Jumadi, MPD dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2015/PT.DKI tanggal 28 Maret 2016 Jo. Nomor 42/Pid.TPK/2016/PT.DKI gugur karena terdakwa meninggal dunia; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

42/PID/TPK/2016/PT.DKI

2015sampai dengan tanggal 15 Desember 20153 Perpanjangan oleh KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016.4 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal13 Maret 20165 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April2016 ;hal. 1 dari 4 halaman Putusan No.42/Pid/TPK/2016/PT.DKI

.6 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Maret 2016 No. 188/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 31 Maret 2016 s/dtanggal 29 April 2016 di Rutan kelas 1 Cipinang, JakartaTimur ;7 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal 18 April 2016 No. 208/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28Juni 2016 di Rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ;8 Permohonan perpanjangan penahanan Ketua MahkamahAgung

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2016 Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 4 April2016, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2016 ;Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding tersebut tercatat dalamregister Pengadilan Tinggi DKI jakarta dalam Nomor 42/Pid/TPK2016/PT.DKI

Jumadi, MPD dalamperkara Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2015/PT.DKI tanggal 28 Maret 2016 Jo. Nomor 42/Pid. TPK/2016/PT.DKI gugur karena terdakwa meninggal dunia;e Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 27Juni 2016 oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH. sebagai HakimKetua Majelis, HUMUNTAL PANE,SH.MH, danDr.SISWANDRIYONO,SH.MHum.

,Hakimhal. 3 dari 4 halaman Putusan No.42/Pid/TPK/2016/PT.DKI.hakim Ad.Hoc Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Mei 2016,No. 42/ PID/TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI

Nomor 313/Pid/2017/PT.DKI gugur karena terdakwa meninggal dunia ;- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

313/Pid/2017/PT.DKI

Jakarta Selatantanggal 19 Oktober 2017, Nomor 756/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel dengan akte permintaanbanding Nomor 74/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2017 dan padatanggal 25 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017 dan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ;Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding tersebut tercatat dalamregister Pidana pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dengan Nomor313/Pid/2017/PT.DKI

Nomor313/Pid/201 7/PT.DKI gugur karena terdakwa meninggal dunia ; Membebankan biaya perkara kepada negara ;Demikianlah ditetapbkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKIJakarta pada hari : Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami: ABIDSALEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH. dan SRI ANDINI,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 313/PID/2017/PT.DKI. tanggal 27Nopember

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yangberdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor313/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 27 Nopember 2017;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1 .HIDAYAT,SH. ABID SALEH MENDROFA, S.H.2. SRI ANDINI,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,DEWI RAHAYU.S.H,MH.Hal. 2 Put.No.313/Pid/2017/PT.DKI.

M E N E T A P K A N :- Menerima dan Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara Nomor 477/PDT/2018/PT.DKI dari register perkara perdata pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; - Memerintahkan agar salinan resmi penetapan ini beserta berkas perkara Nomor 477/PDT/2018/PT.DKI dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk

477/PDT/2018/PT.DKI

PENETAPANNomor 477/PD1T/2018/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;Setelah membaca berkas perkara Nomor 477/PDT/2018/PT.DKI besertasuratsurat yang terlampir dalam perkara antara :ANTON GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Utama Sakti Ill Nomor10 A RT. 002 RW. 007, Kelurahan WijayaKusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasakepada : WITDIYANINGSIH, SH., dan SUGALI,SH., para Advokat pada Kantor hukumCENTRAL

bandingdikabulkan, maka pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkonpensi dan dalam rekonpensi,yang besarnya akan ditetapkan dalam amarputusan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN : Menerima dan Mengabulkan permohonan pencabutan banding dariPembanding semula Penggugat tersebut diatas; Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoretperkara Nomor 477/PDT/2018/PT.DKI

dari register perkara perdata padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta ; Memerintahkan agar salinan resmi penetapan ini beserta berkas perkaraNomor 477/PDT/2018/PT.DKI dikirimkan ke Pengadilan Negeri JakartaBarat ; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkatHal.3 dari 4 halaman Putusan Perkara Nomor 477/PDT/2018/PT.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/ PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 ;4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau jika berhalangan agar menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan milik Pembanding yang diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/ PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 29 Agustus 2014 ;6. Menghukum para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;7. Menolak perlawanan Pembanding yang selebihnya ;8.

465/PDT/2015/PT.DKI.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI tanggal 2 Juli 2012 Jo.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2014 Jo.Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 19Agustus 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/2014.EKS Jo. Nomor536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo.

Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo. Nomor 205 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor07/2014.EKS Jo. Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 124/PDT/2012/PT.DKI. Jo.

Nomor124/ PDT/2012/PT.DKI. Jo.

M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan pencabutan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2014, terdaftar pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/PDT.G/2017/PT.DKI, yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk mencoret perkara Nomor 417/PDT.G/2017/PT.DKI dari Register Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi

417/PDT/2017/PT.DKI

Chandra Jaya, SH, MH danJulianawati, SH, MH, cs Advokat berkantor di Jalan BalikpapanHal 1 dari 44 hal putusan No.417/Pdt.G/2017/PT.DKI No.5E, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 2 September 2013 selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Penggugat ;DAN1. PT. PELANGI MEGAH PERKASA, berdomisili di Jalan SamanhudiNo.61 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding semula Tergugat III 2. Ibu SRI AYU HAYATI, terakhir menjabat selaku Direktur PT.

II semula Tergugat Il dikabulkan, makabiaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semulaTergugat dan Pembanding II semula Tergugat II ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara in ;MENGADILI Mengabulkan permohonan pencabutan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Psttanggal 20 Agustus 2014, terdaftar pada Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 417/PDT.G/2017/PT.DKI

, yang diajukan Pembanding semulaTergugat dan Pembanding II semula Tergugat II; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untukmencoret perkara Nomor 417/PDT.G/2017/PT.DKI dari Register PerkaraPerdata pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;Hal 43 dari 44 hal putusan No.417/Pdt.G/2017/PT.DKI Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semulaTergugat Il;untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.150.000.

,M.H.dan Achmad Yusak, S.H., M.H masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 21Juli 2017 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Wangi Amal Prakasa,S.H. PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kKedua belah pihak.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,1.

Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 44 dari 44 hal putusan No.417/Pdt.G/2017/PT.DKI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor53/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 6 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 759/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Januari 2022

Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 27 Juli 2015 yang membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Februari 2015

Nomor 393 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 238/PDT/2015/PT.DKI.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor238/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 27 Juli 2015 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 415/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.tanggal 12 Februari 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian; Menyatakan berdasarkan hukum tindakan Tergugat/Terbanding yangtidakmenerbitkan RIPH Penggugat/Pembanding periode kedua JuliDesember

Mengabulkan permohonan dari Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2019, perihal pencabutan permintaan banding Nomor. 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa yang terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid/2019/PT.DKI ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara No. 38/Pid/2019/PT.DKI atas nama BUDI ARMAN dari Register Perkara;4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

38/Pid/2019/PT.DKI

Jakarta tanggal 26 Oktober2018 Nomor : 2963/PEN.PID/2018/PT.DKI. sejak tanggal 12 Nopember2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DK!

Jakarta sejak tanggal 12Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21Desember 2018 No. 60/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 21 Desember2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 14 Januari 2019 No. 169/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 20Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019,Hal 2 dari 5 hal. Putusan No.38/Pid/2019/PT.

Mengabulkan permohonan dari Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2019,perihal pencabutan permintaan banding Nomor. 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Selatas nama Terdakwa yang terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 38/Pid/2019/PT.DKI ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoretperkara No. 38/Pid/2019/PT.DKI atas nama BUDI ARMAN dari RegisterPerkara;Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis

,M.H., HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI.Jakarta Nomor 38/Pid/2019/PT.DKI tanggal 04 Pebruari 2019 ditunjuk menjadiHal 4 dari 5 hal. Putusan No.38/Pid/2019/PT.

,sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid/2019/PT.DKI tanggal 04Pebruari 2019, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/ PenasihatHukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1. Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H., JAMES BUTARBUTAR, S.H.,M.Hum,2. SRI ANDINI, S.H.,M.H.,PANITERA PENGGANTI,EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,Hal 5 dari 5 hal. Putusan No.38/Pid/2019/PT. DKI.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI, tanggal 23 Januari2017 yang memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal14 November 2016 mengenai pidana

MENETAPKAN :

--- Menerima permohonan pencabutan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;

--- Menyatakan pencabutan pernyataan banding atas perkara perdata Nomor : 97/PDT/2021/PT.DKI adalah sah menurut hukum ;

--- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencatat pencabutan pernyataan banding perkara Nomor 97/PDT/2021/PT.DKI dari dalam Register perkara ;

--- Memerintahkan agar

PENETAPANNomor 97/PDT/2021/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTASetelah membaca :Berkas Perkara Banding Nomor 97/PDT/2021/PT.DKI beserta putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Februari 2020 Nomor462/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :PT.

Pen No. 97/PDT/2021/PT.DKIselanjutnya mengirimkan turunan resmi surat penetapan ini, beserta berkasperkaranya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Mengingat, Undangundang No. 20 tahun 1974 serta pasalpasal dariperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN : Menerima permohonan pencabutan pernyataan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Penggugat tersebut ; Menyatakan pencabutan pernyataan banding atas perkara perdataNomor : 97/PDT/2021/PT.DKI

Jakarta untukmencatat pencabutan pernyataan banding perkara Nomor97/PDT/2021/PT.DKI dari dalam Register perkara ; Memerintahkan agar turunan resmi surat penetapan ini, beserta berkasperkaranya dikirimkan kepada Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh rupiah) ;Demikianlah ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari :

,MH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo.97/PDT/2021/PT.DKI. tanggal 23 Maret 2021, telah ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkatbanding dan penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Dra.Hj.EmmyHal 4. Pen No. 97/PDT/2021/PT.DKIAneka,SH.

Pen No. 97/PDT/2021/PT.DKI

SRISINDU INFORMATIKA tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 513/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 8 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta pada amar ke*2 dalam Dalam PokokPerkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Desember2015 Nomor 513/PDT/2015/PT.DKI, menyatakan menurut hukum PONomor13/POIX7SI/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut sah danberharga.Namun pada amar ke3 dalam Dalam Pokok Perkara Putusanmenyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;2.

Putusan Nomor513/PDT/2015/PT.DKI, him. 7,8;. Fakta hukumnya adalah bahwa pada petitum gugatan TermohonKasasi/Penggugat butir3, Penggugat memohon untuk menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. yang didasarkanpada posita gugatan butir16 Pasal 1365 KUHPerdata.

Jakarta tanggal 08 Desember 2015Nomor 513/PDT/2015/PT.DKI haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung Republik Indonesia;Keberatan Kedua:15.Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta pada amar ke2 dalam Dalam PokokPerkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Desember2015 Nomor: 513/PDT/2015/PT.DKI, menyatakan menurut hukum PONomor13/POIX/SI/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut sah danberharga;16.Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, karena menurut

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid.Sus/ 2018/PT.DKI tanggal 16 Maret 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1656/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Desember 2017 tersebut;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 16 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember2017 Nomor 1656/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan bandingtersebut, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :Halaman 2 dari 7 hal. Put.

bruto 0,33 (nol koma tigatiga) gram;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor38/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Nomor 1872 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 16 Maret 2018 yang mengubah PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1656/Pid. Sus/2017/PN. Jkt. Brttanggal 13 Desember 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI:.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor40/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 5 Maret 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1736/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Desember 2017 tersebut

.), tersebut;Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor55/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2016

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor55/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 17 April 2017 jo. Putusan Pengadilan NegeriNomor 109/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2015;Dan Mengadili Sendiri1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PemohonKasasi;3.

Nomor 1537 K/Pdt/2019Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pdt/2002/PT.DKI junctoPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor439/Pdt.G/2000/PN.Jaksel telah berkekuatan hukum tetap dimanaPenggugat (dahulu Tergugat) telah dinyatakan wanprestasi dalam memenuhikewajiban pembayaran kepada Tergugat (dahulu sebagai Penggugat);Bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapatditerima, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang

Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor55/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 April 2017 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.tanggal 15 Maret 2016,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Halaman 7 dari 9 hal. Put.

MENETAPKAN

• Menerima permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
• Menyatakan perkara perdata Nomor : 34/PDT/2021/PT.DKI., dicabut ;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencatat pencabutan permohonan pernyataan banding perkara Nomor 34/PDT/2021/PT.DKI dari dalam Register perkara ;
• Memerintahkan agar turunan resmi surat Penetapan ini

PENETAPANNOMOR 34/PDT/2021/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA :Setelah membaca :Berkas Perkara Banding Nomor. 34/Pdt/2021/PT.DKI, Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara tanggal 26 Februari 2020 Nomor453/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, dalam perkara antara ;PT.

Co Property Lawyers., besertalampiran Pencabutan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Advokat padaKantor Hukum Lontoh & Partners, sebagai kuasa pemohon banding tanggal9 Maret 2020 ;Menimbang, bahwa ternyata sesai Akta Pencabutan Pernyataan PemohonanBanding perkara Nomor 453/Pdt.G2019/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Maret 2021,Pembanding semula Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan banding ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan pernyataan permohonanbanding perkara perdata Nomor 34/PDT/2021/PT.DKI

pernyataan banding perkara Nomor 34/PDT/2021/PT.DKIdari dalam Register perkara ;Hal2 Pen No.34/PDT/2021/PT.DKI Memerintahkan agar turunan resmi surat Penetapan ini, beserta berkasperkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu

,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.34/PDT/2021/PT.DKI. tanggal 16 Februari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa danmengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan penetapanmana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut sertaNoerhayati, S.H.

Ahmad Shalihin, S.H., M.H.Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.PANITERA PENGGANTINoerhayati, S.HRincian Biaya perkara : Materai Rp. 10.000,Redaksi Rp. 10.000,Biaya Proses Rp. 130.000,Jumlah Rp. 150.000.Hal3 Pen No.34/PDT/2021/PT.DKIHal4 Pen No.34/PDT/2021/PT.DKI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI/PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PDT/2016/PT.DKI tanggal 3 Maret 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 251/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKINomor 23/PDT/2016/PT.DKI

Nomor 421 K/Pdt/201723/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2016, Judex Facti memberikanpertimbangan sebagai berikut: wana oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasanalasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusanHakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalampenerapan hukumnya maupun A dalam menilai hasil pembuktian,oleh sebab itu alasanalasan dan pertimbangan tersebut dapatdisetujui dan diambil alin dan selanjutnya juga dijadikan dasarpertimbangan hakim Pengadilan

Nomor 23/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2016 dan padahalaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor251/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 24 Februari 2015, merupakanpertimbangan yang salah dalam menerapkan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, berdasarkan alasan dan penjelasan PemohonKasasi di bawah ini;.

dengan Tergugat merupakan manifestasi dariadanya pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk kembalididamaikan/dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHONKASASI/PENGGUGAT/PEMBANDING dan membatalkan Putusan PengadilanTinggi Jakarta Nomor 23/PDT/2016/PT.DKI

tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHONKASASI/PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor23/PDT/2016/PT.DKI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/2011/ PT.DKI tanggal 8 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 423/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Maret 2011

Nomor 1245 K/Pdt/20144 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 575/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 8 Mei 2012;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2012 kemudian terhadapnya

olehTergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 575/PDT/2011/PT.DKI. jo Nomor 423/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 9 November

Partai Politik atau sebutan lain untuk diselesaikan melaluimekanisme internal partai politik, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a17quo sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang bersifatprematur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasii DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/2011/PT.DKI

;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/2011/PT.DKI

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SABRI ZAKARIA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 694/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013;

Nomor 3606 K/Pdt/2015 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Il, Ill dan IV untuk selain danselebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.816.000,00 (tujuh jutadelapan ratus enam belas ribu rupiah)Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 694/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari2015

dibatalkan.Bahwa berdasarkan uraian alasanalasan hukum tersebut di atas,terbukti Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan NegeriJakarta Selatan) dalam mengadili perkara a quo telah salahmenerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf (b) Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, olehkarenanya putusannya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor694/PDT/2014/PT.DKI

P.5, dan P.6 karena sepanjangtidak dapat dibuktikan bahwa buktibukti tersebut palsu berdasarkan putusanpidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap buktibukti tersebutdianggap benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasanalasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi SABRI ZAKARIA dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 694/PDT/2014/PT.DKI

perkara dalam semua tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SABRI ZAKARIAtersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor694/PDT/2014/PT.DKI

MENETAPKAN :

--- Menerima permohonan pencabutan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;

--- Menyatakan pencabutan pernyataan banding atas perkara perdata Nomor :200/PDT/2021/PT.DKI adalah sah menurut hukum ;

--- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencatat pencabutan pernyataan banding perkara Nomor 200/PDT/2021/PT.DKI dari dalam Register perkara ;

--- Memerintahkan agar

PENETAPANNomor 200/PDT/2021/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTASetelah membaca :Berkas Perkara Banding Nomor 200/PDT/2021/PT.DKI beserta putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2021 Nomor111/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. dalam perkara antara :IPUNG KURNIA, WNI, NIK 3174052704630005; Tempat tanggal lahirJakarta, 27 April 1983, Pekerjaan Direktur Utama PT.

dalamregister perkara perdata dan selanjutnya mengirimkan turunan resmiSurat penetapan ini, beserta berkas perkaranya kepada KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat;Mengingat, Undangundang No. 20 tahun 1974 serta pasalpasaldari peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN : Menerima permohonan pencabutan pernyataan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Penggugat tersebut ; Menyatakan pencabutan pernyataan banding atas perkara perdataNomor :200/PDT/2021/PT.DKI

Jakarta untukmencatat pencabutan pernyataan banding perkara Nomor200/PDT/2021/PT.DKI dari dalam Register perkara ; Memerintahkan agar turunan resmi Surat penetapan ini, beserta berkasperkaranya dikirimkan kepada Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh rupiah) ;Demikianlah ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari

Jakarta No. 200/PDT/2021/PT.DKI. tanggal 18 Mei2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan penetapan manadiucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal 4. Pen No. 200 /PDT/2021/PT.DKIterouka untuk umum didampingi oleh Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MHPanitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tanpadihadiri para pihak yang berperkara.Hakimhakim Anggota Hakim Ketua Majelis,Dr.Nardiman,SH.

Pen No. 200 /PDT/2021/PT.DKI

SADIAH, Ahli Waris dari Rohmah Cs bin Roman tersebut; - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/PDT/2021/PT.DKI tanggal 3 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 464/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juni 2020