Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.

madhiyah selama 5bulan sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan terhadap tuntutantersebut Tergugat menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat bekerja sebagaihonorer dengan gaji Rp. 1.600.000,00 (setu juta enam ratus ribu rupiah) setiapbulannya;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang besaran nafkah yang lalu, maka Majelismempertimbangkan bahwa Tergugat hanya punya penghasil

sejumlah Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 200.000,00 perbulan sehingga berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat bekerja sebagaihonorer dengan gaji Rp. 1.600.000,00 (setu juta enam ratus ribu rupiah) setiapbulannya;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang besaran nafkah iddah, maka Majelismempertimbangkan bahwa Tergugat hanya punya penghasil

SP. a. 1 (Satu) lembar undangan rapat dari DPRDSita/109/VIII/2 Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara017/Ditreskri rapat kerja Banggar DPRD Kota BalikpapanLace dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait2017 pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10Nopember 2014;b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggarDPRD Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember2014, pukul 10.00 Wita, Tempat RuanganRapat Gabungan Komisi DPRD Kota Halaman 34 dari 105 Put.

Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMR c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangand. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRDBalikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRDBalikpapan dengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan;SKPD tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00Wita, Tempat Ruangan Rapat GabunganKomisi DPRD Kota Balikpapan, Acara RapatAnggaran DPRD Balikpapan dengan SKPDpenghasil PAD Kota Balikpapan;Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD,hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul10.00 Wita, Tempat Ruangan

SP. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hariO17/Ditreskri Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00msus tanggal Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi1 Agustus ,5017 Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.8. SP. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hak GarapSita/109/VIII/2 Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975017/Ditreskrimsus tanggal1 Agustus20179.

SP. a. 1 (Satu) lembar undangan rapat dari DPRDSita/109/VIII/2 Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara017/Ditreskri rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapanagtstue. dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait2017 pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10Nopember 2014;b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggarDPRD Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember2014, pukul 10.00 Wita, Tempat RuanganRapat Gabungan Komisi DPRD KotaBalikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRDBalikpapan dengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan

SP. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hariO17/Ditreskri Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00msus tanggal Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi,1 Agustus 5017 Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.22. SP. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hak GarapSita/109/VIII/2 Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975017/Ditreskrimsus tanggal1 Agustus201723.

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagaibahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagaihasil akhir pabrikasi;2. TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkanCPO;3. Hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakanHalaman 6 dari 44 Halaman.

Semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkansangat jelas terkait erat dengan kegiatan usaha PemohonBanding sebagai penghasil CPO;5. Pemohon Banding tidak menjual TBS kepada pihakmanapun, yang berarti tidak ada penyerahan TBS dariperusahaan Pemohon Banding kepada pihak luar;6.

Hal iniberarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupukuntuk kebun merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objekPPN. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PemohonBanding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutangpajak/PPNnya dibebaskan;7. Selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa Perusahaan PemohonBanding adalah perusahaan yang:a.

Penyerahan BKP secara konsinyasi.Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm OilCPO) yang mengolah Tandan BuahSegar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi.

Pregolan Surabaya ;e Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja diPT Lingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan BakarMinyak (BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusatyang diberi tugas membenahi management kantor PT Lingga Perdanacabang Surabaya;e Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT LinggaPerdana adalah salah satu penghasil omset terbesar di PT Pertaminaserta memiliki

Pregolan Surabaya ;Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja diPT Lingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan BakarMinyak (BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusatyang diberi tugas membenahi management kantor PT Lingga Perdanacabang Surabaya ;Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT LinggaPerdana adalah salah satu penghasil omset terbesar di PT Pertaminaserta yang memiliki

rumah orang tua orangPenggugat selama kurang lebih 1 tahun ;Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak;Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis hingga berjalan sampai 1 tahun kemudiansetelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudahtidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran dan perselisihan puncak dari perselisihantersebutkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, karenaTergugat tidak mempunyai penghasil

rumah orang tuaorang Penggugat selama kurang lebih 1 tahun ;Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai anak;Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis hingga berjalan sampai 1 tahun kemudiansetelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudahtidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran dan perselisihan puncak dari perselisihantersebutkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, karenaTergugat tidak mempunyai penghasil

