PENGURUS PUK SPPP-SPSI PMKS PT SISIRAU, DK

Penggugat:
Hasan Basri (Ketua PUK SPPP SPSI PT. KSI)
Tergugat:
P.T. Kencana Sawit Indonesia

secara melawan hukum, dengan merubahini pasal (satu) SPPP No : 040/05/2014 dari pasal 1 (satu) SPPP sebelumnya ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/129/2014,maka Penggugat yang bertugas sebagai Supir berhak atas Upah / Honorarium sebesarRp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulanJanuari 2014 ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/129/2014 diterbitkansesudah terbitnya SPPP Nomor : 040/05/2014 yang mana Upah

pendidikan Penggugat yaitu SLTA sebanyak Rp. 850.000 (DelapanRatus Lima Puluh Ribu Rupiah);Penggugat sebagai sopir perpustakaan keliling bertugas sesuai jadwal yang ada saja.Upah/honorer jelas tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SPPP) yangsudah ditandatangani Penggugat, maka dengan ditandatangani Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan (SPPP) oleh Penggugat yang artinya Penggugat telah sepakatterhadap isi dari Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SPPP) tersebut, Semuaperjanjian yang

Barito Utara, berdasarkan SPPP (Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan), dimanagaji/honor saksi sesuai dengan yang ada dalam SPPP adalah Rp.1.200.000,00 (sejuta duaratus ribu rupiah) per bulan ;Bahwa Penggugat Latif Fatul Ilmi lebih dahulu bekerja di Kantor Kearsipan danPerpustakaan Kab.

secara melawan hukum, dengan merubahini pasal (satu) SPPP No : 040/05/2014 dari pasal 1 (satu) SPPP sebelumnya ;3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/129/2014, makaPenggugat yang bertugas sebagai Supir berhak atas Upah / Honorarium sebesar Rp.201.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulanJanuari 2014 ;4 Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/129/2014 diterbitkansesudah terbitnya SPPP Nomor : 040/05/2014 yang mana

NORWAHIDAH untukSPPP tahun 2014 dan 2013 ( P1 dan P2), sedangkan untuk SPPP tahun 2012 ( P3) diwakilioleh H. Priansyah, S.Pd, untuk SPPP tahun 2011 ( P4) diwakili oleh Drs. H. Asran, MM,untuk SPPP tahun 2009 dan 2010 ( P5 dan P6) diwakili oleh Drs. Supriadi S.

Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunan MasjidRaya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ( Pembangunan Masjid Raya danIslamic Centre ) milik Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( SPPP ) Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRIXIl/2007, tertanggal 15Desember2007 ( bukti P1 ) selanjutnya disebut Kontrak Induk , yang telah beberapa kalimengalami perubahan dan / atau penambahan berdasarkan : i) Addendum Pertama SPPP Nomor : B.07.a/SPPP/DPU/MYKEPRIXII/2007

,tanggal 19April2008 ( Bukti P1a ) ; ii) Addendum Kedua SPPP Nomor : B.07.b/SPPP/DPU/MYKEPRIXI/2007,tanggal 19 Januari2009 ( Bukti P1b ) ; iii) Addendum Ketiga SPPP Nomor : B.07.c/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal24Agustus2009 ( Bukti P1c ) ; iv) Addendum Keempat SPPP Nomor : B.07.d/SPPP/DPU/MYKEPRIXIl/2007,tanggal 27Mei2010 ( Bukti P1d ) ; v) Addendum Kelima SPPP Nomor : B.07.e/SPPP/DPU/MYKEPRIVXIV/2007,tanggal 12 Agustus2010 ( Bukti P1e ) ; vi) Addendum Keenam SPPP Nomor : B.07.f/SPPP/DPU/MYKEPRIXIV

/2007,tanggal 22 Oktober2010 ( Bukti P1f ) ; vii) Addendum Ketujuh SPPP Nomor : B.07.g/SPPP/DPU/MYKEPRIVXIV/2007,tanggal 3 Desember2010 ( Bukti P1g ) ; ~vill) Addendum Kedelapan SPPP Nomor : B.07.h/SPPP/DPU/MYKEPRIVXIV/2007,tanggal 6Juli2011 ( Bukti P1h ) ; ix) Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i//SPPP/DPU/MYKEPRIXIV/2007, tanggal 15Desember2011( Bukti P1i) ; Selanjutnya kontrak induk berikut seluruh addendumaddendum tersebut secarabersamasama disebut Kontrak ; 202022 22222

) / Kontrak Induk Nomor B.07/SPPP/DPU/MYKEPRIXIV2007 tanggal 15Desember2007 ; P1.a : Fotokopi Addendum Pertama SPPP / Kontrak Induk Nomor B.07.a/ SPPP/DPU/MYKEPRI/IV/2007 tanggal 19April2008 ; P1.b : Fotokopi Addendum Kedua SPPP Induk Nomor B.07.b/SPPP/DPU/MYKEPRVV/2009 tanggal 19Januari2009 ; P1.c : Fotokopi Addendum Ketiga SPPP Induk Nomor B.07.C/SPPP/DPU/MYKEPRIVII/2009 tanggal 24Agustus2009 ; 20 nn 2nnn nn nn nnP1.d : Fotokopi Addendum Keempat SPPP Induk Nomor B.07.D/SPPP/DPU/MYKEPRI/V/2010

tanggal 27Mei2010 ; P 1.0. ieee ecceececcccececcceeeeeecneneececeeaeeeeaneeeeaneneess /hlm.14P1.eP14P1.gP1.hP 1.1P 10P11P12P1314Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg.Fotokopi Addendum Kelima SPPP Induk Nomor B.07.E/SPPP/DPU/MYKEPRI/VIIV2010 tanggal 12Agustus2010 ; Fotokopi Addendum Keenam SPPP Induk Nomor B.07.f/SPPP/DPU/MYKEPRVX/2010 tanggal 22Oktober2010 ; Fotokopi Addendum Ketujuh SPPP Induk Nomor B.07.g/SPPP/DPU/MYKEPRYIXII/2010 tanggal 3Desember2010 ; Fotokopi Addendum Kedelapan SPPP Induk Nomor

DIANA TABRANI selaku Direktur PT.Fatimah Azzahra, telah diadakan perjanjian Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab ("RSIA ZAINAB") di JalanRonggo Warsito No.1 Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZNK/08/2004 tanggal 16Agustus 2004 yang di addendum dengan Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan Nomor : 014/SPPP/RSZNK/03/2005 tanggal 12 Maret 2005,Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 018/SPPP/RSZNK/07/2005tanggal

16 Juli 2005 dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZNK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005, dengan nilai kontrakproyek sebesar Rp. 18.688.260.025, (delapan belas milyar enam ratusdelapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh lima rupiah)termasuk PPN 10% dengan uraian sebagai berikut:.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZNK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004Menyatakan: nnn nn ne nnn nnn enn nn nnn nn nem me nnn nnn nnnn manna nanenannenannane"Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahapdengan ketentuan sebagai berikut :~ nn nnn nn nnna.

Bahwa dengan ingkar janji nya (wanprestasi) Tergugat melanggar ketentuanpasal 4 angka 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 025/SPPP/RSZNK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 membawa kerugian bagi Penggugatdengan perincian sebagai berikut: 22220 nono nn nnn neea. Kerugian Materiil:. SisaTagihnan Rp. 2.691.672.838..

Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, jelas TERGUGAT telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melanggar ketentuan Pasal 4angka 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZNK/I2/2005tanggal 15 Desember 2005 sehingga menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp.5.431.557.993, dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 15.000.000.000, bagiPENGGUGAT. 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn nena n enc en ences23.

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar UdaraNgurah Rai Bali Nomor : SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001DU tanggal1 Oktober 2001 .25.Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar UdaraNgurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6Januari 2005.26.Addendum 1 Nomor : 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir diBandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005tanggal 6 Januari 2005, nnsssmesmsnennamcmesennnnnessmmmnnnnnnccnns27

.Addendum 2 Nomor : 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005. 28.Addendum 3 Nomor : 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005. 29.

