No.33 PK/Pid/2006perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Sebelumnya, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secarapasti dalam bulan Juni 2002, Terdakwa selaku Pimpinan Proyek PendidikanLuas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun Anggaran 2002yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor188

Zuhri (Kepala DinasPendidikan Kabupaten Sumenep) tentang uang tersebut hingga akhirnyadisepakati uang sebesar Rp.59.462.500. tidak digunakan untukkepentingan dinas, melainkan untuk keperluan lain yang menyimpang dariprogram pengadaan bahan penunjang PLS yaitu memperkaya orang lainyakni dibagikan kepada : Saksi Drs. Moh. Zuhri (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)sebesar Rp.16.000.000, ;Hal..4 dari 18 hal. Put. Wo.33 PK/Pid/2006Saksi H.

. ; Saksi Mulyadi, dkk (staf Seksi PLS Dinas Pendidikan KabupatenSumenep) sebesar Rp.5.900.000, ; Sisa lebih sebesar Rp.12.062.500, digunakan untuk memperkaya diriTerdakwa sendini :Sedangkan uang proyek yang telah disetujui Terdakwa untuk diserahkankepada saksi Moh. Ridwan, SE (Direktur CV.

Biaya pembuatan kontrak, pembayaran jaminan penawaran, pembayaranjJaminan pelaksanaan dan biaya administrasi, seluruhnya sebesarRp.5.968.850, ;Sehingga masih ada uang proyek sebesar Rp.56.921.200, yang tidakdigunakan untuk pengadaan bahan penunjang, melainkan oleh saksi Moh.Ridwan, SE digunakan untuk memperkaya diri saksi Moh. Ridwan, SEsendiri atau memperkaya orang lain dan karenanya Bahan PenunjangProgram PLS yang diterima Terdakwa dari saksi Moh.

Marsalam (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep) sebesarRp.3.000.000, Saksi Mulyadi, dkk (staf Seksi PLS Dinas Pendidikan KabupatenSumenep) sebesar Rp.5.900.000. : Sisa lebih sebesar Rp. 12.062.500 digunakan untuk memperkaya diriTerdakwa sendin ;Sedangkan uang proyek yang telah disetujui Terdakwa untuk diserahkankepada saksi Moh.

ayat (1) kelKUHP, sehingga rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kontradiksidengan Pasalpasal yang didakwakan yaitu Pasal 2 (1) , jo Pasal 18 (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 a (3) UndangundangNo. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa selain itu dalam dakwaan Subsidair rumusan dakwaan JaksaPenuntut Umum berbunyi "Bahwa Terdakwa WACHJOEDI SOENDAJANA ....dst... telah melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan........21melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorparasi yang dapat merugikan keuanganNegara ;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkanputusan Pengadilah Negeri Bandung telah salah dalam menerapkanhukum mengambil alih pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Bandung, yaitu adanya perubahan/perbaikan rumusan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum yang semula dibacakan di depanpersidangan kontradiksi dengan bunyi rumusan surat dakwaan tidaksesuai

dengan aslinya, yang dijadikan dasar dalam pertimbanganhukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam dalam dakwaan Subsidair ;Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak konsekwen dengan pertimbangn hukumnya sendiri oleh karena redaksi dan rumusan dakwaandalam dakwaan Subsidiair adalah unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, Pengadilan sendiri dalam pertimbangan hukumnyapada dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti

memperkaya dirisendiri, oleh karena rumusan dakwaan Subsidair juga mencakup halmemperkaya..........25memperkaya diri sendiri, maka Terdakwa harus pula dibebaskan daridakwaan dan tuntutan hukum dari dakwaan Subsidair ;Bahwa dengan demikian tidak terbuktinya unsurunsur atau salah satuunsur saja yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair dan dalamdakwaan Subsidair, Terdakwa tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan, konsekwensihukum Pengadilan tidak dapat

surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, dengan rumusan dakwaan sebagai berikut :Primair : telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negaraatau Perekonomian Negara ;Subsidair : telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum, menyuruh melakukanperbuatan memperkaya

Putusan No. 243 K/PID.SUS/2015 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesarRp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarsejumlah itu; Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negaradalam hal ini keuangan pemerintah Kabupaten Malang sebesarRp23.000.000,00 (dua puluh tiga juts rupiah) atau setidaktidaknya sekitarsejumlah itu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) jo.

Penerbit Bayumedia Publishing);Memperkaya diri sendiri dalam Pasal 3 artinya diri sendiri pembuatsendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaan secara tidak sah;Memperkaya diri sendiri dari uang atau dana yang didapat dari hasilpengembalian uang Pos Kamling tidak terbukti sebab tidak ada satupunsaksi yang mengetahui, melihat bahwa Terdakwa Drs.

., telah memperkaya diri sendiri, terbukti Terdakwa tidak memilikirumah mewah, tidak memiliki mobil mewah dan lainlain sepertikebanyakan orang kaya.

Dan didalam BAP Penyidikan yang dilakukanoleh Jaksa tidak pernah meminta saksi ahli dari BPKP yang dapatmembuktikan/menunjukkan bahwa Terdakwa dengan mengunakan uangpengembalian dari Pos Kamling untuk kepentingan pribadinya sehinggamenjadi kaya;Memperkaya diri sendiri dalam Pasal 3 artinya diri sendiri pembuatsendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaan secara tidak sah;Memperkaya diri sendiri dengan harta benda baik harta bergerakmaupun harta tidak bergerak yang didapat dari hasil pengembalian

Untuk selesainya perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau badan haruslah terpenuhi unsurunsur: 1.adanya tambahan atau perolehan kekayaan. 2. Kekayaan yang diperolehdari kekayaan yang tidak seimbang. (Di kutip dari Buku Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, halaman 38, 40 dan 42karangan Drs. Adami Chazawi, S.H. Penerbit Bayumedia Publishing);Bahwa selama Terdakwa Drs.

Desember 2008 dan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 atausetidak tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di rumahBudi Sunaryadi di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di rumahHabib Umar di Dusun Pandan Desa Canggu RT 01 RW 27 Kecamatan BadasKabupaten Kediri, di rumah Andri Kurniawan di Desa Lamong KecamatanBadas Kabupaten Kediri atau setidak tidaknya di tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya

No. 1894 K/Pid.Sus/2010ratus juta rupiah ) kepada Terdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni, setelah uangtersebut diterima terdakwa mengambil sebesar Rp. 255.000.000, ( dua ratuslima puluh lima juta rupiah ) dan dikembalikan kepada Budi Sunaryadi sebesarRp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan AndriKurniawan dan Wahyu Norman Hanim, sehingga jumlah uang yang dimilikiTerdakwa Mujibur Rohman bin Mudni untuk memperkaya dirinya dan digunakanuntuk kepentingan pribadinya seluruhnya sebesar

No. 1894 K/Pid.Sus/2010Terdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni untuk memperkaya dirinya dan digunakanuntuk kepentingan pribadinya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.170.000.000, ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) yang seharusnya digunakankelompok Bina Sehat Dusun Pandan Desa Canggu Kecamatan BadasKabupaten Kediri sebagai penerima dana bantuan P2SEM dari Provinsi JawaTimur tahun 2008 sehingga Terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujunh puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakankelompok

Setelah Terdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni menerima uangsebesar Rp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) selanjutnya uang tersebutoleh Terdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni diberikan lagi kepada AndriKurniawan sebesar Rp. 75.000.000, sedangkan yang dibawa oleh TerdakwaMujibur Rohman Bin Mudni pada saat hari Jumat tanggal 5 12 2008 sekitarjam 13.00 wib sebesar Rp. 125.000.000, ( seratus dua puluh lima juta rupiah )untuk kepentingan pribadinya dan memperkaya diri secara melawan hukumkarena tidak berhak

Sehingga jumlah uang yang dimilikiTerdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni untuk memperkaya dirinya dan digunakanuntuk kepentingan pribadinya selurunnya sebesar Rp. 425.000.000, yangseharusnya digunakan biaya kelompok Panitia Pembangunan Jalan DesaLamong Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sebagai penerima dana bantuanP2SEM dari Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;Bahwa Terdakwa Mujibur Rohman Bin Mudni menguntungkan diri sendiridan tidak berhak memiliki dengan cara menerima dengan alasan apapunbantuan Program

waktutertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Sulawesi Utara CabangPembantu Suwawa yang beralamatkan di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa,Kabupaten Bone Bolango atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Menyatakan Terdakwa IRAN KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi mengandung beberapa perbuatan memperkaya yang bersifatalternatif baik itu untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.Perbuatan memperkaya yang dilakukan dapat hanya untuk dirinya ataupununtuk orang lain atau suatu korporasi sekaligus. Apabila seseorang telahmelakukan salah satu dari perobuatan memperkaya yang masuk dalamkriteria dalam unsur ini berarti orang tersebut sudah memenuhi dalam unsurini;2.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi dalam unsur pasal Dakwaan Primair, makayang terbukti adalah unsurunsur Dakwaan SubsidairTerdakwa.

Apabila dakwaan primair tidakterbukti Karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kemudian akandipertimbangkan dakwaan subsidairnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terpenuhinya unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dari perbuatankorupsi yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair.Meskipun perbuatan tersebut dapat memperkaya, namun tidak menjadikantambah kaya secara

No. 278 PK/Pid.Sus/201 146penerapan hukum, hukum mana yang telah salah diterapkan, tetapijustru malah membuktikan fakta/ unsur Perbuatan Pidana (delik) yangoleh Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti menyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, yaitu unsur"MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, tanpa mempertimbangkan kembaliunsurunsur yang telah dinyatakan tidak terbukti tersebut oleh judecFaktie.

Dari mana Mahkamah Agung memperoleh fakta, bukti, petunjukuntuk membuktikan adanya unsur *memperkaya dirisendiri? ,sedangkan Jaksa maupun JudecFactie sendiri menyatakan secarategas Unsur "Memperkaya DiriSendiri tidak terbukti secara sah danmeyakinkan dalam persidangan;b.

Terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara adalah telahmenunjukkan Putusan yang sewenangsenang, tanpamemperlihatkan rasa keadilan serta bertentangan dengan faktadalam persidangan, dengan alasan:a.

Fakta tersebutadalah dibuktikan dalam Surat Tuntutan Jaksa yang menyatakansecara tegas bahwa unsur *memperkaya diri sendiri tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa Gede Artawan,SE. dituntut untuk dibebaskan dari Dakwaan Primer.

Bahwa dalam Surat Tuntutan, dimana Jaksa Penuntut Umum,menyatakan secara tegas bahwa unsur "MEMPERKAYA DIRISENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASIdinyatakan telah tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa penuntut Umum,sehingga dari mana Hakim Kasasi mendapatkan fakta danpertimbangan adanya atau telah dipenuhinya unsur *memperkayadiri sendiri ?

Semakin besar harta kekayaan negara/daerah atauuang Negara/daerah yang diselewengkan atau dikorupsi maka signifikan masukdalam lingkup unsur memperkaya pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.

Pengertian memperkaya adalah suatu istilah yangsudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, katamemperkaya diartikan sebagai menjadikan lebih kaya.

Dengan demikian,memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebihkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secarasignifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:;Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau Ssuatu korporasi terdapat kata penghubung atau, yang berarti ketiga frasadalam unsur tersebut bersifat alternatif.

Semakin signifikanatau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagaiperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaHalaman 63 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.SusTPK/2019/PT.MNDPengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur tersebut sebagaimana tertera di bawah ini:Bahwa

Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwaunsur Melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebutmerupakan saran untuk melakukan perobuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, dengan demikian perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dilakukan secaramelawan hukum tidak termasuk tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatanyang dilakukan

Urip Sukarno binSudjangi tidaklan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) jo.

Urip Sukarno bin Sudjangi harusdibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Bahwa Penuntut Umum dipersidangan perkara Terdakwa ini, telah didengarketerangan saksisaksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti untukmemenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasinamun tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :1.

Gramedia, 1991, halaman 9395 menyatakanpenafsiran istilah memperkaya antara yang harfian dan yang daripembuat undangundang hampir sama. Yang terang keduanyamenunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahankekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;Kemudian Prof. Dr. Jur.

Nomor 616 K/Pid.Sus/2016.Sudah seharusnyalah diperbaiki oleh Majelis Hakim Kasasi dan menyatakanbahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain (saksi Marto bin Lanidilakukan penuntutan secara terpisah) atau suatu korporasi pada dakwaanPrimair Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Drh.

dan tanggaltanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaituantara tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengantahun 2009, bertempat di Kantor Wali Nagari Kacang Kecamatan X KotoSingkarak Kabupaten Solok atau setidaktidaknya tempattempat tertentu yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

No. 2021 K/PID.SUS/201120 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65ayat (1) KUHP yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tidak terbukti dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalampertimbangan putusannya pada halaman 124 paragraf ke2 menyatakantidak terbukti adanya penambahan kekayaan pada diri Terdakwa karenasemua Dana DAK dan PAP tahun 2007 dan 2008 yang digunakan olehTerdakwa tidak sesuai

Tidak ada keterangan dalam undangundang termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksuddengan perbuatan memperkaya diri. Secara teoritis, unsur "memperkayadiri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelakutindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehariharinya. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atausuatu korporasi", artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibatdari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkayadiri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam artimemiliki harta benda yang banyak Andi Hamzah juga menguraikanpertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertianmemperkaya diri yaitu "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurutMajelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatanmenjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kKemampuan materiil tertentudijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang

Bahwa pengertian menjadikan pihak lainmenjadi lebih kaya adalah bersifat relatif sehingga berapapun jumlahnominalnya apabila hal tersebut bisa menambah kekayaan yangdimilikinya maka dapat dikategorikan memperkaya orang lain.

diri sendiri atau orang lain ataukorporasi dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) yang memberikewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentangsumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaannya yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebutdapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwaTerdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa memperkaya berasal dari suku kata kaya, yang artinyamempunyai harta yang banyak, sedangkan kata memperkaya

artinyamenjadikan lebih (Yudianto, 1997: 240), oleh karena itu dari sudutbahasa/harfiah, kata memperkaya dapat memiliki arti yang lebih jelas,yaitu sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;Bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadikaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Mohon diperhatikanKamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S.

Poerwardarminto,diterbitkan oleh Balai Pustaka, tahun 1983, halaman 453);Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, praktek peradilan dalampenerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pastiTerdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlahuang/suatu harta benda dari perouatan melawan hukum.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badandapat dibuktikan dengan penjelasan bahwa perbuatan Terdakwa yangdilakukan dengan melawan hukum sebagaimana telah dibuktikan dalampembahasan unsur melawan hukum adalah merupakan perbuatan yangdilakukan untuk memperkaya orang lain atau suatu badan secaramelawan hukum, karena dengan perbuatanperbuatan tersebut telahmenambah kekayaan orang lain atau suatu badan hukum atau dariperbuatan tersebut, orang lain atau suatu badan telah memperolehsejumlah

dalam tindak pidana tersebut;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yangmenyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasimenjadi tidak berdasar, karena berdasarkan fakta di persidangan, dariHal. 45 dari 57 hal.

MorahiJaya (berkas terpisah) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sebesarRp.1.210.000.000, (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidak tidaknyasekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa dalam APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010, DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika

Silalahi, SE dalam haltersebut jelas melanggar kontrak yang telah disepakati dalam pengadaan barang danjasa sehingga telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp.1.210.000.000, (satu milyardua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Bahwa Terdakwa 1. DANIEL RIANTO SIMORANGKIR, ST, MT, Terdakwa2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3.

Silalahi, SE dalam haltersebut jelas melanggar kontrak yang telah disepakati dalam pengadaan barang danjasa sehingga telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp.1.210.000.000, (satu milyardua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Bahwa Terdakwa 1. DANIEL RIANTO SIMORANGKIR, ST, MT, Terdakwa2. FRIZER SITANGGANG, SE, Terdakwa 3. WANDY JHON HENRY NAPITU, SEselaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Dinas Perhubungan KomunikasiHal. 15 dari 39 hal. Put.

diri sendiri atau orang lain atau korporasi.Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu dimana salah satu bagianpengertian unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertiansecara utuh.Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah bertambahnyakekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya atau orang yang sudah kayabertambah kaya dalam hal ini dari faktafakta persidangan jelas telah terungkapakibat dari sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Daniel

Napitu, SE memperkaya orang lain yaitu Heppi JM Silalahi, SE sebagaiWakil Direktur I CV. Morahi Jaya.Berdasarkan uraian fakta juridis tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.4.

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu KorporasiDari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdiubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001, unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifatalternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lainatau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satudari unsur tersebut diatas.Dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian"memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya.

Dari pengertian tersebutmaka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kayamenjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya, Korupsi di Indonesia,Masalah dan Pemecahannya, penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 95menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya antara yang harfiah dan yang daripembuat undangundang hampir sama.

Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31, menyatakan*memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itupelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri,sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawanhukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaanatau bertambah harta bendanya, dan yang dimaksud memperkaya korporasiadalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku

dirisendiri maupun orang lain tersebut di atas terbukti dilakukan oleh TerdakwaTaradji Letahiit secara melawan hukum ;Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum halam 148 Paragraf ke4 Judex Factie juga menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan unsurunsur lainnya yaitu untuk memperkaya diri sendiri orang lain atau suatukorporasi maka menurut Majelis Hakim juga tidak terbukti adanya keadaanyang bisa dikategorikan telah memperkaya baik tehadap terdakwa maupunorang lain hal itu berdasarkan pembuktian

Dengandemikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 47.188.824,sehingga memperkaya Saragosa Waitaby sebesar Rp. 47.188.824, atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Dari jumlah dana sebesar Rp. 229.493.000 yang disalurkan kepada AdolfWamir selaku Ketua TPK Desa Langhalau untuk pekerjaanpembangunan MCK di desa Langahalau Tahun Anggaran 2011, realisasifisik pekerjaan hanya sebesar Rp. 228.743.000.

Dengan demikian terdapat kelebihanpembayaran sebesar Rp. 750.000, sehingga memperkaya FatimahRahayaan sebesar Rp. 750.000, atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Dari jumlah dana sebesar Rp. 97.662.000 yang disalurkan kepada JailaniSelmuri selaku Ketua TPK Desa Selmuri dan Hendrik Harman selakupenyedia bahan untuk pekerjaan pembangunan Poskedes di desaMesidang Tahun Anggaran 2011, realisasi fisik pekerjaan hanya sebesarRp. 83.162.638.

Dengan demikian terdapat kelebihanpembayaran sebesar Rp. 67.804.653, sehingga memperkaya SaragosaWaitaby sebesar Rp. 67.804.653, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu;11) Dari jumlah dana sebesar Rp. 175.000.000 yang disalurkan kepadaSoleman Mansabi selaku Ketua TPK Desa Jursiang dan Dengki Tunggalselaku penyedia bahan untuk pekerjaan rehab bendungan di desaJursiang Tahun Anggaran 2012, realisasi fisik pekerjaan hanya sebesarRp. 171.810.000.

Dengan demikian terdapat kelebihanpembayaran sebesar Rp. 137.873.383, sehingga memperkaya LakamisDjabumona sebesar Rp. 137.873.383, atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu ;Dari jumlah dana sebesar Rp. 124.012.000 yang disalurkan kepadaLaurensius Djabumona selaku Ketua TPK Desa Wafan dan HendrikHarman selaku penyedia bahan untuk pekerjaan pembangunan MCK didesa Wafan Tahun Anggaran 2012, realisasi fisik pekerjaan hanyasebesar Rp. 91.353.026.

Dengan demikian terdapat kelebihanpembayaran sebesar Rp. 20.478.120, sehingga memperkaya JamalRumodar sebesar Rp. 20.478.120, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu.24) Dari jumlah dana sebesar Rp. 26.500.000 yang disalurkan kepada RafaelWamir selaku Ketua TPK Desa Kaibolafin untuk pekerjaan PNPM PascaKrisis Tahun 2011 di Desa Kaibolafin namun tidak ada realisasi fisikpekerjaan, sehingga memperkaya Rafael Wamir sebesar Rp. 26.500.000,atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ; Bahwa akibat perbuatan

., terbukti bersalah,1 orang yang melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaianSe atan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu KorporasiMenimbang, bahwa kata memperkaya berasal dari kata dasar kaya, secaraharfiah kata kaya dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya.Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnyakekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya.

Memperkaya dinberarti menjadikan diri sendin bertambah kaya, memperkaya orang lain berartimenjadikan orang lain bertambah kaya, memperkaya korporasi berarti menjadikankumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi bertambah kaya berapapun jumlahpenambahan kekayaan itu. Dan menurut Prof.

ANDI HAMZAH bah untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adala Sar giandari delik materiil, memperkaya yang secara harfiah artinya J rtambahikaya, dapat dibuktikan dari kekayaan seseorang yang t seimbang denganpenghasilannya dan pendapat Prof.

ANDI HAMZAH 14 me dengan putusanMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangeran : 1d/B/1992/PN/TINGtanggal 13 Mei 1992 yang menyatakan bahwa mem adalah menjadikan orangyang belum kaya menjadi kaya atau oran Ko aya menjadi bertambah kaya,perbuatan memperkaya dapat dilakukan se enjual/membeli, menandatanganikontrak dan lainlain dengan syaratperbuatantersebut dilakukan dengan cara melawanhukum.

berhubungan sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu : sejak tanggal 01April 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SD SMP Satu Atap Dulupi di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, KabupatenBoalemo atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Gorontalo, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

No. 2008 K/Pid.Sus/2014menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalamDakwaan Primair, karena Majelis Hakim menilai unsur memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti denganpertimbangan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya

;Atas pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwaunsur memperkaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya PerbuatanMelawan Hukum, Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lainataupun Korporasi dan Unsur Timbulnya Kerugian Negara. Apabila kitapelajari lebin dalam dari pengertian pasal ini bahwa Kerugian Negarayang timbul adalah sebagai akibat dari perbuatan memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Tanpa adaperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, makakerugian negara tidak akan timbul.

Marruf tidak dapatmempertanggungjawabkan Realisasi Keuangan tersebut, sehingga haltersebut jelaslah merupakan perobuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi;Selain dari itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi jika ditelaah lebih jauh, maka didapat pengertian bahwa unsurini mengatur mengenai Perbuatan dari daader yang telahmemperkaya diri sendiri maupun korporasi, bukan mengatur mengenaiadanya kekayaan yang harus bertambah yang harus dibuktikan denganbertambahnya

Nomor 860 K/Pid.Sus/2016Indonesia menyatakan pengetian "memperkaya ... "berasal dari suku kata"kaya". "Kaya"artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta."

Memperkaya" artinya menjadikan lebih kaya;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalahperbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau menjadikan orangyang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya(Yurisprudensi MA RI Nomor: 570K/Pid/1993 tanggai 4 September 1993).Dengan demikian dapat dikatakan "memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi" daiam unsur ini disyaratkan bahwa

perolehan ataupenambahan kekayaan itu harus nyata ada (riil);Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 44/PUUXI/2013, yang menyebutkan antara lain mengenaipengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi :1.

Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawanhukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendamiliknya sendiri;2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum daripelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya ataubertambahnya harta bendanya.

Jadi disini yang diuntungkan bukanpelaku langsung;Bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, bahwa dengan perbuatanmelawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau hartabenda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnyaakibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmatibertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yangdiuntungkan bukan pelaku langsung.

Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendtri atau orang lainatau suatu korporasi";4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara".Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatuunsurunsur terse but dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepanpersidangan a quo, yakni sebagai berikut :Ad.!.

Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi" .Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya menurut Majelis adalahmelakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan, terlepas dari apakah sebelummelakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan telah kava atau tidak kava, danterlepas dari apakah sesudah melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutanmenjadi kava atau bertambah kava atau bahkan tetap tidak kava, contoh : seseorangterdakwa yang melakukan tindak pidana

korupsi lalu uangnya habis karenadipergunakan untuk bermain judi sebelum dirinya tertangkap karena kasus korupsitersebut, atau contoh lain : seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsiakan tetapi tetap tidak kava karena terburu tertangkap dan harta hasil "memperkaya"juga terburu disita.

Sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah perbuatan yangdilakukannya.Dengan demikian wujud perbuatan memperkaya itu ada banyak sekaliragamnya tidak terhingga tergantung bagaimana peristiwa konkret yang terjadi, tidaksaja perbuatan aktif tetapi juga bisa dengan perbuatan pasif yang penting dari wujudperbuatan itu harus memenuhi isi pengertian sebagai perbuatan memperkaya tersebut.

,telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;Menimbang, .........:0++25 Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"telah terpenuhi ;Ad. 4.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak di Jalan Sultan SyarifAbdurahman, Nomor 62 A, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan PontianakSelatan, Kota Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuHal. 1 dari 28 hal. Put.

BMIPTK/V/2005 tanggal 2 Mei 2005sebagaimana diuraikan di atas.Bahwa selanjutnya dari fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak sebesar Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai denganperuntukan awalnya yaitu sebagai modal kerja pembelian komputer danperangkat IT (Informasi dan Teknologi) untuk 36 sekolah menengah di wilayahKota Pontianak, melainkan telah dipergunakan oleh Terdakwa AJl SUGIARTObin WALUYO untuk memperkaya

Rp199.375.000,00 ; sedangkan sisanya sebesar Rp4.494.629.350,00(empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluhsembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), (nilai tersebut terdiri dari pinjamanpokok ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk dibagi bersama),sampai saat ini belum dikembalikan dan dipertanggungjawabkan olehTerdakwa AJIl SUGIARTO bin WALUYO.Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa AJl SUGIARTO bin WALUYO diatas telah melakukan perobuatan melawan hukum untuk memperkaya

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawanhukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi adalah pada saat setelah Terdakwa selesaimelakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasibertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari

tindak pidanakorupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebuttelah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitubertambahnya kekayaan Terdakwa dengan menerima atau memperolehHal. 23 dari 28 hal.

Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe telah memperkaya dirisendiri yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten MusiRawas atau setidaktidaknya telah memperkaya orang lain yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Al Imron, SH binHarun, Ir. H.

(vide : halaman 53 Putusan Lengkap Nomor : 6/Pid.SusTPK/2015/PT.PLG).Bahwa telah diambil alinnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dimana terhadapunsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair tersebut.

BRI Cabang Lubuklinggau Tahun 2009.Bahwa berdasarkan faktafakta di muka persidangan didapatkan faktabahwa pertimbangan yang menyatakan tidak adanya pertambahan nilaikekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, jika membahasmengenai dari kegiatan ini telah memperkaya diri Terdakwa kami PenuntutUmum sepakat bahwa Terdakwa tidak memperkaya dirinya, namun perluHal. 34 dari 49 hal. Put.

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi :Bahwa yang dimaksud dengan *memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebin kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, dan dilakukan dengan cara melawan hukumdapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi adalah pada saat setelan Terdakwa selesai melakukanperbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya,Hal. 43 dari 49 hal. Put.

SR476/ PW07/5/2013 tanggal 10 September2018 ;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhidan terbukti ;4.

SE01/PJ.7/2003,tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak; Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasikarena berdasarkan data yang ada wajib pajak telah memenuhi kewajibannyauntuk menyetorkan kembali restitusi yang telah dilakukan sesuai denganmekanisme PPN sehingga tidak ada satu pihakpun yang diperkaya sehubungandengan proses restitusi yang saya kerjakan; Adapun rincian pembayaran PPN untuk tahun pajak 2003 yangtelah dilakukan wajib pajak sehubungan dengan restitusi yang

Dimana sesuai yang tercantum di Putusan MahkamahAgung Nomor : 1666K/Pidsus/2010, tanggal 4 Agustus 2010,pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan kasasidari Jaksa Penuntut Umum adalah : e Tedakwa I dan I telah membuat laporan pemeriksaan pajak tanpa melalui prosedur yang sah;e =Terdakwa I dan II telah memperkaya Sri Purwati; e Para terdakwa mengakui telah melakukan pemeriksaan pajak pengajuan restitusi PPN PT.

Dengan demikian berarti Sri Purwati tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang salah satu unsurnya adalah memperkaya dirisendiri. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa terdakwa I dan IItelah memperkaya Sri Purwati secara otomatis tidak benar; e Berdasarka data pembayaran PPN untuk tahun pajak 2003 yang telah dilakukanoleh PT.

CAP hal ini telah terbukti di sidang pengadilandimana baik Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyatakan bahwa saya tidakterbukti memperkaya diri sendiri.

Astoto; e Faktor Memperkaya Orang Lain.Berdasarkan alat bukti berupa data pembayaran PPN tahun pajak 2003 atasnama PT. Chatulistiwa Andalas Permai diketahui bahwa tidak ada satu pihakpun yang diperkaya sehubungan dengan restitusi yang diproses oleh terdakwaI Cahyo Haryono dan terdakwa I. Astoto karena wajib pajak telah memenuhikewajiban perpajakannya untuk menyetorkan kembali PPN yang telah direstitusi.