;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat

diberikan kepadaPerum Bulog Jauh sebelum adanya Laporan PolisiNomor: LP/A/801/X/2012 Dit Reskrim Sus tertanggal12 Oktober 2012 (+ satu tahun sebelumnya) danLaporan Hasil Audit BPKP # Nomor:SR9319/pw10/5/2012 tertanggal 17 Desember 2012 (+ 15bulan sebelumnya);e Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas jelassudah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusundengan cara yang tidak cermat dan tidak terperinci;Yang Mulia Majelis Hakim,jJaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin

faktafakta hukum dan uraian dari pasalpasal yang terdapat di dalam 18 PerjanjianJual Beli Gabah danKewajiban Giling Gabahjelas sudah bahwa Perkara yangdituduhkan terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalahtermasuk Ranah PERDATA bukan PIDANA, maka berdasarkanHukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskanuntuk menerima Eksepsi dari Terdakwa dan menyatakanDakwaan tidak dapat diterima;DAKWAAN BATAL DEMI HUKUMYang Mulia Majelis Hakim,Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin

Bahwa 18 perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban GilingGabah yang dibuat Oleh TERDAKWA dengan Perum Bulogadalah berawal pada tanggal 04 Maret 2011, sehinggasudah sangat jelas dan demi hukum Surat Dakwaanyang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah Cacatdan Batal Demi Hukum;Yang Mulia Majelis Hakim,jJaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin yang Kami Hormati,Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan makadengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Ir.

satuuntuk selanjutnya disahkan oleh tuatua adat. ltulah yangdimaksud dengan dipudun saut. 38 Setelah semua itu diputuskandan disahkan oleh pihak paranakdanparboru, maka tahapselanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot(uang mukamaskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan.Setelah bohi ni sinamot sampai kepadaparboru, barulahdiadakan makan bersama danpadalan jambar (pembagianJambar). 4Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin

mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Itulah yangdimaksud dengan dipudun saut. 3 Setelah semua itu diputuskandan disahkan oleh pihak paranak dan parboru, maka tahapselanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot (uang mukamaskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan.Setelah bohi ni sinamot sampai kepada parboru, barulahdiadakan makan bersama dan padalan jambar (pembagianJambar). 4 Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin,kemudian parsinabung parborumengambil

Putusan Nomor 253 K/TUN/2014Kasasi Intervensi, adalah hak yang valid dan legimit dan sesuai denganlegal norm yang hidup dan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 45.Kekeliruan lainnya dari judex factie adalah bahwa seharusnya Hadirin CSdipertimbangkan/ DIMASUKKAN juga kedudukannya sebagai TergugatIntervensi para pemilik asal sertipikat yaitu HADRIAN Cs, bukandigelapkan pada tahap dismissal, karena mereka itulah yang menerimaterbitnya sertipikat Prona dari BPN berdasarkan kekuatan hukum bahwaatas

Belunkut dan seharusnya gugatan tidak dapatdigabungkan karena tidak ada hubungan yang erat , seperti dientukandalam:Putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1742 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Pdt/1975.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1732 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Pdt/1974.Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Pdt/1975.Dengan tidak dipertimbangkannya para pemilik asal sertipikat dalamgugatan ( Hadirin Cs), maka judex factie telah

Niagari Galuh,Bertempat di Gedung Berkarya Jalan Sultan Agung Bandar Lampungyang di hadirin oleh Sebagai berikut :1. DPD GANNLIBIDO assess eeseensnneneeememe nee eeenernenneemeee2. DPC Kabupaten LampungUtara;g. DPC Kabupaten Pringsewu4. DPC Kabupateneal a5. DPC Kabupaten LampungSel aa fences nee seceene sneer eee6. DPC Kota BandarLAMPUNQ nne nnn nner nen nnn nn nnn nnDan dihadiri oleh Bapak H.

Siti Jamah Alias Enok Binti Hadirin ;Bahwa saksisaksi tersebut diatas telah hadir dipersidangan , dansemua saksisaksi yang dihadirkan memberikan keteranganmengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri , dansaksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan daripengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 Kuhap) ;Pemeriksaan saksi saksi sudah dilakukan sesuai tata carapemeriksaan saksi dalam ketentuan pasal 160 KUHAP ;Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pertanyaan kepada saksisaksi yang sifatnya tidak mengajukan

Saksi SIT JAMAH Alias ENOK Binti HADIRIN .

Hal ini bahkan disaksikan di depanseluruh hadirin yang datang pada acara tersebut.b. Bahwa mobil Toyota Crown dimaksud ialah milik Penggugat yangberasal dari pemberian dari ayah Penggugat, sedangkan Mobil ToyotaInnova Reborn ialah milik ibu Penggugat yang berasal dari pemberiandari ayah Penggugat.c.

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) dan3.

TANGGAPAN TERMOHON PRAPERADILAN :Hakim Yang Mulia,Saudara Pemohon Yang Kami Hormati,Hadirin yang berbahagia.Bahwa setelahn termohon membaca dasar dan alasanalasanPemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah dikarenakanLOCUS DELICTI perbuatan pidana Terjadi di wilayah Hukum Muaro Jambibukan di Kota Jambi maka Surat Perpanjangan Penahanan yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Nomor : B2802/N.5.10/Fd.1/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas namaTersangkaTEGUH RIYANTO

Hasil musyawarah seluruh hadirin menyetujui Sdr. MARTUNUSHalaman 43 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBRsebagai Ketua Pengganti Antar Waktu.c. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan(BPKep) Nomor : 01/KPTS/BPKep/KSB/2017 TentangPembentukan Panitia Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawantanggal 17 Juli 2017 dinyatakan batal atau sudah tidak berlakulagi;d.

Hadirin setuju, Pimpinan mengetok palupenyampaian Perda RABD pada Bupati untuk dilaksanakan.Bahwa saksi selain gaji , juga menerima honor yaitu :e Menerima biaya jasa kantor dan biaya telpon selama 5tahun, per bulan menerima Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).

Hadirin setuju, Pimpinan mengetok palupenyampaian Perda RABD pada Bupati untuk dilaksanakan.Bahwa saksi selain gaji , juga menerima honor yaitu :e Menerima biaya jasa kantor dan biaya telpon selama 5tahun, per bulan menerima Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).

Hadirin setuju, Pimpinan mengetok palupenyampaian Perda RABD pada Bupati untuk dilaksanakan.Bahwa saksi Selain gaji , juga menerima honor yaitu :e Menerima biaya jasa kantor dan biaya telpon selama 5tahun, per bulan menerima Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Takengon bertolak dalamperkara a quo belakang dengan apa apa yang telah terungkap dipersidangan,karena Pembanding dengan jelas dan terang serta didukung faktafakta hukumberupa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi serta hasil sidang lapangandihadapan Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat I, II, IV, V danVII / Terbanding I, Il, IV, V dan Vil dan Kuasa Penggugat Intervensi / TerbandingVill serta puluhan hadirin menyatakan bahwa Pembanding adalah

Para hadirin menyatakan kepada Penggugat sebagai nasehatbahwa LakiLaki yang Dipegang adalah Janjinya. Penggugat menganggukanggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya atas pernyataantersebut, tetapi sampai detik ini anggukan kepalanya hanyalah pernyataankosong belaka tanpa penyelesaian apapun dari padanya. Harga pembeliankembali oleh Para Penggugat bukan nilai asalasalan, melainkan ada landasankuatnya.

42.000 000 19 ~ THOMAS WARSONO 429. 3.703.40 3.274. 3.274.20 HARMOYO 400 0 000 00041.678. 41.678.1321 SUDIRNO/ SAREGAT 130 0 22.217. 22.217.0022 JAIS 000 0 64.077. 64.077.3823 Ujang / Mujiono 380 0 24 SUPARDI 376. 1.372.50 996. 996.25 YOISNATAN 000 0 500 50010.751. 10.751.6026 SUGIONO 600 0 1.254. 2.651.60 1.397. 1.397.27 KADERI 600 0 000 000877. 907.00 30. 30.28 MARSUM 000 0 000 00029 YONO 1.070. 1.070.00 Halaman 3 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 000 0 743. 2.532.80 1.789. 1.789.30 HADIRIN

42.000 000 19 ~THOMAS WARSONO 429. 3.703.40 3.274. 3.274.20 HARMOYO 400 0 000 00041.678. 41.678.1321 SUDIRNO/ SAREGAT 130 0 Halaman 3 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 22.217. 22.217.0022 JAIS 000 0 64.077. 64.077.3823 Ujang / Mujiono 380 0 24 SUPARDI 376. 1.372.50 996. 996.25 YOISNATAN 000 0 500 50010.751. 10.751.6026 SUGIONO 600 0 1.254. 2.651.60 1.397. 1.397.27 KADERI 600 0 000 000877. 907.00 30. 30.28 MARSUM 000 0 000 0001.070. 1.070.0029 YONO 000 0 743. 2.532.80 1.789. 1.789.30 HADIRIN