seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Dalam petisi tertulis Dian E.Johanis sementara yang seharusnya Dian E.W Johanis,ST.M.Eng;Hasil rapat pimpinan tanggal 02 September 2020, perihalsurat petisi dosen jurusan teknik sipil, politeknik negerikupang terhadap ketua jurusan sipil an.

Lagipula nama yang tercantumdalam surat petisi tersebut bukanlah menunjuk pada namaPenggugat yang benar dan sah.

untuk klarifikasi dan salah satu temandosen menegaskan bahwa pada saat beliau dimintai tanda tangan haltersebut bukanlah sebuah petisi melainkan rapat untuk klarifikasi;Bahwa Saksi tidak diminta untuk menandatangani surat petisi tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi ada 18 (delapan belas) orang yangmenandatangani petisi tersebut;Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah membaca isi dari petisitersebut;Bahwa menurut pengamatan Saksi, ada sebagian dosen yang merasatidak nyaman dengan gaya kepemimpinan

;Bahwa sepengetahuan Saksi ada + 50 (lima puluh) orang dosen diteknik sipil;Bahwa setahu Saksi yang menggagas petisi tersebut adalah semuayang menandatangani petisi tersebut yakni para dosen;Bahwa seingat Saksi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan18 tandatangan dalam surat petisi tersebut + 1 (satu) minggu;Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantarkan surat petisi tahun2020 tersebut kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang adalah IbuMatelda, salah satu dosen Teknik Sipil yang juga menandatangani

yang dibuat oleh beberapadosen Teknik Sipil tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi surat petisi dibuat pada tanggal 19Agustus 2020;Bahwa Petisi tersebut diberikan kepada para dosen satu persatusehingga yang menandatangani petisi tersebut wajib membaca terlebihdulu, dan apabila setuju maka yang bersangkutan dapatmenandatangani petisi tersebut;Bahwa yang mengetik surat petisi tersebut adalah Saksi sendiriberdasarkan masukan dari rekanrekan yang menandatangani petisitersebut;Bahwa setahu Saksi surat tersebut

Bahwa pada tanggal 5 Mei 1980, Penggugat bersamasamadengan 50 tokoh masyarakat turut menandatangani Petisi 50;3.

Ali Sadikin menyurati Presiden RI SoesiloBambang Yudhoyono mengenai permohonan rehabilitasi danpengembalian hakhak kepegawaian 2 (dua) orangpenandatangan Petisi 50, yaitu Sdr. Yulius Hussein, SE. danSdr. Dr. Judilherry Justam (Penggugat);Bahwa kemudian melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No.R.13/M.Sesneg/l/2007, tanggal 30 Januari 2007, Presiden RImenyampaikan pendapatnya atas surat dari Ketua KelompokKerja Petisi 50, yang pada pokoknya menyatakan bahwastatus kepegawaian Sdr.

Judilherry Justam (Penggugat)tidak mempunyai dasar hukum = yang kuat, karenadiberhentikan atas dasar pertimbangan politis, karenaPenggugat ikut menandatangani Petisi 50, sehingga sudahsepantasnya Sdr. Dr.

Fatwa dan kawankawan adalah tidak tepat atau tidak relevan (bersama ini kami lampirkansurat pernyataan dari Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, Chris SinerKey Timu);Pemulihan status Pegawai Negeri Sipil dari A.M.

Diberhentikan atas dasar pertimbangan politik, karenaikut menandatangani Petisi 50. Oleh sebab itu Presiden berpendapatsepantasnya status kepegawaian Penggugat dapat direhabilitasi";Selanjutnya perlu kami tambahkan pula bahwa Pemohon sebetulnyasudah mengajukan permohonan rehabilitasi status Pegawai Negeri Sipilnya ditujukan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yaituProf.

., MT AnakDari KLAUDIUS NAHASON tentang penjelasan Petisi Jemaat dan saat itu saksiFREDDY NAHASON, ST., MT Anak Dari KLAUDIUS NAHASON memintapenjelasan tentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwa tetap meneruskan rapatatau bersikukuh untuk menjalankan rapat ;Bahwa setelah perjalanan rapat sedemikian menyudutkan Saksi Dr.MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dan Saksi Dr.

,MTtentang penjelasan Petisi Jemaat dan saat itu saksi FREDDY NAHASON,ST.,MT meminta penjelasan tentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwatetap meneruskan rapat atau bersikukuh untuk menjalankan rapat ;Bahwa dalam Persidangan Jemaat Luar Biasa bermaksud untukmemberhentikan dengan tidak hormat sebagai Diakon dan Penetua danmencabut keanggotaan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M.,MH dan saksi Dr.

