sudah dilegalisiroleh Lembaga yang berwenang, maka menurut Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 1 April 1976 Nomor: 701/K/SIP/1974, dapat dijadikan sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah merobahkeperluan Wakaf tersebut sehingga tidak sesuai lagi dengan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf (APAIW) semula, sehingga berdasarkan Akta tersebutSertifikat Hak Milik Nomor 5 dimana tanah tersebut dipergunakan hanya untukPesantren Desa Peunaga Rayeuk, dalam hal ini oleh karena Nazdir

tidakmengelola sebagaimana maksud pasal 42 Undangundang Nomor 41 TahunHal 5 dari 9 hal Put No. 59/Pdt.G/2016/MS.Aceh2004 Tentang Wakaf, dimana Nazdir harus mengelola dan mengembangkanharta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, makaMajelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa objek tanahWagaf tersebut harus ditetapbkan untuk Mesjid dan Pesantren sebagaimanamaksud dari Waqif sewaktu mewakafkannya;Menimbang, bahwa karena tanah objek tersebut saat ini telah adaSertifikat

Saidi Ansari selakuKetua Nazdir dinyatakan telah diberhentikan oleh masyarakat dalammusyawarah Gampong, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapatbahwa dalam hal pemberhentian Nazdir dimaksud seharusnya diajukan kepadaBadan Wakaf Indonesia (BWI) hal ini sesuai menurut pasal 5 ayat (1) PPNomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41tahun 2004 Tentang wakaf ;Menimbang, bahwa permintaan para Penggugat agar para Tergugatdihukum untuk membayar pendapatan selama digunakan tanah Wakaf

tersebutkepada Nazdir yang baru, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah SyariyahAceh berpendapat bahwa para Penggugat tidak mengajukan permohonanHal 6 dari 9 hal Put No. 59/Pdt.G/2016/MS.Acehsecara rinci berapa yang diperoleh oleh para Tergugat dari hasil tanah Wakaftersebt, untuk itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya,Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Meulaboh telah mempertimbangkannya,dimana dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai

., selaku Nazdir atas tanah wakaf tersebut, cenderung mendesak para penggugatuntuk segera bertanda tangan dengan alasan bahwa uang yang dibutuhkan untukpembangunan sarana pendidikan tersebut akan terealisir pada keesokan harinya, danberjanji akan membangun sarana pendidikan dimaksud dalam waktu secepatnya.Bahwa perbuatan hukum wakaf adalah salah satu bentuk perjanjian antara wakifdengan nazdir, dan jika salah satu pihak lalai dalam melaksanakannya, maka dengansendirinya perjanjian tersebut dapat

dibatalkan, dan ternyata hingga pada saatdiajukannya perkara ini di Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2011, dana yangdimaksud oleh tergugat selaku nazdir atas tanah wakaf tersebut tidak cair/tidak tersedia,sehingga tergugat tidak melaksanakan dan tidak memenuhi apa yang telah disepakatidalam perjanjian (tergugat wan prestasi) atas peruntukan tanah wakaf tersebut, makadengan alasanalasan sebagaimana terurai di atas, para penggugat mengajukan gugatanpembatalan wakaf agar perbuatan hukum wakaf tersebut

Apakah tergugat selaku nazdir telah membangun sarana pendidikan pesantren sesuaidengan kesepakatan yang ada pada gambar bangunan yang diperlihatkan kepadapenggugat II telah terlaksana sejak pernyataan Ikrar Wakaf yang dituangkan dalamAkta Ikrar Wakaf, tanggal 11 Oktober 2010 ?.

Subaedah pada tanggal 11 Oktober 2010tersebut dapat dibatalkan dengan alasan tergugat sebagai nazdir tidak melaksanakandan tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian (tergugat wanprestasi) atas peruntukan obyek wakaf tersebut ?.

lain apabila nazdir yangbersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan13larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ketentuan di atas diperkuatlagi dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan Badan WakafIndonesia mempunyai tugas dan wewenang memberhentikan dan mengganti nazdir,maka gugatan pembatalan wakaf a quo dengan alasan tergugat tidak melaksanakantugasnya

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nazdir Karomi bin Muhamad Hatim) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Rahil Hayati binti Hambali) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon (Nazdir Karomi bin Muhamad Hatim) untuk membayar kepada Termohon (Rahil Hayati binti Hambali

) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Praya berupa:

belakangan ini dikelola, namun tidak lagisesual apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimanamestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihaklain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta mertamencabut dan membatalkan suratsurat yang berhubungan tanah wakaftersebut;Bahwa sampai sekarang ini tanah wakaf tersebut belum dilaksanakansebagaimana ketentuan pewakaf, baik mengenai status tanahnya maupunpengelola (Nazdir

Nomor: 601 K/Pid/201 1diterimanya hibah tanah tersebut menyerahkannya kepada PanitiaPembangunan Masjid/Nazdir, hal ini dikuatkan lagi dengan adanya SuratWasiat yang dibuat dihadapan Notaris DARMA SANJATA SUDAGUNG,S.H., tanggal 29 Mei 2000, berdasarkan Turunan Surat Wasiat tanggal 14Desember 2004 (Foto copy Turunan Surat Wasiat terlampir) melalui saksiMohamad Imam Rofii tanah sawah yang sudah dibeli oleh Abdul Manan dariTerdakwa sesuai dengan Akte Jual Beli No.317/Sbp/X/1991 tanggal 16Oktober 1991

Bahwa dengan adanya Pembatalan Nazdir atas pengurusan wakaf atassebidang tanah darat dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimanatersebut dalam poin 1 oleh Penggugat, dengan sendirinya Salinan AktaIkrarWakaf Nomor : Nomor : W.2/01/Il/Tahun 2018 tanggal 26 Pebruari 2018,Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 0126/Pdt.G/2019/PA.Cjryang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukanagara KabupatenCianjur, terjadi perubahan Nadzir dan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur

barubelakangan ini dikelola, namun tidak lagi sesuai apayang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak jugadikelola sebagaimana mestinya, maka tahun 1997Penggugat mewakafkan kembali kepada pihak lain, akantetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat sertamerta mencabut dan membatalkan surat surat yangberhubungan tanah wakaf tersebut;Bahwa sampai sekarang ini tanah wakaf tersebut belumdilaksanakan sebagaimana ketentuan pewakaf, baikmengenai status tanahnya maupun pengelola (Nazdir

Nazdir Ikhsan bin Triada Pangestu, lahir tanggal 02 Agustus 2014, kepada Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Tidakjelas kapan dan sampai kapan Penggugat sebagai Nadzir terhadap obyekapa; perbuatan hukum apa yang dilakukan sebagai Nazdir dan terhadapobyek apa, juga tidak penjelasan.

Demikian dalam kedudukannya sebagaiwakif, Kapan Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa mewakafkanhartanya, apa obyek harta yang diwakafkan dan siapa penerima wakafnya.Hal. 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus jelas statusnya.Tentu harus dipisahkan sebagai Nazdir perbuatan hukum yang dilakukandan terhadap obyek apa harus jelas disebutkan dalam dalil gugatannya.Demikian jiuga sebagai wakif;.

petitum gugatan terdapat perubahan;sehingga gugatan Penggugat setelah diperbaiki adalah sebagai berikut:leBahwa pada tanggal 6 Mei 2014, penggugat telah menyerahkan uangkepada tergugat sebesar Rp. 67.500.000, (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang maksudnya untuk pembayaran sebidang tanahseluas 15 bata yang ditawarkan tergugat dengan harga Rp. 4.500.000,per bata;Bahwa tanah seluas 15 bata tersebut rencananya akan diwakafkan olehPENGGUGAT sebagai wakif, pemberi wakaf kepada TERGUGATsebagai nazdir

Sakit Islam Surakarta ke Pengadilan NegeriSukoharjo, namun gugatan tersebut ditolak dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap pada tahap Kasasi.Bahwa dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Akta Nomor10 tanggal 20 September 2006 adalah sah dan mengikat menuruthukum dan tindakan terdakwa mengambilalih tanah tempat berdirinyaHalaman 3, Putusan nomor 147/Pid/2019/PT SMGRumah Sakit Islam Surakarta adalah perbuatan melawan hukum danmenghukum terdakwa bersama pihak yang mengaku sebagaipendiri dan nazdir

Dalam putusan tersebut Butir Pertama berbunyi:Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Nazdir (Dr.H.M. Djufrie AS, SKM sebagai Ketua, Dr. H.M. Amin Romas, DSKM sebagaiHalaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 246 K/Ag/2018Sekretaris dan Ir. H.

Menghukum Tergugat Rekonvensi bersama beberapa pihak yang mengakusebagai pendiri dan nazdir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta untuktidak melakukan upayaupaya dan/atau tindakan hukum tertentu denganmaksud untuk menghalanghalangi, menghambat, dan/atau tindakanlainnya baik bentuk atau cara apapun juga terkait proses baik kegiatanperumahsakitan maupun kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta(YARSIS) atau Penggugat Rekonvensi, untuk tidak menempati dan untukmeninggalkan kesekretariatan Yayasan Rumah

kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakartadalam hal ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta serta seluruh kegiatandi dalam Rumah Sakit Islam Surakarta;7 ......pengelolaan aset/kekayaan Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta dalam hal ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta sertaseluruh kegiatan di dalam Rumah Sakit Islam Surakarta yang dilakukanoleh pihak selain Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, dalam hal inidilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bersama beberapa pihak yangmengaku sebagai pendiri dan nazdir

Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta yang terbukti sebagai Harta BendaWakaf dan Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai Nazdir Yayasan RumahSakit Islam Surakarta menjadikan Putusan Serta Merta (UVB) dalamperkara a quo tidak relevan, bertentangan dengan hukum yang berlakukarena hal tersebut adalah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo untukmenilai, mempertimbangkan dan memutuskan hukumnya terkaitkeberadaan dan status obyek sengketa (RSIS) sehingga UVB dimaksudharuslah dibatalkan;Bahwa apabila RSIS terbukti

Ketua Pembina dan KetuaPengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta ke Pengadilan NegeriSukoharjo, namun gugatan tersebut ditolak dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap pada tahap Kasasi.Bahwa dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Akta Nomor10 tanggal 20 September 2006 adalah sah dan mengikat menuruthukum dan tindakan terdakwa mengambilalih tanah tempat berdirinyaRumah Sakit Islam Surakarta adalah perbuatan melawan hukum danmenghukum terdakwa bersama pihak yang mengaku sebagaipendiri dan nazdir

menyerahkan kepada pihak lain adalah perouatan melawanhukum ;Menyatakan Maklumat tanggal 3 Oktober 2014 untuk pengambilalinan tanahdengan SHGB No. 13/Pabelan dan SHGB No. 2/Pabelan keduanya atas namaYayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS), yang diatasnya berdiriRumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dari Penggugat Rekonpensi (YARSIS)dan kemudian menyerahkan kepada pihak lain adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama beberapa pihak yang mengakusebagai pendiri dan Nazdir

Jend Ahmad Yani, Desa Pabelan,Kecamatan Karlasura, Kabupaten Sukoharjo serta wajib menyerahkan assetYayasan Rumah Sakit Islam Surakarla (YARSIS) lainnya baik yangmerupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak ; Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama beberapa pihak yang mengakusebagai pendiri dan Nazdir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS)MEMBAYAR UANG PAKSA (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensisebesar Rp.500.000, (lima ratus nbu tupiah) setaop har keterlambatanmelaksanakan putusan

dinyatakanbahwa Maklumat tanggal 3 Oktober 2014 untuk pengambilalinan tanah dengan SHGBNo. 13/Pabelan dan SHGB No. 2/Pabelan keduanya atas nama Yayasan RumahSakit Islam Surakarta (YARSIS), yang diatasnya berdii Rumah Sakit Islam Surakara(RSIS) dari Penggugat Rekonpensi (YARSIS) dan kemudian menyerahkan kepadapihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa putusan peradilan umum tersebut juga menghukumTergugat Rekonpensi/Terdakwa bersama beberapa pihak yang mengaku sebagaipendiri dan Nazdir

Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama beberapa pihak yang mengaku sebagai pendiri dan nazdir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta untuk tidak melakukan upaya-upaya dan/atau tindakan hukum tertentu dengan maksud untuk menghalang-halangi, menghambat, dan/ atau tindakan lainnya baik bentuk atau cara apapun juga terkait proses baik kegiatan perumahsakitan maupun kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) atau Penggugat Rekonpensi, untuk tidak menempati dan untuk meninggalkan kesekretariatan

diatur oleh Menteri Agama, membuatlaporan secara berkala atas semua yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengantembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camatsetempat;e Bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzirdihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudianmenuangkan dalam bentuk ikrar wakaf dan disaksikandengan sekurangngkurangnya dua orang Saksi ;e Bahwa Nazdir

Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta dalam hal ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta sertaseluruh kegiatan di dalam Rumah Sakit Islam Surakarta, dengandemikian pengelolaan aset/kekayaan Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta dalam hal ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta sertaseluruh kegiatan di dalam Rumah Sakit Islam Surakarta yangdilakukan oleh pihak selain Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi bersama beberapapihak yang mengaku sebagai pendiri dan nazdir

Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama beberapa pihak yangmengaku sebagai pendiri dan nazdir Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta untuk tidak melakukan upayaupaya dan/atautindakan hukum tertentu dengan maksud untuk menghalanghalangi, menghambat, dan/ atau tindakan lainnya baik bentukatau) cara apapun juga terkait proses baik kegiatanperumahsakitan maupun kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islamhal 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Skh.Surakarta (YARSIS) atau Penggugat Rekonpensi, untuk tidakmenempati

Tertanggal 30 ( Tigapuluh ) Bulan Desember Tahun 2014, telah didaftarkan sebagai tanah wakafsesual nomor Pendaftaran Tanah Wakaf NomorKK.15.09.03/BA/03.02/02/1/2015 Jo Akta Ikrar Wakaf No : W2/02/I/2015 JoSurat Pengesahan Nazdir Nomor : W.5/02/I/2015, untuk keperluan YAYASANPENDIDIKAN , DAKWAH dan SOSIAL ASY SYAFA AH JEMBER sebagaiNADZIR ;9.

dilaksanakan pertemuan kembali di Kantor KecamatanKrian yang dihadiri oleh : Muspika, KUA, Ketua BPD , Panitia PembangunanMasjid Desa Watugolong , Perangkat desa , Para Penggugat dan Tergugat dan Il TIDAK HADIR sehingga Mediasi Gagal;14.Bahwa, setelah Rapat Mediasi di Kantor Kecamatan Krian Gagal , maka15.rapat di lanjutkan di Kantor BPN Sidoarjo atas inisiatif dari Para Penggugatdan Rapat Mediasi laksanakan pada Hari Rabu , Tanggal 20 Januari 2016,yang di hadiri oleh : Kepala Desa watu Golong, Sekretaris Nazdir

Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalamperkara aquo;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyampaikan bahwa oleh karena pengucapan ikrarwakaf oleh wakif kepada nadzir tidak terjadi dihadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf dan 2 (dua) orang saksi, sehingga terbitnya akta ikrarwakaf tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan yangberlaku sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, maka tidak perlu menyertakan Nazdir

dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang tidak ditariknya KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalamperkara aquo, Penggugat berpendapat bahwa dalam perkara aquo adalahperistiwa telah terjadinya ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir yangdibuat atau dinyatakan terjadi di hadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTambun Selatan, walaupun senyatanya ikrar wakaf tersebut tidak terjadiantara Wakif dan Nazdir

Apakah beliau masih bisa menandatangani sebagai saksipertama, sedang Nazdir pada tahun 1991 bukan Tgk. Ramli Ahmad, karenaorang tersebut di luar Gampong Pandrah Kandeh. Selanjutnya Tgk.

Fotokopi Sertifikat tanan Wakaf No. 00032/Kelurahan Kampung Kajanan atasnama Nazdir Muttalid, selanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 352/Kelurahan Kampung Kajanan atas namaMasjid Nurul Amin Kampung Kajanan, selanjutnya diberi tanda P.2;3. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 70/70/1971 antara AbdulMurad dengan Naisah tertanggal 9 September 1971, selanjutnya diberi tandaP.3;4.