Peraturan & Perundang-Undangan

Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan istri (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19f PP No. 9 Tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Selain itu Mahkamah Agung kerap menjumpai adanya pemeriksaan di muka sidang yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, tidak diselidiki penyebab perceraiannya sehingga tidak jelas, tidak didengarnya keterangan dari pihak keluarga dimana kekurangan-kekurangan tersebut tidak disebut dalam perbaikan dari Pengadilan Tinggi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Sehingga dianggap perlu untuk diatur mengenai hal-hal khusus perkara perceraian sebagaimana perkara-perkara di atas.