IRWAN SUHENDRA X IPT. VERENA MULTIFINANCE Tbk,Cs

SALIYEM, dkk vs IPT. MASNAGA REAL ESTATE, dkk

HANS BARKI vs IPT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

IPT Bin H. HUSIN HB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa H. PATRIANSYAH Als H. IPT Bin H.

IPT Bin H. HUSIN HB- JPU: H. A. WAHID, SH.

IPT Bin H. HUSIN HB,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan Kesatu Primair ;. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primairtersebut ;. Menyatakan terdakwa H. PATRIANSYAH Als H. IPT Bin H.

BASUKI RAHMANTA PUTRA
2.IPT. YASA PATRIA PERKASA

IPT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH KANTOR CABANG BATANG

Saya dengan sukarela dan bersedia IjinPemakaian Tanah yang diterbitkan dicabut;Bahwa, berdasarkan fakta dilapangan tanah lokasi di Jalan Simohilir BaratNo. 19 Surabaya tersebut, ternyata PENGGUGAT tidak memakai /menggunakan tanah dimaksud (tanah kosong) sesuai dengan peruntukandan/atau penggunaan sebagaimana diatur dalam IPT (bahkan setelahtanggal terbitnya obyek sengketa tanah IPT PENGGUGAT masihkosong/vide foto lokasi tanah IPT tanggal 26 Juli 2018), maka hal tersebutmerupakan pelanggaran terhadap

pasal 7 huruf b dan pasal 8 ayat (1) hurufb Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang IzinPemakaian Tanah yang menyatakan bahwa pemegang IPT mempunyaiPutusan Perkara No. 116/G/2018/PTUN.SBY. halaman 18 dari 63 halamankewayjiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/ataupenggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarang menelantarkantanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;Bahwa selain itu TERGUGAT sebelumnya juga telah menerbitkan IzinMendirikan Bangunan

Erna Karim, tanggal 28 Juni 2002.Bahwa atas terbitnya IPT dan IMB tersebut Penggugat memiliki kewajibanuntuk mendirikan bangunan diatas tanah IPT. sehingga menunjukkanbahwa semakin jelas tindakan pelanggaran penelantaran tanah IPT yangdilakuklan oleh Penggugat.

Pemerintah KotaSurabaya yang telah diterbitkan IPT sesuai dengan peruntukan dan/ataupenggunaan serta menelantarkan tanah dimaksud.

Peresmian IPT artinyapemberian izin pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum adabangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya; 2.

Dan,penelantaran itu dihitung sejak terbitnya IPT ; Bahwa, terkait dengan hitungan 3 tahun mengenai penelantaran tanah IPT dari sejakterbitnya IPT, apakah ketentuan hitungan 3 tahun itu adalah pemegang IPT awalataukah pemegang IPT yang terakhir. Karena itu, kita lihat dulu keputusan IPT ini,apakah masuk keputusan kebendaan atau perorangan. Kalau itu keputusan peroranganmaka itu tidak bisa dipindahtangankan, misalnya SIM, SIM itu perorangan, tidak bisadialihkan.

Kalau ini sudah ada bangunan, tentu ini tidak ada pelanggaran,karena tujuan diberikan IPT itu adalah untuk mendirikan bangunan. Kalau tanah IPTini belum ada bangunan, maka pelanggaran dihitung mulai IPT pertama, karena sipemegang IPT pertama itu kan wajib mendirikan bangunan, karena dia dianggaptahu. Balik nama IPT itu sebenarnya mengalihkan bangunan yang ada di atas tanahIPT. Kalau sudah ada bangunan maka itu bukan penelantaran.

Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal standing); Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin PemakaianTanah diatur : IPT dapat berakhir apabila : d. IPT dicabut. Karena sejak tanggal 6 JuliHal. 79 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.2018 yaitu setelah dicabutnya IPT tersebut maka IPT tersebut telah berakhir sehinggaPenggugat sudah tidak mempunyai alas hak lagi atas objek tanah dijalan Mayjen HR. Muhammad No. 122 Surabaya; 2.

pencabutan IPT diikuti denganpengosongan tanah; .

Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai dengan peruntukan/penggunaanyang tercantum dalam IPT, kecuali pemegang IPT belum memanfaatkan tanah karenadalam proses pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang permohonanpengajuannya telah disampaikan kepada UPTSA paling lambat 6 (enam) bulan sebelumjangka waktu IPT berakhir; b. tidak menjaga/melakukan pengamanan tanah obyek IPT, sehingga tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain.Hal. 92 dari 100 hal.

dimaksud, termuat dan tercantum dalam perkara perdataNo.422/Pdt.G/2016/PN.Sby, berakhir perdamaian dipersidangan (Acta Van Dading) ;PASAL 2Bahwa antara Penggugat (Pihak Kesatu) dan Tergugat (Pihak Kedua) telahHal.1 Putusan Akta Perdamaian No.422/Pdt.G/2016/PN.Sbymengadakan kesepakatan dan menandatangani Surat Perjanjian jual beli dibawahtangan tertanggal 4 Februari 2015 dengan objek berupa rumah /bangunan yangberdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan ijin pemakaianTanah (IPT

Ngagel Tirto Il No. 3 a/n Soemarno ; PASAL3Bahwa Tergugat (Pihak Kedua) adalah pemilik rumah / bangunan yang berdiri di atastanah milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan ijin pemakaian Tanah (IPT)Nomor SK. : 3726/A/KD/IX/TR/79 yang terletak di Jl. Ngagel Tirto Ill No. 5, RT. 04RW. 03 Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, dengan luas seluruhnya= 108 M2 atas nama Sendrong.

pihak kedua telah menerima uang pembayaran dari pihak kesatu seluruhnyasebesar Rp.241.000.000, (seratus empat puluh satu juta rupiah); PASAL7Bahwa setelah ijin pemakaian tanah (IPT) selesai diurus di Pemkot Surabaya makaPihak Kedua (Pihak Tergugat) berkewajiban untuk menyerahkan rumah / bangunanberikut suratsurat ijin pemakaian tanah (IPT) yang baru kepada Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) seketika itu;PASAL 8Bahwa jika rumah / bangunan serta suratsurat ijin pemakaian tanah (IPT) selesaidan diserahkan

kepada Pihak Kesatu (Pihak Penggugat)seketika itu dan sejak itu kewajiban mengurus surat ijin pemakaian tanah (IPT)dialihkan kepada Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan semua biayabiaya diambilkandari sisa pembayaran yang belum dibayarkan dan sisanya setelah dipotong biayabiaya tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua (Pihak Tergugat) setelah suratHal.3 Putusan Akta Perdamaian No.422/Pdt.G/2016/PN.Sbyijin pemakaian tanah (IPT) selesai diurus oleh Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) ;PASAL 10Bahwa Pihak

Kedua (Pihak Tergugat) dan/atau siapa saja yang menguasai danmemperoleh hak atas rumah /oangunan yang berdiri di atas tanah milik PemerintahKota Surabaya berdasarkan ijin pemakaian Tanah (IPT) Nomor SK.3726/A/KD/IX/TR/79 yang terletak di J1.

Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai denganperuntukan/penggunaan yang tercantum dalam IPT, kecuali pemegangIPT belum memanfaatkan tanah karena dalam proses pengajuanpenerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang permohonan pengajuannyatelah disampaikan kepada UPTSA paling lambat 6 (enam) bulansebelum jangka waktu IPT berakhir; b.

yang mana pada Pasalayat (1) memuat tentang larangan bagi pemegang IPT diantaranya,mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak Dinas, menelantarkantanah hingga 3 tahun sejak dikeluarkan IPT, menyerahkan tanah yang telahterbit IPT tersebut kepada pihak lain dengan tanpa perjanjian dan ayat (2) terkaitpenelantaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlakuterhadap IPT dengan kondisi persil : a. telah terbit IMB dan b. belum diajukanpermohonan untuk diterbitkan IMBnya ; Bahwa

yang menjadi objek sengketa dalam perkara inipemberian ijinnya tidak sama dengan Persil disebelahnya dan pemberianizinnya terpisah, bahwa IPT yang dijadikan objek sengketa dalam perkara initerbit tahun 2009 dan berakhir tahun 2014 ; Bahwa IPT yang telah berakhir masa berlakunya bisa diperpanjang dengan alasan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan ;Bahwa IPT yang telah berakhir masa berlakunya dan telah dicabut tidak bisa diperpanjang izinnya ;Bahwa alasan pencabutan terhadap IPT yang dijadikan

yang masuk dalam komulasi sangsi makaberakhirnya IPT harus perlu dilakukan pencabutan ; Bahwa pemberian sangsi terhadap pelanggaran bagi pemegang IPT yaituPemegang IPT melakukan pelanggaran, larangan serta kewajiban ;Bahwa diberikannya peringatan 1 sampai dengan 3 terhadap IPT yang sudahberakhir adalah merupakan suatu peringatan bahwa IPT yang sudah berakhirtersebut tidak bisa diperpanjang lagi karena Negara membutuhkan/untukkepentingan umum serta menyebutkan pula bahwa IPT tersebut akan dicabut

pencabutan IPT diikuti dengan pengosongantanah; .

, untuk proses IPPT serta IPT dan sisanya yaitu senilaiRp. 91.590.000, untuk biaya balik nama sertifikat.

;Bahwa selanjutnya antara bulan Maret sampai bulan April 2014 saksiYAYAN SUPRIYANTO menyerahkan persyaratan untuk proses IPT dan IPPTyaitu: KTP asli atas nama saksi YAYAN SUPRIYANTO; Kartu Keluarga Asli atas nama saksi YAYAN SUPRIYANTO; Fotocopy sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHMNo. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;( Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEDI WIDIANTO,SH,M.Ec.Dev.M.Ev untuk proses IPT dan IPPT kelengkapan berkasnyaadalah:1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan IPPT

Sejak tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan oleh Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan;Bahwa dari persyaratan kelengkapan berkas tersebut, terlihat bahwakelengkapan berkas proses IPT dan IPPT yang diserahkan oleh saksi YAYANSUPRIYANTO kepada terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN. jauhberbeda atau masih banyak kekurangan dari kelengkapan berkas untuk prosesIPT dan IPPT;Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa YUANITAPUSPITASARI, SH,MKN. yaitu 15 Desember 2014 IPT dan IPPT yangdijanjikan oleh

, untuk prosesIPPT serta IPT dan sisanya yaitu senilai Ro. 91.590.000, untuk biaya baliknama sertifikat.

YAYAN SUPRIYANTObahwa tentang pengajuan ijin terhadap jin IPT dan IPPT terhadap duabidang tanah atas nama pemilik Sdr.

dibangunswadaya masyarakat ; Bahwa saksi tidak tahu untuk tanah yang dibuat jalan mengambiltanah IPT atau tanah milik warga ; Bahwa tanah yang dari Bozem dibuat nguruk di kaplingan wargasebagian untuk nguruk jalan ;Putusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 55 dari 99 Halaman Bahwa saksi tidak tahu tentang IPT ; Bahwa saksi tidak kenal pemegang IPT yang di wilayah saksi kecualiRTnyasaja ; Bahwa pemegang IPT lain tidak tinggaldisitu ; Bahwa saksi tidak tahu perpanjangan IPT terkaitRW jnnnnnnnnnnnn

adalah jjin yang diberikan kepada masyarakat untukmemanfatkan tanah, faktanya dilapangan pemegang IPT pemanfaatanbelum ada bangunannya, asumsi pendapat kami penelantaran tersebutartinya pemegang IPT belum memanfaatan tanah sesuai dengan komitmenkesepakatan atau ketentuan di IPT sehingga asumsi kami itulahPenelantaran, dari diterbitkannya ijin sampai dicabut tidak adaaktifitas ; Putusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 65 dari 99 Halaman Bahwa antara PBB dan IPT, kalau PBB dia membayar

, jangka waktunyakapan 3 Tahun sejak kapan sejak diterbitkannya IPT, disana berapa kalidiperpanjang ya sejak diterbitkannya IPT jadi kalau IPT yang bersangkutanberarti IPT yang terakhir ini penafsiran saya sebagai Ahli ; Bahwa kalau kita bicara Pengadaan tanah itu kan dari belum adamenjadi ada sebelum barang ada menjadi ada, pengadaan pegawai daribelum ada pegawai menjadi ada pegawai ini berarti kan pengadaan kalauPutusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 78 dari 99 Halamankita kaitkan

yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukandan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarangmenelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;c.

Masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. Atas permintaan sendiri; c. Pemegang IPT meninggal dunia; d.

Tablet IPT Harsen D 6016684 Tablet Obat Keras0,5 Daftar G22Dexamethasone Tablet IPT Harsen GD 780155 OI Tablet Obat Keras0,75 Daftar G23Dexclosan Tablet PT Rama DKL 9728909110 Al Tablet Obat KerasEmerald Daftar GMulti Sukses24Dextaco Kaplet IPT Berlico DKL 0710807904 A1 iKaplet Obat KerasDaftar G25/Dumocycline 250 Capsul IPT Actavis GKL 8305501001 Al Capsul Obat KerasDaftar G26/Ennamax 4 Tablet IPT Actavis DKL 9205501917 A1 Tablet Obat KerasDaftar G27Etamox 500 Kaplet IPT Errita DKL 0206502104 A1

G34Flocoid 0,75 Kaplet PT Yekatria DKL 0127508110 Al Kaplet Obat KerasFarma Daftar G35Floxifar 500 Kaplet IPT Ifars DKL 0409214409 A2 Kaplet Obat KerasDaftar G36Furosemide 40 Tablet IPT IndofarmaGKL 8920904910 A1 Tablet Obat KerasDaftar G37Gabiten Kaplet IPT Ifars DKL 9909212704 Al Kaplet Obat KerasDaftar G38Glibenclamide 5 Tablet IPT IndofarmaGKL 9520905004 A2 Tablet Obat KerasDaftar G39Gludepatic 500 ~ Tablet IPT Pratapa DKL 9631512617 Al Tablet Obat KerasNirmala Daftar G40Grafachlor Kaplet P'T

A1 iKaplet Obat KerasFarma Daftar G60Mycrogynon Tablet IPT Scheering DKI 0825800116 A1 Strip Obat KerasDaftar G61/Natrium Tablet IPT Dexa GKL 9005008110 A1 Tablet Obat KerasDiclofenak 50 Medica Daftar G62Neuralgin RX Kaplet PT Kalbe DKL 8511603809 Al Kaplet Obat KerasFarma Daftar G63Neuromec Kaplet IPT Mecosin DKL 8714501604 A1 Kaplet Obat KerasDaftar G64Neuropyron V Kaplet IPT Harsen DKL 9507910809 A1 Kaplet Obat KerasDaftar G65Nifedipine Tablet IPT Dexa GKL 9005008110 A1 Tablet Obat KerasMedica

