Ditemukan 2371 data
419 — 53
Setelah mendapatkan titik titik polygonnyadisesuaikan sistim geografi di Indonesia, maka akan didapatkan titik titikkoordinat yang ada di lapangan;Bahwa titik titik itu semu, tetapi diaplikasikan dalam system geografiIndonesia dan didapatkan titik real yang bisa ditentukan;Bahwa kami tidak akan merubah permohonan IUP yang diajukan kecualibila pada saat permohonan diajukan dan kami teliti ternyatabersinggungan dengan pemlik IUP yang lain sehingga akan kami potongsehingga tidak bersinggungan dengan
24 — 17
Seharusnya Penggugat Rekonvensi mengevaluasiperbuatannya selama melayani suami, patutkah mendaptkan harta gonogini yang mana selama dinas di Malang sepakat Pemohon Konvensi belirumah sekira tahun 2013 membangun nikah bertujuan untuk membinakeluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun apa yang didapat adalahkebahagiaan yang semu, perbuatan Penggugat Rekonvensi tetap sepertipada kebiasaan yang dulu pergi meninggalkan suami, ingin hidup bebasdan sering mencari masalah dan membuat suami dalam proses hukumhalaman
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua)kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atauquasistaats genosse;1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara ataupenguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkanhubungan hukum publik;2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lainmaka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukumprivat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata danapabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagaiakibat
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
253 — 325
Peraturan Pemerintah, tidak ada satu pasalpun yang dibunyikan Menteri diperbolehkan untuk mengelolaKeputusan terkait PTDH, artinya Objek yang disengketa hari initidak berlandaskan Peraturan Perundang Undangan yang lebihtinggi, alasan yang kedua adalah bahwa peraturan tersebutharus berdasarkan Kewenangan, bahkan sampai hari iniNegara Indonesia tidak mampu mendefinisikan secara umumapa yang dimaksud dengan Kewenangan tersebut, bahwaMenteri tidak diberikan Kewenangan, sekali pun berdasarkanInisiatif Semu
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
304 — 256
Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
134 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
Rudy Halim
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Jaya
2.I Putu Bagia Sudiksa
Turut Tergugat:
I Ketut Ariana, SH
85 — 68
No.2650K/SIP/1982 tanggal 29 Januari 1983 yang berbunyi : akta Notaris yangdibuat dengan materi suatu perjanjian hutangpiutang dengan jaminantanah/rumah yang dibungkus suatu perjanjian Jual Beli tanah dengan hakmembeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hakatas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perfanjian semu atau purapura dan harus dnilaisebagai perjanjian hutang piutang;Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat
166 — 83
DI Joyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982)yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjian hutang piutangdengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahsuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan
83 — 6
Bahwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,e Bahwa pembayarannya di Dusun Weru Desa Ketro.e Bahwa kwitansinya ada.e Bahwa untuk pembelian pasir kwitansinya Terdakwa lupa.e Bahwa pembelian batu koral berjumlah 6 rit.e Bahwa uang barang bukti Rp. 10.192.000, merupakan penggantian dariselisih uang yang belum dipergunakan.e Bahwa goronggorong ada 2 (dua ) tempat yaitu di dusun Sobo Kulondan Sobo Wetan.e Bahwa selain uang yang berasal dari iuran ang ditarik bersamaandengan raskin semu yang mengelola
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
259 — 167
atau Jasa ig/PenggunaProyekvmPelaku Pelaku Pelaku Pelaku aUsaha/ Usaha/ Usaha/ Usaha/ mPenyedia js Penyedia ) Penyedia &) Penyedia 9Barang Barang Barang Barang oOatau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa 5b= Persekongkolan Tender;1.Persekongkolan Horizontal;Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usahaatau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelakuusaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolandengan menciptakan persaingan semu
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
85 — 54
mendapatkan lahan tersebut dari hibah ninik mamaksebanyak 9 (Sembilan) Hektar; Bahwa saksi mengetahuinya ada tanah yang dihibahkan kepadaPemohon di desa mamahan jaya kecamatan langgam percisnya daerahtoro babunga; Bahw Saksi tidak mengetahui daerah tesso nillo; Bahwa terhadap bukti P5 Saksi mengetahui adalah lahan yang 9(sembilan) hektar yang diserahkan kepada saragih; Bahwa yang membuat surat hibah tersebut adalah adalah ninik mamaksekitar daerah tersebut dan di buatnya pada tahun 2013; Bahwa semu
120 — 30
PT.Rizski Massecara bersamasama dengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untukmenggunakan PT.Rizki Mas sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARA alias DEDYTIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perobuatan persekongkolan antara Terdakwadengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan atau menentukanpemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat karena tindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Persaingan semu diantara peserta tender tersebut didugadalam rangka mengatur pemenang tender.2) Ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang adanyalaranganmelakukan perbuatan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukanpemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usahatidak sehat adalah diatur pada Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
I Wayan Sukada
102 — 41
Dewa Gede Ngurah) tidak ada orangmelihat.Bahwa pada saat uang telah diserahkan semu(Sdr. Dewa Gede Ngurah) pernah memberikan welambat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulansurat pemanggilan untuk diangkat menjadi pegavSipil dan mulai bekerja sesuai dengan surattersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarakan an(Sdr. Made Jagra) yang bernama Sadr. Putu Wi:Putra (Saksi14) dan Sdr.
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan telah keliru mengambilkeputusan karena Hakim mempertimbangkan segala sesuatukeadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkanmerupakan suatu keadaan semu yang diciptakan, direkayasa dandimanipulasi sedemikian rupa oleh Penuntut Umum sehinggamenjadi seolaholah kebenaran sejati;D.
196 — 186
Namun ada pendapat sebagian Para Ahli Hukum Tata Negarayang mengkategorikan Surat Edaran sebagai satu kebijakan(diskresi) atau peraturan semu, aspek keberlakuannya hanyamengikat secara internal terhadap lembaga yang mengeluarkanSurat Edaran itu, bukan mengikat secara ekstrenal ;Bahwa pendapat ahli, dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandisebutkan bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma baru,karena norma baru hanya diatur dalam batang tubuh atau pasalpasal
139 — 19
bahwa meskipun Perjanjian jual beli antara Rosmani denganOrang tuanya menyebutkan dengan jelas perihal berapa harga dan luas tanah yangdijadikan objek perjanjian tetapi hal tersebut akhirnya membawa permasalahan hukumyang timbul selanjutnya ketika Rosmani menjual tanah objek sengketa dan bangunankepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga berimplikasi kepada perjanjian jualbeli antara Rosmani dengan Orang tuanya yang seolaholah adalah perjanjian purapura/semu
727 — 167
Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhnkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membave kerugian kepadaorang
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYANOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DANIEL DENGI KABANGA
2.ANDERIAS NDARA HANDA
3.DARIUS DITA METE
4.DOMINGGUS NDARA MILLA
5.MARTEN MILLA ATE
6.TEJA HADI WIRANATA
Turut Tergugat:
1.BPN Kab. Sumba Barat Daya
2.DRA. LANNY RAHARDJA
3.RESWITA FAURA
4.KHRISNA POERWA ADHESTYA
5.DOMINGGUS DARA TANGGU LORO
6.Notaris PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah FRINCE MONE KAKA, S.H
7.7) Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya
8.FRINCE MONE KAKA, S.H., M.Kn. (Notaris/PPAT)
333 — 133
diputuskanoleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PidanaPengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb, yang manapara Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkara tersebut;Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyata kesalahanpidana oleh seorang pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman,oleh para Penggugat hendak ditimpakan tanggung jawab perdata kepadapihak dan orang lain, yang dalam hal ini Turut Tergugat Ill, denganmembangun suatu nalar semu
54 — 28
rangka merubah sikap aneh Tergugat,karena wakiu itu Penggugat masih dalam KB dan diminta oleh Tergugatuntuk melepas pasangan KB dengan cara memaksa. oteh karena itumenurut kuasa Penggugat yang mengetahui masatahnya,rukun damaicintakasih yang dikatakan Tergugat dalam memori pokok perkaraNo.3,4,5, tidak benar dan tidak jujur, kKemudian juga mana mungkinTergugat dapat membahagiakan anak istri ( Memori pokok perkara no5,6) Kalau Tergugat selatu bersikap kasar kepada keluarganya, damaitapi gersang dan semu
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
236 — 77
Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi:Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjian utang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisi lemah dan terdesaksehingga menandatangani suratsurat tersebut, dan dapat disimpulkan bahwaperjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) olehPenggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
MA No.275 K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Agustus 2005Para Pihak: 1.Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi :D.br.Nainggolan2.Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehinggamengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.