• Money Politics bukan secara moral saja yangsalah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampakyang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan PemerintahanPengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang;Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor

  UMAR USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalahmoney politics; Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 witadi dusun lambangan desa BondeBonde Kecamatan Tubo Sendana; Bahwa saksi merupakan ketua Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana; Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat katanya ada indikasidugaan money politics, selanjutnya saksi koordinasi dengan Polisi

  HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan telepon dariPanwascam mengenai adanya dugaan money politics;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.MjnBahwa saksi sempat melakukan introgasi kepada Terdakwa dan ketika digeledahditemukan uang Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa membagibagikan uang untuk pasangan calon nomor 2 dan telahmemberikan uang kepada Abd.

  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di dusunlambangan desa BondeBonde Kecamatan Tubo Sendana Terdakwa ditangkapoleh anggota Polri yang sedang bertugas sebagai PAM TPS pemilinan Gubernurdan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;Bahwa awalnya saksi Umar Usman yang merupakan ketua Panwaslih kecamatanTubo Sendana mendapatkan laporan dari masyarakat katanya ada indikasi dugaanmoney politics

• ) 2kg Gula Pasir.2) 1kaleng susu kental kemasan 375 gram merk Tiga Sapi.Bahwa, begitu juga dengan saksi ELFRIDA LUMBANTORUAN (53) tahunmelaporkan hal tersebut kepada Calon Kepala Desa No Urut 03 DAULATPASARIBU dan menjemput BARANG BUKTI SEMBAKO tersebut sekaligusberkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera membuat suratpermohonan kepada PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) dengansesegera mungkin menyelidiki atas peristiwa tersebut diatas, dan apabilatelah terbukti terjadi praktik mney politics

• dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

• Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 ( satu ) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan On but one ever speak one polite talk today politics

  menjawab kalausudah memaafkan dan sudah tidak ada masalah, tapi selang 3 hari kok adalaporan kalau Terdakwa bersama keluarga disuruh minta maaf ke Pak Suyanto danintinya Sudah minta maaf dan sudah damai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidakkeberatan dengan keterangan saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1(satu ) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagiandepan bertuliskan On but one ever speak one polite talk today politics

  UndangundangHukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurutpendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwatidak ditahan;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN PwdMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) potong kaos oblonglengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan On but one everspeak one polite talk today politics

• dan kompas.com saksi Fadli Zon membacaberitaberita yang isinya menghina pribadi saksi Fadli Zon yaitu berita yangberjudul Kampanye di Semarang Fadli Zon Bagibagi uang di Pasar.Bahwa selanjutnya pada esok harinya pada tanggal 3 Juli 2014 saksi FadliZon kembali melihat dan membaca berita yang dimuat di mediaTribunnews.com yaitu berita;Bagibagi uang di pasar, Fadli Zon dilaporkan ke Panwaslu,Koordinator daerah KP2KKN Jawa Tengah mengirimkan surat laporan kePanwaslu Kota Semarang terkait dugaan money politics

  kompas.com saksi Fadli Zon membacaberitaberita yang isinya menghina pribadi saksi Fadli Zon yaitu berita yangberjudul Kampanye di Semarang Fadli Zon Bagibagi uang di Pasar.Bahwa selanjutnya pada esok harinya pada tanggal 3 Juli 2014 saksi FadliZon kembali melihat dan membaca berita yang dimuat di mediaTribunnews.com yaitu berita :Bagibagi uang di pasar, Fadli Zon dilaporkan ke Panwaslu;Koordinator daerah KP2KKN Jawa Tengah mengirimkan surat laporan kePanwaslu Kota Semarang terkait dugaan money politics

