Tadjuddin Chalid makassar dan telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh kementrianKesehatan RepublikIndonesia, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kp. 04.02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal. 2 dari 8 hal. Put.

Namunsebelumnya itu, Penggugat selaku PNS telah mengajukan izin perceraian yangdikeluarkan oleh kKementrianKesehatan Republik Indonesia, tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: Kp. 04. 02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober2019;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan tersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Panakkukang, Nomor: 470/61/VII/1999, tanggal 12Hal. 3 dari 8 hal. Put.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite MedikRumah Sakit.Halaman 5 dari27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.5.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untukHalaman 6 dari27 halaman.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.886/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 23 Tahun 2005 tersebut, makaditerbikan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang menetapkan bahwa 13(tiga belas) Rumah Sakit Perjan menjadi Badan Layanan Umumtermasuk RS. Dr. M. Djamil Padang.

BahwaPasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang menyebutkan : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalahunit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BinaPelayanan Medik.

M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ; Bahwa sesuai ketentuan Permenkes Nomor. 1010 tahun 2008 tentang izinedar obat, obat yang tidak mempunyai izin edar maupun obat yang izin edartelah dibatalkan tidak boleh diedarkan di wilayah Republik Indonesia baiksecara resmi maupun secara tidak resmi ; Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332 / Menkes / SK /X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no 1448 / Menkes /

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa Pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diizinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang izin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ataumengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli Pil Dobel L dariSaudara Derry serta

Laboratorium pengujui sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

Putusan No.66 K/MIL/2017Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psiko Tropika Projustitia,dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotikaadalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium ForensikCabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan LaboratoriumKesehatan Daerah Provinsi Derah

Dimana sampel urineyang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksudadalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Putusan No.66 K/MIL/2017ambilan sampel urine atau dengan kata lain tidak mau tahu mengenaibagaimana tata cara pengambilan urine tersebut, aturan hukum yang kamimaksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Dan JudexFacti menganggap hal ini tidak penting;Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagi semuaLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk PuslabforPolri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalammelaksanakan test urine.

Di dalam PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1angka 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yangbiasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ataubahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyerahan sediaan farmasi berupa obat bolehdilakukan tanpa resep dokter untuk obatobat golongan obat bebasterbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas denganlogo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yangdapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek,berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatannomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2serta

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Polayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edardiberikan oleh Menteri, Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwaMenteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BadanPOM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin

sebanyak 2keping 8 butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiapkepingnya dengan keuntungan tiap kepingnya adalah Rp11.000,00 (sebelasribu rupiah) dan untuk 30 paket klip kecil yang masingmasing isinya 7 butirdengan jumlah keseluruhan 210 butir obat jenis Dextromerthopan belum adalaku terjual ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethopan tersebuttidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

RtaBahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin TenagaKerja Kefarmasian ;Bahwa sediaan farmasi

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat Dextromethopan dan obatCarnophen tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan

Sehingga secaraharfiah yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan bukan yang lain, sedangkan cara membuktikanseseorang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan ,adalah secara limitatif telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan dengan melalui Uji Laboratorium incasu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor =:923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk = TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaPro Justitia juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :194/MENKES/SK/VV/2012 tentang PenunjukanLaboratorium

Bahwa laboratorium mempunyai standar masingmasing dan menurutKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika.9.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika menunjuklaboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika danpsikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika danpsikotropika.Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor: 292K/PM II08/AD/X1/201610.

Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika masih relevandigunakan untuk penyidikan Narkotika.11. Bahwa Clinic Indosehat 2003 Medical Centre Maritime adalah tidakbukan termasuk yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.12.

