dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;10Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu dan bukandigunakan

untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di gunakan sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsurdari pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa ,maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

An.Nor padasaat Terdakwa menuju ke warnet;Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlinatkan dipersidanganMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:A fF & NS1 (satu) poket shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, mMenyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2019/PN Smrterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meluputi setiapkegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktibahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 dan 9Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi (Pasal 7 UU No. 35/2009).

Untuk jenis Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim

gram di dalam bungkusplastic warna hitam ;2. 12 (dua belas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun denganberat netto seluruhnya 112,1253 (seratus dua belas koma satu dua lima tiga)gram ;adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Untuk jenis Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009), oleh karena itu seseorang yangmenyimpan atau menguasai Narkotika Golongan tersebut

Menukar atau menyerahkan NarkotikaGolonya berupa shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengemabang limu Pengetahuan tehnologi dan untuk reangensia diaqnostik,Halaman 3 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.

kaleng bertuliskan Mentos berisi 8 bungkus plastic Klipyang dibalut Lakban warna Hitam masingmasing berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram dalam kesimpulanantara lain disebutkan adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan berupa Shabushabu tersebut bukan digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan jenis sabu sabu tersebut tidakada jjin dari pejabat yang berwenang, bukan dalam rangka pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan serta tehnologi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan dalamrangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tehnologi.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1730/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

, penyalahgunaanadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumartinya secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatanatau tindakan mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidakberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

kemudian dalam pasal 8 ayat (1)menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingankesehatan dan dalam dan dalam ayat (2) nya menentukan dalam jumlah terbatasNarkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan seperti telahdiuraikan diatas

, seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NarkotikaGolongan I, apabila orang tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan dan penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium;13Menimbang, bahwa dari fakta yang ada yaitu berdasarkan keterangansaksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawanhukum berarti bertentangan dengan Undangundang atau bertentangan dengankepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang No 35tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang

Utr.sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasalpasal diatas maka narkotikagolongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandipersidangan

Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotikan jenis Sabutersebut tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnosticserta reagensia laboratorium, melainkan untuk dijual kembali;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri Kesehatan atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas obat dan Makanan untuk menguasai atau menjual narkotikagolongan tersebut;Menimbang, bahwa dengan

pembelaan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi, Para Terdakwa, bukti surat,yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap dalam perkara ini, sebagai berikut:bahwa, pada hari Sabtu tanggal : 24 Nopember 2007 sekira jam 13.30 wib, di Jalanumum Dusun Karang Duren Desa Karang Semanding Kecamanatn BalungKabupaten Jember ada sekelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul melakukanpenghadangan terhadap tiga orang siswa SMK Tehnologi

Balung Jember, yangsedang menegendarai sepeda motor ;bahwa, diantara kelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul adalah para terdakwa, dimanapada waktu penghadangan para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadappara korban yang merupakan siswa SMK Tehnologi Balung;bahwa, selain memukul para korban para terdakwa juga melakukan pengrusakanterhadap sepeda motor yang dikendarai para korban tersebut;e bahwa, maksud para terdakwa menghadang dan melakukan pemukulan adalah karenarasa solidaritas terhadap temannya

ini adalahTerdakwa Putra Braniz Ningrat yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3585/Pid.Sus/2018/PN.Mdnpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Mdnbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala

adalahTerdakwa Khairil Fikri Alias Fikri yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

adalah Terdakwa KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM yangselanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsurke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak mel nhukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotika golonga I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM,oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan ataupedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,Narkotika

HEROE WIDIATMOKO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika yang menyatakan bahwa NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmuPengetahuan tertentu untuk pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi, sehingga yang berhak untukmenyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan adalahlembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembanganilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi,

sedangkan prosedurnya diatur17dengan Peraturan Menteri Kesehatan (mendapat jijin daripejabat yang berwenang);Saksi Ahli yang menjelaskan Narkotika dapat digunakanhanya untuk kepentingan pengembangan ilmu tehnologi sajaoleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki ijindari pejabat yang berwenang.

UtrMenimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaanTerdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk membeli narkotika golongan

AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm) yangselanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhiunsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;15Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalamjumlah terbatas narkotika golonga dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat disalurkan olehPabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembagailmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman