta istri saya dibawa kepenampunganselama dua hari.e Bahwa benar pada hari kamis tanggal 15 Januari2015 saya beserta istri saya beserta 5 ( lima )Orang lainya dibawa oleh orang yang tidak saksikenalkedalam

diberikan terlebih dahulu pengertian akankalimat unsur di atas;Menimbang, bahwa dalam kalimat unsur di atas ada kata perkawinan,oleh karenanya harus ditegaskan terlebih dahulu maksud dari kataperkawinan tersebut;Menimbang, bahwa kata perkawinan dapat ditemukan dalam berbagaiaturan hukum yaitu berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPerdata)/BW (Burgerlijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan IndonesiaKristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, PeraturanPerkawinan Campuran (Regeling op gemeng

de Huwelijken S.1898 No. 158),Kompilasi Hukum Islam dan juga Undangundang No 1 Tahun 1974 tentangperkawinan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Undangundang No 1 Tahun 1974tentang perkawinan disebutkan bahwa atas Undangundang ini, maka denganberlakunya Undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74,Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken

Gemeng, RT. 01, RW. 01, Desa Pasanggrahan,Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, dipersidangan mengaku sebagaikakak sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut : Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagaiHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2019/PA.Grtsuami istri sah sejak tahun 2018 yang lalu, dari pernikahan tersebutbelum dikaruniai anak; Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang

1974tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undangundang Perkawinan),menyatakan:Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan denganperkawinan berdasarkan atas Undangundang ini, maka denganberlakunya Undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalamKitab Undangundang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), OrdinansiPerkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesiahalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Jmb1933No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng

tinggalsekitar 1 (satu) Km dari rumah Penggugat ;Bahwa pada tahun 2002 saksi hadir dalam i resepsipernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di GerejaKristen Jawa Jagan Sragen yang dihadiri oleh PegawaiPencatat Nikah dari Kantor Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Sragen ; Bahwa saksi mendengar khabar dari Penggugat, Sunarnodan juga para Angota Majelis GKJ yang menyebutkanTergugat sejak anaknya ANTONIUS EKA PRASETYA berusia 4(empat) bulan sudah meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Desa Gemeng

Perkawinan: Untukperkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinanHal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Padt.P/2020/PN Sqlyang tejadi sebelum Undangundang ini berlaku yang dijalankan menurutperaturanperaturan lama, adalah sah;Menimbang, bahwa peraturanperaturan lama yang dimaksud dalamPasal a quo adalah Kitab Undangundang Hukum Perdata (burgelijkWetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk OrdanantieChristen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingop gemeng

dinyatakan tidak berlaku, ketentuan pasal 66 undangundang perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undangundang ini, makadengan berlakunya undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (burgelijk wetboek), OrdonansiHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN SbsPerkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks ordonantie christen Indonesia 1933No. 74), Peraturan perkawinan campuran (regeling op gemeng

bertangungjawab bagi masa depan anaknya yang masih berusia dibawah umur, sehinggaPermohonan Pemohon tersebut dipandang ada urgensinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk perkawinan dan segalasesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam KitabUndang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christien Indonesia 1933 No. 74),Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng

pada BAB XIV KetentuanPenutup cukup jelas menyatakan dalam Pasal 66 yang kami kutiplengkapnya berbunyi sebagai berikut : " Untuk perkawinan dan segalasesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atasUndangundang ini, maka dengan berlakunya Undangundang iniketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangundangHukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S 1933No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemeng

menurut Undangundang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuanketentuan ayat (1) pasalini.BAB XIVKETENTUAN PENUTUPPasal 66Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkanatas Undangundang ini, maka dengan berlakunya Undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek),Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng

berwenangmengadili perkara ini;Dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (UndangUndangNomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa, Untukperkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan denganperkawinan berdasarkan atas undangundang ini, maka denganberlakunya undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), OrdinansiPerkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie ChristenIndonesia 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng

sebagaimana dinyatakan dalam Bab XIV (KetentuanPenutup) Pasal 66 (UndangUndang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan)yang berbunyi bahwa: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undangundang ini,19maka dengan berlakunya undangundang ini ketentuanketentuan yangdiatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie ChristenIndonesia 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingop gemeng

dikukuhkan olehPengadilan Umum;Dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (UndangUndang Nomor1/1974 tentang Perkawinan) dinyatakan bahwa, Untuk perkawinandan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinanberdasarkan atas undangundang ini, maka dengan berlakunyaUndangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), OrdinansiPerkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie ChristenIndonesia 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran(Regeling op gemeng

Putusan Nomor 1167 K/Pdt/20135050Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), OrdinansiPerkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk OrdanantieChristen Indonesia 1933 Nomor74), PeraturanPerkawinan Campuran (Regeling op gemeng deHuwelijken S.1898 Nomor 158), dan Peraturanperaturanlain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telahdiatur dalam Undangundang ini, dinyatakan tidakberlaku;Selanjutnya dalam Pasal 67 (UndangUndang Nomor 1/1974 tentangPerkawinan) yang berbunyi bahwa, (1) Undangundang ini mulai berlakupada