• Bahwa dari uraian Dakwaan JPU a quo Bahwa perbuatantersebut dilakukan secara tunggal padahal dilakukan secarabersama sama oleh klien kami SYAHRIL EFENDI, MAN,KOPLI dan JUKRI hal ini membuktikan Dakwaan tunggaltersebut salah sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 63KUHPidana tersebut, karena dalam perkara ini hanya terjadisatu jenis peristiwa pidana money politics dengan maksud dantujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon nomorurut 3 (CIK UJANG H.HARYANTO).Terhadap pertimbangan hukum Majelis

  memenangkan pasangan Bupati dan wakil Bupati lahatyang dilakukan pasangan calaon nomor urut 3 Cik ujang Haryanto.Mengingat perbuatan yang didakwakan oleh JPU adalahperbuatan yang sejenis, dilakukan kejahatan berlanjut dansecara bersamasama, maka dakwaan seharusnya menuruthukum tidak boleh dirumuskan dalam dakwaan tunggal.Apabila cara penyusunan dakwaan sebagaimana yangdiajukan JPU tersebut diterima dan dibenarkan oleh MajelisHakim, berarti terhadap seorang yang diduga melakukantindak pidana money politics

  tujuan si pelaku.Dengan unsur ke 2 (dua) sengaja, mempengaruhi, melakukansesuatu perbuatan pertimbangan majelis tidak dijelaskan secara rincimengenai maksud dan tujuan sipelaku melakukan money politik karena tidakmempertimbangkan pasal penyertaan sebagaimana yang diamanatkan pasal55 KUHPidana, dalam hal ini terdakwa didakwa Jaksa Penuntut dengandakwaan tunggal pada pasal 187 A padahal perbuatan pelaku dilakukansecara bersama dengan niat dan tujuan yang sama untuk melakukanperbuatan pidana money politics

• Majelis Hakim Penadilan Tingkat Banding berpendapat bahwapenyuapan dalam arti pemberian sejumlah uang kepada anggota masyarakatdalam rangka pemilihnan calon pemimpin in casu pilkades termasuk bentuk atautindakan politik uang (money politics) yang tidak memberikan pembelajaran yangbaik kepada masyarakat di era reformasi dan di alam demokrasi sepertisekarang ini.

• Selanjutnyasaksi DENY ALAMSYAH memberitahukan kepada saksi ABDUL SALAM tentangkegiatan kampanye yang terdakwa lakukan ternyata bermuatan politik uanghal 3 dari 9 hal Perkara No.29/PID.SUS//2019/PT.DKI(money politics) karena adanya janjijanji terdakwa jika terpilin nanti akanmelakukan undian kupon berhadiah berupa umroh dan doorprize menarik lainnyaseperti yang tercantum pada lembaranlembaran kupon yang terdakwa bagikankepada warga masyarakat yang telah mengisi data identitas dirinya padalembaran

• Keadaanpasar sudah ada saya tahun ada money politics dari testimony sdr. Binter Gultom,Ketua DPC FTA Tebing Tinggi. Money politics adalah kelumrahan di neolib, tetapimusuh gerakan buruh (vide: angka 10 surat tersebut), akhirnya Dr.

• perceraiansebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telahterbukti adanya;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkansikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali denganTergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap padagugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitabGhoyatul Marom berbunyi :(Gb politics

• Praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang burukserta terpuruknya partai politik;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187huruf A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RINomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti PenggantiUU RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukantanggapan atau keberatan

  terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yangtercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwalahyang telah diamankan oleh anggota Panwas Kecamatan Sendana pada hari Selasatanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.45 di Desa Lempangan, Kecamatan Sendana,Kabupaten Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana pemilihan kepaladaerah in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Baratperiode 20172022 berupa politik uang (money politics

• perceraiansebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telahterbukti adanya;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkansikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali denganTergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap padagugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitabGhoyatul Marom berbunyi :(Gb politics

• dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

• Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 ( satu ) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan On but one ever speak one polite talk today politics

• Terkait adanya dugaan tindak pidana money politics padapemilihan Kepala Desa Kalierang Kecamatan Selomerto,sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c PeraturanDaerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentangPemilinan Kepala Desa, Sdr. Alven Suri Zain,SH dapatmeneruskannya kepada Kepolisian negara Republik Indonesia;4.

  Silahkan Para Penggugat untuk membutikan jika ada dugaanTergugat melakukan money politics sesuai dengan ketentuanprosedure hukum yang berlaku, jika tidak terbukti maka Tergugat akanmelakukan Gugat Balik dan atau Lapor balik;b.

• perceraiansebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telahterbukti adanya;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkansikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali denganTergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap padagugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitabGhoyatul Marom berbunyi :(Gb politics

• 50.000, (lima puluh riburupiah) untuk membeli bensin, untuk mencari;Bahwa saksi tidak dikasih uang oleh Terdakwa;Bahwa saksi MELKIOR MEYASA Alias MEKY juga tidak dikasih uang olehTerdakwa;Bahwa pada saat itu saksi MELKIOR MEYASA Alias MEKY memanggilTerdakwa karena kangen rindu, bukan untuk memberikan sosialiasasi;35Bahwa kemudian saksi JOSIAS JAFLAUN Alias AIS dan LAKPERY JAKOPUNMEHOPA kemudian datang, dan mengambil uang dari yang menerima uang,karena mereka mengira Terdakwa telah melakukan money politics

  mana pun; 3839 Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap prinsip bebastersebut, maka Pasal 86 ayat (1) huruf j UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengatur bahwa Pelaksana, Peserta, dan PetugasKampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadaPeserta Kampanye Pemilu yang lazimnya masyarakat menyebut sebagai politik uang(money politics

  sejumlah uang dan stiker kepada para saksitersebut dan beberapa orang yang lain, dengan maksud (tujuan) agar para saksi dan43beberapa orang yang lain memilih Terdakwa pada saat Pemilu Legislatif tanggal 9April 2014, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendakioleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut,apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, danperbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai politik uang (money politics

  menyatakan bahwa Terdakwamemberikan uang kepada mereka bukan untuk mempengaruhi mereka, menurut MajelisHakim tindakan Terdakwa yang memberikan uang pada masa tenang, kepada merekabukan untuk mempengaruhi mereka, tetapi pada saat itu Terdakwa sedang mencalonkandiri sebagai Anggota Legislatif, dan uang tersebut diberikan pada masamasa menjelangpelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, dengan pemberian uang tersebut, masyarakatakan menilai perbuatan Terdakwa sebagai suatu tindakan politik uang (money politics

• Sulistya Firdawardani;

• 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Norek : 0739670839 atas nama Rizki Sulistya Firdawardani;

Dikembalikan kepada saksi RIZKI SULISTYA FIRDAWARDANI Als RIRIZ

• 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI dengan Norek: 0739670839 atas nama Rizki Sulistya Firdawardani;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

• 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang bertuliskan politics

• Money Politics bukan secara moral saja yangsalah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yangsangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187huruf A Ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

• Bahwa selama s proses pemilihan lurah desaSumberagung, sejak persiapan,pengumuman .........pengumuman bakal calon sementara, pengumumanbakal calon tetap, pengumuman calon yang berhakdipilih, masa kampanye, kampanye dialogis, masatenang sampai dengan hari pemungutan suara danpenghitungan suara, tidak ditemukan atau adapengaduan mengenai terjadinya penyimpangan berupamoney politics; b. Bahwa materi pernyataan tersebut tidak benar,dibuat secara sepihak dan bertujuan untukmenjatuhkan Sdr.

  Bahwa dengan tidak ditemukannya bukti mengenaiterjadinya money politics oleh Sdr. Warnatersebut jelas bahwa sanksi tidak dapatdijatuhkan;Bahwa dalil Penggugat angka 6 yang padapokoknya mengatakan bahwaPanitia melakukan kecurangan berupa pemberian SuratKeterangan sebagai saksi dari calon lurah Warnakepada orang yang tidak terdaftar sebagai wargaDesa Sumberagung adalah tidak benar;a. Bahwa Panitia tidak pernah memberikan suratketerangan sebagi saksi kepada para calon lurahdesa;b.

• tefaga pada aspek pemanfaatannya, danmasyarakatvkelompok tani yang berada atau tetangga kebun Hsarifuddin Bin Kabilang tetap beraktifitas untuk berkebun yang hasilnyaakan dipergunakan untuk biaya kehidupan, oleh karenanya SimbiosisMutualisme atau keterhubungan antara hutan danmasyarakatkelompok tani yang hidup dan berkebun adalah bagianyang tak terpisahkanHalaman 12 dari 17 hal Put.No.200/PID/2018/PT.SMR> Bahwa Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalamkaryanya ichomachean ethics, politics

• Praktik money politics ini berakibatpada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentangperubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang PenetapanPeraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerii dan tidak mengajukan eksepsikeberatan