Ditemukan 70 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : saranagraha saranaupaya
Register : 27-06-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 278/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2023 — SARANAUSAHA JAYA diwakili oleh SUGENG KADIMAN
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PERUMDA PASAR JAYA
250
  • SARANAUSAHA JAYA diwakili oleh SUGENG KADIMAN
    Tergugat:
    DIREKTUR UTAMA PERUMDA PASAR JAYA
Register : 04-07-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 23 Nopember 2017 — PT. TANJUNG PIAYU PERKASA Melawan 1. KEPALA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 2. ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
15268
  • ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG BIDANG PENGUSAHAAN SARANAUSAHA BADAN PENGUSAHAANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM, Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 1 Batam Centre Batam;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal16 Agustus 2017 memberikan Kuasa kepada:1. ELAN SUHERLAN, Jabatan Kepala BiroHukum dan Organisasi;2. DESIANA REPILITA, S.H., Jabatan KabagBantuan Hukum dan Pelayanan Hukum;3. DENNY TONDANO, S.H., JabatanKasubag Bantuan Hukum;4.
    Tanjung Piayu Perkasa, objek sengketa Il (Bukti P4=T./2=T.Il2) dan Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25 Juli 2017, PerihalPenegasan Kembali, atas nama PT.
    Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B192/A3/4/2017, tanggal 6 April2017, Perihal Penegasan, atas nama PT. Tanjung Piayu Perkasa(Objek Sengketa Il) ;n nnn enn nme nennnennnnb.
    Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danHalaman 96 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPIPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25 Juli2017, Perihal Penegasan Kembali, atas nama PT. Tanjung PiayuPerkasa (Objek Sengketa Ill) ;4. Mewajibkan kepada Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan berupa :a.
    Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B192/A3/4/2017, tanggal 6 April2017 Perihal Penegasan atas nama PT. Tanjung Piayu Perkasa,(Objek Sengketa Il) ;b. Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25 Juli2017 Perihal Penegasan Kembali atas nama PT.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2018
Tanggal 19 September 2018 — PT. TANJUNG PIAYU PERKASA vs KEPALA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, dkk
6941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.192/A3/4/2017, tanggal 06April 2017, perinal Penegasan, atas nama PT. Tanjung PiayuPerkasa;Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25Juli 2017, perinal Penegasan Kembali, atas nama PT. TanjungPiayu Perkasa;B.
    TanjungPiayu Perkasa;Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.192/A3/4/2017, tanggal 06April 2017, perinal Penegasan, atas nama PT. Tanjung PiayuPerkasa;Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25Juli 2017, perinal Penegasan Kembali, atas nama PT. TanjungPiayu Perkasa;1.
    TanjungPiayu Perkasa;Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.192/A3/4/2017, tanggal 06April 2017, perihal Penegasan atas nama PT. Tanjung PiayuPerkasa;Surat Keputusan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan SaranaUsaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, Nomor B.486/KAA3/7/2017, tanggal 25Halaman 3 dari 7 halaman.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — Agus Junita (T1), Dkk
17065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) batang bibit pohon pisang; 3 (tiga) batang bibit pohon petai:Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 SeiSerdang atas nama PT Prima Sarana Usaha Mandiri: 1 (satu) berkas fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Prima SaranaUsaha Mandiri (SUM) tanggal 7 November 2018; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi
    (enam) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:3 (tiga) batang bibit pohon pisang;3 (tiga) batang bibit pohon petai;1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 SeiSerdang atas nama PT Prima Sarana Usaha Mandiri:1 (satu) berkas fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Prima SaranaUsaha
Register : 25-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 299/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 30 April 2019 — TEIGER BANGUN
41962
  • PRIMA SARANAUSAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan olehBUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHAMANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016.Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita,terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUNsudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM)di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec.
    PRIMA SARANAUSAHA MANDIRI juga memiliki Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan olehBUPATI LANGKAT sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 59338/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. PRIMA SARANA USAHAMANDIRI (SUM) tanggal 07 Nopember 2016Bahwa berawal dari tahun 2007 hingga 2018 Para Terdakwa Agus junita,terdakwa YATIMAN ALS ATEN ALS SERBU dan terdakwa TEIGER BANGUNsudah mulai menguasai lahan PT. Prima Sarana Usaha Mandiri (PT. Prima SUM)di Dsn PT. PRIMA Desa Sei Serdang Kec.
    PRIMA SARANAUSAHA MANDIRI yang terletak di Dusun PT.
    Prima SaranaUsaha Mandiri (SUM) tanggal 07 Nopember 2018.e 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ganti rugitanah dari PT.
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA;
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2609.001 sudahdiperhitungkan dalam Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak KantorPelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Peneliti KeberatanDirektorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat atas PT. SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2423.000;4.
    Saranausaha Sejahtera Insanpalapa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 16 April 2013 dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada tanggal26 April 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen DirektoratJenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201304260311;2.
    SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2609.001, beralamat diJalan Ketintang 152A, Surabaya, sehingga perhitungan PPN Masa PajakHalaman 15 dari 18 halaman.
Register : 04-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKP
Tanggal 7 Februari 2013 — JUNI MARYANTO Als ANTO Als ANTON Bin MIHARJO
489
  • MERDEKA SARANAUSAHA ;4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa yang padapokoknya Mohon keringanan hukuman; Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAANBahwa ia terdakwa JUNI MARYANTO alias ANTO alias ANTON Bin MIHARJOpada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaktidaknya
    MERDEKA SARANAUSAHA yang dicuri oleh saksi Yonodan saksi Hidayat ;Bahwa menurut cerita saksi YONO AlsINDRA Bin DASMA kabel tembagatersebut berasal dari kabel yang telahrusak di tempatnya bekerja dan diadakan pergantian setiap 3 (tiga) bulansekali ;Bahwa terdakwa beli dengan hargaRp.48.000, per kilo nya sehingga totaluang yang terdakwa serahkan kepadasaudara YONO Als INDRA BinDASMA dan temannya sejumlahRp.570.000,Bahwa benar sepeda motor yangdigunakan saksi YONO Als INDRABin DASMA dan saksi HIDAYAT
Register : 22-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bln
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
GUSTI MAHDI als ANGGUT bin GUSTI JEPRI
3320
  • Sarana Usaha sehabisjam kerja selalu saksi kunci dengan baik atau dikunci oleh rekan kerjasaksi yang lainnya.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil laptop di CV SaranaUsaha.. Bahwa laptop merk ASUS warna merah hitam yang hilang tersebut milikkantor CV. Sarana Usaha. Bahwa menurut saksi orang yang mengambil laptop tersebut masuk kedalam kantor CV.
    SaranaUsaha (CV. SU) Rt.05 Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
    (satu) unit laptop merk Asus warna merah hitam milik CV SaranaUsaha.4. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kantor CV SaranaUsaha dengan cara melompati jendela yang dalam keadaan tidakterkunci dan masuk ke dalam kantor tanpa menggunakan alas kaki.5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019sekitar Pukul 01.00 Wita di Mess Karyawan PT TJC RT 9 Desa MekarJaya Kec. Angsana Kab.
    martinusRupang, diambil Terdakwa di Banjarsari Angsana tanpa jjin dari pemiliknyaHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bin.Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebutseakanakan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati sertamemperoleh manfaat dari barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alashak atau hak kepemilikan terhadapnya;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganhukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak CV SaranaUsaha
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1054 / Pid.B / 2016 / PN.Dps
Tanggal 24 Januari 2017 — RETNO TRIASTUTININGRUM
3812
  • BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Nama lengkap : RETNO TRIASTUTININGRUMTempat lahir : SoloUmur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1973Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Sudirman No.30 DenpasarAgama : HinduPekerjaan Karyawan Swasta (Accounting PT.Buana SaranaUsaha
    Buana SaranaUsaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selakupemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSV) ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilikdari PT.
    YONO dari Karyawan Perusahaan PTBuana Sarana Usaha/ BSU, dan pihak CV BALI JAYA sudah membayarnyadengan lunas sebagai konsumen.Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa Perusaahan PT Buana SaranaUsaha/ BSU tersebut adalah uang hasil penjualan minuman yang dibayar lunasdari pihak toko CV BALI JAYA yang ditagih oleh sales yang bernama SRI WIYONOAls.
    Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dansepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana SaranaUsaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri seolah olah uang tersebutadalah milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadiselaku pemilik dari PT.
    Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dansepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana SaranaUsaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa uang tersebut bukanlahmilik terdakwa melainkan milik orang lain yakni saksi Boedi Herijadi selaku pemilikdari PT.Buana Sarana Usaha (BSU),akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksiBoedi Herijadi selaku pemilik dari PT.
Putus : 03-05-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 7/PDT/2011/PT.BABEL
Tanggal 3 Mei 2011 — - ZAINAL ABIDIN Lawan - PT. MERDEKA SARANA USAHA
6022
  • Merdeka SaranaUsaha dan selanjutnya memberi kuasa kepada HasoloanHutabarat, SH, Advokat berkantor di Jalan Cempaka Putih RayaNo. 100 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Mei 2010, selanjutnya disebut Terbanding / semulaPelawan;PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka BelitungNomor : 07/PDT/2011/PT.BABEL tanggal 04 Maret 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca berkas perkara dan
Register : 06-08-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 28 April 2014 — PT. MERDEKA SARANA USAHA Melawan CV. DONNA KEMBARA JAYA
8418
  • telahmenghadirkan saksisaksi yang masingmasing dibawah sumpah di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :M MARZUKI, SH ;Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PN.Pkp. halaman 11 dari 33Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi BangkaBelitungBahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Pengugat dan Tergugat yaitu mengenaimasalah tumpang tindih penguasaan lahan antara Penggugat (PT.Merdeka SaranaUsaha
    ANDI TOTENGBahwasaksi tahu tentang ada masalah sengketa tanah milik PT.Merdeka SaranaUsaha, tetapi saksi tidak tahu dengan pihak mana yang bersengketa;Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Merdeka Sarana Usaha sebagai Supervisor umumpada tahun 1984 tetapi sekarang tidak bekerja lagi di PT.
    sengketa adalah + 57 HektarBahwa Rekonstruksi (pengukuran ulang) pertama kali dilakukan atas permohonan dariPenggugat terhadap tanah eks HGU No.2 kel Air Itam, yaitu pengukuran untukpengembalian batas, dan dilakukan yag kedua kalinya setelah mediasi yang pertamaBahwa cara melakukan pengkuran ulang tersebut mengambil titik titik yang sesuaidengan sertifikat HGU no.2 milik PT.Merdeka Sarana Usaha , dan selanjutnya diambiljuga titik titik batas tanah yang diklaim oleh pihak lain selain dari PT.Merdeka SaranaUsaha
    pernyataan saksi yang ditandatangani saksi dan pihak yang berbatasan dengantanah saksie Bahwa ketika menggarap tanah pada tahun 1997 saksi tidak melihat ada patok atautanda tanda atas nama PT Merdeka Sarana UsahaBahwa yang membeli tanah saksi dari pihak BBG tapi saksi tidak tahu namanyaR.M.IKMANTO ;Bahwa saksi bekerja di Bappeda Kota Pangkalpinang sejak bulan juli tahun 2013 danjabatan saya adalah Kasubbid Perencanaan WilayahBahwa saksi tahu ada tumpang tindih penguasaan tanah antara PT.Merdeka SaranaUsaha
    Merdeka SaranaUsaha mengkomplain tanah tersebut.EDDY PRIYASMONOBahwa tanah saksi masuk dalam sengketa dengan PT.Merdeka Sarana UsahaBahwa luas tanah sengketa semuanya 57 HaBahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Bangka Botanical Garden BBGBahwa Bangka Botanical Garden (BBG) adalah komunitas yang memprioritaskanuntuk penghijauan yang terdairi dari kumpulan orang yaitu JOHAN RIDUANHASAN, FIDA HASAN, MARTIN GIRSANG Dan saksi sendiri.Bahwa keempat orang tersebut pernah kerja di PT.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — - H. ABDUL KADIR AUDAH, SE, MM Bin MUHAMMAD - H. AHMAD SYARWANI BIN H. GAZALI
359
  • GAZALI selaku Sekertaris KSU Surya Sekawan berdasarkan Akta Pendirian KoperasiSerba Usaha Surya Sekawan Nomor: 02/BH/ KDK.16.1/VI/1998 tanggal 19 Agustus 1998yang ditetapbkan sebagai Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Penataan SaranaUsaha PKL Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang10Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 210/Kep/Dep.4/ VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, bersama dengan Drs.
    Tidak ada penyelesaian dalam rapat tersebut;Bahwa gambar perencanaan pada proposal kegiatan Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan fisik bangunan saat ini.81Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;4.Saksi MOHAMMAD MUSTOFA, ST BINH. MUSLIKHUDIN :e Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Operasional PD. PasarBauntung Batuah Kabupaten Banjar berdasarkan SK Direktur PD.
    ;Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam kegiatan Program Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura tidakmenggunakan Konsultan Perencana, Namun Saksi hanya membantu PakAhmad Syarwani untuk meminjam CV. Putri Tunggal dan Pak AhmadSyarwani memberikan fee sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh riburupiah) kepada CV. Putri Tunggal.
    Sedangkan sisa uang atas pembayarantesebut sebesar Rp.25.200.000, saksi tidak mengetahuinya;Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam kegiatan Program Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura tidakmenggunakan Konsultan Pengawas, Namun Saksi hanya membantu Pak97Ahmad Syarwani untuk meminiaam CV. NURWARMAN dan Pak AhmadSyarwani memberikan fee sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) kepadaCV. NURWARMAN.
    AAHMAD DHARMANSYAH:e Bahwa Ahli sebagai anggota tim yang melakukan pemeriksaan teknis berupaperhitungan penilaian konstruksi pekerjaan dalam Program Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Sekumpul JI. MenteriEmpat Martapura oleh Koperasi Serba Usaha Surya Sekawan Kab.
Register : 24-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 139/PID.B/2014/PN.DPS
Tanggal 10 April 2014 — ALEXANDER OKTAVIANUS ADU
489
  • Buana SaranaUsaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1Jl.
    Buana SaranaUsaha, berupa minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZCAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHADsebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6(enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga)botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol,SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIMBEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750MLsebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER
    n nnnMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu) stok barang masuk dan barangkeluar ; 10 (sepuluh ) lembar salinan kartu stok yang disalin oleh pemeriksaatas kekurangan barang yang ditemukan kurang disalin pada 1 (satu) lembar hasil pengecekan stok opnam barang terjadikekurangan yang dilakukan oleh pemeriksa pada hari Sabtu tanggal 24Agustus 2013, yang ditandangani oleh pemeriksa dan kepala gudangserta disaksikan oleh saksisaksi (dikembalikan kepada PT Buana saranaUsaha
Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2269/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK lawan PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA
218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44342/PP/M.1/16/2013, tanggal 3 April 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP24/WPJ.11/2012 tanggal 5 Januari2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor00040/207/09/609/11 tanggal 04 Februari 2011 atas nama: PT SaranaUsaha
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RICKY RANGKUTI, SH., M.Kn
Terdakwa:
ASRUL, S.Pd Bin SAMMANG
10522
  • Nunukan Nomor : 188.4/23/ DISPERINDAGKOPUMKM/ KOPERASI tentang PenetapanHasil Verifikasi Koperasi Calon Peserta Bantuan Penataan SaranaUsaha Pedagang kaki lima Dari Dana Hibah Kementrian KoperasiHalaman 3 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smr24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)dan UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013tanggal 01 Agustus 2013;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaran
    Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 54/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi PesertaProgram Bantuan Sosial Penataan Sarana Usaha Pedagang KakiLima (PKL)n TA. 2013 tanggal 13 September 2013;Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DeputiBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi danUsaha Keciil dan Menengah Nomor :501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan SaranaUsaha
    ILYAS melaksanakan kegiatan pembangunan penataan saranausaha pedagang kaki lima di jalan lingkar Kabupaten Nunukan kemudianawal bulan Februari saksi MUH. ILYAS telah mengerjakan beberapapekerjaan yaitu pembersihan, pengecoran lantai, dan pembuatan etalase,selanjutnya saksi MUH.
    Nunukan yang melakukanpengawasan dan advokasi kepada koperasi Mattirobulu sertamengambil Langkah Langkah bila pekerjaan tidak di selesaikanoleh Pengurus Koperasi.Bahwa saksi menerangkan ada juknis yang disampaikan kepadaDinas Koperasi dan UKM pada saat dilakukan pada Rapat Koordinasitingkat Nasional Maupun tingkat Regional untuk program SaranaUsaha Peda saat dilakukan Rapat Koordinasi tingkat Nasionalmaupun Tingkat Regional untuk Program sarana usaha pedagangkali lima dari Kementrian Koperasi dan
    Nunukan Nomor : 188.4/23/ DISPERINDAGKOPUMKM/ KOPERASI tentang PenetapanHasil Verifikasi Koperasi Calon Peserta Bantuan Penataan SaranaUsaha Pedagang kaki lima Dari Dana Hibah Kementrian Koperasidan UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013tanggal 01 Agustus 2013;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaran Program Bantuan Sosial dalam rangkaPengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tanggal
Register : 04-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.B/2013/PN.Pkp.
Tanggal 7 Februari 2013 — YONO Als INDRA Bin DASMA dan HIDAYAT Bin AKLANI
315
  • Merdeka SaranaUsaha;e Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa YONO;e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib saksi adamencium bau kabel terbakar, lalu saksi langsung mencari sumber bau hangustersebut dan melihat terdakwa YONO sedang berada di belakang rumah saksi, lalusaksi pun mengambil foto terdakwa YONO secara diamdiam dengan kamera HP.Ketika terdakwa YONO pergi saksi pun memfotonya kembali, kemudian saksi punpergi kebelakang rumah saksi dan
    Merdeka SaranaUsaha;Bahwa PT. Merdeka Sarana Usaha mengalami kehilangan 5 (lima) pcs kabel feederyang senilai Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil kabelkabel tersebut tanpaseizin PT.
    Merdeka SaranaUsaha;e Bahwa PT. Merdeka Sarana Usaha mengalami kehilangan 5 (lima) pcs kabel feederyang senilai Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);e Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil kabelkabel tersebut tanpaseizin PT.
Register : 28-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1725 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA;
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2609.001 sudahdiperhitungkan dalam Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak KantorPelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Peneliti KeberatanDirektorat Jendral Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat atas PT. Sarana UsahaSejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2423.000;4.
    SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2423.000 selakupemilik dari PT. Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP02.778.945.2609.001 dan telah disetorkan kepada Kas Negara;Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding diatas dan berdasarkan asaskeadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, tidak seharusnya Kredit PajakMasukan yang telah Pemohon Banding setorkan tersebut di koreksi olehPemeriksa dan Peneliti keberatan.
Register : 11-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA;
252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaranaUsaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2423.000, alamat SuratKeputusan di Jalan Cisanggarung, Nomor 2, Citarum, Kota Bandung danalamat korespondensi di Jalan Sentot Alibasyah, Nomor 4, Bandung 40122sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2009 yang masih harus (lebih)dibayar menjadi sebagai berikut:DPP PPN Rp1.066.275.165,00Pajak Keluaran Rp 106.627.517,00Kredit Pajak (Rp 0,00)Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp 106.627.517,00Halaman 4 dari 17 halaman.
    Saranausaha Sejahtera Insanpalapa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 16 April 2013 dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 April2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat JenderalPajak (DJP) Nomor Dokumen: 201304260306;2.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 03/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm.
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. ABDUL MUIS BIN ASNAWI.
327
  • Pasar) atas suruhan Direktur PD.Pasar melalui saksi dimana pada saat itu saksi diperintah oleh Direktur PD.Pasar untuk membuat draft perjanjian keriasama karena pembangunan saranausaha tersebut ada di areal pasar, sedangkan untuk isi draft tersebut saksimengkonsepnya atas suruhan Direktur PD. Pasar yaitu Sdr.
    SARWANI, HASBI RIVANI, IBU IRMA, pada saat rapat tersebutsebenarnya saksi sudah menolak karena pertimbangan saksi untuk menguruspedagang kaki lima di Pasar Martapura itu lebih sulit dan koprasisebelumnya tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan saranaUsaha Pedagang kaki lima.
    SARWANI, HASBI RIVANI, IBU IRMA, dan MUHAMMAD NAJIB,pada saat rapat tersebut sebenarnya saksi dan MUHAMMAD NAJIB SELAKUbendahara sudah menolak karena pertimbangan saksi untuk menguruspedagang kaki lima di Pasar Martapura itu lebih sulit dan koprasisebelumnya tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan saranaUsaha Pedagang kaki lima.
    GALUH TANTRI NARINDRA,ST, MT:e Bahwa Ahli sebagai anggota tim yang melakukan pemeriksaan teknis berupaperhitungan penilaian konstruksi pekerjaan dalam Program Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Sekumpul JI. MenteriEmpat Martapura oleh Koperasi Serba Usaha Surya Sekawan Kab.
    AKHMAD DHARMANSYAH:e Bahwa Ahli sebagai anggota tim yang melakukan pemeriksaan teknis berupaperhitungan penilaian konstruksi pekerjaan dalam Program Penataan SaranaUsaha Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Sekumpul JI. MenteriEmpat Martapura oleh Koperasi Serba Usaha Surya Sekawan Kab.
Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Juli 2018 — Gazali T.Parenta,S.H Alias Gazali Bin Tahir Parenta
823655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) didakwa telah menerima dana bantuan sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima ... [Selengkapnya]
  • Dirjen Perbendaharaan Negara;1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 455/Kep/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan SosialPenataan Sarana Usaha PKL TA. 2013;1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan SaranaUsaha PKL TA. 2013 tahap kedelapan;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi