Ditemukan 4885 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Njop pbb
Putus : 28-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — SUYONO, DKK VS BONIFATIUS ARIFIN PAMUDJI
9780 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)sedangkan batasbatas tanah pengganti adalah sebagai berikut: Utara tanah Penggugat: Timur Lambiran/Tanggul sungai; Selatan tanah Bengkok Desa Purworejo/Tanah Tergugat: Barat tanah Penggugat;Bahwa Penggugat sepakat memberi kompensasi berdasarkan NJOP tahun2011 sebesar @ Rp5.000,00/m? (lima ribu rupiah per meter persegi); Tanah Bengkok C Nomor 3648, Persil 173,Klas S.II, Luas 2.582 m?
    sesuai PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah kegiatanpembangunan jalan umum, bendungan, pelabuhan, fasilitas keselamatanumum, tempat pembuangan sampah dan cagar alam;Dalam ayat selanjutnya diamanatkan, pelepasan hak tanah desa dilakukansetelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP
    jelas bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan ini(chicaneus proses);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telahmemberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kds., tanggal 29 Agustus 2012,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.ZeMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menolak permohonan kompensasi Tergugat , Tergugat Il karena tidaksesuai dengan NJOP
    (tiga ratus ribu per meter persegi), sehingga apabilaMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Tinggi danMajelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasi berdasarkanNilai dual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)adalah nyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusanMajelis Hakim tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim Pemeriksa Peninjauan Kembali
    (tiga ratus ribu rupiah permeter persegi);Sehingga apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, PengadilanTinggi dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasiberdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp5.000,00 adalahnyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dariMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusan Majelis Hakimtersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Peninjauan Kembali ini;Menimbang,
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pdt/2011
Tanggal 15 Agustus 2012 — FANNY LAUDA VS PT BANK NIAGA, TBK, DKK
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , harga jual tanah berdasarkan NJOP per meternya Rp 335.000,00 dan nilaijual bangunan per meternya sebesarRp = 823.000,00, sehingga onilai jual tanah seluruhnya sebesarRp 56.914.825.000,00 dan nilai jual bangunan sebesarRp 34.862.280.000,00, jika luas tanah dan bangunan dijumlahkan sebesarRp 91.777.105.000,00 dan terhadap semua jaminan tersebut telah dipasang haktanggungan oleh Tergugat I, yang besarnya tentu lebih besar dari nilai pinjaman pokokPenggugat kepada Tergugat I, minimal senilai jual tanah
    dan bangunan dan atau ditaksirTergugat I sebesar 75 % dari besarnya nilai NJOP;Bahwa berdasarkan butir I di atas jumlah pinjaman Penggugat kepada TergugatI per 1 Juni 2005 dalam dollar sebesar USD 2.095.000 dan dalam rupiah sebesar Rp13.500.000.000,00, kalau pinjaman dollar diperkirakan saat itu nilai 1 USD @ sebesarRp 9.500,00, maka pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar 19.902.500.000,00 +Rp 13.500.000.000,00, sehingga kalau dinilai dengan rupiah pinjaman Penggugatkepada Tergugat I, seluruhnya
    No. 2313 K/Pdt/20111818pelaksanaan maupun harga jualnya di bawah limit harga NJOP dan ada cacatkehendak yang dipaksakan serta bertentangan dengan aturan lelang ......";Bahwa kemudian dalam petitumnya selanjutnya menyatakan:Pos2 "Membatalkan perjanjian pokoknya yaitu Akta Perjanjian Kredit....
    Nilai jual obyek pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP) dalam halbarang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;c. Nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;d.
    Yahya Harahap, SH. tersebut jelasterbukti dalam menentukan "harga limit" harus disesuaikan dengan harga pasar atauNilai Jual Objek Pajak (NJOP);Bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2007 dan 2008 terbukti bahwa harga NJOP untuk:A. Tanah sebesar Rp 335.000,00/meter;Bahwa luas tanah yang dilelang eksekusi adalah 169.895 M?, sehingga hargatanah adalah:169.895 M?
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — BUT ENI EAST SEPINGGAN LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di LepasPantai Makassar Strait berdasarkan Kontrak Production Sharing Contract(PSC) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012.Kedua, Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp 140,00 per m?
    Putusan Nomor 798/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp815.588.000,00 dengan perincian sebagai berikut: SPPT PBBDRAIAN Luas (m2) NJOP (Rp/m2) NJOP (Rp)BUMI 2.912.900.000 140 407.806.000.000BANGUNAN NJOP sebagai DPP 407.806.000.000NJOPTKP 12.000.000NJOP 407.794.000.000NJKP
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Mdo
Tanggal 3 Juli 2014 — - Terdakwa SISCA TINEKE DENGAH
21822
  • Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPJ.16 /2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,2.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.
    Surat Keteranganharga NJOP, yaitu harga terendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggiseharga Rp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintah Ivan Salehkeduanya pegawai Walikota Manado membawa surat keterangan NJOP dan HargaPasaran Umum untuk ditandatangani Lurah Bumi Beringin, namun Lurah BumiBeringin menolak, oleh karena Lurah Bumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh IvanSaleh sehingga Lurah Bumi Beringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi Beringin Rp.394.000, b.
Register : 04-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 45/PDT/2020/PT TTE
Tanggal 12 Januari 2021 — MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawan RUSTAM SALMON, S.E
19365
  • Ita Salmon sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020;e Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat petitum gugatan Penggugat tidak tumpang tindih antara memintapengosongan dan meminta ganti rugi tanah, karena dalam positanya Penggugatmeminta agar Tergugat mengganti seluruh tanahnya dengan membayar gantiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT TTErugi, lagipula jikalau memang dalam petitumnya benar minta keduanya,Pengadilan harus menentukan
    Ita Salmon dan mendasarkanNJOP tahun 2020 tanpa menyebutkan harga tanah per meter persegi; Bahwa sesuai bukti P5 berupa SPPT PBB Tahun 2020, Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah tersebut adalah Rp. 20.000, per meter persegi atau untuk tanahpekarangan seluas 7.771 m2 adalah Rp.155.420.000; (seratus lima puluh lima jutaempat ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa Nilai Jual Obyek Sengketa yang sebenarnya atau yang wajar menurutkebiasaan adalah berbeda dengan NJOP karena NJOP dalam SPPT dipergunakandalam penentuan
    besarnya pajak yang harus dibayar oleh penghuni / atau yangmenguasaitanah; Bahwadidalam persidangan tidak ada keterangan berapa harga pasaran tanah dilokasi sengketa;Menimbang, bahwa dasar penentuan harga ganti kerugian yang wajar menurutkebiasaan adalah harga pasaran ditambah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dibagidua;Menimbang, bahwa dengan dasar perhitungan tersebut, harga pasaran yangwajar untuk obyek sengketa berupa tanah adalah ratarata duasampaitiga kali lipatdari NJOP dalam SPPT;Menimbang
Putus : 18-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg
Tanggal 18 Juni 2015 — SYAFRIZAL Bin H. ABDUL WAHAB (Terdakwa) - Mhd. Rasyid, S.H (JPU)
897
  • Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) ( RP )1.
    ) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani padaVariabelvariabel sebagai berikut :a.
    Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) (RP)1k Pulau Biram dewa 48.000. 27.000Eks Istana kotaPiring.2.
    sesuai dengan NJOP pemilik YuyunMustikawati minta Rp.150.000, /M?
    untuk zonajalan Srikaton;Bahwanilai jual obyek pajak (NJOP) di daerah tanahyang dibebaskan tersebut terendah Rp. 48.000.tertinggi Rp. 64.000,Bahwa saksi ada menandatangani berita acara timpenilaian harga tanah sekitar bulan Oktober 2009 ;Bahwa pada tanggal 25 September 2009 ada suratpermohonan yang diajukan oleh panitia untuk informasipajak tentang NJOP untuk 5 wilayah yang termasukJl.Srikaton, kemudian kantor pajak membalas dengansurat Nomor : S128/WPJ.09/KP.07/2009 tanggal 08Oktober 2009 NJOP
Register : 28-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1746 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — BUT. STATOIL INDONESIA HALMAHERA II AS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP
    /M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4
    Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per
    M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP
Register : 13-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
RONALDUS JHON SALEMBA POTEREYAU
Tergugat:
ELTINUS OMALENG, SE.,MH
168116
  • Bahwa Kerugiankerugian yang diderita Penggugat atas penguasaantanah milik Penggugat oleh Tergugat, dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:a) Kerugian Materiil:Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Time Bahwa oleh karena bersediaTergugat menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?
    = Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyar tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.
    Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secaraTunai yang perincian sebagi berikutc) Kerugian Materiil:e Bahwa oleh karena janji tergugat akan menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?
    = Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyard tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.
Putus : 11-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 11 Oktober 2011 — Drs. H. MUDJADI H.MA
8854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP
    No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =
    No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status
    ) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2
    Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
163276
  • atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
    atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
    Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.
    penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
    NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.
Register : 17-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 488/PDT/2014/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Ana Surya Bakar Diwakili Oleh : BANGUN SARONO, SH
Pembanding/Penggugat : Ny. Titing Kristiani Diwakili Oleh : BANGUN SARONO, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Bukopin Tbk cq. PT Bank Bukopin Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.
