Bandara CutNyak Dien Gampong a: Kecamatan PKabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut Penggugat melawanTergugat, umur 33 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, Pendidikan SDTempat tinggal di Jalan Nasionala Gampong PKecamatan Kabupaten Nagan Raya Selanjutnyadisebut Tergugat*.Mahkamah Syar'iyah tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibuktisurat dan saksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan

alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkankarena bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidakditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris yang sahberhak atas budel waris dan ketika Sertifikat Nomor 405/1999 atas namaMarthen Tandi Abang diproses di Badan Pertanahan Nasional setempat,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan protes/ keberatan dengansuratnya tanggal 28 Oktober 1990 (PI) kepada Badan Pertanahan Nasionala

AYmemberikan pendapat dan pertimbangan kepada Terbanding Se(ahaa Tergugat ) atas permohonan Surat No. 004/CKC/KETV/2017XTtertandua 18 Mei 2017 perihal Permohonan Perpaniaggan Hak GunaLvUsaha sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Rertanahar Nasionala Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus "1992, Peta GambarS vyr Situasi Knusus Nomor 23/1996 tanagal $8 Jun 1996 seluas 1.245 Haatas nama PT.

Nasional Manupeu Tanah Daru;Bahwa terdakwa menebang 11 (sebelas) pohon;Bahwa terdakwa tidak memiliki yin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan di dalam Kawasan Taman Nasional Manupeu TanahBahwa tujuan terdakwa menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Manupeu TanahDaru adalah untuk memperbaiki rumahnya;Bahwa setelah terdakwa menebang pohon, kemudian mengolahnya kemudianterdakwa membawanya kerumah terdakwa; Bahwa terdakwa mengetahui lokasi penebangan tersebut berada di dalam KawasanTaman Nasionala

Manupeu Tanah Daru;e Bahwa terdakwa menebang 11 (sebelas) pohon;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukanpenebangan di dalam Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanahe Bahwa tujuan terdakwa menebang pohon di dalam Kawasan Hutan Manupeu TanahDaru adalah untuk memperbaiki rumahnya;e Bahwa setelah terdakwa menebang pohon, kemudian mengolahnya kemudianterdakwa membawanya kerumah terdakwa; e Bahwa terdakwa mengetahui lokasi penebangan tersebut berada di dalam KawasanTaman Nasionala

Penangkapan oleh Badan Narkotik Nasionala (BNN)Kabupaten Cianjur tersebut, adalah kejadian yang ke 2 (dua) kalinya,karena pada sekitar tahun 2006 Tergugat juga terkena masalahnarkoba sehingga harus menjalani rehabilitasi di daerah GarutBahwa, akibat dari Tergugat kecanduan narkoba maka antaraPenggugat dan tegugat sering terjadi beda pendapat dan pertengkarankarena Tergugat telah melalaikan tanggung jawab sebagai seoarangsuami dan kepala keluarga terutama dalam menfkahi keluarga ;Bahwa, keributankeributan

Judex Facti tidak memperhatikan prinsipprinsip hak asasi manusia nasionala. Bahwa dalam Pasal 28 Ayat 4 UUD 1945 Amandemen kedua yangberbunyi sebagai berikut : Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasimanusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah".b. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat 3 Undangundang No. 12 Tahun 2005Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights(IICCPR) yang menyebutkan :" Setiap Negara pihak pada kovenan ini berjanji :1.

ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik coklat berisi narkotikajenis ganja yang disimpan didalam tas selendang warna loreng milik terdakwa.Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna proseshukum lebih lanjut.Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bahan/daun dalam 1 (satu)buah tas selempangs motif loreng didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastikwarna hitam berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto11,5000 gram, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionala

Situasi tanggal 18 Februari 1988 Nomor5064/1988, tertulis atas nama Arih bin Liih, serta Surat Keputusan KINAG PropinsiJawa Barat yang dicabutnya, menarik dari peredaran sertifikat batal, danmenyatakan sertifikat a quo tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah bagiArih bin Lith (Pewaris Para Tergugat);Bahwa, dengan telah batalnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Pancoran Mas, atasnama Arih bin Liih sebagai mana Diktum Pertama Surat Keputusan Menteri NegaraAgrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasionala

aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbandingsemula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :It.Bahwa sebelum Para Terbanding semula Para Tergugugat mengkontraMemori Banding dari Para Pembandng semula Para penggugat, terlebihdahulu perlu sampaikan, ahwa Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat adalah cacat formal karena tidak mengitkutsertakan Turut Tergugat ( Badan Pertanahan Nasionala

Dengan demikian oleh karena pihak ketiga sertaBadan Pertanahan Nasionala Kabupaten Probolinggo tidak digugat, maka gugatan parapenggugat telah mengandung Cacat Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak) ; Hal tersebut sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung :1. Putusan MARI No.2438.K/Sip/I980 yang menyatakan: "Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima. karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak(Tergugat) dalam perkara;" ; 2.

Bukti T9Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Amanat Nasional Kota Kendari Nomor : PAN/22.01/A/K$/09/VIIV2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal Proses PenggantianAntar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat PartaiAmanat Nasional Nomor : PAN/A/KUSJ/060/VIV2017 tanggal 31Juli 2017 perihal Persetujuan Penarikan dan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasionala/n.

Penggugat tidak membina tetapi membunuhPengusaha Nasionala. Bahwa Penggugat pemberi modal (finance) seharusnyamengadakan pendidikan, pembinaan dan pengarahan, bilaterjadi kemacetan dalam pengembalian kredit, bukanmemutus secara sepihak, sehingga para Tergugat tidakdapat berusaha lagi;b.

penentuan jenis Pekerjaan Penunjangdilakukan oleh Asosiasi Sektor Usaha; Bahwa PT PLN (Persero) tergabung dalam Asosiasi PerusahaanPenyedia Listrik Nasional (APPELIN) dan telah menetapkan AlurKegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan KeputusanPengurus Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional Nomor01/X/KEP/APPELIN/2013 sebagai berikut:ASOSIASI PERUSAHAAN PENYEDIA LISTRIK NASIONALie Gees nev. 183 = Telp. (022) S267666ALUR KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAANPADA PERUSAHAAN PENYEDIA LISTRIK NASIONALa

memberi klarifikasi padaRapat Pleno padahal terdapat selang waktu 9 (Sembilan)hari sejak laporan diterima hingga pelaksanaan Rapat Pleno,bahwa karena Penggugat tidak diundang Penggugatberkeyakinan bahwa tidak pernah ada Rapat Pleno untukmeminta klarifikasi dan menetapkan Penggugat terbukti telahmelanggar ketentuan sebagaimana laporan yangdisampaikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Kabupaten Indramayu, sehingga Rapat Pleno tersebut CacatHukum,A.6.3 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Badan Zakat NasionalA

Nasional Kabupaten Padang Pariaman, tetapipada saat saya melakukan pengukuran ulang pancang tersebut tidak ada lagi,batasnya Saksi lihat hanyalah pematang sawah ;Bahwa ada bukti pengecekan pengukuran ulang yaitu Berita Acara pengecekanke Lapangan ;Bahwa waktu pengecekan pengukuran ulang tersebut yang hadir adalah Yurnalistetapi lawannya saya tidak ingat lagi ;Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PNPmnBahwa pemilik tanah boleh meminta pengecekan pengukuran ulang kembali keBadan Pertanahan Nasionala

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Pasal 60 ayat(1) huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionala RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan, dan;2.

Taman Nasionala. Rayon b. Rayon Ilc. Rayon Ill4. Taman Wisata Lauta. Rayon b. Rayon Ilc. Rayon Ill5. Taman Burua. Rayon b. Rayon Ilc.

Pemohon,sekali lagi, pada saat menggunakan Peraturan Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional a quo berartitelah secara sadar menerima dan tidak mempersoalkanketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasionala quo.

GPS.2) Bahwa SK Menteri Ketenagakerjaan (Objek Gugatan) telahbertentangan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasionala)b)Bahwa Pasal 13 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2004,menentukan:Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya danpekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara JaminanSosial sesuai dengan program jaminan social yang diikutiBahwa Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2004,menentukan:Setiap pemberi kerja wajidb memungut iuran

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan PerlindunganKonsumen Nasionala) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Badan Perlindungan Konsumen Nasionalyang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untukmembantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 6b) Pasal 3 yang berbunyi :(1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangankepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungankonsumen di Indonesia.(2) Untuk menjalankan fungsi