INDONESIA HALAL WATCH VS PRESIDEN RI;

PP 31/2019 Telah Mengabaikan Peran Majelis Ulama Indonesia1.Bahwa segala sesuatu kebijakan yang berkaitan dengan halal iniharuslah sejalan dengan halal yang berada pada ajaran agamaIslam, karena pada hakikatnya halal merupakan hukum yang adadalam agama Islam bukan hukum negara, sehingga dalam halhukum Islam di tahninkan menjadi hukum negara, makaketentuan dan/atau ajaran berkaitan dengan halal harus diadopsisecara penuh sesuai ketentuan Islam yaitu halal yangmemberikan kemanfaatan, oleh karena Halal

Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal.5.

Halal Watch(IHW), diwakili oleh Dr.

Pasal 1 angka 2:Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuaidengan syariat Islam.b.

Halal bersama BPJPH(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bagi suatu produk yangsudah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

Menyatakan terdakwa DESLAWI BIN HALAL, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalainnya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

DESLAWI ;Dikembalikan kepada terdakwa DESLAWU BIN HALAL ; Satu unit sepeda motor No.Pol. KB 5734 WN Merk/Type Yamaha tahun 2008 warna merah Maron No. Rangka : MH31S70058K477991 No. Mesin : 1S7-478077; Satu lembar STNK KB.5734 An HERY FIJIANTO; Satu lembar SIM C an. HENDRY ;Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu MUHAMMAD SALIM ;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

DESLAWI BIN HALAL

Telah membaca suratsurat dan berkas perkara tersebut ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwasertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dimuka persidanganyang pada pokoknya Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara syah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya menuntut agar HakimPengadilan Negeri Pontianak memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa DESLAWI bin HALAL

terdakwamengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan akhirnya terdakwa mohonkebijaksaan Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seringanringannya ;Telah mendengar replik/tanggapan dari Jaksa Penuntut umum atas Terdakwayang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula, demikianTerdakwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum ia tetap pada pembelaannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,telah didakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa Deslawi bin Halal

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniadengan rangkaian kejadiannya sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Mobil oplet NoPol KB 1762 AA dikemudikan oleh terdakwa Deslawi bin Halaldari arah kota Pontianak dengan tujuan kearah terminal BatuLayang dengan berpenumpang satu orang dan sesampainya di JlKhatulistiwa sebelum pintu keluar terminal Batu LayangPontianak Utara terdakwa Deslawi bin Halal

Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana, maka yang dimaksud dengani)barang siapa menunjukkan kepada orang atau pelaku perbuatan tindak pidanatersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang dapat saja melakukan sesuatuperbuatan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan, ternyatapelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa DESLAWI bin HALAL sehingga yangdimaksud dengan barang siapa di sini menunjukkan kepada para terdakwalah

DESLAWI ;Dikembalikan kepada terdakwa DESLAWU BIN HALAL ;Satu unit sepeda motor No.Pol. KB 5734 WN Merk/Type Yamaha tahun 2008 warnamerah Maron No. Rangka : MH31S70058K477991 No. Mesin : 1S7478077;Satu lembar STNK KB.5734 An HERY FIJIANTO;Satu lembar SIM C an.

Jaminan Produk Halal

Halal pada Produk;melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produkluar negeri;melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasiProduk Halal;melakukan akreditasi terhadap LPH;melakukan registrasi Auditor Halal;melakukan pengawasan terhadap JPH;melakukan pembinaan Auditor Halal; danmelakukan kerja sama dengan lembaga dalam danluar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.Pasal 7...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA6Pasal 7Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama

Bahan kepadaBPJPH.Pasal 25Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halalwajib:a.(1)mencantumkan Label Halal terhadap Produk yangtelah mendapat Sertifikat Halal;menjaga kehalalan Produk yang telah memperolehSertifikat Halal;memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alatpengolahan, penyimpanan, pengemasan,pendistribusian, penjualan, dan penyajian antaraProduk Halal dan tidak halal;memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlakuSertifikat Halal berakhir; danmelaporkan perubahan komposisi Bahan

kepada BPJPHuntuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.Bagian KelimaPenerbitan Sertifikat HalalPasal 34(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halalpada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha,BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakanProduk tidak halal, BPJPH mengembalikanpermohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usahadisertai dengan alasan.Pasal 35...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halalberdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUItersebut.5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yangmengajukan permohonan Sertifikat Halal.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH,BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlakuSertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal;pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempatdan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halaldan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatanlain yang berkaitan dengan JPH.7.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari nama SHOHIB VAUSAN HALAL menjadi MUHAMMAD INTISHOR KAYANA ALJUNDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310131107940002;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul

Pemohon:
SHOHIB VAUSAN HALAL

Penggugat:
Lembaga Advokasi Halal ( Indonesia Halal Watch) diwakili : Dr.H. Ikhsan Abdullah, S.H.,M.H
Tergugat:
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA C.Q BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Menetapkan PT SUCOFINDO (Persero) sebagai LembagaPemeriksa Halal (LPH);b.

yang nantinya akan mengemban suatuamanah besar untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalansuatu Produk, terdapat beberapa kriteria yang harus di penuhi olehseseorang untuk dapat diangkat sebagai suatu Auditor Halal yangdalam hal ini diatur oleh Pasal 14 UU JPH yang Kami kutipsebagai berikut:Pasal 14 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf cdiangkat dan diberhentikan oleh LPH.(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH

Terminologi Halal disini tentunya mengacu pada HukumIslam dan UU JPH yaitu yang definisikan oleh Pasal 1 angka 10UU JPH sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentangJaminan Produk HalalSertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yangdikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yangdikeluarkan oleh MUI.Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa Sertifikasi Halal merupakan hukum yang manasecara

Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal;b. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 33Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;c. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;d.

Pasal 49 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;h. Pasal 54 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;i. Pasal 56 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;j.

HALAL FOOD INDONESIA,VSFa. INDOMAS

HALAL FOOD INDONESIA, berkedudukan di Jalan Binjai KM.13,6 Jalan Bintang Terang No.8 Kecamatan Sunggal, Kabupaten DeliSerdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAFRINAL, SH., paraAdvokat, berkantor di Jalan Williem Iskandar No.107B Medan;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:Fa. INDOMAS, berkedudukan di Jalan Kol. Yos.

HALAL FOODINDONESIA tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.160/PDT/2008/PTMdn tanggal 28 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri LubukPakam No 20/Pdt.G/2007/PNLP tanggal 13 Agustus 2007 sehingga amar selengkapnyasebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar atas pengambilanpesanan barang dari Penggugat, serta tidak diambilnya barang yang telah dipesanoleh Tergugat adalah perbuatan ingkar

AHMAD SYAIFUL BAHRI, S.sos CS >< PT.ROSSO DEWE HALAL BERGIZI CS

ROSSO DEWE HALAL BERG tanggal 27 April2012 di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan Notaris HusnainaAflinda, SH telah teljadi perubahan susunan pengurus PT.RDHBsebagai berikut:a. Memberhentikan ibu =ENDANG SUMATI, ~ S.E.,Akdari = jabatanDIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZ per 30 April 2012.b. Mengangkat bapak SUPARNO, STP.sebagaiDIREKTUR PT.ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.c. Menunjuk ibu ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak.sebagaiKOMISARISUTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.d.

ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per Mei 2012.d. Menunjuk bapak WAHID NURUDDIN sebagai KOMISARISANGGOTA PT.

ROSSO DEWE HALAL BERGIZ tanggal 27 April2012 di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan Notaris HusnainaAflinda, SH, MKn. telah teijadi perubahan susunan pengurus PT.RDHBsebagai berikuta. Memberhentikan ibu ENDANG SUMATL S.E.,Ak dari jabatanDIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZ per 30 April 2012.b. Mengangkat bapak SUPARNO, STP. Sebagai DIREKTUR PT.ROSSO DEWE HALAL BERG per 1 Mei 2012.c. Menunjuk ibu ENDANG SUMATL S.E.,Ak. Sebagai KOMSARISUTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZ per 1 Mei 2012.d.

ROSODEWE HALAL BERG (PI.

ROSSO DEWE HALAL BERGIZf per 30 April2012. b. Mengangkat bapak SUPARNO, SIP.sebagaiDIREKTUR PT.ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012. Hal 38 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT. DKICc. Menunjuk ibu ENDANG SUMIATI, S.E..Ak.sebagai KOMISARISUTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZ/ per 1 Mei 2012.d. Menunjuk bapak = WAHID NURUDDIN sebagai KOMISARISANGGOTA PT.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halal Alias Ujang Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan,
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada

Penuntut Umum:
SELLY AGUSTINA, SH
Terdakwa:
HALAL ALIAS UJANG BIN SULAIMAN

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 1579/Pid.Sus/2019/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : HALAL ALS UJANG BIN SULAIMANTempat Lahir : Desa Kasai (Gelumbang)Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1988Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Perum OPI Blok N. 70 Rt.046 Rw. 14

Menyatakan terdakwa HALAL ALIAS UJANG BIN SULAIMAN bersalahmelakukan tindak pidanaTanpa Hak Menyimpan Senjata Api sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HALAL ALIAS UJANGBIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUNdikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.3.

membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwamengajukan Pledoinya secara lisan yang pada intinya memohon pidana yangseringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulanginya;Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan terdakwa tersebut, PenuntutUmum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :Bahwa ia terdakwa HALAL

Pigberfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, sedangkan terhadap 5 (lima )butir peluru kaliber 5.56 mm yang disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm yang diuji aktifdan dapat meledak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa,serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti serta Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa terdakwa HALAL ALIAS

Menyatakan Terdakwa Halal Alias Ujang Bin Sulaiman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenyimpan senjata api;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama5(lima) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa diikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan,4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,5.

Penggugat:
PT CIPTA GEMILANG ABADI
Tergugat:
PT Halal Thoyyiban Food

Sabil, BA) terhadap Penggugat, (Desi Anugrah Halal binti Halaluddin) ;

HALAL

HALAL pada waktu yaituhari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknyapada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Desa Botto Kec.Campalagian Kab.

Halal yang beralamat di Kampung baruDesa tenggelang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnyalelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H.

Halal yang beralamat di Kampung baruHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.PolDesa tenggelang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnyalelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H.

Halal (Nomor Barang Bukti 7888/2020/NNF) dan 1 (satu) sachet plastikkosong bekas pakai yang merupakan milik terdakwa Saripuddin Alias SaripBin H.

Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch

Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), beralamat di WismaBumiputera Lantai 15 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, RT.3/RW.3, Setia Budi,Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus lbukota Jakarta 12910, yangmemberikan kuasa kepada, H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H. danRAIHANI KEUMALA, S.H., Para Pengurus pada LEMBAGA ADVOKASIHALAL (INDONESIA HALAL WATCH), yang berkantor di WismaBumiputera Lantai 7, Jl.

IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H. dan RAIHANI KEUMALA, S.H., ParaPengurus pada LEMBAGA ADVOKASI HALAL (INDONESIA HALAL WATCH),yang berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 7, JI. Jenderal Sudirman Kav. 75,Jakarta Selatani2910, bertindak dalam jabatannya masingmasing selakuHalaman 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Adapunperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Paustinus Siburian,S.H., M.H. tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXV/2017 bertanggal 21 Februari 2018;.

Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia sebagai Tergugat , Presiden RepublikIndonesia sebagai Turut Tergugat , Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia sebagai sebagai Turut Tergugat Il, LembagaAdvokasi Halal (Indonesia Halal Watch) sebagai Turut Tergugatll.b. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 7 angka 18 19menyebutkan :18.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan UjiMateri terhadap UndangUndang No. 34tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal (LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295;TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 5604) pada TERGUGATbertanggal 14 Desember 2016 (BUKTI P1) danperbaikan Permohonan dalam perkara tersebut adalahmengenai kewajiban sertifikasi halal, yang uraiannyaterdapat dalam Permohonan Pemohon dan PutusanTERGUGAT. TURUT TERGUGAT I!

Penggugat:
Lembaga Advokasi Halal Indonesia
Tergugat:
1.Kementerian Agama RI Cq. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2.PT. Sucofindo Persero
Turut Tergugat:
1.Majelis Ulama Indonesia
2.Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia
3.PT. Navigator Informasi Sibermedia

Halal Square kepada KJKS Halal.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarikun bin Kurung) dengan Pemohon II (Sumarni Halal binti Halal) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2003 di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;4.

Sarikun bin Kurung, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon I;Sumarni Halal binti Halal, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon II;

PENETAPAN31/Pdt.P/2016/PA MORTBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkanpenetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :Sarikun bin Kurung, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa PandangaKecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai,selanjutnya disebut Pemohon ;Sumarni Halal binti Halal, umur

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Sarikun bin Kurung) danPemohon II (Sumarni Halal binti Halal) yang dilaksanakan pada tanggal 09Mei 2003 di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten PulauMorotai;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Sumarni Halal binti Halal)Nomor 8207015303830002 Tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterei cukup dan telahsesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon danPemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sarikun bin Kurung) dengan Pemohon Il (Sumarni Halal binti Halal) yangdilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2003 di Desa Pandanga Kecamatan MorotaiSelatan Kabupaten Pulau Morotai;Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon danPemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yangmewilayahi tempat

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sarikun bin Kurung) denganPemohon II (Sumarni Halal binti Halal) yang dilaksanakan pada tanggal 09Mei 2003 di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten PulauMorotai;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai SelatanKabupaten Pulau Morotai;4.

Halal Square kepada KJKS Halal.

Halal Square kepada KJKS Halal.

Halal Square kepada KJKS Halal.

23.Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
24.Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
25.Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Nomor 108 tanggal 28 November 2011.

Copy Surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 4 Juli 2012.
Copy Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Umum.
Copy Laporan Nomintaif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Karyawan KJKS Halal.
Copy Rekening Koran Simpanan KJKS Halal atas nama CV. Halal atas nama CV Halal Square Nomor Rekening
Copy Formulir Permohonan Pembiayaan dan Akad Kafalah/Penjaminan dari PT. Halal Square kepada KJKS Halal.

Copy Buku Besar Harian Kas Besar KJKS Halal Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
Copy Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2008 s/d 2014.
Copy Bukti Angsuran Pokok Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB.
Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.

1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM
1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an.

120.1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
121.1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013..
122.1 (Satu) bundel AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.

JasaKeuangan Syariah Halal (KJIKS HALAL) Nomor 082/A2/HALAL/V/2020tanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada LPDB KUMKM, saksiSURATMAN, SE, MM.

selaku Pengurus KJKS Halal.

HALAL, saksi IRENG GANDISUWARNO Bin (Alm) ALI JAFAR selaku Sekretaris Koperasi Jasa KeuanganSyariah Halal (KJKS HALAL), dan terdakwa CHAIRUL RAHMAN, SE.

Halal Square merupakan milik KJKS Halal, harta Halal Squaremerupakan milik KIKS Halal dan Pengurus KJKS juga pengurus HalalSquare (ada jabatan Ex Ofisio)2) SMK Halal Bank adalah yayasan pendidikan yang dimiliki KJIKS Halal,selurunh sumber dana dan kepengurusan oleh KJKS Halal danmerupakan program kerja KJKS Halal sehingga sumber dana dariKJKS Halal3) Koperasi Etam Mandiri, merupakan milik mantan karyawan bankdhanarta, pengurusnya yaitu saksi SURATMAN, S.E., M.M.