Adapun jumlah batubara yang dibutuhkan dalam proses produksi yang digunakan oleh PT.SARIBUMI SENTOSA adalah + 30 (tigapuluh) Ton perbulan atau sekitar 1 1,2Ton perharinya.PT.SARI BUMI SENTOSA belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh DinasLingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dan terdakwa PT SARI BUMISENTOSA selaku Penghasil Limbah B3 berupa Bottom ash dan fly ash wajibmelakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya namun PT SARI BUMISENTOSA tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.Bahwa

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10= Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 900 90 90Netto 90 90 Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1723/B/PK/PJK/2017 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari

Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 400Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTes 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam

Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yangmerupakan BKP dan obyek Pajak Pertambahan Nilai;Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tersebut tidak tepatditerapkan pada kegiatan usaha terpadu (integrated) yang telah mendapatizin atau otomatis diberikan sentralisasi PPN (pemusatan tempat pajakterutang, yang artinya penyerahan antar cabang pusat (bila perkebunandan pabrik beda wilayah KPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahanBKP

Y Pengeaian Hohe Sawit HED BR HL be BEM DBE LEE Neve BH BBY Prot s10 oO ToSTidak Diese:400 Tipegeske4 430 Cie ese 1 ongS20 =o 3 fel baBahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (semula

perolehan TBS)tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut:Tabel 3: Lira Beban lapik= URUE,lS Pierkehe nan Kelapes Saat LY Denrihan Bebys SaatDFP PM DPF FR PPH CRF PM DPF PR PPTies Dene; Tides Denek109 TWkrart tra Fikracdics TRSTides De 87AO PlPa hank scotke aca eo eo Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil

TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak dapatdikreditkannya Pajak Masukan yang terkaitkegiatan perkebunan menimbulkan keadilandalam pembebanan pajak.Bahwa apabila pada perusahaan yang integrated antaraunit kebun dan unit pabrik, Pajak Masukan kebun dapatdikreditkan

krssenentara Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu nenolakuntuk menikahkan anak puteri Pemohon dengan alasankarena belum berusia 16 tahun, sebagaimmna diaturdalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nonwvr: 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (P.1) dan (P. 2) Menimbang, bahwa Penohon sangup nenbinadan nenbinbing puterinyadan nenantunya serta siap nenbantu runah tangga nerekakelak apabila mereka telah nenikah dan hidup sebagaisuami isteriMenimbang, bahwa calon suami puteri Penvhon didepan persidangan nengaku nenpunyai penghasil

No.127/Pdt/2012/PT.Plgadalah perjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh parapihak ketika dulu bersamasama melakukan survei dan pemetaan batasbatas wilayah, oleh karena itu Penggugat ingin mengingatkan kembalikepada Majelis Hakim Yang Terhormat, atas histori lahirnya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan MusiRawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yaitubermula adanya sengketa perbatasan yang ingin kami kKemukakan adalahberpijak dari teori

Hasil tersebut kemudian diproses lebih lanjutoleh Direktorat Jenderal BAKD kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan PeraturanMenteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 tentangPenetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil SumurGas Bumi Suban 4.

Dengan kata lain Permendagri Nomor 63 Tahun2007 merupakan sandaran yuridis yang tidak dapat ditafsirkan lainkecuali menyatakan secara tegas bahwa Daerah Penghasil Sumur GasBumi Suban 4 merupakan wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas ;Bahwa disamping itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat )juga telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum dengan melakukantindakantindakan hukum kongkrit yaitu melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan H.

(Bukti Tl18) ;Bahwa penerbitan PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2007 tersebuttidak memperhatikan fakta hukum, yaitu sejak dilakukan eksplorasidan eksploitasi pada tahun 2000 sampai dengan 2006 Sumur GasBumi Suban 4 oleh proses administrasi perijinannya dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan tidak ada klaim dariPemerintah Kabupaten Musi Rawas ;Bahwa sebagaimana Notulen Rapat Penjelasan Proses PenerbitanPermendagri No. 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan KabupatenMusi Rawas sebagai Daerah Penghasil

Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahHalaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 249 /B/PK/PJK/2016industri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;. Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;.

Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan PPN;. Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang karni kreditkan sudah sesuaidengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait eratdengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO.

Hal ini berarti bahwaFaktur Pajak Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagaicontoh, atas pembelian pupuk untuk kebun merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobjek PPN;.

Putusan Nomor 1117/B/PK/PJK/2016dibebaskan, maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut:PTX Perkebunan TBS PTY Pabrik CPOUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatdikreditkan Pupuk 100 Tidak dapatdikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 CPO 900 90 90 Netto 0 90 90 2) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBSdan peran unit pabrik CPO dilakukan olehperusahaan yang sama (sebagaimana kondisiTermohon PK), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan

sebagaimana pendapat Majelis, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut:Pemohon BandingUraian Unit Perkebunan TBS Unit Pabrik CPO Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 (10) (10) Tidak dapatdikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 CPO 900 90 90 Netto (10) 90 80 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir1dan 2 di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan

penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1badanusaha seperti yang terjadi pada PemohonBanding;3) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBSdan peran unit pabrik CPO dilakukan olehperusahaan yang sama (sebagaimana kondisiTermohon PK), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) tidakdapat dikreditkan sebagaimana pendapatPemohon PK, maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut:Halaman 39 dari 59 halaman.

Putusan Nomor 1117/B/PK/PJK/2016 Pemohon BandingUraian Unit Perkebunan Kayu Unit Pabrik Pulp Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatdikreditkan Pupuk 100 Tidak dapatKayu 400 Dibebaskan 400 andikreditkan Pulp 900 90 90 Netto 0 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1dan 3 di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp995.243.133,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp2.563.666.284,00 dimaksud denganalasan yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu(Wood Chip). Seluruh penyerahan Termohon PeninjauanKembali selama Tahun 2010 adalah ekspor Barang KenaPajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakanbarang kena pajak yang terkena PPN.

sedangkan yangmengasuh dan mengurusi segala keperluan hidup anakanak tersebutadalah orang tua Tergugat;2 SAKSI Il PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan Dagang,bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI; dibawah sumpah memberikankesaksian yang pada pokoknya sebagai berikute bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;e bahwa saksi tahu, kedua anak yang digugat phak pengasuhannya, adalahanak kandung Penggugat dengan ANAK bahwa saksi tahu Tergugat tidak mempunyai pekeijaan tetap sehinggatidak mempunyai penghasil

Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon keraskepala, selalu membantah dan tidak menghiraukan apabila dinasehatioleh Pemohon untuk menerima penghasil Pemohon;c. Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedan prinsip dan seringberselisih masalah ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga;d. Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon;e.

Bahwa Calon Suami (calon suami) bekerja sebagai Pedagang Sembako diPasar Baru Panyabungan dan memiliki penghasil setiap bulan;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti tertulis berupa:Bukti SuratHalaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 243/Pat.P/2020/PA.Pyb.

Bahwa Fakta Sidang menyatakan Bahwa Obyek Perkara dalam perkaraPenggelapan adalah Limbah KIRIKO dan Scrap Besi yang dari pemilik(Penghasil Limbah) PT.

SGI sebagai penghasil Limbah,maupun dari Saksi Pelapor ADRIAN HARTANTO dengan CV. ADR sebagaipengelola dan Angkutan Limba KIRIKO dan Scrap Besi:; Bahwa Faktanya Limbah KIRIKO dan Scrap besi tersebut sama sekali tidakberada dalam PENGUASAAN Terdakwa, oleh karena Limbah KIRIKO danScrap Besi tersebut BENARBENAR DIDALAM Penguasaan yangEmpunya, yakni PT.

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban Pajakppppm DPPPK PPN ppppm DPPPK PPNPupuk 4100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 Teas raneDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada Termohon

Y Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakppPpm DPPPK PPN DPPpM DPPPK PPNTidak Dapat Tidak Dapatas ba Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak DapatDikreditkan CPO 900 90 90 Netto go 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam