Ditemukan 3014 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Ump Lain-lain Kalimantan timur Membayar upah lebih rendah dari umr Upah; sengketa upah minimum; upah minimum regional; umr;
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
145 — 43
  • 2001dengan menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti Manualkepada Sutar Tarjulah selaku Kadiv Umum sesuai denganBerita Acara Serah Terima Kendaraan tiap unitnya yangdibuat oleh Igor Dharma Bombie kepada Sutar Tarjulah ;Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DU KRAKATAUSTEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kalipenyesuaian yaitu dengan addendum kontrak sebagaiberikutAdendum dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAUSTEEL/AM/I/VII1/2002 tanggal 9 Agustus 2002 yangmengatur penyesuaian gaji pengemudi sesuai UMR
    Krakatau Steel sebagaimana ditentukan dalamSurat Keputusan Direksi Nomor : 32 tahun 1999 ;Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan TOR dan HPS(OE), tidak terlibat dalam penunjukan rekanan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenanggapi dengan menyatakan hal hal sebagai berikutBahwa sewa yang dipakai dalam pengadaan kendaraan ToyotaSoluna adalah sewa pakai dan sopir dalam bekerja adalah 8jam, dan UMR adalah Rp. 900.000, jadi untuk effisiensiPerusahaan ;Bahwa Pejabat yang
    Pembangunan yang menetapkan bahwa yang menandatanganikontrak pengadaan dengan nilai' diatas Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) adalah Direktur UtamaMenimbang, bahwa dalam perjalanan masa kontrak kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat (General Manager) berupamobil Honda Accord Vti Manual tahun 2001 tersebut, terdakwatelah menandatangani addendum dengan Nomor kontrak33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VII1/2002, tanggal 9 Agustus 2002,mengenai penyesuaian = gaji pengemudi sesuai Upah MinimumRegional (UMR
    Steel Nomor : 32/C/DUKS/Kpts/1999, dan justerumerupakan tindakan yang harus dilakukan dengan mengingat bahwaketentuan Upah Minimum Regional (UMR) tersebut adalah merupakankebijakan Pemerintah tingkat Propinsi yang harus diikuti olehperusahaan penyedia tenaga kerja ;Menimbang, bahwa pada tahun 2004 oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan audit pada PIT.Krakatau Steel, audit mana merupakan general audit yangdilakukan rutin setiap tahun ;Bahwa, hasil dari audit yang dilakukan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks
Tanggal 13 September 2017 — Jaksa Penuntut: ABDUL MALIK KALANG, SH Terdakwa: Drs. H. ABDUL RACHMAN AZIS, M.Si
211 — 68
  • Perkiraan : Bantuan dan SumbanganHalaman 65 dari 87 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN Mks. berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukan biayabiaya untuk sumbangankemalangan, kedukaan, dan sebagainya yang diberikan kepada karyawanPDAM , pemberian panjar pegawai tersebut termasuk bentuk bantuankepada pegawal, karena pegawai ada yang bergaji dibawah UMR sehinggajika membutuhkan biaya yang sangat mendesak seperti ada keluarganyasakit atau ada anaknya masuk perguruan tinggi maka dengan alasantersebut Terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 20-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 20 Januari 2015 — - RAMLI Bin YAHYA, S.Pd, MPd - AKHMADI Bin MISRAN
65 — 5
  • denganpenghasilan tidak tetap per bulan sama atau di bawah StandarHalaman 53 dari 113 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.SALINANKelayakan Hidup Minimum dari Biro Pusat Statistik (pengeluaranper kapita per bulan) masing masing Kabupaten/Kota, antara lainpetani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis jalanan,buruh musiman dan lainlain; Bahwa Pekerja dengan penghasilan tetap, meliputi :Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMDdengan penghasilan perbulan sama atau di bawah UpahMinimum Regional (UMR
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1700/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • Astra dengan PenggolonganGajih UMR;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mutahdan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkankepatutan dan rasa keadilan;Him. 83 dari 112 him. Put.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks
Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut: ABDUL MALIK KALANG, SH Terdakwa: PODANG, BSW
317 — 345
  • ., danjuga ada dasar hukumnya yaitu diatur pada SK.Menteri Otonomi Daerah No.8Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000, pada No.Perkiraan 96.01.70.Perkiraan : Bantuan dan Sumbangan berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukanbiayabiaya untuk sumbangan kemalangan, kedukaan, dan sebagainya yangdiberikan kepada karyawan PDAM , pemberian panjar pegawai tersebuttermasuk bentuk bantuan kepada pegawai, karena pegawai ada yang bergajidibawah UMR sehingga jika membutuhkan biaya yang sangat mendesakseperti ada keluarganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2015 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 19 Juni 2015 — 1. AGUS SALIM, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran gaji terhadap karyawan dari tahun 2001 hingga 2009masih di bawah UMR, baru pada tahun 2010 berdasarkan UMR,Renomerasi tidak berjalan, yang berjalan adalah sistem paket;. Bahwa saksi bekerja di Kisel sejak tahun 2001 hingga mengundurkan diripada akhir 2010;6. Bahwa status saksi di Kisel saat itu sebagai karyawan kontrak;7. Bahwa saksi dan para Penggugat dikontrak ada yang selama 2 tahun, 1tahun, dan ada yang 4 bulan, pokoknya bervariasi;8.
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 18-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 23
  • Kompilasi Hukum Islam, maka MajelisHakim dengan memperhatikan antara kemampuan Tergugat Rekonvensidengan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku Suami yang wajib menafkahiistri;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidakberdasarkan rasa kepatutan dan kelayakan bila dibandingkan denganpendapatan atau gaji Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tidakdapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karenaitu majelis berpendapat dan berpedoman kepada Upah Minimum Ragional(UMR
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 324/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 16 Desember 2014 — SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH LAWAN WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
60 — 30
  • Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat(1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menaikkan retribusijJasa usaha kekayaan daerah secara tidak wajar dengan menaikkan tarif air minum dari 100 % hingga 300 %, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 23 Tahun 2006,bahwa tarif air minum tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakatpelanggan yang disesuaikan dengan Upah MinimumRegional/UMR
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN
Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
107 — 61
  • dengan, yaitu :1,Bagi hasil :Bagi hasil diusulkan kepada PT sebesar 60 % dengan pengertian 30 % hakpetani + 30 % tabungan petani;Tabungan petani sebesar 30 % diminta petani ke PT dengan alasan :1423.Kondisi lapangan saat ini masih membutuhkan biaya yang cukupbesaruntuk perawatan, sementara anggota sudah mengeluarkan biaya tambahanuntuk perawatan kapling;24.Petani sampai dengan surat ini belum pernah menerima hasil dari kaplingtersebut;Dikaitkan dengan upah minimum, hasil dari kapling belum memenuhi UMR
    sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh propam PT terutamadidaerahdaerah yang rawan pencurian;h) Apabila hasil kebun masih dibawah upah minimun regional (UMR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2017 — Upload : 10-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — PT DARMEX OIL & FATS, DK VS NUGROHO,, DKK
148 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seorang karyawan yangdipromosikan jabatannya karena menunjukkan prestasi kerja yang baik,maka akan mendapatkan kenaikan jabatan/golongan, sedangkanupahnya akan disesuaikan dengan jabatan/golongan setelah karyawantersebut menjalani masa percobaan pada jabatan yang baru selamakurang lebih 3 (tiga) bulan;3) Kenaikan standarisasi upah minimum regional, pengusaha akanmenyesuaikan upah dengan kebijakan pemerintah tentang besarnyaUpah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Sektoral (UMS);Bahwa kenaikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
220 — 66
  • peringatan posisi Saksi kirakira 50 meter dan bisa mendengar peringatan dari Kapolres tersebut ;Bahwa yang Saksi dengar kalau tidak salah peringatan kepada buruh untukmembubarkan diri karena waktu untuk unjuk rasa sudah habis ;Bahwa aksi buruh tersebut dari berbagai organisasi buruh, diantaranya SPSSBI, jumlahnya kurang tahu tapi lebih dari 10.000 orang ;Bahwa mereka datang dengan menggunakan bus, kendaraan pribadi dankendaraan untuk pengeras suara sebanyak tiga unit ;Bahwa Mereka berorasi tentang UMR
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2016 — PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk X DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
311 — 232
  • Oleh karena terjadinya fluktuasi nilai mata uang dankenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada bulan Desember 20139 ; Hal 3 dari 95 hal. Ptsn. Nomor : 228/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst.Bahwa dampak lainnya dari mundurnya jadwal serah terima lahan adalah perubahanmusim yang mengakibatkan transportasi untuk mendatangkan pekerja dan materialmenjadi terkendala serta biayabiaya overhead mengalami pembengkakan. Faktatersebut tertuang dalam surat Penggugat kepada Tergugat Il No.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
548 — 803
  • pengusaha termasukindustri padat karya tidak mampu membayar Upah MinimumKabupaten/Kota tahun 2020 sebagaimana dimaksud padaDiktum Kedua, Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartitbersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkatperusahaan dalam menentukan besaran upah, denganpersetujuan Dinas Tenaga Kena dan Transmigrasi PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat.SEMA 1/17 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara,halaman 25e Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut UpahMinimum Regional (UMR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng
159 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1605 K/Pid.Sus/2014Bahwa demikian selanjutnya, pada saat akan berakhirnya perjanjian kerjasamapenagihan rekening tahun 2011, ternyata pihak Koperasi Karyawan (Kopkar)Tirtanadi ada mengajukan permohonan penambahan Table Fee dari jumlahtable fee yang sudah ada sebelumnya, dengan alasan adanya kenaikan upahminimum (UMR) yang harus disesuaikan bagi karyawan Koperasi KaryawanTirtanadi.Bahwa terhadap adanya permohonan Kopkar Tirtanadi ini, tidak serta mertakemudian disetujui oleh Terdakwa, sebagaimana
    itupunTerdakwa/Pembanding mempertanyakan kembali kepada Direktur Administrasidan Keuangan, dan pada saat itupun Terdakwa/Pembanding mempertanyakankembali kepada Direktur Administrasi dan Keuangan, apakah layak permohonanyang diajukan oleh Kopkar Tirtanadi tersebut untuk dikabulkan atau tidak.Bahwa setelah dikaji dengan teliti oleh Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi,ternyata permohonan penambahan Table Fee ini dapat diperkenankan, karenapada tahun 2012 memang benar ada terjadi kenaikan Upah Minimum Regional(UMR
    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan)tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar hukum.Bahwa setalah adanya Pihak : II/SPJN/Dir 2011 Nomor Pihak Il :326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penagihan AirPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya termasukpenambahan Table Fee yang dikarenakan adanya permohonan yangdiajukan oleh Koperasai Karyawan Tirtanadi sehubungan dengan adanyaterjadi kKenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada tahun 2012 menjadisebesar
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Umum
Register : 20-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN KOTOBARU Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kbr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
2.Haris Jasman, S.H.
