yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutantetap.Bahwa perusakan hutan adalah proses,cara,atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar,oenggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindidalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,yang telah ditunjuk, ataupun yangsedang diproses penetapannya oleh pemerintah (pasal 1 yat (3) UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan

perusakan hutan)Bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,jasa lingkungan,hasil hutan kayu dan bukan kayu,serta memungut hasil hutankayu dan bahan kayu secara optimaldan adil untuk kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestariannya (pasal 1 ayat (9) UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakan hutan);Bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat,kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pecakan yang berasal dari kawasan

hutan (pasal 1 ayat(13) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaanperusakan hutan)Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan danmengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatanpenebangan,permudaan,pengangkutan,pengolahan,dan pemasaran dengan tidakmerusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (pasal 1 ayat (10) UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakanhutan)Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah

izin usaha yang diberikan olehmenteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kegiatan memanenan atau penebangan,pengayaan,pemeliharaan,danpemasaran (pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasaan perusakan hutan)Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutanwajib disertai dengan perijinan antarlain, IUPK, IUPJL, IUPHHK,!

2018/PN Stg 16 dari 22upah pikul Rp.1.500, (Seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkeuntungan Rp.7000, (tujuh ribu rupiah) dan ukuran kayu 8 x 12 cm Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah) untuk penebang kayu Rp.25.000 (dua puluh limaribu) perbatang dan upah pikul Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) perbatang danTerdakwa mendapat keuntungan perbatang kayu Rp.25.000, (dua puluh lima riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasaan

untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutantetap.Bahwa perusakan hutan adalah proses,cara,atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar,oenggunaan kawasan hutan tanpa izin atauPutusan Nomor 165/Pid.B/LH/2018/PN Stg 11 dari 24penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindidalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,yang telah ditunjuk, ataupun yangsedang diproses penetapannya oleh pemerintah (pasal 1 yat (3) UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan

pembarantasan perusakan hutan).Bahwa Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untukmenghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan (pasal 1 ayat (7) UU RINomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembarantasan perusakanhutan).Bahwa Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukanuntuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung,tidak langsung maupun yang terkait lainnya (pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan

perusakan hutan)Bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,jasa lingkungan,hasil hutan kayu dan bukan kayu,serta memungut hasil hutankayu dan bahan kayu secara optimaldan adil untuk kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestariannya (pasal 1 ayat (9) UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakan hutan);Bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat,kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pecakan yang berasal dari kawasan

hutan (pasal 1 ayat(13) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaanperusakan hutan)Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan danmengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatanpenebangan,permudaan,pengangkutan,pengolahan,dan pemasaran dengan tidakmerusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (pasal 1 ayat (10) UUPutusan Nomor 165/Pid.B/LH/2018/PN Stg 12 dari 24RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakanhutan

)Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan olehmenteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kegiatan memanenan atau penebangan,pengayaan,pemeliharaan,danpemasaran (pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasaan perusakan hutan)Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutanwajib disertai dengan perijinan antarlain, IUPK, IUPJL, IWUPHHK,!

Brebes dan masyarakat Desa Pakijangan mengalamikerugian sebesar Rp. 4.850, X 22.200 Kg = Rp. 107.670.000, ( seratus tujuh jutaenam ratus tujuh puluh ribu rupiah, ) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan

Kabupaten Brebes dan masyarakat Desa Pakijangan mengalamikerugian sebesar Rp. 4.850, X 22.200 Kg = Rp. 107.670.000, ( seratus tujuh jutaenam ratus tujuh puluh ribu rupiah, ) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasaan

perkara ini, majelis sependapatdengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amarputusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalahdan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biayaperkara ini.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasaan

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Terorismesebagaimana telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor 15 Tahun 2003Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; Atau:KEDUA :ann Bahwa Terdakwa Anggi Indah Kusuma alias Khanza Syafiyah Al Furqon., bersamasama dengan Young Farmer alias Young alias Abu NakirShaab alias Dewar, Adilatul Rahman alias Ayyas Agler alias Latur alias RahmanFactory Bin lbnu Hasyim, M.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Terorismesebagaimana telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor 15 Tahun 2003Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; 2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.PerkaraNomor PDM /JKT.BRT/05/2018, tanggal 05 Juni 2018, terdakwa telahdituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

ketakutan didalam masyarakat khususnya di wilayah hukumPekanbaru Riau sehingga pada tanggal 16 Mei 2018 TERDAKWA ditangkap karenamendukung Daulah Islamyah / ISIS dan mengetahul rencana amaliyah yangdilakukan oleh MURSALIM Alias PAK NGAH, SUWARDI, POGANG Alias ABU DAUDdan ADI SOFYAN tersebut namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan

jatuh tersungkur.Bahwa keterlibatan TERDAKWA yang mendukung Daulah Islamyah / ISIS danmengetahui rencana amaliyah yang dilakukan oleh MURSALIM Alias PAK NGAH,POGANG Alias ABU DAUD, SUWARDI dan ADI SOFYAN tersebut, namun informasitersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sampai kemudianTERDAKWA ditangkap pada tanggal 16 Mei 2018.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002 Tentang Pemberantasaan

akibat sabetan senjata tajaam ADI SOFYAN, dan RAMADHI DWIPUTRA serta RYAN RAHMAN menderita luka akibat di tabrak menggunakanmobil oleh MURSALIM alias PAK NGAH.Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No. 1169/Pid.Sus/2018/PN JktTimMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 JoPasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002 Tentang Pemberantasaan

SANDIBin ASMAWI MANGKUALAMdanTerdakwa; BahwaTim Pemberantasaan BNNP~ Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah Terdakwayang terletak di Jalan Dempo RayaRT/RW 19/01 Kel. Sawah LebarKec. Ratu Agung Kota Bengkulu danditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merkTANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Timjuga melakukan penggeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDIAPRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMyang terletak di JalanFatmawati Rt/Rw 02/01 Kel.

SANDIBin ASMAWI MANGKUALAMdanTerdakwa; BahwaTim Pemberantasaan BNNP~ Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah Terdakwayang terletak di Jalan Dempo RayaRT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu danditemukan 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merkTANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Timjuga melakukan penggeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDIAPRILA Als.

I MANGKUALAMdanTerdakwa;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah Terdakwayang terletak di Jalan Dempo RayaRT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu danditemukan 1 (Satu) buah timbangan duduk warna orange dengan merkTANITA yang diduga digunakan untuk menimbang Ganja, selanjutnya Timjuga melakukan penggeledahan di kosan milik saksi MAERASTA SANDIAPRILA Als. SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAMyang terletak di JalanFatmawati Rt/Rw 02/01 Kel. Penurunan Kec.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah LebarKec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukHalaman 16 dari 45 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Bglwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als.

ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayartanggal 7 September 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ANDI ARMAN GAU bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasaan

., daridakwaan Primair Pasal 2 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasaan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan Terdakwa Ahmad Yasin bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana

RONI Bin GUNTUR; BahwaTim Pemberantasaan BNNP~ Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah LebarKec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWlyang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik saksi MAERASTA SANDI APRILA Als. SANDI Bin ASNAWlyang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel.

menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembenarmaupun alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwaharus bertanggung jawab atas perbuatannya;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021.PN MdnKeadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasaan

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTUHalaman 17 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN BglRyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel.

RONI Bin GUNTUR;BahwaTim Pemberantasaan BNNP Bengkulu juga melakukanpenggeledahan di rumah saksi RONI MARSAL Als. RONI Bin GUNTURyang terletak di Jalan Dempo Raya RT/RW 19/01 Kel. Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan dudukwarna orange dengan merk TANITA yang diduga digunakan untukmenimbang Ganja, selanjutnya Tim juga melakukan penggeledahan dikosan milik Terdakwayang terletak di Jalan Fatmawati Rt/Rw 02/01 Kel.Penurunan Kec.

beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimanadalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Bahwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasaan

melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis sabusabu,diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;sebagaimana diatur danMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasaan

Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaiberikut :Halhal yang meringankan :~ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui denganjujur perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangginya lagi ;~ Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;~ Para Terdakwa belum meninkmati hasil dari permainan judi remitersebut ;~ Para terdakwa belum pernah dihukum ;Halhal yang memberatkan :~ Perbuatan para terdakwa bertentangaan dengan progrsm pemeerintahdalam pemberantasaan

Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaiberikut :Halhal yang meringankan :~ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui denganjujur perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangginya lagi ;~ Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;~ Para Terdakwa belum meninkmati hasil dari permainan judi remitersebut ;~ Para terdakwa belum pernah dihukum ;Halhal yang memberatkan :~ Perbuatan para terdakwa bertentangaan dengan program pemerintahdalam pemberantasaan

Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2280AJA dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak menunjukkan suratsurat yang jelas maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1719/Pid.Sus/2020/PN MdnMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam pemberantasaan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) palstik klipnarkotika jenis Sabusabu yang keseluruhannya seberat 2,76 (dua koma tujuhenam) gram, dikarenakan barang bukti tersebut adalah illegal maka barangbukti tersebut dimusnahkan.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam pemberantasaan

Pid No.50/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg(lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa BASHIR EFFENDY, BA Bin KHASAN KHARIRIselaku Ketua Panitia