Bahwa benar Terdakwa didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidak didukungdengan alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris darilembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebaliknyaberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasionalberkesimpulan bahwa urine, rambut, dan

Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

/PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

maupun untuk kepentingan pengembanganilmupengetahuan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebutdinyatakan secara tegas Dirampas untuk dimusnahkan, karena negara tidaklagi memerlukan barang bukti Narkotika dalam perkara a quo;Bahwa jikalau negara (pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmupengetahuan atau demi kesehatan, maka negara dalam hal ini pemerintah,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES

melakukan eksekusinya, dengan mengingat amar tersebut yang kurangtepat atau tidak tegas, karena jika barang bukti dinyatakan dirampas olehPenuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan olehPenuntut Umum, mengingat amarnya Dirampas untuk negara, bukanDirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkankepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan olehpemerintah, maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI No. 1832/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karenasebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untukmengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidakdapat dirampas untuk negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkanputusan tersebut, kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuai pertimbanganpertimbangan

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki jin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB.3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal denganberat bersin serobuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

dan dihukumdalam perkara yang sama tindak pidana narkotika yaitu kepemilikansabusabu;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadap barangbukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersin serbuk Kristal 0,02001 gram adalahmengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) NomorHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tmgurut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadapbarang bukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enam puluhsatu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak

RI Nomor 14388/MENKES/PER/X/2010.,Tanggal 24 September 2010, tentang Standar Pelayanan Kedokteran;a. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, SOP (bukti PT5) yangdibuat tahun 2008 harus di revisi 2 (dua) tahun sekali sesuai denganHal. 20 dari 26 Hal. Put.

No. 779 K/Pdt/2014perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan olehkarena itu seharusnya telah mengalami perubahan dua kali dan menjadiSOP baru (dalam Putusan halaman 57);Berdasarkan Pasal 15 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., ayat (1) :"Standar pelayanan dan SPO yang telah disusunsebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjangtidak bertentangan dan belum diperbaharui";ayat (2): "Organisasi profesi dalam menyusun PNPK, dan fasilitaspelayanan kesehatan

dalam menyusun SPO harus menyesuaikandengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua)tahun sejak berlakunya peraturan ini";Berdasarkan Pasal 16 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., : "Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan",diundangkan tanggal 24 September 2010;Sehingga berdasarkan ketentuanketentuan Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tersebut, tenggang waktu untuk menyesuaikanSOP adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 September 2010 yaitusampai dengan

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan adanyapengabaian SOP dalam penanganan pasien almarhum Adinda AmaliaSekarningrum dan menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1438/ MENKES/PER/IX/2010: "Dokter dan Dokter Gigi serta tenaga kesehatan lainnyadifasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuaidengan keputusan klinis yang diambilnya";Sehingga yang berhak menentukan

seperti diuraikan di atasdalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum daritanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, sudahsesuai keputusan klinis dan SOP yang berlaku pada RSAB HarapanKita yaitu SOP Demam dan Penatalaksanaan, sehingga tidak adapengabaian SOP dalam penanganan pasien dan tidak benar ParaTergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukanperbuatan melawan hukum;Karena terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama telah MelanggarPermenkes RI Nomor 1438/MENKES

Pengetahuan danHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2019/PN SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi yangmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 1331.MENKES

dari instansi yangberwenang;11PTSN No: 120/Pid.SUS/2013/PN.BtkMenimbang, bahwa Ahli Wahyuri, S.Si, Apt Kembali berpendapat bahwagolongan obat keras daftar G harus digunakan dengan resep dokter karenadengan resep dokter, dosisnya telah ditentukan untuk melakukan pengobatan.Apabila golongan obat keras daftar G tidak digunakan dengan resep dokter, makadosisnya menjadi tidak teratur dan dapat mengakibatkan keracunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor: 1331.MENKES

Permohonan Penggugat tersebut didasarkan denganberbagal peraturan salah satunya adalah PermenkesNo.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 18 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.iii.

Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal 12Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 Penggugat dalam permohonannya telah keliru dan tidak berdasar atashukum meminta Rekam Medis dan/atau Foto Copy Rekam Medis, karenayang diperbolehkan hanya Ringkasan Rekam Medis atau foto copyringkasan medis, sebagaimana diatur Pasal 12 Peraturan MenteriKesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis, berbuny!:1. Berkas Rekam Medis Milik Sarana Pelayanan Kesehatan2.

