bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

karena gaya penulisan setiap26Hakim berbeda, namun pada Penetapan PermohonanAkte Kelahiran yang palsu terdapat penulisan katakatayang sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya,kemudian untuk Penetapan Permohonan Akte Kelahiranyang asli Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabarubernama ARIBOWO sedangkan yang palsu) memakainama ARIWIBOWO ;Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan,Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dari PengadilanNegeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang

sehinggaTerdakwa mencari tambahan di luar pekerjaan Terdakwatersebut sebagai calo untuk mengurus Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga hingga Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKotabaru ;Bahwa Terdakwa sering menguruskan Akta Kelahiran oranglain di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru ;Bahwa Akta Kelahiran yang biasa Terdakwa uruskan adalahpembuatan Akta Kelahiran bagi orang yang belum membuatAkta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Bahwa benar Penetapan Permohonan Akte Kelahiran dariPengadilan Negeri Kotabaru yang terdata di kantor Catatan Sipilyang diduga dipalsukan tersebut yaitu Penetapan keluaran tahun2012 sampai dengan bulan April 2013 ;.

Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat perkara pidanaharuslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilanatas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Objek Sengketa yang ditetapkanpada tanggal 29 April 2019, dengan putusan pidana penggugat yang telahberkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 maret 2009;Bahwa seharusnya jika Tergugat

atau terabaikannya hakmasyarakatBahwa terhadap hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian terhadap waktupemberlakuan sanksi hukum, yang mana Putusan atas tindak pidana yangdilakukan Penggugat di pengadilan Negeri Selong telah incraht pada tahun2009, sedangkan Tergugat menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 87 ayat(4) Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangdisahkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2015 dan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang

Selanjutnya kalaupun,penundaan sidang selama 6 (enam) bulan tersebut telah dilalui dan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan tidak memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, kemudianPegawai Negeri Sipil tersebut tetap menghendaki agar perkaranya dilanjutkan, maka MajelisHakim tidak ada alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkaranya tersebut, kecuali24sebatas memberikan peringatan sesuai kewenangannya.

terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahuludipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon mengakui dan membenarkantentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuaipula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon denganTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Maret 1994;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.3. gaji pokok pensiun setiap bulannya sebesar Rp.2.003.700,00 ( Dua juta tiga ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon makasecara hukum Pemohon tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya kepada Termohon

Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.Dbs10.11.12.INTELKAM tanggal 08 Juli 2020, oleh karenanya insyaallah akan menjadiorang tua angkat yang baik dari calon anak angkat tersebutBahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer berpenghasilanRp.2.408.193, (dua juta empat ratus delapan ribu seratus sembilan puluhtiga rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp.4.570.516, (empat juta lima ratus tujuh puluh ribulima ratus enam belas Rupiah);Bahwa, Pemohon dan Pemohon

Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telan dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan Hormat sebagai PNS kepadapara PNS tersebut;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SuratEdaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negarayang melakukan Tindak Pidana Korupsi;Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 10 Mei 2019 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor :15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana

Bahwa pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipilyang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966dalam Pasal 7 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Pasal 8 huruf a dan huruf b yakni pemberhentiankarena melanggar disiplin dan melanggar ketentuan hukum pidanayang telah berlaku tetap dan pemberhentian karena meninggalkantugas secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979, semuanya telah diatur di dalamPeraturan

sehingga memenuhi Asas Kepastian Hukum yang akanditegakkan;b) Asas Keseimbangan, Bahwa Keputusan Kepala Badan KependudukanDan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam objek perkara inidikeluarkan tidaklah bersifat serta merta karena didahului oleh proseskeputusan yang bersifat proseduril normatif dengan melakukanpemeriksaan terlebin dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yangmelakukan tindak pidana dan dibuat berita acara pemeriksaannya,dibaca serta ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang

Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan

Nomor 1100 K/PID.SUS/2016membiarkan dilakukan perobuatan cabul anak yaitu saksi korban 1 umur 6(enam) tahun 5 (lima) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDrs. H.

Konkret, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dandapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam aquo yaitu;(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari danmenjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang

alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang

serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang