Mahkamah Agung Logo Mahkamah Agung Logo
  • Beranda
  • Pencarian
  • Direktori
    • Klasifikasi
      • SEMUA
      • Pidana Militer
      • Perdata Khusus
      • Perdata Agama
      • Pidana Khusus
      • Paten
      • Sengketa Kewenangan Mengadili
      • Perdata
      • Pajak
      • TUN
      • Pidana Umum
    • Putus
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • Selengkapnya
    • Register
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • Selengkapnya
    • Upload
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • Selengkapnya
    • Putusan Penting
    • Kompilasi Kaidah Hukum
    • Restatement
    • Rumusan Kamar
    • Rumusan Rakernas
    • Yurisprudensi
  • Pengadilan
    • SEMUA
    • Mahkamah Agung
    • Peradilan Umum
    • Peradilan Agama
    • Peradilan Militer
    • Peradilan Tata Usaha Negara
    • Pengadilan Pajak
  • Peraturan
  • Tentang
    • Petunjuk
    • RSS
  1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. Undang-Undang
  4. Hukum Materiil
  5. Perdata Agama

Peraturan & Perundang-Undangan

    Jenis Undang-Undang
    Nomor 1
    Tahun 1974
    Tentang Perkawinan
    Klasifikasi Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama
    Materi Muatan Pokok

    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017;

    https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015;

    https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf

    Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional,perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

    Sejarah Lengkap

    • 1974
    • Undang-Undang No 1 Tahun 1974

    • 1975
    • Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

      • Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974
    • 1981
    • SEMA No 3 Tahun 1981

      • Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
        • Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975) dan…
    • 1983
    • Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983

      • Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974
    • 1990
    • Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tahun 1990

      • Mengubah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983
    • 2010
    • Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010

      • Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun 1974
        • pasal : 43; ayat : 1
    • 2015
    • Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

      • Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun 1974
        • pasal : 29; ayat : 1
    • 2017
    • Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Tahun 2017

      • Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu Undang-Undang No 1 Tahun 1974
        • pasal : 7; ayat : 1
    • 2019
    • Undang-Undang No 16 Tahun 2019

      • Mengubah Undang-Undang No 1 Tahun 1974
        • pasal : 7; ayat : 1
    • PERMA No 5 Tahun 2019

      • Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Lampiran
Undang-Undang-1-1974.pdf

Statistik
4411
864
Dilaksanakan oleh Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983




* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110
Phone: (021) 384 3348
Phone: (021) 381 0350
Phone: (021) 345 7661
Email: info[at]mahkamahagung.go.id

Direktori

  • Putusan
  • Peraturan Perundangan
  • Kompilasi Kaidah
  • Rumusan Kamar
  • Rumusan Rakernas
  • Restatement
  • Yurisprudensi

Putusan Terbaru

PN NABIRE Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Nab

  • 02 Jul 2025

PA PANDEGLANG Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

  • 02 Jul 2025

PA SUMENEP Nomor 806/Pdt.G/2025/PA.Smp

  • 02 Jul 2025
Dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
© 2025. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang.
Halaman ini dibuka dalam waktu 1.4675 / 0.0572 detik. 7.44MB