Permohonan Penggugattersebut didasarkan dengan berbagai peraturan salah satunya adalahPermenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medise Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal 12Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008e Penggugat dalam permohonannya

Permohonan Penggugat tersebut didasarkan dengan berbagaiperaturan salah satunya adalah Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.3) Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal12 Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 Penggugat dalam permohonannya

Permohonan Penggugat tersebut didasarkan dengan berbagaiperaturan salah satunya adalah Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.c.

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak lengan panjang;- 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barang bukti tersebut

Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang; 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti tersebut setelah dilakukan

Bin DARMA;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenistembakau Sinte tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftarGolongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

lalu terdakwa mengeluarkan 4 (empat) linting diduga tembakausinte dari dalam kemasan bungkus rokok ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab: 2959/ NNF/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020, denganHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1 9/Pid.Sus/2021/PN Bbskesimpulan: Barang Bukti dengan Nomor 2959/NNF/2020 berupa irisandaun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpuluh dua) dalam Peraturan Menkes

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong kemeja motifkotakkotak lengan panjang dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes

Menetapakan terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti

X5 Kav.49Kuningan Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK/MENKES/118/IIV2014., tertanggal O03 Maret2014., memberi kuasa dengan hak subsitusi2.R. BIMO SATRIO RAHARDJO., S.H.,M.Kes.,. PURWATA., S.H., M.H., 3 . RAHMAT., S.H., 3 nnnnanenene enn. NOVICA MUTIARA., S.H., 5 =. HENDARA NORMANSYAH., S.H., 5 ==. AMIEN GEMAYEL., S.H., 3 . NINA ARYANL, S.H., 5 =9. FITRIANADINARWATI., S.H., 3 ==10..SRI HASTUTIK EKOWATL, S.H., ; ~11.

. : 949 /Menkes / Per/ VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalamnegeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan olehKOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu,Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderalmemberikan keputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

pemeriksaanlaboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012yang menerangkan bahwa tablet Il tersebut mengandungtrihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolong obat kerasdengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasiyang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerngkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut permenkes RI no.949/Menkes

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

kehendak atau setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satu unsur saja yangterpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

Pos Kamling masuk Dusun Karangrejo, DesaSumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek untuk melakukantransaksi / menjual pil LL sebanyak 7 (tujuh) kit terdiri 3 (tiga) linting kemasangrenjeng @ isi 12 (dua belas) butir dan 1 (satu) linting kemasan grenjeng isi 6 (enam)butir dan LIA menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 50.000, (imapuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatanpemindahtangan seperti yang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Menteri Kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/MENKES

tidak adajaminan mutu, kKeamanan dan kegunaannya yang tentunya berisiko terhadapkonsumen yang menggunakan produk tersebut, karena bisa sajamengandung bahan yang tidak sesuai persyaratan, terlarang atauberbahaya; bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam bentukkosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; bahwa dasar hukum dari perbuatan Terdakwa yang mengedarkansediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tanpa izin edar tersebut adalahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES

/PER/VIII/2010 Tentangizin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan NomorHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mitr1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1),UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1), UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1); bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edaryang berhasil di sita oleh Petugas Kepolisian

Barang tidak memenuhi atautidakSesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas, Suatu barang ataujasa dilarang diperdagangkan atau diedarkan, apabila tidak memenuhi standarpersyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 2 Permenkes Nomor1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yaitu:Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dankemanfaatan.

Barang tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TentangNOTIFIKASI KOSMETIKA, suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataudiedarkan, harus wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 12

Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa Aprian Mugorrobun Als GendonBin Abdulah Masdar adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

Semarang yangdiketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklatberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN PwtTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa pada Laboratorium ForensikCabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selakuKepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalamkesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes