Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLALawanPPRS , Dkk

PPRS yang diwakili oleh Honny Maitimu, Selaku: Ketua Dewan PengurusPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susus (PPPRS)Kebagusan City, Alamat : Tower A Lantai 20 A7A Apartemen KebagusanCity, Jalan Baung Raya, Kel. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Leanika Tanjung selaku Sekretaris Pengurus Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS) Kebagusan City, Alamat :Tower A Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, Kel. PasarMinggu, Jakarta Selatan.

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, VS SUPENDI

PUTUSANNomor 219 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN(PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, diwakili olehKetua dan Sekretaris PPRS Mediterania Palace ResidencesKemayoran Khairil Poloan dan Ikhsan, berkedudukan di JalanLandas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2, Kemayoran,

kontrak kerjayang telah disepakati yang selurunnya sebesar Rp460.000.000,00 (empatratus enam puluh juta rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara iniyang diperhitungkan sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas riburupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.SusPHI/2016, tanggal 25 April 2016 sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUSPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS

sama sekalimengenai pemeriksaan peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pulahasil sidang pleno kamar perdata tahun 2018, dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkaraPerselisinan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum untuk peninjauankembali, oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidakdiatur upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPRS

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACERESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 219 PK/Padt.SusPHI/20182.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES tersebut;

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES VS SUPENDI,

PUTUSANNomor 139 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN(PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, diwakili oleh:1. KHAIRIL POLOAN, jabatan Ketua PPRS MediteraniaPalace Residences Kemayoran;2.

IKHSAN, jabatan Sekretaris PPRS Mediterania PalaceResidences Kemayoran;Tempat kedudukan di Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. SITOR SITUMORANG, S.H., M.H.;2. T. ALEXIS APRILINDO, S.H.

Susun(PPRS) Mediterania Palace Residences, dimana saat itu Penggugatseperti biasanya melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dantanggung jawab Penggugat sebagai Apartment Manager;Bahwa insiden pengusiran secara paksa terhadap Penggugat olehbeberapa orang suruhan dari beberapa pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPRS) Mediterania Palace Residences jelassangatlah tidak masuk akal dan diluar dan etika hukum yang berlaku,Halaman 2 dari 25 halaman.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat denganKetua PPRS Mediterania Palace Residence);2. Adanya percakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum(Penggugat dan Ketua PPRS Sdr. Agoeng Nugroho cakapbertindak;Adanya obyek perjanjian (perjanjian kontrak kerja);4. Adanya Kausa yang halal (materi yang diperjanjikan bukanlahhal yang dilarang undangundang);Halaman 18 dari 25 halaman.

/PPRS/MPR/PKVVT/VIII/14 tanggal 2 September 2013,yangditandatangani oleh Sdr.

Pembanding/Tergugat I : Agoeng Nugroho (Mantan Ketua PPRS MPR) Diwakili Oleh : RM.

Sampang Nakula, SH
Terbanding/Penggugat : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Mediterania Palace Residence
Turut Terbanding/Tergugat VII : Suwito (Mantan Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat V : Adri Kusdianto (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat III : Aman Sitor Situmorang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Edward Frans (Mantan Dewan Pertimbangan)
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tini Kartini (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding

/Tergugat IV : Andreas Bustaman (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat II : Supendi

oleh ADJIT LAUHATTA Sebagai Sekretaris.Sebelum Jabatannya berakhir Tergugat telah di BERHENTIKAN olehPengurus Perhimpunan Rumah Susun Mediterania Kemayoran padatanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Rapat Pengurus, karenaTERGUGAT tidak pernah aklif dan melanggar anggaran dasar PPRS MPR (P).Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya perjanjian kerjawaktu. tertentu No. 89/PGA/PPRS MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 12September 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat pada saat itumenjabat Ketua Perhimpunan

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah hanya ditandatangani oleh Ketua PPRS MPR. Periode 2012 2015 (SaudaraAGOENG NOEGROGO) tanpa mengikutsertakan Sekretaris PPRS MPR(Saudara ADJ1T LAUHATTA) bahwa perjanjian kerja waktu tertentutersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan anggarandasar PPRS MPR pasa! 19 ayat 3 yang tertulis antara lain Ketua dansekretaris mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilan tentanghal hal dan dalam segala hal kejadian ...,(P2).

Bahwa PPRS MPR tidak mempunyai wewenang untuk melakukanperjanjian dengan Tergugat II sebagai Apartemen Manager, karena yangberhak melakukan pengangkatan Apartemen Manager adalah PT.PRIMABUANA INTERNUSA / INNER CITY Sebagaimana diatur pada pasal 7ayat 4 Anggaran Rumah Tangga (P ).Bahwa mengenai hal tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT danTERGUGAT II mengetahui tentang Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga karena Tergugat pernah menjadi Ketua PPRS MPRuntuk Periode 2013 2016.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan TERGUGAT danTERGUGAT Il yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu TertentuNo. 089 /PGA/PPRS MPR/PKWT VIII/14 tanggal 02 September 2013.9.

Bahwa Jabatan Sekretaris di Perhimpunan Penghuni Rumah SusunMediterania Palace Residences (PPRS MPR) saat itu diisi oleh Sdr. AdjitLauhatta adalah Karyawan PT. Prima Buana Internusa (PBI) dan jugamenjabat Pengurus PPRS di Apartemen lain walaupun tidak tinggal /menghuni di rumah susun sehingga hal ini melanggar ART PPRS tentangPengurus PPRS yang mengutamakan Penghuni sebagai PengurusPPRS dalam artian konflik kepentingan PT.

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM (TKC) VS WONGWA GROHO, DKK

Nomor 1058 K/Pdt/2014diberhentikan atas dasar Pasal 6 ayat (1) butir d Anggaran RumahTangga PPRSTKC sesuai dengan surat Penggugat Nomor009/PWT/PPRS TKC/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti P4);.

Bahwa dalam Rapat (RULB) tersebut (bukti P7), ternyata hanya dihadiriatau diwakili oleh 108 (seratus delapan) anggota saja, oleh karena ituRapat tersebut tidak memenuhi kuorum mengadakan RULB PPRSTKCsesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar dan Pasal 15 ayat (1)Anggaran Rumah Tangga PPRS TKC.

,tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.BeMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:Menyatakan sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPRS TKC Nomor02 tanggal 2 Desember 2010 yang memilih Penggugat sebagai PengurusPeriode 20092012;Menyatakan Penggugat adalah Pengurus PPRS TKC yang sah PeriodeTahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;Menyatakan Rapat

dikarenakan posisinya sebagai ketuadalam pembentukan Rapat Umum Luar Biasa PPRS TKC.

dan TermohonKasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat Il) menganggap dirinya sebagaiKetua dan Sektretaris PPRS TKC periode 20122015, padahalkepengurusan Penggugat belum berakhir, maka pemilihan tersebutdidasarkan pada Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar, dimana yangmewakili PPRS TKC baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahKetua dan Seketaris, oleh karenanya Penggugat sudah tepat dalammenentukan para pihak;Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 18 Januari 1982 Nomor

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM (PPRS-TKC) MELAWAN PT. DUTA ADHIPUTRA, CS

Penggugat:
1.Arif Adi Pranoto
2.Teguh Kuswandi
Tergugat:
PPRS HAMPTONS PARK

Penggugat:
PPRS MENARA LATUMENTEN
Tergugat:
1.PT. MAGNA NETWORK
2.JOHAN HARTONO

Penggugat:
ALFIAH
Tergugat:
1.PPRS PESONA BAHARI
2.BADAN PENGELOLA PESONA BAHARI

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), 2. IKHSAN (SEKRETARIS PPRS MPR) tersebut;

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), DKLawanBANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG PEMBANTUSUNTERDanOTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Penggugat:
1.ARIF HADI PRANOTO
2.TEGUH KUSWANDI
Tergugat:
PPRS HAMPTONS PARK

Penggugat:
TEGUH KUSWANDI
Tergugat:
1.PPRS HAMPTONS PARK
2.PT. EIGHT PROPERTY INDONESIA

SENDICO WIGUNA LESTARI;1.GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2.PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) BELLAGIO MANSION;

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) BELLAGIOMANSION, beralamat di Bellagio Mansion Jalan Mega Kuningan BaratIX, Kavling No.E43, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili olehANY ARYANY, SH., LL.M, selaku Pengawas PPRS Bellagio Mansion,dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada Binsar Ronitua SHutadjulu, SH., Patar Goflid M.

CHANDRA selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Non Hunian ITC Mangga Dua, dkk

Nomor 2448 K/Padt/2016oleh Penggugat melalui wakilnya PPRS Non Hunian ITC Mangga Dua yaituTergugat dan Badan Pengelola (Tergugat Il) yang ditunjuk untuk mengelolafasilitas umum maupun fasilitas knusus dalam Gedung ITC Mangga Dua.

mengadakan Rapat Umum PPRSdan Termohon Kasasi ini duduk sebagai pengurus karena menerima kuasadari anggota PPRS dimana Termohon Kasasi tidak mempunyaiunit/kios/toko di ITC Mangga Dua dan Termohon Kasasi bisa jadi pengurusmelalui Rapat Umum PPRS yang direkayasa, Termohon Kasasi hanyapenerima kuasa dari PT Duta Pertiwi Tok anak perusahaan Sinar MasGroup bukan anggota PPRS ITC Mangga Dua yang mana pengangkatanTermohon Kasasi sebagai pengurus PPRS ini telah melanggar PP Nomor4 Tahun 1988 Pasal 5/7 ayat

Bahwa, pembuatan Akta Perubahan AD dan ART PPRS ITCMangga Dua ini dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa melaluirapat umum ataupun rapat umum luar biasa PPRS ITC ManggaDua yang sudah Pemohon Kasasi sampaikan pada MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Kesimpulan dan padaMajelis Hakim Tingkat Banding dalam memori banding yangPemohon Kasasi ajukan yang tidak dipertimbangkan Judex Factipada dua tingkat peradilan ini;3.

Nomor 2448 K/Padt/2016Umum Anggota PPRS ITC Mangga Dua yang tidak ada agendaacara membahas mengenai kenaikan iuran service charge (buktiP5) dan bukti surat pemberitahuan putusan Rapat UmumAnggota PPRS ITC Mangga Dua yang tidak ada putusanmengenai kenaikan iuran service charge (bukti P16);A.3 Judex Facti tidak mempertimbangkan buktibukti Pemohon Kasasiajukan Bahwa, untuk mendukung dalildalil gugatan a quo, Pembandingtelah mengajukan buktibukti autentik yang PemohonKasasi/Penggugat sangat sayangkan

Bukti P16, bukti ini mengenai surat Pemberitahuan PutusanRapat Umum PPRS ITC Mangga Dua yang sama denganbukti dari Termohon/Terbanding/Tergugat (Bukti T.I4)dimana bukti aslinya sudah ditunjukan oleh TermohonKasasi/Terbanding /Tergugat .

Penggugat:
ARIF ADI PRANOTO
Tergugat:
1.PPRS HAMPTONS PARK
2.PT. EIGHT PROPERTY INDONESIA

Bangun Archatama ; Dikembalikan kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun / PPRS ;- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Tapi padakenyataannya hal itu tidak pernah diprakarsai oleh developer,sampai kemudian para penghuni meminta dan mendesak supayadiadakan PPRS dan pada akhirnya disepakati pembentukanPPRS dan di dalam proses pembentukan PPRS MenaraKuningan developer juga ikut, oleh karena itu tidak ada masalah /dispute dan sempurna pembentukan PPRS Menara Kuningan ;Bahwa benar setelah terbentuk PPRS yang dihadiri juga olehdeveloper, maka PPRS bermaksud agar semua inventaris milikpenghuni yang masih dikuasai oleh developer

Sehingga PPRS bersamadeveloper mengelola secara bersama. Maka kantor PPRS dandeveloper sama di Menara Kuningan.

Karena PPRS belum ada kantor, maka berkantorlah dikantor developer, PT.

sebagai berikut :Bahwa Terdakwa I Robert Manurung berkerja di PPRS Gedung ManaraKuningan Jl.

Pangaribuan ;Bahwa sebelum diambil alih oleh PPRS, pengelolaan GedungMenara Kuningan dikelola oleh PT. Archipelago yang ditunjukoleh Developer PT. Bangun Archatama ;Bahwa sejak dibentuknya PPRS terjadi peralihan pengelolaangedung melalui proses rapatrapat, suratmenyurat dan peralihanstatus para pegawai sebagaimana suratsurat PPRS Menara23Kuningan kepada pemilik / penghuni maupun kepada PT.

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR).2.

ANDREAS BUSTAMAN (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode20132016);c. ADRI KUSDIANTO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);d. TINI KARTINI (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);e. SUWITO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016)f. EDWARD FRANS (Dewan Pertimbangan PPRS MPR Periode 20132016);Bahwa PKWT No.

tindakantindakan haik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikandalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun .Bahwa sesuai dengan isi Anggaran Dasar PPRS MPR tersebut, makayang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PPRS MPRsebagai badan hukum adalah Ketua dan Sekertaris PPRS MPR selakupengurus PPRS MPR.Hal 23 Putusan No. 592/PDT/2019/PT.

DKIBahwa hal ini jelas membuktikan bahwa PPRS MPR tidak dapatmelakukan perbuatan hukum tanpa Pengurus PPRS MPR dan PengurusPPRS MPR tidak mungkin ada/dibentuk jika tidak ada PPRS MPR.

Olehsebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR bukan subjek hukumyang berdiri sendiri yang berbeda dari PPRS MPR sebagai badan hukum.melainkan sebaliknya bahwa Pengurus PPRS MPR merupakanbagian/organ dari badan hukum PPRS MPR yang menjadi satu kesatuandengan PPRS MPR.Oleh sebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR dan PPRS MPRmerupakan satu kesatuan badan hukum/subjek hukum yang sama,sehingga jelas terbukti tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakanbahwa PPRS MPR dan Pengurus PPRS MPR merupakan

s.d 31 Desember 2012 oleh Registered Public Accountant;

periode 2012 s/d 2015;

,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

periode 2012 s/d 2015;

5. 1 (satu) Bendel Asli Perjanjian Pengurus PPRS Taman Kemayoran Condominium dengan Pihak Eksternal / pihak lain;

6. 1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Entertainment pengurus PPRS TKC Tahun 2012 2015 dengan total sebesar Rp. 804.097.329,- (delapan ratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah);

7. 1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Taktis pengurus PPRS TKC Tahun 2012 2015 dengan total sebesar Rp. 727.401.334,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

8. 1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Taktis pengurus (Hari Raya Keagamaan) PPRS TKC tahun 2012 - 2015 dengan total sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

9. 1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Konsultan Hukum PPRS TKC tahun 2012 - 2015 dengan total sebesar Biaya Konsultan Hukum atas pengurus sebesar Rp. 884.971.000,- ( Delapan ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

10. 1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Operasional lainnya pengurus PPRS TKC tahun 2012 2015 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);dan

11. 1 (satu) Bendel

Asli kwitansi Biaya bensin pengurus PPRS TKC tahun 2012 2015 sebesar Rp. 17.611.325,- (Tujuh belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada Persatuan Perhimpunan Rumah Susun (PPRS) Taman Kemayoran Condominium

12. 1 (satu) Bendel Copy sesuai dengan aslinya Akta pengangkatan pengurus PPRS TKC nomor: 34 tanggal 16 Februari 2012;

13. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Audit Independent ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY (ARH&J) Registered

sebesar Rp. 804.097.329, (delapanratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluhsembilan rupiah).> Dana Taktis Pengurus PPRS sebesar Rp.727.401.334, (tujuh ratusdua puluh tujuh juta empat ratus ribu satu tiga ratus tiga puluhempat rupiah).> Dana Konsultan Hukum atas Pengurus sebesar Rp.884.971.000,(delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluhsatu ribu rupiah).hal 3 Putusan Pidana No. 90/PID/2019/PT.DKI> Dana THR/Angpao Pengurus PPRS sebesar Rp.280.000.000, (duaratus

sebesar Rp. 804.097.329,(delapan ratus empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus duapuluh sembilan rupiah).> Dana Taktis Pengurus PPRS sebesar Rp.727.401.334, (tujuhratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu satu tiga ratus tiga puluhempat rupiah).> Dana Konsultan Hukum atas Pengurus sebesar Rp.884.971.000,(delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluhsatu ribu rupiah).> Dana THR/Angpao Pengurus PPRS sebesar Rp.280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah).> Dana Operasional

TKC tahun 2012 2015 sebesar Rp. 160.000.000, (Seratusenam puluh juta rupiah);dan1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya bensin pengurus PPRS TKCtahun 2012 2015 sebesar Rp. 17.611.325, (Tujuh belas juta enamratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).Dikembalikan kepada Persatuan Perhimpunan Rumah Susun(PPRS) Taman Kemayoran Condominium1 (satu) Bendel Copy sesuai dengan aslinya Akta pengangkatanpengurus PPRS TKC nomor: 34 tanggal 16 Februari 2012;1 (satu) Bendel Asli Laporan Audit Independent

Taktis pengurus (Hari RayaKeagamaan) PPRS TKC tahun 2012 2015 dengan total sebesarRp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah);1 (Satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Konsultan Hukum PPRS TKCtahun 2012 2015 dengan total sebesar Biaya Konsultan Hukumatas pengurus sebesar Rp. 884.971.000, ( Delapan ratus delapanpuluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. 1 (Satu) Bendel Asli kwitansi Biaya Operasional lainnya pengurusAe.12.PPRS TKC tahun 2012 2015 sebesar Rp. 160.000.000

,(Seratus enam puluh juta rupiah);dan1 (satu) Bendel Asli kwitansi Biaya bensin pengurus PPRS TKCtahun 2012 2015 sebesar Rp. 17.611.325, (Tujuh belas jutaenam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).Dikembalikan kepada Persatuan Perhimpunan Rumah Susun(PPRS) Taman Kemayoran Condominium1 (Satu) Bendel Copy sesuai dengan aslinya Akta pengangkatanpengurus PPRS TKC nomor: 34 tanggal 16 Februari 2012;hal 9 Putusan Pidana No. 90/PID/2019/PT.DKI13. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Audit Independent

.- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;Hal 56 dari 58.Put.No.1573/PDT.G/2009/PN.Jkt.Sel - Menyatakan Konfirmasi Sewa Ruangan OG - 17 Garden, OG - B (Void) Bellagio mail NO.069/MKT-BLG MALL/SK/VI/08, tanggai 30 Juni 2008, yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi selaku PPRS Sementara adalah perjanjian yang sah menurut hukum ;- Menyatakan Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar

Bahwa sejak PPRS The Beiiagio Residence terbentuk pada tanggai 13Desember 2008, maka telah beralih kewenangan dari PPRS sementara TheBellagio Residence kepada PPRS The Beliiagio Residence yang sahberdasarkan Rapat Umum Anggota Luar Biasa. (P12)19.

Tergugat II selaku pemilik dan PPRSsementara;16.Bahwa dengan beralihnnya kepengurusan PPRS The Bellagio Residence dariPengembangan kepada Pengurus PPRS The Bellagio Residence dari Pengembangankepada Pengurus PPRS yang baru tidak bisa menghapuskan perjanjian yang dibuat olehPengurus PPRS iama.

);Bahwa PPRS (Perhimpunan Penghuni Ruman Rusun) adaiah PT.

Centra Lingga Perkasa masih berkantor di Mali The BeiiagioResiden;e Bahwa yang berhak mengelola The Beliagio Residen adalahPerhimpunan Penghuni Rumah Rusun (PPRS);e Bahwa Ketua PPRS Sdri.

oleh Rapat Anggota dan sesuai arahandengan Dinas Perumahan DKI Jakarta yang selanjutnya disahkanoleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;Bahwa benar dengan disahkan PPRS yang baru oleh GubernurPropinsi DKI Jakarta maka pengurusan PPRS sementara berakhir,karena didalam pertelaan maka sejak adanya pengesahan olehGubernur Propinsi DKI Jakarta maka PPRS adalah sah menuruthukum ;Bahwa benar telah dilakukan serah terima dari PPRS sementarakepada PPRS yang sudah terbentuk dan dalam hal ini PPRS yangterbentuk