Ditemukan 2144 data
16 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur diwakili Rahmad Hidayat ST
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
243 — 133
dilampiri Peraturan Berasama MenteriAgama dan Persetujuan dari warga;Bahwa saksi pernah menelpon pak Aji Sapta agar berkasnya dilengkapi;Bahwa jika unutk penerbitan IMB untuk bangunan biasa tidak perlupersetujuan warga;Bahwa dalam permohonan pemohon sudah dilampirkan persetujuan 90orang warga masyarakat sesuai disyaratkan pasal 14 peraturan bersama itu;Bahwa saksi maupun instansi saksi tidak pernah menanyakan ke FKUB;Bahwa peryaratan itu hanya disebutkan dalam peraturan bersama menteriagama dan menter
kondisi diLapangan umat masih belum rukun;Bahwa saksi menjadi Lurah di Kelurahan Jawa selama 3 tahun 9 bulan danmayoritas penduduk disana Islam;Bahwa Kelurahan Jawa tidak memiliki kewenangan perihal pemberian rekomdari FKUB karena rekom FKUB ini menjadi kewenangan penuh dari FKUBkota Samarinda;Bahwa saksi sudah memberikan surat pengantar untuk mendapatkanrekomendasi dari FKUB karena panitia sudah bisa memenuhi syarat 90penduduk atau 60 penerima manfaat sesuai disyaratkan dalam peraturanbersama menter
7 — 0
Xxxxxxxx Kabupaten Pati terdapat kesalahan,yaitu nama Pemohon yang benar adalah Pemohon 1, Pemohon II yang benaradalah Pemohon 2, nama ayah Pemohon yang benar adalah xxxxxxxxx dantanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juni 19xx serta tanggalkelahiran Pemohon II yang benar adalah 16 Agustus 19xx;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalildalil permohonan para Pemohon telahterbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menter
99 — 26
Tahun 2012,dengan Surat Nomor: 01/J/BA/TX/2012 (Bukti PI) dan telah dijawab oleh Unit LayananPengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti PI), dan atas jawaban sanggahan ituPenggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; wanes Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: Penyedia Barang/Jasayang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menter
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
9 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
34 — 5
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
21 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
9 — 5
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menter!
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
13 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
23 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
33 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
13 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
1.Fahrullah
2.Gusti Asnun Kamariah
17 — 2
YAMAN di ubah menjadi GUSTI MOH YAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama suami harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon memangtertulis nama orangtua dari Pemohon Gusti Asnun Kamariah adalah Gt.