IPT Graha DKL 9131102604 A1 Kaplet Obat KerasFarma Daftar GA1Graperide Tablet IPT Graha DKL 9431104210 Al Tablet Obat KerasFarma Daftar G42Grathazon Kaplet IPT Graha DKL 9131102004 A2 Kaplet Obat KerasFarma Daftar G43Ibuprofen 400 Tablet IPT Phapros GKL 9219912310 Al Tablet Obat KerasDaftar G4AIrgapan 200 Tablet IPT Dexa DKL 0305034217 B1 Tablet Obat KerasMedica Daftar G45Ketoconazole Tablet PT GKL 0534005310 Al Tablet Obat KerasINovapharin Daftar G46Lanadexon Kaplet IPT Landson DKL 7619602304 A1

DKL 9531105804 A1 Kaplet Obat KerasFarma Daftar G60Mycrogynon Tablet IPT Scheering DKI 0825800116 A1 Strip Obat KerasDaftar G61/Natrium Tablet IPT Dexa GKL 9005008110 A1 Tablet Obat KerasDiclofenak 50 Medica Daftar G62Neuralgin RX Kaplet IPT Kalbe DKL 8511603809 A1 Kaplet Obat KerasFarma Daftar G63Neuromec Kaplet IPT Mecosin DKL 8714501604 A1 Kaplet Obat KerasDaftar G64Neuropyron V Kaplet IPT Harsen DKL 9507910809 A1 Kaplet Obat KerasDaftar G65Nifedipine Tablet IPT Dexa GKL 9005008110 A1 Tablet

) yang dimohonkan Penggugat karena IPT atas nama Tergugat yang sudah habis masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan jinPemakaian Tanah (IPT) lagi.

HGB / IPT hapus karena di telantarkan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 38 atau sebagaimana dimaksud padaPasal 35 dan sesuai Surat Keputusan Walikota Surabaya; Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat mengirim surat kepadaTergugat Il perihal permohonan jin Pemakaian Tanah (IPT) yang tidak segera diterbitkan; Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Tergugat Il memberikan jawaban yang intinyabelum bisa mengabulkan permohonan penerbitan jin Pemakaian Tanah (IPT)atas nama Penggugat dikarenakan

;Bahwa berdasarkan akta rekayasa JualBeli bangunan Nomor 128 tanggal 27September 1985 tersebut FRANS BADAR mengajukan jin Pemakaian Tanah(IPT) kepada Tergugat Il, sehingga Tergugat Il menerbitkan Surat jjinPemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/5082/411.53/1985 tanggal 02 Oktober1985 atas nama FRANS BADAR; Bahwa berdasarkan kepemilikan Surat lin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor :188.45/5082/411.53/1985 tanggal 02 Oktober 1985 dan akta jual beli rekayasatersebut, FRANS BADAR melakukan jual beli obyek sengketa

;Bahwa dengan mendasari pada Akta JualBeli Nomor 87 tanggal 23 Juni 1995.Tergugat mengajukan jin Pemakaian Tanah (IPT) kepada Tergugat Il danpada tanggal 5 Juli 1995 Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) diterbitkan denganNomor : 188.45/1479/402.5.12/1995 atas nama Tergugat yang berlaku sejak05 Juli 1995 sampai dengan 05 Juli 2000, hal mana kemudian IPT Tergugat tidak diperpanjang hingga sekarang; Bahwa FERRY TJANDRAJAJA, JULIANTO maupun Tergugat tidak pernahmenempati obyek sengketa; Bahwa Tergugat Il

P20 Fotocopy Surat Penggugat tanggal 24 Maret 2014 kepada Tergugat Ilperihal permohonan jin Pemakaian Tanah (IPT) yang tidak segera diterbitkan;21.

karena memang ada spase untukjalan yang tidak termasuk dalam IPT dan memang yang membangun jalanadalah swadaya masyarakat;Bahwa, tahun 2018 Saksi dan Penggugat hampir bersamaan membanguntanah IPT, hanya bedanya kepunyaan Penggugat selesi, sSedangkankepunyaan saksi tidak selesal;Halaman 36 dari 98 halaman, Putusan Nomor: 110/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa, saksi tidak pernah melihat IPT Penggugat dan tidak pernah melihatpencabutan IPT Penggugat;Bahwa, surat peringatan untuk saksi dan Penggugat hampir bersamaan

Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaansebagaimana tersebut dalam IPT;c.

Mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KepalaDinas;b. Menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;c.

;b. pelayanan selain pemberian IPT;(2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :a. peresmian IPT;b. pemutihan IPT;Cc. perpanjangan IPT;d. pengalihan IPT;e. pemecahan IPT;f. penggabungan IPT;g. peningkatan jangka waktu IPT;h. pengurangan jangka waktu IPT;i. perubahan IPT;j. pencabutan IPT ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang I!

Masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPTsesual dengan ketentuan yang berlaku ;b. Atas permintaan sendiri ;c. Pemegang IPT meninggal dunia ;d. IPT dicabutMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang I!

IPT Chiu ShihPelabuhan Benoa Denpasar karena adanya permintaan dariPT. IPT Chiu Shih yang ingin menyewa forklift kepadaterdakwa selaku pemilik CV Sentral Traktor.

IPT Chiu Shih, uang sewanya tidak pernahdibayar lagi oleh terdakwa dan saksi Agustiawan Dinatamengajak saksi datang ke Bali guna mengecekkeberadaan barang/alat tersebut pada PT. IPT Chiu Shihbersama dengan12saudara Didik Purnomo. Sesampainya di PT. IPT Chiu Shih, saksiAgustiawan Dinata bertemu dengan saksi Anny Go selaku Direktur UtamaPT. IPT Chiu Shih.

IPT. Sesampainyya di PT. IPT saksi korban bertemudengan saksi Anny Go selaku Direktur Utama PT. IPT,dan setelah saksi korban menanyakan masalah barangbarang berupa Forklift dan Genset milik saksi korbanternyata saksi Anny Go mengatakan bahwa saksi AnnyGo / PT. IPT tidak pernah menyewa barangbarangtersebut dan barangbarang tersebut tidak ada pada PT.IPT.

IPT Chiu Shih namunsaksi tidak ikut masuk ke dalam perusahaan PT.

IPT Chiu Shih dengan sistem tukar tambahterhadap forklift lama milik PT. IPT Chiu Shih sehinggaberdasarkan kesepakatan antara terdakwa dan saksi AnnyGo / PT. IPT Chiu Shih maka saksi Anny Go/ PT. IPT ChiuShih hanya perlu membayar kepada terdakwa sebesar Rp50. 000.000, (lima puluh juta rupiah) dimana saksi AnnyGo / PT.

Pasal 8 ayat (1) hurufb : Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuaidengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebutdalam IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahunsejak dikeluarkannya IPT 5Pasal 18 ayat (1) : Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1),Pasal 7 huruf b, huruf c dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksiadministratif berupa :a. teguran tertulis;b. pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah.Bahwa Tergugat telah melaksanakan

Tata Kota Surabaya rencana akan dibangunjalan berdasarkan peruntukannya yang mana disetiap persil IPT sudah ada spisjalan masing, dan saat ini para pemilik kavling banyak yang membangun aksesjalan sendirisendiri berdasarkan Suwadaya masyarakalt ; Bahwa selain IPT Persil : Jl.

Simohilir Barat No. 6, Surabaya ada IPT lain yangdicabut dengan alasan karena untuk kepentingan umum serta IPTnya tidakdimakfaatkan (ditelantarkan) ; Bahwa yang membuat surat pernyataan untuk membangun dalam kaitannya ataskepemilikan IPT adalah yang bersangkutan masingmasing ; Bahwa pelanggaran penelantaran IPT diatur pada Pasal 7 dan 8 PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah ; Bahwa apabila pemilik IPT sudah melakukan kewajibanya dengan membangunsesuai peruntukannya

hal pencabutan IPT untuk kepentingan umum (vide PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016) tiadak diharuskan adanyakonsultasi publik, adanya pembebasan, ganti rugi, karena IPT inimenyangkut person yang diberikan kepada individu bukan kepadaMASYArAakAl nn en nnn ne nnn nner ene nn nn renee ene en enen nn enennnnnenennnsHalaman 43 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 114/G/2018/PTUN.SBY.

Bahwa terkait istilah Penelantaran Tanah (Vide Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2016) merupakan suatu) kesengajaan penerima ijjin tidakmemanfaatkan untuk membangun sesuai peruntukannya ; Bahwa ijin IPT berjangka waktu dan kalau ijin sudah habis maka secaraotomatis tidak ada hubungan hukum lagi dengan obyeknya ; Bahwa prosedur serta aturan yang mendasri terhadap pencabutan IPT adalah :1. karena sanksi, 2.

tidak tinggal di situ.; Bahwa, saksi berkomunikasi dengan pemegang IPT hanya melalui PBBsaja.;2.

IPT pasal 7 menyebutkan pemegang IPTwajid mempergunakan ijin tersebut membangun sesuai dengan ketentuanperuntukan yang ada pada IPT, faktanya sampai terakhir dicek oleh teman teman dilapangan lokasinya masih berupa tanah kosong sehingga padatanggal 30 April 2018 dilakukan proses pencabutan IPT setelah sebelumnyakita beri Surat peringatan 3 kali mulai 20 Februari 2018, 23 Februari 2018sampai 5 Maret 2018 dan terakhir dilakukan pencabutan tanggal 30 April2018, dari buku IPT tersebut sebetulnya sudah

hak PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,membuktikan bahwa objek IPT di Jalan Simohilir Barat No.8 adalah merupakanasset dari Tergugat ;Menimbang, bahwa dari mana Penggugat mendapatkan liznPemakaian Tanah/IPT maka dapat dilihat beberapa bukti diantaranya : Surat Izin Pemakaian Tanah/IPT Nomor : 188.45/1065P/436.4.22/2004tanggal 28 Mei 2004 atas nama HARI SUPRIYANTO yang merupakanperpanjangan dari IPT Nomor : 188.45/1273/402.5.12/1995 tanggal 27031995, letak tanah Lama : JI.

Apabila dengan jangka waktu tersebut tidak segeramendirikan bangunan, maka Penggugat bersedia IPT nya dicabut olehTergugat ; Terkait perpanjangan IPT LILIANA OENTARYO/Penggugat :Permohonan Perpanjangan Pembaharuan IPT Kota Surabaya 2 Tahun, 5Tahun & 20 Tahun tertanggal 05 April 2010 ( bukti T.13 ) ;Permohonan Perpanjangan Pembaharuan IPT Kota Surabaya 2 Tahun, 5Tahun & 20 Tahun tertanggal 10 April 2015 ( bukti T.14 ) ;Menimbang, bahwa menurut keterangan semua saksi yang diajukanPenggugat yaitu saksi

masih di Perda yang sama pada Pasal 8ayat (1) huruf b menentukan Pemegang IPT dilarang menelantarkan tanahhingga 3 ( tiga ) tahun sejak dikeluarkannya IPT sedangkan Pasal 8 ayat (2) hurufa menentukan Penelantaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberlaku terhadap IPT dengan kondisi persil telah diterbitkan IMB ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah hingga 3 ( tiga) tahun sejak diterbitkannya IPT

-----------------

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ;------------------------

DALAM POKOK PERMOHONAN ;-----------------------------------------------------------

• Mengabulkan Permohonan Pemohon ;--------------------------------------------------
• Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai permohonan Pemohon yaitu menerbitkan perpanjangan Surat izin Pemakaian Tanah (IPT

Pelayanan pemberian IPT; b. Pelayanan selain pemberian IPT.;Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY(2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,meliputi :Peresmian IPT;Pemutihan IPT; Perpanjangan IPT; Pengalihan IPT; Pemecahan IPT; +O 209 5 Penggabungan IPT; Peningkatan jangka waktu IPT; Pengurangan jangka waktu IPT;i. Perubahan IPT;j. Pencabutan IPT.; 5.

Memakai tanah sesuai peruntukannya dan/atau penggunaannyasampai dengan sekarang sebagaimana tersebut dalam IPT, yaitudipergunakan untuk Gudang berdasarkan Berita Acara PeninjauanLokasi tanggal 22112017;d. Tidak pernah menjadikan bidang tanah yang telah terbit IPT sebagai agunan pinjaman dan/atau mengalihkannya kepada pihak lain; e.

Tidak pernah menelantarkan bidang tanah yang telah diterbitkan IPThingga 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan IPT karena perpanjangan SuratIPT terakhir dikeluarkan pada tanggal 19 April 2017; f.

Kedung Jati,setelah Tahun 1995 sampai Tahun 2007 IPT tersebut atas nama PT.Kedung Jati, pada Tahun 2012 IPT diperpanjang atas nama Sadr,Mulyanto mewakili PT. Kedung Jati sampal sekarang ;Bahwa IPT tersebut atas nama PT.

; Bahwa in casu untuk SKR Tahun kedepannya untuk perpanjangan saksinyatakan dengan tegas belumterbit ; Bahwa sebelum terbit IPT harus dibayar, buku IPT tercetak setelahsemua persyaratan IPT terbayar ;Bahwa kewajiban membayar IPT restribusi itu. terlebih dahulu untukmasa periode yang akan datang itu menjadi syaratperpanjangan ;Bahwa Tahun 2018 bisa terbit karena dia sudah membayar pemanfaatansampai Tahun 2018 + denda sehingga IPT kita terbitkan untuk IPT Tahun2018 2019 ; Bahwa jangka waktu merespon

Bahwa dalam rangka pembangunan rumah tersebut, diperlukan jinPengeringan Tanah (IPT) dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) makabulan Agustus 2015 Para Penggugat menemui Para Terguggat untukmeminta bantuan dalam proses pengurusan IPT dan IMB, dengan totalbiaya Rp 63.053.000,00 ( enam puluh tiga juta lima puluh tiga riburupiah),.

Bahwa Para Tergugat sanggup mengurus serta menyelesaikan prosesperijinan IPT dan IMB tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 bulanatau Sampai dengan bulan Juni 2016;.

Bahwa oleh karena proses IPT dan IMB para Tergugat tidak berhasilkemudian Para Penggugat mengurus sendiri ijin tersebut hingga selesai,Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mkd8.

)dan Jjin Mendirikan Bangunan (IMB), maka bulan Agustus 2015 ParaPenggugat menemui Para Terguggat untuk meminta bantuan dalam prosespengurusan IPT dan IMB, dengan total biaya Rp 63.053.000,00 ( enam puluhtiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dan Para Tergugat sanggup mengurusserta menyelesaikan proses perijinan IPT dan IMB tersebut dalam kurun waktumaksimal 3 bulan atau sSampai dengan bulan Juni 2016, namun ternyata sudahlewat waktu yang telah disanggupi Para Tergugat dalam proses pengurusantersebut

ParaTergugat sanggup mengurus serta menyelesaikan proses perijinan IPT dan IMBtersebut dalam kurun waktu maksimal 3 bulan atau sampai dengan bulan Juni2016, dan karena Para Tergugat sampai sekarang tidak bisa menyelesaikanperijinan IPT dan IMB, sehingga Para Tergugat oleh Para Penggugat didalilkantelah melakukan wanprestasi, akan tetapi Para Penggugat di persidangan tidakdapat membuktikan dalilnya tersebut melalui bukti Surat maupun saksi, dimanaterdapat perbedaan waktu pengurusan perijinan IPT