Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel bertuliskan jansport warna hitam ; 1 (satu) buah cathot panjang 22 cm, bergagang karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan; 6 (enam) gulung kabel tembaga ;Dikembalikan kepada Kantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi Dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai) Komplek Tehnik UGM melalui saksi DWI ROHARYANTO ;6.

penjaraselama : 9 (sembilan) bulan ;3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) tas ransel bertuliskan jansport warna hitam ;e 1 (satu) buah cathot panjang 22 cm, bergagang karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;e 6(enam) gulung kabel tembaga ;Dikembalikan kepada Kantor BPPT BPDP (Badan Pengkajian danPenerapan Tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atauHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2830/Pid.Sus/2020/PN Mdnpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan

Yk.Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / shabu ; 222 nnn nnnMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat

(2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ; Menimbang

oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal atautetangga Para Pemohon;Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan

Para Pemohon;Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usul anakterkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya, dapatditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuanPasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 yang diantaranyamenjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasarkanHalaman 7 dari 10 Penetapan No : 577/Pdt.P/2019/PN Gskimu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkanimu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenalsecara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjangterkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat bukti secara umumsebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BW yaitu bukti tulisan,bukti saksi, persangkaan

Bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada jjin daripejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2(dua) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu sabu yang disimpanterdakwa di bawah rak TV di kamar terdakwa tersebut diatas;Bahwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebuttidak ada jjin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangkapengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meluputi setiapkegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide padal 39ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas maka narkotikagolongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta

reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium.Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan

UtrMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri

atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan

nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat secara tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) buahpipet kaca terdapat sisa Kristal warna putin dengan berat netto 0,006gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangkauntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakanNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2)dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untukreagensia

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

UtrMenimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ; Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang R.I Nomor 35Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akandipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaanyang terbatas ;Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untuk memperketatpenggunaan Narkotika tersebut ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa AchmadFauzi Bin Suryadi telah ternyata fakta :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 21.00 WIB bertempat didepan kampus YAI Kenari Jakarta Pusat, Terdakwa telah menerima titipan Ganja

yang dibungkusdengan kertas Koran dalam tas warna merah dan dari dalam lemari pakaian di rumahterdakwa diketemukan Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kertas koran dalam kantongplastik warna putih ;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmemperjualbelikan Ganja ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata fakta bahwadalam hal memiliki Ganja tersebut Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalahsejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangantehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehinggadiharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat

dilakukan secaraaman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilainilaiagama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapatdipungkiri bahwa tehnologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karenaselain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuanperadaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektifuntuk melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangantersebut maka Mahkamah Agung berpendapat

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan denganfakta hukum yang ditemukan berdasarkan

ini adalah Terdakwa ELIANTO Alias ELI Bin RASDI yang selanjutnyaakan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsurke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak mel nhukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotika golonga I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM,oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan ataupedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman