Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : MARIA SELVIANA SOUK TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
48 — 32
  • tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/PID.Sus/2013/PN.BB.
Tanggal 13 Februari 2014 — - SUPRIYANTO Bin K. SUKAMTO. - AGUS ZUHDI Bin H. MOHAMMAD ARIF AG.
36 — 4
  • ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PRIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
53 — 10
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
622 — 812
  • usahaPenggugat dinyatakan Tergugat melanggar Pasal 33 dan pasal 48 Perda KotaBlitar, Nomor 1 Tahun 2017;Bahwa Pasal 33 yang dimaksudkan oleh Tergugat diatas, berbunyi: (1) setiaporang, badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa seijinpemerintah daerah. (2) setiap penyelenggara tempat hiburan yang telahmendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang melaksanakankegiatan lain yang menyimpang dari ijin yang dimiliki.Bahwa Pasal 48, Apabila orang, badan melanggar Pasal 33 dikenakan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 30-05-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 361/PID.B/2012/PN.SMDA
MILDARIANI Binti H. SUHAEMI SULAIMAN
67 — 17
  • dilakukan setelahkridit pembiayaan cair, itu namanya bank kurang hati hati dan tidak prosodural ;Bahwa apabila kalau sudah tidak benar itu dilaporkan kedereksinya untukdiambil tindakan, dan kalau memang itu terjadi pencairan yang dirugikan adalahBank, dan itu tergantung Bank milk siapa, kalau ini Bank Unit usaha Syariahdibawah naungan Bank Pembangunan Daerah Kal Tim, maka itu yangdirugikan adalah Negara ;Bahwa apabila dari awalnya sudah bermasalah atau tidak sesuai denganprosedural, itu diberikan sangsi
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
135 — 34
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmembacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak dan Anak Anak II pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak untuk diberikan sangsi pidana dengan syaratPengawasan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernama Anak dan Anak
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL.
Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
  • Bahwa pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebutdiatas, menegaskan bahwa; tuntutan tambahan yangdi bolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi danhanya dalam sengketa kepegawaian saja, sertatuntutan tambahan lainnya yang dibolehkan berupatuntutan rehabilitasi; Berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan hukum diatas,sangatlah tidak beralasan bila Penggugat menambahkantuntutan berupa sangsi administratif dan di umumkan dimedia massa setempat.
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
128 — 47
  • Dan Dalam Persoalan Ini tergugatHalaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr10.11.Lakukan Menurut Kapasitas tergugat, Belum Lagi Menempuh Ke RanahHukum, Para penggugat dan Kuasa Hukumnya telah Lebih DahuluMembawa Ke Ranah Hukum, Dengan Tuduhan Pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa Tindakan tergugat Yang Menetapkan Para Penggugat Bersalahsecara Adat Dan di berikan Sangsi Adat Sebagaimana Termuat dalamobjek Perkara a quo Sesuai dengan Uraian Posita angka 2 Di atas,Padahal tergugat Tidak
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 25-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
HAFID
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.ANWAR
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Otoritas Jasa Keuangan
70 — 54
  • berkekuatan hukum tetap,apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlahyang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktupelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidakboleh memuat suatu perjanjian atau syaratsyarat lain selain kewajibanpembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debiturkepada kreditur.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. ATEP, DKK VS CV SUNGAI INDAH
255 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja;Dikarenakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sesuai denganPasal 140 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal 145UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah dalam halpekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukantuntutan hak normative yang sungguhsungguh dilanggar oleh pengusaha,pekerja/ourun
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 01-03-2016 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Tdn
Tanggal 1 April 2016 — Terdakwa I : Nama Lengkap : ANDI PACINONGI Als. ANDI Bin Alm ANDI BASO ; Tempat lahir : Palembang ; Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 10 Maret 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dsn Sadai Rt.004 Desa Sadai Kec.Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan ; A g a m a : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP (tamat); Terdakwa II : Nama lengkap : BUN JAN LENG Als. ALENG ; Tempat lahir : Paloh-Kalimantan Barat ; Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juni 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Komplek Paradise No.06 Blok A Batam ; A g a m a : Kristen ; Pekerjaan : Swasta ; Pendidikan : SMEA (tamat); Terdakwa III : Nama lengkap : ABU YAZID Bin MADI ; Tempat lahir : Tanjung Pinang ; Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juni 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Pulau Petong Rt.002 Rw.003 Kel. Pulau Abang Kec.Galang Kota Batam Prov.Kep.Riau; A g a m a : Islam; Pekerjaan : Nelayan ; Pendidikan : SD (Tidak tamat); Terdakwa IV : Nama lengkap : SAHRIL Bin HASAN AHO ; Tempat lahir : Sumbawa Besar ; Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juni 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun Baru Tengah Rt.002 Rw.004 Desa Baru Manggar Kabupaten Belitung Timur ; Agama : Islam; Pekerjaan : Nelayan ; Pendidikan : SD (tamat); Terdakwa V : Nama lengkap : ASKAR Bin HASAN AHO ; Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat ; Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 25 Desember 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun Cemara Rt.011 Rw.006 Desa Kurnia Jaya Manggar Kab.Belitung Timur ; Agama : Islam; Pekerjaan : Nelayan ; Pendidikan : SMP (tamat);
111 — 23
  • Terdakwa tersebut; Bahwa menurut saksi para Terdakwa ini termasuk kategori perbuatanpencarian benda yang diduga benda cagar budaya; Bahwa dalam menetukan apakah benda itu termasuk benda cagar budayaharus ditentukan melalui penetapan dari pemerintah daerah berbentukSurat Keputusan Cagar Budaya dan surat kepemilikan; Bahwa menurut Pasal 15 Undang Undang R.I Tahun 2010 tentang cagarbudaya bahwa jika suatu benda diduga tidak diketahui pemiliknya makamenjadi hak Negara dan dikuasai oleh Negara; Bahwa sangsi
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Btl
Tanggal 17 Desember 2018 — Pemohon:
Ir.SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bantul
131 — 60
  • IrFAAZ yang melakukan penghinaan berulang kali kepada sayadihadapan sidang hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dengankatakata Kutu Kupret, kemudian juga menghina saya diFacebook pada tanggal 24 Maret 2017 dengan katakata KutuKupret lagi, Karena ada sangsi hukumnya dan dapat dilaporkanke Polisi, namun dengan suara yang sangat lantang dan adaupaya melakukan intimidasi karena ukuran badannya juga jauhlebih besar dari saya, Kemudian melakukan umpatan katakataKamu Memang Kutu Kupret yang sangat keras sekalidihadapan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 April 2013 — ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
136 — 27
  • (dua) tahun dan ayat(3) menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikanpaling lama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis.Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga diwilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak.Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — HARYONO
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Karyawan Kekar menampun bahanbakar alternatif dari para pemasok baru selanjutnya untuk pembayarannyadilakukan melalui Koperasi Kekar ke para pemasok sehingga banyak makelarbahan bakar alternatif dari Karyawan PG Tasikmadu yang bertindak sebagaipemasok, pengepul, sub pemasok yang berlindung di bawah Koperasi Kakar PGTasikmadu, adanya selisih pembayaran PG Tasikmadu ke Koperasi dan Koperasike para pemasok yang terlalu besar yang merugikan perusahaan berdasarkanhasil pemeriksaan SPI memberikan sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 26 September 2013 — WAHID KHASAN, SE Bin DALHAR
79 — 55
  • Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksud diantaranyamengatur mengenai sangsi dan penyelesaian perselisihan sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasamatersebut, menunjukan fakta yuridis adanya dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa bukanlah perkara pidana, melainkan termasuk kwalifikasi perkaraperdata, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:Pasal 9 menyebutkan: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melasanakanpemanftaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2009 — Putus : 18-11-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 129_Pid_B_2009_PN_Dmk_HUKUM_18112009_KORUPSI.rtf
Tanggal 18 Nopember 2009 — ANTOKO
148 — 21
  • jabatanKepala Desa dan Perangkat Desa di WilayahKabupaten Demak :Bahwa untuk mendapat garapan tanah bondo~ desaharusmelalui mekanisme lelangan, untuk desa Donorejo memilikitanah bondo desa luasnya saksi tidak tahu sedangkan untukbengkok kosong saksi tidak tahu, demikian juga mengenaisudah atau belum melaksanakan lelangan saksi juga tidaktahu karena kami bukan membidangi bagian lelangan =;Bahwa saksi tidak tahu untuk masa lelangan tahun 2008desa Donorejo membuat laporan atau tidak dan jika tidakmelaporkan sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
UMI KALSUM
Tergugat:
1.PT BCA FINANCE
2.PT BUANA ARGA
Turut Tergugat:
OJK SUMSEL
73 — 17
  • Penggugat patut untukditolak dan dikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil gugatanpenggugat dalam butir 14 (empat belas) yang menyebutkan ParaTergugat telah melanggar aturan berdasarkan yang tertuang dalamUndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998Pasal 18, Pasal 4 huruf (g) adalah warga negara Republik Indonesiayang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukanatau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif olehpelaku usaha, serta Pasal 62 yang sangsi
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Februari 2017 — Ns. RENI, S.Kep, M.Kep lawan PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA
90 — 58
  • Dan gaji bulan februari, maret, april 2016diberikan dikarenakan adanya peraturan kampus bahwa sangsi bagi yang tidakhadir maka gaji tersebut menjadi habis (0), sedangkan aturan tesebut sudahdisuruh hapuskan oleh pihak sosnaker.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,dengan alasan :e Bahwa memang benar STIKes Ceria Buana memanggil Penggugat,malahan pemanggilan ini telah untuk ke2 (dua) kalinya terhadapPenggugat;e Bahwa terhitung awal Februari 2016 sampai saat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 422/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Bank Indonesia Cq Kepala Bank Indonesia jawa Barat Cq Kepala Bank indonesia Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor OJK Pusat Cq Kepala Kantor OJK jawa Barat Cq Kepala Kantor OJK Tasikmalaya
249 — 214
  • Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AatasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimanatermuat dalam Pasal 49 dengan sangsi Pidana diancam dengan pidanapenjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah);5.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 29 Februari 2016 — NURLELA BINTI NURDIN SOLEH
94 — 13
  • .= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakanMAD (Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi fisik atastunggakan SPP di Kelurahan Mariana Ilir.Bahwa benar dalam SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) terdapat bungapinjaman yaitu sebesar 1,5 % perbulan dari pokok pinjaman ataumenyesuaikan suku bunga lembaga keuangan terdekat diwilayah kecamatanmasingmasing ;Bahwa benar jumlah tunggakan dari 18 kelompok yang belum disetorkanoleh saudari NURLELA ke UPK Kecamatan Banyuasin I jumlah
    anggaran 2012 di Kelurahan Mariana Ilir KecamatanBanyuasin I yaitu := Melakukan supervisi langsung bersama tim kelembagaan KecamatanBanyuasin I kepada Kelompok Peminjam dana SPP.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk melaksanakan rapatkelembagaan sehubungan dengan permasalahan tersebut.= Mengeluarkan surat penghentian sementara perguliran simpan pinjam diKecamatan Banyuasin I.= Merekomendasikan kepada Fasilitator Kecamatan untuk mengadakan MAD(Musyawarah Antar Desa) Khusus, terkait sangsi