Bahwa, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Nomor :036/SPPP/Y.DNJIPT/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, menentukanbahwa : Cara Pembayaran Pengadaan Note Book Yayasan DharmaNusantara Jaya Cirebon adalah dengan cara pembayran dibayarkansetelah 45 (empat puluh lima) hari dari penerimaan barang ....... ;10.

Bahwa, demikian pula pembangunan rumah kos 3 lantai berdasarkanSurat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.045/SPPP/Y.DNJ/IV/09tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P11) adalah bukan merupakan program kerjadan prioritas Termohon Pailit ;6.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan Proyek Rumah Tinggal dokter dan Dosen Kampus AkperDharma Husada Cirebon, Nomor : 051/SPPP/Y.DNJCGN/IV/2009,tertanggal 23 April 2009, diberi tanda P9 ;15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Kos 3 lantai, Nomor045/SPPP/Y.DNJTK/V/2009, tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda P10 ;16.

Kreditur Lain (KL1) ABDUL HAKIM SIREGAR, mengajukan bukti sbb. :1.adFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan PekerjaanProyek Pembangunan Rumah Tinggal dokter & Dosen Kampus AkperDharma Husada Cirebon, perjanjian Nomor :063/SPPP/Y .DNJTK/IV/2009,tanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KLI1 ;2.

Foto copy Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan Proyek Pembangunan Rumah TinggalDokter & Dosen Kampus Akper Darma HusadaCirebon No.062/SPPP/Y.DNJTK/IV/2009,tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KLIV 1 ;2. Foto copy Surat Perintah Kerja dalam rangkapembangunan rumah tinggal Dokter & DosenAkper Dharma Husada dengan No.055/SPK/Y.DNJ/V/2009, tertanggal 28 Mei 2009,diberi tanda KLIV 2;3.

Nomor 322 k/Pdt/2017Masjid Raya dan Islamic Centre) milik Tergugat, berdasarkan SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor B.07/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tertanggal 15 Desember 2007 (bukti P1) selanjutnyadisebut Kontrak Induk, yang telah beberapa kali mengalami perubahandan/atau penambahan berdasarkan:i) Addendum Pertama SPPP Nomor B.07.a/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 19 April 2008 (Bukti P1a);ii) Addendum Kedua SPPP Nomor B.07.6/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 19 Januari 2009 (Bukti

P1b);iii) Addendum Ketiga SPPP Nomor B.07.c/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 24 Agustus 2009 (Bukti P1c);iv) Addendum Keempat SPPP Nomor B.07.d/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 27 Mei 2010 (Bukti P1d);v) Addendum Kelima SPPP Nomor B.07.e/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti P1e);vi) Addendum Keenam SPPP Nomor B.07.f/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P1f);vii) Addendum Ketujuh SPPP Nomor B.07.g/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 3 Desember 2010 (Bukti

P1g);viii) Addendum Kedelapan SPPP Nomor B.07.h/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 6 Juli 2011 (Bukti P1h);ix) Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor B.07.i/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011 (Bukti P1i);Selanjutnya kontrak induk berikut seluruh addendumaddendum tersebutsecara bersamasama disebut Kontrak;Bahwa pembayaran harga kontrak dari Tergugat kepada Penggugattersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor: SR1467/D6/3/2011, tanggal 8 Desember 2011, perihal: Laporan HasilAudit atas Perhitungan Penyesuaian Harga (eskalasi) PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor: B.07/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 (Periode Desember 2007s/d Desember 2009 ) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi KepulauanRiau(Bukti P21);ii.

Laporan Hasil Audit Nomor: LHA564/D603/2/2011, tanggal 8Desember 2011 (Bukti P22);Bahwa terhadap hasil audit BPKP tentang nilai Eskalasi sebesarRp8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga jutatujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiahenam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, telah dituangkandalam Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: B.07.i/SPPP/DPU/MYKEPRI/ XIl/Halaman 6 dari 19 Hal

/MSCKTM/XII/2007tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 ADD1 Nomor 020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008 tertanggal 8Agustus 2008 antara Tergugat dan Penggugat.

/MSCKTM/XIl/2007 tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCHalaman 6 dari 24 hal.

/MSCKTM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 ADD1 Nomor 020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008tertanggal 8 Agustus 2008 antara Tergugat dan Penggugat adalah perjanjianyang sah dan mengikat kedua belah pihak atas hak dan kewajibannyamasingmasing;.

/MSCKTM/XII/2007tanggal 12 Desember 2007 dan Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 8 Agustus 2008 antara Pembanding dengan Terbandingadalah sah dan mengikat; Menyatakan Terbanding telah wanprestasi kepada Pembanding berdasarkanPerjanjian Pemborongan Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal12 Desember 2007 dan Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XIl/2007tanggal 8 Agustus 2008;Halaman 13 dari 24 hal.

:Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Perjanjian PemboronganNomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 junctoAddendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008 tanggal 2008 adalah sah danmengikat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Pembanding angka2 yang menuntut agar Perjanjian Pemborongan Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 juncto Addendum Nomor020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008 tanggal 2008 dinyatakan

(selanjutnyadisebut sebagai "SPPP"), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12permohonan Pemohon);Dengan demikian Pemohon menyatakan secara tegas bahwa SPPP tersebutturut dijadikan objek sengketa oleh Pemohon di dalam permohonan yangdiajukan Pemohon yaitu pada butir 2 halaman 8 dan 9 dan dipertegas padabagian petitum butir 3 halaman 12. sehingga secara langsung Majelis HakimYang Terhormat yang memeriksa perkara a quo dibebankan oleh PemohonHal. 8 dari 21 hal Put.

K/Pdt.Sus Arbitrase/.....untuk turut memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terdapat didalam Perjanjian/SPPP antara Pemohon dan Termohon termaksud;c.

pihakyang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase.Berdasarkan bunyi ketentuan hukum Pasal 3 termaksud di atas, dapatdisimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki komptensiabsolute untuk mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon yangtimbul dari SPPP yang merupakan bentuk perjanjian arbitase, terlebih lagiuntuk menyatakan SPPP (perjanjian arbitrase) tersebut cacat hukumsebagaimana petitum yang turut dimohonkan oleh Pemohon di dalampermohonan a quo;f.

Tol SemarangBawen Seksi III,Nomor 14/SPPP/ WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebutsebagiain SPPP"), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12 permohonanPemohon);b) Bahwa dengan turut dituntutnya agar SPPP tersebut dinyatakan cacat hukumoleh Pemohon di dalam permohonan pembatalan a quo, maka dapat dinyatakansecara, tegas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tersebuttidak dapat diperkarakan di dalam perkara a quo, karena diketahui dengan pastibahwa perjanjian/SPPP termaksud

turut meminta agar SPPP termaksuddinyatakan cacat hukum haruslah disingkirkan atau dinyatakan ditolak dan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;4.

(Bukti P1);Bahwa berdasarkan Pasal 3 SPPP, nilai kontrak untuk menyelesaikanProyek adalah sebesar Rp1.869.125.256,00 (satu miliar delapan ratusenam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluhenam rupiah), sedangkan berdasar Pasal 6 ayat (1) SPPP masapenyelesaian pekerjaan pembangunan maksimal tanggal 3 September2012 atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;Pasal 3 SPPP menyatakan sebagai berikut :Pasal 3Untuk pekerjaan tersebut pada Pasal 1 maka berdasarkan kesepakatandalam

Jangka waktu pelaksanaan tersebut sudahtermasuk hari libur yang ada;Bahwa adanya kesepakatan nilai kontrak dan masa penyelesaianpekerjaan atas objek berupa 9 (sembilan) unit rumah, maka SPPP tersebuttelah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, SPPP tersebut secara sah berlakusebagai Undangundang dan mengikat kedua belah pihak;Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi

);Bahwa berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (2) SPPP, Penggugat berhakuntuk melakukan evaluasi dan memutuskan kontrak secara sepihak sertamengambil alin pekerjaan dari Tergugat apabila perkembanganpelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan tahapan yangada dalam SPPP;Pasal 8 ayat (2) SPPP menyatakan sebagai berikut :Pasal 8(2).

dan surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2012, karena ituberarti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);Pemutusan Kontrak Perjanjian Sah Secara Hukum;Bahwa atas dasar wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka mengacupada Pasal 1267 KUHPerdata dan Pasal 8 ayat (2) SPPP PenggugatHal. 4 dari 19 hal.

Nomor 190 K/Pdt/2015juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajib membayardenda keterlambatan sebagai akibat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.Pasal 8(3)Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampaui WaktuPelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6 SPPP ini makaatas keterlambatan ini Pihak kedua dapat dikenai sangsi berupaDenda keterlambatan sebesar 1%o (satu per

Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ( PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre ) milik Tergugat, berdasarkan SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerja an (SPPP ) Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRVXIV/2007, tertanggal 15Desember2007 (bukti P1) selanjutnyadisebut Kontrak Induk , yang telah beberapa kali mengalami perubahandan/atau penambahan berdasarkan ;i) Addendum Pertama SPPP Nomor : B.07.a/SPPP/DPU/MYKEPRIXIV/2007, tanggal

19April2008 ( Bukti P1a ) ;ii) Addendum Kedua SPPP Nomor : B.07.b/SPPP/DPU/MYKEPRIXI//2007, tanggal 19 Januari2009 ( Bukti P1b) ;iii) Addendum Ketiga SPPP Nomor : B.07.c/SPPP/DPU/MYKEPRIXIV/2007,tanggal 24Agustus2009 ( Bukti P1c ) ;iv) Addendum Keempat SPPP Nomor : B.07.d/SPPP/DPU/MYKEPRIX1V/2007, tanggal 27Mei2010 ( Bukti P1d ) ;v) Addendum Kelima SPPP Nomor : B.07.e/SPPP/DPU/MYKEPRVXIV/2007, tanggal 12 Agustus2010 ( Bukti P1e ) ;Hal 2 dari 20 hal.

No.82/PDT/2016/PT.PBRvi) Addendum Keenam SPPP Nomor : B.07.f/SPPP/DPU/MYKEPRVX1/2007, tanggal 22 Oktober2010 ( Bukti P1f) ;vii) Addendum Ketujuh SPPP Nomor : B.07.g/SPPP/DPU/MYKEPRVXIV/2007, tanggal 3 Desember2010 ( Bukti P1g ) ;viii) Addendum Kedelapan SPPP Nomor : B.07.h/SPPP/DPU/MYKEPRVX1/2007, tanggal 6Juli2011 ( Bukti P1h) ;ix) Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MYKEPRVXIV/2007, tanggal 15 Desember 2011( BuktiP1i) ;Selanjutnya kontrak induk berikut seluruh addendumaddendum

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor : SR1467/D6/ 3/2011, tanggal 8Desember2011, perihal : Laporan HasilAudit atas Perhitungan Penyesuaian Harga ( eskalasi ) PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRYIXIV/2007 tanggal 15Desember2007 (Periode Desember2007s.d Desember2009 ) pada Dinas Pekerjaan Umum Pro vinsi KepulauanRiau ( Bukti P21) ;ii.

Laporan Hasil Audit Nomor : LHA564/D603/2/2011, tanggal 8Desember2011 (Bukti P22) ;Bahwa terhadap hasil audit BPKP tentang nilai Eskalasi sebesarRp.8.893.767.299,68 ( delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga jutatujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiahenam puluh delapan Sen ) termasuk PPn 10% tersebut, telah dituangkandalam Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MYKEPRI/XV/2007, tanggal 15Desember2011

)pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/DistanV/X/2006 tanggal 9Hal. 8 dari 54 hal.

Ruslan dan Terdakwa agar uang negaradapat dicairkan maka dibuat addendum dan addendum II dengan alasanyang bertentangan dengan ketentuan terutama Pasal 7 sebagaimana SuratPerjanjian Pemborongan Pekerja (SPPP) dengan nomor : 521/18/SPPP/DistanV/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Tahun 2003tanggal 3 November 2003 lampiran 1 Bab II huruf D 1 d yang manaseharusnya Drs. Med. Vet.

)dengan Nomor : 521/18/SPPP/DistanV/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006,membuktikan adanya perbuatan Terdakwa selaku pengelola kegiatanHal. 47 dari 54 hal.

Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 08 / PL-KONS.PWT / SPPP / DAK Non DR / 2009 tanggal 10 Juli 2009 pekerjaan pengawasan percetakan sawah I ( Dak Non DR 2009 ), percetakan sawah II, irigasi, pembersihan sungai ( Dak Non DR 2009 ) dan kosntruksi jaringan irigasi ( Dak Non DR 2009 ) kabupaten Lingga antara pejabat pembuat komitmen Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Lingga dengan CV. Acksono Reka Cipta Consultan ;10.

Asli 1 ( satu ) lembar Keputusan kepala Dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Lingga No.Kpts.02/027/DPP/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang penunjukan / pengangkatan serta penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2009 ;53. 1 (satu) Rangkap Asli kontrak No. 04/SPPP/DPP-TAN/IX/2009 tangggal 17 September 2009 antara penjabat pembuat komitmen program kegiatan produksi pertanian / perkebunan / penyedia sarana produksi pertanian

Kontrak 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009, yaitu PT. OrbitPerkasa ; Direktur = Mulyani ; Alamat = Jl.

Bahwa pelaksana kegiatan percetakan sawah tahap tersebut No.Kontrak = 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 ; PT. Orbit Perkasa ; Direktur = Mulyani ; Alamat = Jl.

Orbit Perkasa yang di lakukan olehsaksi Muhammad Afrizal dengan membuat surat perjanjian peminjamanperusahaan ( SPPP) antara PT.

kontrak No. 04/SPPP/DPTAN / IX / 2009tanggal 17 September 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) nomorHal. 140 dari 222 PUT.

Orbit Perkasa yang di lakukan olehsaksi Muhammad Afrizal di lakukan dengan membuat surat perjanjianpeminjaman perusahaan ( SPPP) antara PT.

Penggugat:
1.Pengurus Pusat Federasi serikat pekerja pertanian perkebunan serikat pekerja seluruh Indonesia (F SPPP SPSI)
2.Suparlianto
Tergugat:
PT. Perkebunan Sumatera Utara

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/162/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/162/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/163/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;c.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/164/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/164/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;d. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/165/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/165/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;3.

Menyatakan bahwa :a.Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/162/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/162/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/163/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/163/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;Surat Perintah

Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/164/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/164/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/165/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/165/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16Pebruari 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM ;3.

(T35) ;Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/162 /II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T36). (sesuai dengan aslinya) ;Copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/162/II /2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T37). (sesuai denganaslinya) ;Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/163/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T38).

(sesuai dengan aslinya) ;39 Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/164/I/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T40). (sesuai dengan aslinya) ;40 Copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/164/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T41). (sesuai dengan aslinya) ;41 Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/165/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011. (T42).

/162/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/162/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011adalah SAH MENURUT HUKUM ;Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/163/II/2011/DitReskrimum tanggal 16 Pebruari 2011 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan Nomor : S.Tap/163/II/2011/Dit Reskrimum tanggal 16 Pebruari 2011adalah SAH MENURUT HUKUM ;Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/164/II/2011/DitReskrimum tanggal 16

Bahwa, atas laporan dari Pemohon tersebut perkara ditarik dariPolsek Purwosari ke Polres Bangil (Termohon) dan dilakukanpenyelidikan dan penyidikan oleh Termohon, dan kemudianTermohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikanatas perkara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/102a/V/2010/Reskrim Tanggal 19 Mei 2010 Jo. Surat Ketetapan NomorS.Tap/102b/V/2010/Reskrim tanggal 19 Mei 2010 ;.

Bahwa, sah tidaknya suatu penghentian penyidikan ( IC: SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/102a/V/2010/Reskrim Tanggal 19 Mei 2010 Jo. Surat Ketetapan NomorS.Tap/102b/V/2010/Reskrim tanggal 19 Mei 2010) merupakansalah satu alasan untuk diajukannya Permohonan Praperadilanoleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon(vide : Pasal 80 KUHAP) ;.

Bahwa, adapun Obyek Perkara dari Permohonan Praperadilan iniadalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :SPPP/102a/V/2010/Reskim Tanggal 19 Mei 2010 Jo. SuratKetetapan Nomor : S.Tap/102b/2010/Reskrim tanggal 19 Mei 2010,yang diterbitkan olehTErMONON j2 nono none n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence.

Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, PenghentianPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud13dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/102a/V/2010/Reskim Tanggal 19 Mei 2010, berikut Surat KetetapanNomor : S.Tap/102b/V/2010/Reskim tanggal 19 Mei 2010 adalahTIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUMMENGIKAT 23 Bahwa.........+23.

Bahwa, Terbitnya SPPP diatas terdapat kejanggalan.Adapun kejanggalan tersebut antaralain :Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (S2HP)Nomor : B/215/III/2010/Reskrim tanggal 4 Maret 2010, danSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B /439 /V /2010 / Reskrim tanggal 20 Mei 2010, serta Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor SPPP/102a/V/2010/ReskimTanggal 19 Mei 2010 Jo.

No. 62 K/Pid/20062A22.132.142152.162AL2.18Kwitansi Pembayaran Termin sebesar Rp.313.814.700, tanggal 4Nopember 2002 ;Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Termin tanggal 4 Nopember2002 ;Surat Perintah Membayar Nomor: 050418U/120/114 tanggal 5Nopember 2002 ;Jaminan Pembayaran Uang Muka Nilai Bond IDR. 73.783.500tanggal 5 Oktober 2002 ;Kwitansi pembayaran angsuran termin sebesar Rp.127.783.500,tanggal 10 Oktober 2002 ;Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10Oktober 2002Surat Perintah

Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.37.725.600 tanggal 05 Oktober 2002 ;4.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.37.725.600, tanggal10 Oktober 2002 ;4.3 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10Oktober 2002 ;Hal. 23 dari 55 hal. Put.

No. 62 K/Pid/20065.11 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 22 Nopember 2002 ;5.12 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal22 Nopember 2002 ;5.13 Surat Perintah Membayar Nomor: 051000U/120/114 tanggal 29 Nopember 2002 ;5.14 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.105.337.800 tanggal 05 Oktober 2002 ;5.15 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.105.337.800, tanggal 10 Oktober 2002 ;5.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka

No. 62 K/Pid/20062AL2.18Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10Oktober 2002Surat Perintah Membayar Nomor: 050177U/ 120/114 tanggal 22Oktober 2002 ;. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV.

No. 62 K/Pid/20065.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10Oktober 2002 ;5.17 Surat Perintah Membayar Nomor: 050386U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;6. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV.

dengan SPPP = aquo.

(selanjutnya disebut sebagai SPPP), Cacat Hukum.

Tot Semarang Bawen Seksi II, Nomor 14/SPPP/WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagai ~SPPP"), CacatHukum.

Termohon sebagai Pemohon Arbitrase telah mengikatkan diri dengan40Pemohon sebagai Termohon Arbitrase dalam Surat Perjaniian PemboronaanPekerjaan ("SPPP") Sub Pelaksana Konstruksi Nomor 14/SPPP/WK/D.1/2012 tertangaal 14 Maret 2012 (vide Bukti P1) dalam persidangan perkara arbitrase No. 498/XI/ARBBANI/2012 dimana Pemohon bertindak selakuTermohon Arbitrase.Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) a quo adalah mengacu kepadaPerjanjian Utama antara Termohon dengan PT.

Bukti T2: Foto copy surat perjanjian pemboronganpekerjaan (SPPP) sub pelaksanaan kontruksi proyek TolSemarangBawen seksi III, Nomor : 14/SPPP/WK/D.II/2012,tertanggal 14 Maret 2012;3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PUK SPPP-SPSI (Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. BUMI PERMAI LESTARI dan PT. M P LEIDONG WEST INDONESIA tersebut;

PUK SPPP-SPSI (Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. BUMI PERMAI LESTARI dan PT. MP LEIDONG WEST INDONESIA VS PT. BUMI PERMAI LESTARI