Terdakwa:
1.Aris Munandar Panggilan Aris
2.Nasril Panggilan Anas
3.Hamdani panggilan Ham
4.Rehan Panggilan Rehan
5.Armansyah Panggilan Ansang
6.Batarudin Panggilan Gindo Baro
50 — 7
  • BINAPRATAMA SAKOTO JAYA (SSI) sesuai dengan ketentuan UMR yangberlaku. Selanjutnya kewajiban membayar angsuran kepada bank danpembayaran biaya operasional kebun serta cicilan pinjaman KoperasiBina Masyarakat (Bima I) kepada pihak PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
105 — 33
  • Jkt.Pst21.7.21.8.21.9.21.10.Zid.tetap seperti pegawai swasta bergaji UMR, veteran dansebagainya;Bahwa, oleh karena Almh. Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — Zainal Effendi, SE
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kredit kepadainti untuk membangun perkebunan milik para anggota KUDc Menerima pelatihan kerja di bidang administrasi manajemen danteknis perkebunan serta kegiatanOkegiatan lain yang terkait dariiintidMenjamin inti bahwa selama pembangunan perkebunan KUDakan senantiasa menyediakan dana yang dibutuhkan untukpelaksanaan pembangunan perkebunane Menyediakan tenaga kerja dari KUD untuk turut bekerja dalamrangka pembangunan perkebunan dengan mendapatkan upahsesuai dengan ketentuan upah minimum regional (UMR
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk
Tanggal 15 Juni 2017 — YANUAR bin SAINU, BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB
179 — 24
  • mengenai Koperasi UnitR/D kepada saksi; Bahwa saksi tidak tahu kalau para Terdakwa ini anggota Unit RD dansaksi tidak kenal dengan para terdakwa; Bahwa saksi tahu buruh tidak bisa menagih, karena pembayaran hanyabiasa melalui koperasi; Bahwa saksi tahu kalau sudah dibayar ke Pelindo maka pihak koperasihanya menerima pembayaran dari pihak Pelindo; Bahwa saksi tahu penentuan tarif di pelabuhan harus sesuai denganKeputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 dan S.K.Gubernur Kalimantan Barat tentang UMR
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 10-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 8/Pdt.sus-PHI/2017/PN.GSK
Tanggal 13 Juni 2017 — HERRA FONDA ERMADA DKK Vs PT. PUTERA BUANA FOODS
117 — 36
  • hasil produksi PT Putera Buana Foods tersebut adalahmisis dan coklat merknya saya lupa;Bahwa Saksi bekerja sebagai maintenance / mekanik tetapi tidak pernahmelewati bagian produksi;Bahwa Saksi menerangkan jumlah tenaga kerja yang ada di PT Putera BuanaFoods + ada 60 karyawan tidak semuanya karyawan tetap, ada yangkaryawan kontrak dan karyawan kontrak di masing masing bagian ada;Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2017/PN.Gsk.Bahwa Saksi menerangkan bila penggajian karyawan tetap sesuai UMR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti T IV1), Pasal 3 tentang Hak dan Kewajiban ParaPihak mengatur sebagai berikut:"(4) Pihak Kedua (PT Kencana Lima) berkewajiban:k. menanggung upah, biaya kesehatan dan kecelakaan kerja yangdialami oleh pengelola dan petugas loket sesuai peraturanketenagakerjaan yang berlaku. menjamin bahwa Petugas Pengelolaan atau Petugas Loket yangmerupakan tenaga kerja Pihak Kedua (PT Kencana Lima) akanmemperoleh upah dari Pihak Kedua (PT Kencana Lima) sesuaidengan ketentuan Upah Minimum Regional setempat ("UMR