Terbanding/Tergugat : Daud Antonius Sanjaya
Terbanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung
7458
  • BDG yang dimohonkan bandingHal 3 dari 11 hal put No. 488/Pdt/2014/PT.Bdgtersebut Supaya dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Para Terbanding telah menetukan harga jual objek danmenjual objek jaminan milik Pembanding jauh dibawah harga nilaipasar wajar terlebih dari nilai NJOP dan nilai dari Penilai ;.
    Didasarkan pada NJOP bernilai Rp. 1.773.332.000, (Satu milyartujuh ratus jutuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribub. Didasarkan pada hasil penilaian yang dibuat oleh PENILAI atasNilai pasar total objek seluruhnya bernilai Rp.3.254.300.000, (tigamilyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);c.
    Bahwa NJOP hanyalah dasar dari Negara yang dipakai sebagaiacuan Kantor Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harusdibebankan kepada wajib pajak adalah tepat dan benar, karenanilalkelayakan objek tanah dan bangunan disuatu daerah/wilayah tertentusalah satu indikatornya adalah mengacu pada nilai kelayakan yangditentukan pemerintah yaitu NJOP, sehingga dengan demikian NJOPjuga dapat dijadikan sebagai dasar/patokan dalam menentukan hargatanah dan bangunan ; 22222 2Hal 4 dari 11 hal put No. 488/Pdt
    dijual lelang kepada TerbandingIlI/Tergugat Ill dengan harga Rp.1.101.000.000, (Satu milyar seratus satujuta rupiah) tidak terbukti didasarkan kepada Penilaian dari PenilaiIndependent (Appraisel Independent) sebagaimana yang diamanatkan olehpasal 35 ayat (1) (2) jo pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 ;Menimbang, bahwa penetapan nilai limit sebesar Rp.1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah) oleh Terbanding I/Tergugat sebagai Penjualadalah dibawah NJOP
    dilaksanakan padatanggal 05 April 2013 harus dianggap tidak memenuhi ketentuan yangberlaku sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2013 dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa Pebuatan Terbanding I/Tergugat menetapkannilai limit sebesar Rp.1.100.000.000, (Satu milyar seratus juta rupiah) tanpadidasarkan kepada penilaian terlebin dahulu oleh penilai sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2010 dan bernilai dibawah NJOP
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
12424
  • Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama keSyafri St Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOPPBB/m2 Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000 NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama AtisMayuti) Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalampenghitungan NJOP PBB tersebut
    luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP82.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.226.648.000.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.
    ;Bahwa dalam jual beli tanah NJOP dapat dipedomani ;HIm. 165 dari 269 HIm.
    atau nilai harga senyatanya yang ada di lokasi tanah tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2007ayat 2 menjelaskan Musyawarah sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat berpedomanpada NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalandisekitar lokasi ;Menimbang bahwa NJOP hanyalah sebagai dasar pengenaan pajak olehPemerintah sehingga kadangkala nilai NJOP jauh lebih rendah dari harga pasar, makaMajelis berpendapat NJOP tidak bisa dipedomani dalam
    atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Syafri ST Pangeran adalah Rp 27.000/m2dimana dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 m2 maka jumlahNJOP PBB /M2 Rp. 149.256.000, ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam adalah 82.000/M2 dimana dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 2.764 m2 maka jumlah NJOP PBB /M2 Rp. 226.648.000 ;Menimbang, bahwa dengan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 April 2015 — SISCA TINNEKE DENGAH
138101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2007 sebesar Rp537.000.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,;b. Harga Umum Pasaran (HUP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp3.500.000, sampai dengan Rp5.000.000.
    TANOD untuk meminta suratketerangan harga NJOP dan harga pasaran secara lisan, ataspermintaan tersebut Lurah Bumi Beringin mengeluarkan SuratKeterangan harga NJOP, yaitu harga terendah Rp650.000, per M2 danharga tertinggi seharga Rp1.500.000, per M?;Hal. 37 dari 61 hal. Put.
    Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,;b.
    Bahwa adanya perubahan nilai NJOP yang dilakukan oleh pihak tertentutidak dapat dijadikan bukti kesalahan Terdakwa oleh karena memangTerdakwa tidak mengetahui seluk beluk pembuatan nilai harga tanahberdasarkan NJOP yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Unsuradanya kesalahan dalam pembuatan harga yang tercantum dalam NJOPTerdakwa tidak mengetahui.
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRI BUMI SENTOSA;
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agri Bumi Sentosa, NPWP:21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenuNo Uraian : Pemohon KPemeriksa .BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 62.931.800 62.931.800Luas Bangunan (m2) 275 275Kelas A41 & AQ A41 & AQNJOP Bumi per m2 (Rp) 2.450 . 2.450NJOP Bangunan per m2 (Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 154.268.160.000 154.268.160.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 154.268.160.000 154.268.160.000Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak2 (NJOPTKP
    ) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 154.260.160.000 154.260.160.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 61.704.064.000; 61.704.064.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 308.520.320 308.520.320Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.
    adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP96/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor00001/272/10/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2010, atasnama: PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001, beralamat diJalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, KalimantanSelatan, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaiberikut: ; ; NJOP
    PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2010 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp176.061.169,00; dengan perincian sebagai berikut : NJOP
Putus : 09-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2519 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — ANDI WAHAB, SH
6339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zainuddin Tohir menyatakan nilaiganti rugi tanah per meter sesuai NJOP yaitu Rp.1.032.000, (satu juta tigapuluh dua ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Drs. TEGUHBUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah, padahal saksi Ny.
    SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar02090 5Rp.1.032.000,/m2.
    H.ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku Wakil Ketua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskan tanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meter yang kemudiandisetujui oleh saksi Drs.
    Selanjutnya SUDARNOMUSTOFA dan terdakwa ANDI WAHAB sepakat harga penjualan tanahberpatokan kepada nilai NJOP dan pembagian uang dari penjualan tanahdilakukan dengan persentase 50 % 50 %.
    SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesaroF ONRp.1.032.000,/m2.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. AMANG SURATMAN UMAR
154205 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt Rp303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014 3 Drs.SarwoEdhyTanah 250 m?Njop sipttRp614.000/m?
    Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt RP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs.
    Tanah 125 m*Rp129.037.500,00 Rp57.056.500 Diterima 2x dariSumarno jLainlain NJOP!
    penentuan besarnya NJOP di letakHal. 96 dari 154 hal.
    Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop sipttRP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs. Tanah 250 m* Rp258.075.000,00 Rp119.784.000,00 Diterima 2x dariSarwo Njop siptt NJOP Santoso di GrahaEdhy Rp614.000/m* Rp1.032.300,00 KuringRp114.784.000,00(25/12/2006)Diterima di SudinPU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) 10.
Register : 20-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pembanding/Penuntut Umum : WILIYAMSON, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : WILIYAMSON, SH
11978
  • Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A. Manan( Walikota Tanjungpinang ) Drs. H. Wan Samsi. MM, Drs.
    Klasifikasi dan besarnya NJOPsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.
    ) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.
    : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.
    ) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.
Register : 13-02-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PDT/2013/PT.JPR
Tanggal 25 Maret 2013 — Bupati Kabupaten Mimika cq. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Mimika. vs Moses Nawipa
6427
  • ., tanggal12 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2 Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat oleh Tergugatsebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebelum pajak, tidak sesuaiketentuan NJOP 2010.3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa ganti rugi hak atastanah seluas 19.424 M?
    sebagai pertimbangan sendiri, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkanbahwa pihaknya memiliki tanah seluas 19.424 M2 dan terhadap tanah tersebut telahdibebaskan untuk kepentingan umum dan Penggugat telah menerima ganti rugi dariTergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Tergugat tidakmenjelaskan tentang besarnya ganti rugi dan pajak sehingga pembanyaran tersebut tidaksesuai dengan Nilai Jual Obyek pajak (NJOP
    pembayarantersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan yang dihadiri olehPenggugat, Panitia Pengadaan tanah;Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum Penggugat telahmenerima ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugatdalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, sehingga yangmenjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah pembayaran ganti rugiatas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak( NJOP
    Tanda terima uang dan bukti T.3 Berita acara pembayaran yang kesemuanyaditerima oleh Penggugat, Menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi tersebutberdasarkan kesepakatan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena besarnya ganti rugi didasarkan pada musyawarah,maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi sesuai NJOP tidakdapat dibenarkan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat
Putus : 19-01-2010 — Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Januari 2010 — Drs. ALI MUSTOFA, M.Si Bin MOH. TASRIP
7246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.
    SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.
    SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.
    SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.
    SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2530 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. NUANSACIPTA COAL INVESTMENT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 961.432.000.000,00. NJKP (40% x k) 384.572.800.000,00m.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp5.408.084.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP
    sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.704.050.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003 NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.704.042.000.000,004 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.081.616.800.000,006 PBB yang terutang Rp 5.408.084.000,007 Pengurangan Rp 0,008 PBB yang telah Dibayar Rp 0,009 PBB yang Masih Harus Dibayar Rp 5.408.084.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan