HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Utr Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Tehnologi

plastik klip masingmasing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

transparan seberat 0,0672 gram yang disita dari Terdakwaberdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasukNarkotika Golongan I Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangtidak dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh seseorang, dan tidak dapatditawarkan, diperjualbelikan atau diserahkan kepada seseorang, karena hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

EvaNurdiyantaqri, dokter pada Bidokkes Polda Sulteng bahwa sesuai hasil pemeriksaanlaboratorium, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin, padahal narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan

menghadapkan seorangTerdakwa mengaku bernama NUZLAN DUDE Alias LANNY yang identitaslengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka PengadilanTinggi berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaantersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Setiap Orang telahterpenuhi ; Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum ;won nnn n= Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingankesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi

, bahkan Narkotikagolongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalamjumlah terbatas, Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan ; non Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika Golongan I tidak dapat ditawarkan, diperjual belikan atauHalaman 17 dari 24 halamanPutusan Nomor : 22/PID.SUS/2012/PT.PALU.18diserahkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1730/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

, penyalahgunaanadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumartinya secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatanatau tindakan mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidakberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

kemudian dalam pasal 8 ayat (1)menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingankesehatan dan dalam dan dalam ayat (2) nya menentukan dalam jumlah terbatasNarkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan seperti telahdiuraikan diatas

, seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NarkotikaGolongan I, apabila orang tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan dan penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium;13Menimbang, bahwa dari fakta yang ada yaitu berdasarkan keterangansaksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrMenimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic

bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengansurat izin dari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebutterdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupunpengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatanterdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.

Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuatdan bagian dalam putusan ini dan merupakan' satu kesatuan yang tidakterpisahkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidanganterhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalamhubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 sekitarpukul 14.30 Wib di tempat parkir Fakultas Tehnologi

Sukarno Hatta terdakwamelihat sebuah helm warna ungu merk INK yang diletakkan di atassepeda motor di tempat parkir Fakultas Tehnologi Pertanian KampusUniversitas Brawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang ;e Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui situasi amanterdakwa langsung mengambil helm warna ungu merk INK yang bukanmiliknya, kemudian ketahuan oleh Satpam Kampus UniversitasBrawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang dan dibawa ke Kepolisianbeserta barang buktinya ;e Bahwa terdakwa mengakui maksud dan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwamenyimpan, menguasai, narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukanuntuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic,serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 111 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa: INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN pada hari Rabu tanggal03 Juli 2010 sekira

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dantujuan terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untukpenembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, sertareagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 114 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus/2021/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) bungkus shabu 4,5 (empat koma lima) gram netto;2. 1(satu) bungkus shabu 4,51 (empat koma lima puluh satu

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan

disimpan terdakwa di bawah tangga rumahlapangan tanah Merah Ancol dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober2019 pukul 17.00 Wib ditangkap anggota Kepolisan Pademangan dan dilakukanpenggeledahan rumah ditemukan 1 plastik klib bening berisi 4 bungkus plasticsabusabu yang kemudian dibawa Polsek Pademangan proses lebih lanjut Bahwa terdakwa menyimpan narkotika golongan I tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4856/NNF/2019/ tanggal 08 Nopember2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan

untuk membeli daun ganja di JIKunir Kel Ancol Jakarta Utara sebanyak 1 bungkus kertas Koran denganberat Netto 0,1130 gram seharga RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019sekira pukul 17.00 WIB di Parkiran Tan ah Merah Kampung Muka Kel AncolKec Pademangan Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menyimpan narkotika golongan tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;10Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu dan bukandigunakan

untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di gunakan sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsurdari pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa ,maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.Z Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.I Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Entong Raharja,SH, Suharno dan saksiYoni Agung dan Terdakwa Irfan Rifai Bin Zamri telah tenyata fakta Terdakwa Irfan RifaiBin Zamri telah memiliki 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat nettoseluruhnya 1,2723 gram yang disimpan

dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.INomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

tetanggaPara Pemohon;Halaman 6 dari 9 Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PN.GskMenimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan

Foto copy ljazah Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Nomor Induk :2415/1864 MU atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh KepalaSekolah Tehnologi Menengah PGRI pada tanggal 24 Mei 1995, fotocopy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda (P,5) : n neon enn nn nnn nnn ncn nnn. Foto copy Kartu Keluarga an.

Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meluputi setiapkegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan dalam bentuk

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/PID/2021/PT BNAhilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan*.Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmemiliki, menyimpan, menguasai