Parman, Banjarmasin.Rapat tersebut membahas URUSAN ATAU PERSOALAN INTERNALGEREJA GKE EBEN EZER BANJARMASIN yakni ADANYA USULAN(PETISI) DARI JEMAAT GKE LINGKUNGAN Il, Ill, IV, DAN V AGARPELAPOR Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H.DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SEBAGAI DIAKON DAN DR.

I GEREJAWI; Bahwa walaupun dalam rapat yang dipimpin oleh Terdakwa ada terjadiperdebatan pendapat dengan peserta rapat yaitu saksi FREDDY NAHASON,ST, MT anak dari KLAUDIUS NAHASON tentang penjelasan Petisi Jemaatnamun perdebatan yang demikian merupakan hal biasa dalam suatu rapat.Tidak benar bahwa Terdakwa telah mengarahkan Rapat tersebut. Yang hadirdalam Rapat tersebut adalah orangorang dewasa yang berpendidikan bahkanada 2 (dua) orang professor (guru besar), yaitu Prof. Drs. M.P.

,MT tentang penjelasan Petisi Jemaatdan saat itu saksi FREDDY NAHASON, ST.,MT meminta penjelasantentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwa tetap meneruskan rapatatau bersikukuh untuk menjalankan rapat. Setelah penjelasan rapatsedemikian menyudutkan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON,Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJMS.H.,M.M., MH dan saksi Dr.

Surat-surat : 1) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.2) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan mendukung petisi warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.3) 2 (dua) lembar foto copy surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Leporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan

.4) 1 (satu) lembar foto copy surat Lurah Utan Kayu nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan.5) 12 (dua belas) lembar foto copy petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.6) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 0113/27.1.0/ 31.75-01.1006/ 1.755.13/ 2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang

Bahwa sampai bulan November 2016 usaha arenabermain anak milik Saksi1 masih beroperasi, sehinggasesuai Surat Petisi dari wakil wilayah warga RT.011 RW.10Kel. Utan Kayu Selatan tertanggal 1 November 2016, SuratHal. 2 dari 20 hal.

Putusan Nomor : 9K/PMU/BDG/AU/VI/2020Pernyataan mendukung petisi warga RT 01 dan 011 RW 10Kelurahan UKS tertanggal 1 November 2016, wargasetempat mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usahaarena permainan anakanak milik Saksi1 dengan alasanusaha arena permainan anakanak milik Saksi1 tidak adaijin usahanya, tidak ada peralatan pencegah kebakaran,macet setiap sore ke malam hari di depan lokasi, berisikdengan suara musik dari sore sampai malam banyakbarangbarang yang mudah terbakar, banyak barangbarangrongsokan

Menetapkan barang bukti berupa :1)Suratsurata) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/1.757 tanggal 23 November 2016 dariKasatpol Kotif Jakarta Timur perihalundangan.b) 1 (satu) lembar Surat PernyataanMendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember2016.c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayukepada Camat Matraman Nomor 536/1757tanggal 3 Desember 2014 perihal LeporanRapat Membahas' Keberadaan ArenaBermain Anak di RT.001 dan RT.011RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.d) 1 (satu)

Bahwa benar sampai bulan November 2016 usahaarena bermain anak milik Saksi1 masih beroperasi,sehingga warga setempat pada tanggal 1 Nopember 2016mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arenapermainan anakanak milik Saksi1 dengan alasan usahaarena permainan anakanak milik Saksi1 tidak ada ijinusahanya dan mengganggu ketentraman masyarakatsekitarnya.3. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekirapukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumahwarga bernama Sdri. Nurmely di Jl.

lembar foto copy surat Lurah UtanKayu nomor 1114/1.823 tanggal 9 Nopember2016 perihal himbauan.5) 12 (dua belas) lembar foto copy petisi wargawakil wilayah warga RT 011 RW 010 KelurahanUtan Kayu Selatan yang menyatakan menolakHal. 18 dari 20 hal.

Nomor 3265 K/Pdt/2019Menyatakan menurut hukum bahwa bukti petisi keberatan tertanggal 27Oktober 2014 milik Tergugat adalah tidak sah dan merupakan sebuahperbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat yang membuat klausulabaku perjanjian dengan konsumennya pada Pasal 14 yang berjudulKetentuan Dan Persyaratan Keanggotaan sebagai perbuatan melawanhukum karena melanggar UndangUndang Perlindungan Konsumen8/1999 pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g serta dinyatakan batal demihukum sesuai

jelas untuk dibaca serta dipahami adalahperbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 18 ayat (2)UUPK 8/1999 serta dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen 8/1999;Memerintahkan Tergugat yaitu PT CExertainment Indonesia yangbernama dagang Celebrity Fitness untuk menyerahkan salinan asliperjanjian keanggotaan Saphire CFP 421881 atas nama Steven Roy,salinan asli perjanjian keanggotaan Diamond Exclusive Nomor CFP320736 atas nama Rachmat Suharto beserta petisi

Menyatakan menurut hukum bahwa bukti petisi keberatan tertanggal 27Oktober 2014 milik Tergugat adalah bukti yang tidak san dan merupakanperbuatan melawan hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat yang membuat klausulaHalaman 5 dari 10 hal. Put.

jelas untuk dibaca serta dipahami adalahperbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 18 ayat (2)UUPK 8/1999 serta dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen 8/1999;Memerintahkan Tergugat yaitu PT Exertainment Indonesia yangbernama dagang Celebrity Fitness untuk menyerahkan salinan asiliperjanjian keanggotaan Saphire CFP 421881 atas nama Steven Roy,salinan asli perjanjian kKeanggotaan Diamond Exclusive Nomor CFP320736 atas nama Rachmat Suharto beserta petisi

Tindakan Insubordinasiyang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan/Petisi danmelakukan Aksi demo yang ditujukan terhadap Saksi2.5.

Tetapi dalam surat petisi yangditandatangai seluruhnya sebanyak 74 personel Yonkes 1/1Kostrad,sedangkan tim investigasi memutuskan untuk 11 personelyang diproses secara hukum.

18 K/PM.IIO9/AD/I/2021Reno dan Kopda Yudi Arif Prihanto berkumpul di rumah Saksi9 danmembuat surat pernyataan atau petisi yang akan diserahkan ke Divisi 1Kostrad..

saat Kopda Yudi Arif mengetik suratpernyataan/petisi kemudian surat pernyataan petisi penolakankebijakan Saksi2 ditandatangani oleh anggota yang berpangkatKopral dan Saksi ikut tandatangan surat pernyataan/petisisolidaritas kebersamaan anggota bepangkat Kopral Yonkes 1/1Kostrad.3.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalambulan Mei 2020 diadakan pertemuan di Ruko Dua Raja untukHal 65 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 K/PM.II09/AD/I/2021membuat surat pernyataan/petisi kepada Letkol Ckm Dr.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor : 02011559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Slemanan.Ir.NURBANDI.ae Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinyaberupa penolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebuttidak

Surat Ijin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor : 02011559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Slemanan.Ir.NURBANDI.woncnono Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinyaberupa penolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi

Sebagai laboratorium kader bangsa yang independen dan berwawasankebangsaan ;Bahwa setelan Musda KNPI Kabupaten Pelalawan dilaksanakanTergugat Il pada tanggal 17 November 2007 selesai, walaupun dengan caracara yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi dan Anggaran Dasarserta Anggaran Rumah Tangga KNPI maka Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIll, XIV, XV, XVI, yang tergabung dalam Petisi PemudaPelalawan menghubungi dan melaporkan persoalan KNPI Kabupaten Pelalawankepada

Ketua KNPI Riau meminta kepada seluruh OKP dan DPK KNPI diPelalawan yang mendukung Petisi agar menyampaikan fotocopi SKKepengurusan untuk kepentingan verifikasi ;3. Ketua KNPI Riau meminta kepada Sdr.

Kedua belah pihak diminta sesegera mungkin memenuhi hal tersebut,baru akan diambil langkah selanjutnya ;Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XI, XIll, XIV, XV, XVI, yang tergabung dalam Petisi PemudaPelalawan kembali mendatangi Sekretariat KNPI Riau dan menyerahkanseluruh berkasberkas yang sudah disepakati pada point "32" kepada Tergugat dan tanda terima ditanda tangani oleh Sdr.

Mahdor dan serta pada saat itudiperoleh informasi Tergugat Il belum menyerahkan Kelengkapan Administrasikepada Tergugat ;Bahwa karena belum ada kejelasan dan tindakan nyata yang dilakukanTergugat atas laporan Para Penggugat, maka Para Penggugat yang tergabungdalam Petisi Pemuda Pelalawan pada tanggal 6 Desember 2007 kembalimenyurati Tergugat untuk dapat diterima beraudiensi pada tanggal 8Desember 2007 ;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIll

, XIV, XV, XVI, yang tergabung dalam Petisi PemudaPelalawan mendatangi Secretariat KNPI Riau dan diterima oleh salah satu WakilKetua KNPI Riau yang bernama Benardi dan setelah disampaikan dandilaporkan persoalan KNPI Pelalawan maka Wakil Ketua KNPI Riau Benardimengeluarkan pernyataan :1.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam petisi yang ditandatangani hampirseluruh warga Desa Kedumulyo yang pada pokoknya petisi tersebut memintakepada pihak terkait yaitu Kepala Desa Kedumulyo, Camat Sukolilo, KepalaBKD Pati, dan Bupati Pati untuk memindahkan Penggugat selaku Sekdes DesaKedumulyo, para warga menolak dan tidak menginginkan Penggugat menjabatsebagai sekdes Kedumulyo, dengan berbagai alasan, diantaranya:1) Penggugat selama int membuat kegaduhan di desa Kedumulyo berkaitandengan tanah warga

Putusan Nomor :036/G/2017/PTUN.SMG.menjanjikan untuk menyelesaikannya permasalahan Sukarno imi denganKepala Desa; bahwa saksi pernah melihat dan tanda tangan di petisi pada urutan ke15 untukdemo, petisi itu diketik oleh teman saksi yang dibawa ke rumah saksi kemudianpetisi tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa untuk dimusyawarahkan dengandihadiri oleh perwakilan warga dari 4 Dukuh di Desa Kedumulyo dan masihbanyak petisi yang belum saksi kirim ke Pak Kepala Desa.

Selanjutnya mereka akan menanyakan ke Penggugat dalam keadaanmarah tetapi saksi cegah supaya tidak terjadi pertengkaran; bahwa alasan dibuatnya petisi oleh warga adalah karena Penggugat telahmenjual bondo deso yang sekarang digarap oleh pabrik, selain itu Penggugatpernah meminta uang kepada Pak Senen sebesar Rp. 20 juta melalui telephondan kalau tidak diber! maka Prona akan digagalkan;2.

Bahwa Surat Kepala Desa tersebut telah pula melampirkan Petisi Warga DesaKedungmulyo Kecamatan Sukolil (Vide lampiran Bukti T6) ;5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama SurotoNIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017 (Vide Bukti T7) ;Hal. 50 dari 66 hal.

yang dibuat oleh warga masyarakat desa Kedumulyoyang menyoroti tetang kinerja Sekdes PNS di desa Kedumulyo, maka kami mohonagar diadakan evaluasi dan penyegaran :Menimbang, bahwa memperhatikan lampiran Surat Kepala Desa Kedumulyotersebut (Vide Bukti P6), yaitu Petisi yang mengatasnamakan warga DesaHal. 57 dari 66 hal.

Syarkawi yang mengedarkan Petisi untuk ditandatangani warga desa serta membuat Berita Acara dan Lampiran Daftar Hadirdari pertemuan tersebut;Bahwa, tidak ada warga desa yang hadir saat penandatanganan Petisi;Bahwa, isi Petisi yang diedarkan adalah Daftar Lampiran PenolakanPemberhentian Penggugat sebagai Kades Sembilang dan mohondikembalikan Penggugat sebagai Kades Sembilang;Bahwa, saksi dan semua orang keberatan terhadap pemberhentianPenggugat sebagai Kades Sembilang dikarenakan sejak kepemimpinanPenggugat

tersebut diedarkan sekitar 1 2 bulanyang lalu, masingmasing Ketua RI yang mengedarkan Petisi tersebutlangsung ke warga desa;Bahwa, seingat saksi Petisi meminta dukukan atas nama Abdul Rasyid diedarkan ke warga desa pada bulan Januari 2014;Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat kepemimpinan Abdul Rasyid ditahun 2012 s/d 2013, kondisi pembangunan di desa berjalan dengan baik,telah dibangun Kantor Desa dan adanya jaringan listrik di desa Sembilang.Begitu juga pertanggungjawaban APBD tahun 2013 telah

yang dibuat dengan alasan pemasanganlampu/listrik/PLN ke desa Sembilang, bukan tanda tangan untuk mendukungPenggugat diaktifkan kembali sebagai Kades Sembilang; Bahwa, seingat saksi yang membuat dan menyuruh warga desabertandatangan di petisi tersebut adalah ketua RT.

untukditandatangani selurun warga desa dalam hal pemberhentian Penggugatsebagai Kades Sembilang;Bahwa, sepengetahuan saksi, rapat dan pembuatan surat/petisi untukditandatangani seluruh warga desa untuk pemberhentian Penggugat sebagaiKades Sembilang terjadi saat Penggugat masih menjalani hukuman penjara.yang membuat surat/petisi tersebut adalah warga desa yang kemudiansurat/petisi tersebut diajukan kepada BPD Sembilang;Bahwa, sepengetahuan saksi, ada rapatrapat desa yang dilakukan oleh BPDSembilang

2(dua) alasan pertama melakukan tidak pidana, kedua karena tidakmelaksanakan pelayanan publik;Bahwa, sepengetahuan saksi usulan surat serta tanda tangan di petisi yangmengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kades Sembilang dibuatdan diusulkan pada saat Penggugat masih berada didalam tahanan penjara;Bahwa, yang menggantikan tugas Kades selama menjalani hukuman penjaraadalah Kaur Pemerintahan yang sekarang menjadi Pjs.

Teguran terakhir yang disampaikan oleh pihakmanagement kepada Termohon Keberatan mengenai perihal perkelahian dan/atau keributan yang disebabkan oleh Termohon Keberatan, keributan yangdimaksud dapat dibuktikan oleh Pemohon Keberatan dengan adanya rekamanpada CCTV (Closed Circuit Television) Celebrity Fitness, dan yang keduaadalah disebabkan adanya surat petisi tertanggal 27 Oktober 2014perihal pengaduan oleh membermember lain yang ditandatangani olehmembermember beserta personal trainee Celebrity

Bahwa surat yang penggugat berikan kepada Tergugat terkait pemutusankeanggotaan secara sepihak tertanggal 29 oktober 2014, adalah sangat tidakprofessional dan proporsional, karena tidak memuat, menyertakan dan / atautidak dilengkapi pula dengan nomor surat, bukti petisi kKeberatan terhadap keadaan Tergqugat yang dimaksud, buktibuktitertulis yang terkait, perjanjiankeanggotaan Tergugat yang memuat ketentuan dan peraturan yang dimaksud(pasal 14) sertabuktibukti lain mengenaiperistiwa yang dianggap

inilahkeributan yang dimaksudkan oleh penggugat (mohon untuk dihadirkan sebagaiYang kedua adalah disebabkan adanya surat petisi tertanggal 27oktober2014perihal pengaduan oleh membermember lain yang ditandatangani oleh membermember lain beserta personal trainee Celebrity fitness yang isinya memintakepada Celebrity fitness Mall Galaxy atas keberatan membermember danpersonal trainee tersebut bilamana saudara Termohon keberatan masih tetapmenjadi anggota member cerebrity fitness, (Siapa yang membuat

Bagaimana mungkin para member dapat membuat petisi dan maumembubuhkan tanda tangannya bilamana tidak ada oknum manajemen yangmengarahkan untuk melakukan perbuatan tersebut dan menjamin kerahasiaanbahwa petisi tersebut tidak akan diketahui oleh Termohon keberatan/ Tergugatdan hal tersebut hanya BISA dilakukan oleh oknum yang betul betul menguasaidan mengerti serta memahami peraturan/ klausura baku jahat cerebrity fitnessnah rupanya benar juga katakata terakhir Rony Amanta bahwa tergugat akandiselesaikan

Bahwa dalil Penggugat nomor 4. halaman 4, patut ditolak dan dikesampingkankarena prosedur dan ketentuan yang dimaksud tidak jelas, dan yang pastisangat jelas adalah bahwa ketentuan UndangUndang PerlindunganKonsumen 8/1999 lebih tinggi dan tidak boleh dikalahkan, dikesampingkanoleh peraturan/ klausula baku yang berupa tata tertib prosedur dan ketentuansepihak pihak pelaku usaha/ Penggugat/ Celebrity fitness/ badan hukum yangharus patuh pada UndangUndang., dan patut diduga petisi dimaksudmerupakan

.Bahwa Terdakwa/Pembanding terpaksa mengakui perbuatan pada tingkatpenyidikan adalah karena tidak sanggup menahan siksaan fisik yangdilakukan oleh penyidik kepadanya, mengingat bahwa fisik yang sudahlanjut usia sehingga terpaksa Tersangka/Pembanding mengakulperbuatannya.Bahwa untuk mematahkan berita bohong yang dibuatbuat oleh penyidikyang menyebutkan bahwa ada massa marah jika Terdakwa tidak mengaukuiperbuatannya, maka masyarakat pada RT.001 RW.033 tempat dimanaTerdakwa/Pemohon tinggal membuat petisi

yang dikomandoi oleh ketua RTsetempat dan ditandangani oleh hampir seluruh anggota masyarakat yangpada pokonya bahwa petisi tersebut adalah menyatakan masyarakat tidakmarah karena masyarakat meyakini perbuatan yang dituduhkan kepadaTerdakwa/Pembanding adalah tidak berdasar, mengingat usia sepuh dankesehariarian Terdakwa / Pembanding adalah sebagai tokoh agama dantokoh masyarakat setempat sehingga tidak mungkin melakukan perbuatansehina yang dituduhkan.

Akan tetapi petisi tersebut ditolak dan tidak samasekali dipertimbangkan oleh Majelis HakimBahwa pertimbangan mengenai unsur membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya dalam pertimbangan hukum pada putusanmajelis hakim Pengadilan Negeri Cibadak adalah tidak lengkap dansempurna, karena ajakan ayoayo masuk yang ditujukan kepada anakkorban adalah semata untuk mengajak masuk bukan bujukan untukmelakukan persetubuhan sebagaimana dimaksud.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadakmengenai

iniPembanding seharusnya dinyatakan bukan pembuat delik sehingga tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.Bahwa dalam hal terjadinya error in persona, maka seharusnya majelishakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tanpa syarat. lebihbaik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orangtidak bersalah.Bahwa mengingat usia pembanding yang sudah lanjut usia atau sepuh (64tahun), dan pembanding adalah tokoh agama dan masyarakatdilingkungannya, serta dikuatkan oleh petisi

strong>Dua Puluh Dua) Hari ;

petisi diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi(Saksi9), Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi14),Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi13),Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi12), Kopda EkoSetyo Budiyanto (Saksi10), Kopda Jumarton (Saksi11) danKopda Yudi Arif untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.6.

Bogor untukmenandatangani surat pernyataan/petisi bermaterai tentangpenolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi2.Bahwa isi Surat pernyataan tersebut tentang masalah KopdaAndika yang dipukui oleh Kasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransofa,S.Psi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalambulan Mei 2020 diadakan pertemuan di Ruko Dua Raja untukmembuat surat pernyataan/petisi kepada Letkol Ckm Dr.

Boy Ramurthi(Saksi2) Danyonkes 1/1 Kostrad sedang berada di dalam rumahkediaman Saksi2 mendengar teriakan anggota di depankediaman Saksi2 menyampaikan asprisari terhadap Saksi2 ataskebijakan yang diterapkan Saksi2 terhadap personel Yonkes 1/1Kostrad diantaranya adanya iuran pengaspalan asrama Yonkes1/1 Kostrad dan iuran Protama, dan Saksi tidak ikutmenandatangani surat pernataan/petisi penolakan kebijakanSaksi2.3.

saat Kopda Yudi Arif mengetik suratpernyataan/petisi kemudian surat pernyataan petisi penolakankebijakan Saksi2 ditandatangani oleh anggota yang berpangkatKopral dan Saksi ikut tandatangan surat pernyataan/petisisolidaritas kebersamaan anggota bepangkat Kopral Yonkes 1/1Kostrad.Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00Wib terjadi aksi demo penolakan kebijakan Saksi2 di depanrumah kediaman Saksi2 dan di Mayonkes Yonif 1/1 Kostradyang dihadiri oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya

Namun setelah ada permohonan danaksiaksi terkait penyesuaian gaji sesuai dengan Upah Minimum Kotadan ditandatanganinya petisi, Tergugat Il atau rektor yang ke2 pernahmelakukan rapat hanya dengan pegawai dan satpam sekitar 6 (enam)bulan yang lalu. Dalam rapat tersebut, Tergugat Il menanyakan apaalasan dibuatnya petisi oleh para dosen, pegawai atau karyawan?

lalusaat itu saksi menjawab dalam petisi tersebut, kami tidak menuntutuntuk kenaikan gaji, kami hanya menuntut pembayaran gaji agar sesuaidengan Upah Minimum Kota Ternate. Lalu Tergugat II mengatakanapakah gaji yang diterima selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga?, dan dijawab oleh kami tidak cukup.

Namun ada ancaman dari pihak para Tergugat yangsaksi dengar dari rekan kerja bahwa akan dilakukan pemutusanhubungan kerja kepada para dosen, pegawai, karyawan atau satpamyang menandatangani petisi.

Ada beberapa rekan kerja yang tidak maumenandatangani petisi agar tidak dipecat namun sampai sekarang tidakada yang dipecat karena hal tersebut ;Bahwa pada masa pandemi, Penggugat dan saksi tetap melaksanakanpekerjaan.Bahwa gaji yang diterima oleh pegawai, dosen, karyawan atau satpamantara lain gaji pokok, tunjangan istri atau suami dan anak sertatunjangan Kesehatan atau BPUS ;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa akan menanggapinya dalamkesimpulan.2.

Teguran terakhir yang disampaikan olehpihak management kepada Termohon Keberatan mengenai perihal perkelahiandan/atau keributan yang disebabkan oleh Termohon Keberatan, keributan yangdimaksud dapat dibuktikan oleh Pemohon Keberatan dengan adanya rekamanpada CCTV (Closed Circuit Television) Celebrity Fitness, dan yang keduaadalah disebabkan adanya surat petisi tertanggal 27 Oktober 2014 perihalpengaduan oleh membermember lain yang ditandatangani oleh membermember beserta personal trainee Celebrity

Celebrity Fitness Mall Galaxy atas keberatan membermember dan personal trainee tersebut bilamana saudara Termohon Keberatanmasih tetap menjadi anggota member Celebrity Fitness, halhal tersebut di atasmenjadi dasar Pemohon Keberatan untuk melakukan pemutusan keanggotaanterhadap Termohon Keberatan, yang mana mengenai hal tersebut tidakdisampaikan dan diungkapkan pada proses pemeriksaan sengketa di BPSKKota Malang, sehingga dapat diduga merupakan suatu tindakan tipu muslihatdari Termohon Keberatan dan petisi

OS scansdan yang kedua adalah disebabkan adanya surat petisi tertanggal27 Oktober 2014 perihal pengaduan dari membermember lain yang ditandatangani oleh membermember beserta Personal Trainee Celebrity Fitnessyang dalam isinya meminta kepada Pimpinan Celebrity Fitness Mall Galaxyatas keberatan membermember dan personal trainee tersebut bilamanasaudara Tergugat masih tetap menjadi anggota member Celebrity Fitness,...dst...., sehingga dapat diduga merupakan suatu tindakan tipu muslihat dariTermohon

keberatan dan petisi dari para member lainnya serta rekamancctv merupakan suatu dakumen yang menentukan sehubungan denganpermasalahan tersebut;sehubungan dengan dalil Penggugat berkenaan dengan 3 (tiga) syaratdalam PERMA 01 Tahun 2006 mengenai tata cara pemeriksaan keberataninilah, Penggugat menggunakan tipu muslihatnya untuk memperdayaiMajelis Hakim Pemeriksa Keberatan yaitu dengan mendalilkan bahwaTermohon Keberatan melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf b, yang berbunyisetelah Putusan Arbitrase BPSK

Nomor 184 K/Pdt.SusBPSK/2016dalam pembuktiannya selama persidangan dari buktibukti dan saksisaksiTermohon Kasasi yang dahulunya Termohon Keberatan dan Penggugattidak dapat membuktikan dalil tersebut bahkan melalui kuasa hukum dariTermohon Kasasi yang dahulunya Termohon Keberatan dan Penggugattidak ada satupun pertanyaan yang menanyakan hal tersebut sedangkandalam kesaksian dari para saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasidan Pemohon Keberatan dan Tergugat jelas disampaikan bahwa petisi padatanggal

Bahwa pembangunan PLTP Rajabasa tersebut telah mendapat dukungan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) KecamatanRajabasa tanggal 10 Desember 2013; Petisi Masyarakat Adat Saibatin 5 (lima) Marga Kabupaten LampungSelatan, tanggal 5 Agustus 2013; Surat Pernyataan Bersama dari Tokoh Adat Marga Pesisir, Tokoh Pemuda,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas, Organisasi Nelayan, danAPDESI sekecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31Agustus 2010; m.

Petisi tersebutdibuat dan ditandatangani oleh lima tokoh dan pemimpin masyarakat Adat Saibatin(Petisi Masyarakat Adat Saibatin) yaitu: 120 Adapunberikut:David Marison, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Rajabasa dengan gelarPangeran Punyimbang Agung ;Zainal Abidin, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran dengan gelarPangeran Naga Bringsang;Azhar Marzuki, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Legun dengan gelarPangeran Tihang Marga;Bahri, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan Ratu Menangsidengan

Abas Sy, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Katibung dengan gelarPangeran Sasuhutan Sampurna Jaya;kutipan dari isi Petisi Masyarakat Saibatin adalah sebagai1. Kami mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitan denganProyek PLTP Rajabasa 2 x 110 MW yang dikembangkan oleh PTSupreme Energy Rajabasa.3. Kami memohon kepada, serta melakukan setiap upaya agar BapakMenteri Kehutanan Republik Indonesia segera memberikan Izin PinjamPakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Supreme EnergyRajabasa...

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat IT Intervensi)Halaman 59 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT2122232425Dengan demikian, terbukti bahwa faktanya justru 5 (lima) tokoh dan pimpinanmasyarakat Saibatin secara nyata telah mendukung adanya Objek Gugatan TUN,sebagaimana dinyatakan dalam Petisi Masyarakat Adat Saibatin tertanggal 5Agustus 2013.

Abas Sy, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Katibung dengan gelarPangeran Sasuhutan Sampurna Jaya;Adapun isi dari Petisi Masyarakat Saibatin adalah sebagai berikut:1.

sepihak dari Para Penggugat karena faktanya ParaPenggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk danatas nama seluruh masyarakat adat Saibatin;Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untukbertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat adat Saibatin karenasama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dansetiap masyarakat adat Saibatin kepada masingmasing Penggugatuntuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat tertentu;Selain itu, faktanya terdapat Petisi

Petisi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh limatokoh dan pemimpin masyarakat Adat Saibatin (Petisi Masyarakat AdatSaibatin) yaitu:1) David Marison, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Rajabasadengan gelar Pangeran Punyimbang Agung;2) Zainal Abidin, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Dantaran dengangelar Pangeran Naga Bringsang;3) Azhar Marzuki, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Legun dengangelar Pangeran Tihang Marga;4) Bahri, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Ratu Keratuan RatuMenangsi dengan

Abas Sy, sebagai Kepala Adat Saibatin Marga Katibung dengangelar Pangeran Sasuhutan Sampurna Jaya;Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/201520.21.22.Adapun kutipan dari isi Petisi Masyarakat Saibatin adalah sebagaiberikut:1.Kami mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan yang berkaitandengan Proyek PLTP Rajabasa 2 x 110 MW yang dikembangkanoleh PT Supreme Energy Rajabasa.2. ..3.

Kami memohon kepada, serta melakukan setiap upaya agar BapakMenteri Kehutanan Republik Indonesia segera memberikan IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Supreme EnergyRajabasa...Dengan demikian, terbukti bahwa faktanya justru 5 (lima) tokoh danpimpinan masyarakat Saibatin secara nyata telah mendukung adanyaObjek Gugatan TUN, sebagaimana dinyatakan dalam Petisi MasyarakatAdat Saibatin tertanggal 5 Agustus 2013.

Dalam Petisi Masyarakat AdatSaibatin tersebut dengan jelas diketahui bahwa setiap pemangku adatyang berada di Lampung Selatan tidak berkeberatan dengan kegiatanyang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di wilayah Gunung Rajabasa;Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Para Penggugat secarahukum sama sekali tidak mempunyai kapastitas untuk bertindak untukdan atas nama masyarakat adat Saibatin karena faktanya tidak adasurat kuasa yang diberikan seluruh masyarakat Adat Saibatin kepadaPara Penggugat

alias STEPANUSPIGAI Alias BULE (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) bersamadengan saksiMIKAEL BUKEGA (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah)bertugas sebagai orator, terdakwa YOS IYAI ALIAS YOS bertugas sebagaijuru bicara, saudara AGUS MOTE bersama dengan dan saudara MELKIPEKEI bertugas sebagai koordinator lapangan dan saudara JACK MOTEyang bertugas sebagai keamanan dalam pengurusan tali Komando, yangtergabung dalam Front Anti Rasisme (FRAR) dengan pembahasan dalamrapat tersebut mengenai petisi

yang berisi tentang rasisme dan papuamerdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditujukankepada Bupati Kabupaten Deiyai agar petisi tersebut dapat ditandatanganioleh Bupati Kabupaten Delyai selain itu pada rapat juga membahaspembagian tugas dan perlengkapan demonstrasi yang akan dilakukan padahari Senin, tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa demonstrasi yang terjadi pada hari Senin, 26 Agustus 2019 dilapangan Thomas Adii Waghete dimana massa dikumpulkan hingga sianghari sekitar jam 14.00 Wit dengan ada salah satu dari massa yangmembawa bendera KNPB dan bendera Bintang Kejora menuju ke KantorBupati Kabupaten Deiyai dengan berjalan kaki, sesampainya di halamanKantor Bupati Kabupaten Delyai terdakwa Stepanus Pigai Alias BuleHalaman 4 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Nabmembacakan surat petisi atau pernyataan sikap dari Front

tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wit sampai sekitarjam 12.00 Wit terdakwa YOS IYAI ALIAS YOS, bersama dengan SaksiMIKAEL BUKEGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksiSTEVANUSPIGAI alias STEPANUS PIGAI Alias BULE (terdakwa dalam penuntutanterpisah), saudara AGUS MOTE, saudara MELKI PEKEl, sSaudaraYULIANUS MOTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dansaudara JACK MOTE, berkumpul dirumah saudara AGUS MOTE untukmengadakan rapat untuk kedua kalinya yang membahas mengenaipemberian surat petisi

,M., M.Pdyang pada pokoknya menerangkan Pernyataan Sikap (Petisi) terdapat kata kata atau kalimat yang intinya bersifat menghasut atau mengajak ataumempengaruhi massa untuk memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia atau tidak mengakui Papua sebagai bagian dari NegaraKesatuan Republik Indonesia atau tidak mengakui Papua sebagai bagiandari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Katakata atau kalimat itu sebagaiberikut :1.